cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Faizal Kurniawan
Contact Email
yuridika@fh.unair.ac.id
Phone
+62315023151
Journal Mail Official
yuridika@fh.unair.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Airlangga Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286 Indonesia
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Yuridika
Published by Universitas Airlangga
ISSN : 0215840X     EISSN : 25283103     DOI : https://doi.org/10.20473
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
The scope of Yuridika article concerns dogmatic legal studies, this is the procedure of scientific research to find the truth of the logic of the dogmatic legal studies, particulary in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various field such as : 1 Criminal Law; 2 Civil Law; 3 Constitutional Law; 4 Administrative Law; 5 International Law; 6 Islamic Law;
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 422 Documents
 1   2   3   4   5 
PELAKSANAAN SITA JAMINAN DALAM HUKUM ACARA ARBITRASE Sujayadi Sujayadi; Yuniarti Yuniarti
Yuridika Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.694 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v25i3.255

Abstract

Alternative dispute resolution (ADR) includes dispute resolution processes and techniques that act as a means for disagreeing parties to come to an agreement short of litigation. Despite historic resistance to ADR by many popular parties and their advocates, some courts now require some parties to resort to ADR of some type, usually mediation. The rising popularity of ADR can be explained by the increasing caseload of traditional courts, the perception that ADR imposes fewer costs than litigation, a preference for confidentiality, and the desire of some parties to have greater control over the selection of the individual or individuals who will decide their dispute. In Indonesia based on the Law No. 30/1999 concerning Alternative Dispute Resolution and Arbitration, ADR is interpreted as alternative to adjudication as it is reflected in the title of the Law No. 30/1999. Based on article 32 the collateral forclosure is enable to be done. The procedure of this were adopting the procedure of the collateral forclosure in civil court.
UPAYA PEMBARUAN HUKUM NASIONAL DI BIDANG KONTRAK JUAL-BELI BARANG INTERNASIONAL Taufiqurrahman Taufiqurrahman
Yuridika Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.762 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v25i3.256

Abstract

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980 (CISG) is one of monumental product to respond the need practically of the business actors in international trade traffic. CISG is not only containing substantive rules, but also containing procedures in determining the law applicable to disputes faced. The analytical result indicates that legal concept that can be developed for future governing choice of law in international business transaction is by establishment of the consent to be bound by the CISG. In that establishment, it is recommended that Indonesia puts aside the application of Article 1 (1) (b) of the CISG valued does not reflect the appreciation of state sovereignty.
UPAYA HUKUM DALAM PERLINDUNGAN TANAH KAS DESA Umi Supraptiningsih
Yuridika Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (333.452 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v25i3.257

Abstract

The protection toward the land, use for the village employees in place of salary, is really urgent to do. it is in order to avoid the distinction and the transferal of the land into irresponsible people. the land registration is one of the law protection forms in order to give law assurance as a preventive protection. in case, there are some actions causing the distinction and the transferal of the land, then there should be a firm lawenforcement and an explicit sanction.
PROFESIONALISME POLRI DALAM PENERAPAN WEWENANG DISKRESI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PENCURIAN KAKAO, PENCURIAN BIJI KAPUK, DAN PENCURIAN SEMANGKA) Iqbal Felisiano; Amira Paripurna
Yuridika Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.551 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v25i3.258

Abstract

Police discretion by definition is the power to make decisions of policy and practice. Police have the choice to enforce certain laws and how they will be enforced. Discretion is bounded by norms (professional nor ms, community norms,  legal norms, moral norms). Officers will exercise discretion in situations here the facts or people involved don not necessarily line up with the law.  Discretion is exercised far more in speeding cases, vandalism, domestic violence or juvenile cases rather than homicide, rape case, thievery, robbery. Officers often feel minor  offenses are more about educating citizens, whereas serious offenders deserve the full punishment of the law. If a police officer uses his/her discretionary power correctly, not only will it help the police officer in their situation, it will help the general community as well.Key words : discretion, police officer
PRINSIP KEBEBASAN BERSERIKAT DALAM SERIKAT BURUH SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK NORMATIF PEKERJA Andanti Tyagita
Yuridika Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (75.337 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v26i1.259

Abstract

Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja, di mana pekerja menyatakan kesanggupannya untuk bekerja kepada pengusaha dan pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk membayar upah pekerja. Namun dalam hubungan kerja terdapat kecenderungan akan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara pekerja dan pengusaha di mana pekerja mempunyai posisi tawar lebih lemah daripada pengusaha. Perjuangan para pekerja untuk menegakkan hak-hak normatif tidak serta merta dapat dilaksanakan, sebab dibutuhkan suatu dukungan nyata dari organisasi sebagai wadah untuk memperkokoh kedudukan pekerja. Hal ini kembali dikaitkan dengan hak fundamental pekerja, yakni salah satunya adalah kebebasan berserikat. Dengan pelaksanaan prinsip kebebasan berserikat, dapat diwujudkan dengan menjadi anggota dalam serikat pekerja. Perwujudan penerapan perlindungan hak-hak normatif pekerja oleh Serikat Buruh adalah melalui pembentukan perjanjian kerja bersama antara Serikat Buruh dengan pengusaha.Kata Kunci: Hukum Perburuhan, Prinsip Kebebasan Berserikat, Hak Berserikat, Serikat Buruh, Perlindungan Hak Normatif Pekerja.
DISKRIMINASI DALAM PENGADAAN JASA PEMBUATAN LOGO BARU PT. PERTAMINA (PERSERO) Deni Aulia Ahmad
Yuridika Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (82.029 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v26i1.260

Abstract

Proses penunjukan langsung PT. PERTAMINA kepada LANDOR dalam kasus pengadaan jasa pembuatan logo baru PT. PERTAMINA (Persero) bersifat diskriminasi karena PT. PERTAMINA (Persero) menunjuk LANDOR sebagai pengembang tunggal dari proyek pembuatan logo baru PT. PERTAMINA (Persero) tanpa melalui proses lelang tender serta tidak menghiraukan sama sekali penawaran yang diajukan oleh perusahaan- perusahaan lainnya yang sebagai pesaing dari LANDOR. Praktek diskriminasi yang dilakukan PT. PERTAMINA (Persero) menyebabkan penguasaan pasar dan melanggar Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang di atur secara Rule of reason. Diskriminasi yang dilakukan PT. PERTAMINA (Persero) menimbulkan dampak negatif bagi persaingan di bidang jasa pembuatan Logo.Kata Kunci : diskriminasi, tender
PEMBAYARAN KLAIM ASURANSI JIWA AKIBAT TERTANGGUNG BUNUH DIRI (PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA) Hilda Yunita Sabrie
Yuridika Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (98.884 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v26i1.261

Abstract

Pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa. Namun untuk beberapa golongan masyarakat masih ada yang belum mengerti tentang pentingnya berasuransi. Hal ini dapat disebabkan antara lain karena citra yang kurang baik dari perusahaan asuransi atau penanggung dalam memberikan klaim asuransi kepada tertanggung atau penerima manfaat. Untuk itu diperlukan itikad baik antar pihak dalam melakukan perjanjian asuransi.Kata Kunci : asuransi, perusahaan asuransi, itikad baik, tertanggung
ANALISA KEKUATAN MENGIKAT PIAGAM ASEAN DAN PERKEMBANGAN MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DI ASEAN Koesrianti Koesrianti
Yuridika Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (122.322 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v26i1.262

Abstract

Artikel ini membahas tentang kekuatan mengikat Piagam ASEAN dan Perkembangan mekanisme penyelesaian sengketa di ASEAN. Dengan berlakunya Piagam ASEAN 2008 maka ASEAN bukan lagi sebagai sebuah organisasi yang longgar (loose association) namun akan menjadi sebuah organisasi yang berlandas hukum (rule-based organization). Piagam mengikat secara hukum bagi negara anggota karena Piagam merupakan dokumen kerangka hukum dan kelembagaan ASEAN. Mekanisme Penyelesaian Sengketa menurut ASEAN lebih bersifat hukum dari pada diplomatik. 
PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN DALAM KESEPAKATAN PARA PIHAK YANG BERSENGKETA ATAS PERMOHONAN INTERVENSI PIHAK KETIGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA Maulidiazeta Wiriardi
Yuridika Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1646.157 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v26i1.263

Abstract

Lembaga arbitrase sebagai salah satu bentuk lembaga dalam penyelesaian sengketa alternatif merupakan jawaban atas semakin banyaknya perkara atau sengketa yang dialami antara dua pihak atau lebih baik itu perorangan maupun badan hukum, karena lembaga pengadilan saat ini telah memiliki beban perkara yang melebihi batas, memiliki prosedur dan proses yang sangat birokratis, berjangka waktu lama, biaya mahal, posisi para pihak saling bermusuhan, persidangan dilakukan terbuka untuk umum, dan pengetahuan para hakim yang generalis. intervensi oleh pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa di lembaga Arbitrase berbeda dengan apa yang diatur dalam ketentuan Pasal 279–282 Rv, karena selain Pihak Ketiga tersebut harus memiliki kepentingan dalam perkara in casu, juga harus disepakati oleh para pihak yang bersengketa.Kata Kunci: Perjanjian, Arbitrase, Pihak Ketiga
PERLINDUNGAN HUKUM DAMPAK PENGELOLAAN PERTAMBANGAN BATUBARA BERKELANJUTAN : ESENSI PENATAAN RUANG DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 Siti Kotijah
Yuridika Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011
Publisher : Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1635.246 KB) | DOI: 10.20473/ydk.v26i1.264

Abstract

Pengelolaan pertambangan tidak lepas dari penggunaan tanah dibawah permukaan bumi. Hal ini terkait dalam Pasal 2 ayat (2) dan (3), Pasal 9 ayat (2), serta Pasal 10 ayat (2) dan (2), Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pengelolaan pertambangan batubara merujak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlindungan hukum pengelolaan pertambangan batubara berkelanjutan, dan hubungan dengan penataan ruang mengaju pada Pasal 6, Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 18 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, yang terkait rencana kota dalam penataan ruang dengan keterbukaan para pihak pemerintah terhadap masyarakat mengenai RTRW akan dilaksanakan.Kata Kunci: Penataan ruang, tanah, Environmental (lingkungan), Tambang batubara

Page 2 of 43 | Total Record : 422

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2001 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 41 No. 1 (2026): Volume 41 No 1, January 2026 Vol. 40 No. 3 (2025): Volume 40 No 3 September 2025 Vol. 40 No. 2 (2025): Volume 40 No 2 May 2025 Vol. 40 No. 1 (2025): Volume 40 No 1, January 2025 Vol. 39 No. 3 (2024): Volume 39 No 3 September 2024 Vol. 39 No. 2 (2024): Volume 39 No 2 May 2024 Vol. 39 No. 1 (2024): Volume 39 No 1, January 2024 Vol. 38 No. 3 (2023): Volume 38 No 3 September 2023 Vol. 38 No. 2 (2023): Volume 38 No 2 May 2023 Vol. 38 No. 1 (2023): Volume 38 No 1 January 2023 Vol. 37 No. 3 (2022): Volume 37 No 3 September 2022 Vol. 37 No. 2 (2022): Volume 37 No 2 May 2022 Vol. 37 No. 1 (2022): Volume 37 No 1 January 2022 Vol. 36 No. 3 (2021): Volume 36 No 3 September 2021 Vol. 36 No. 2 (2021): Volume 36 No 2 May 2021 Vol. 36 No. 1 (2021): Volume 36 No 1 January 2021 Vol. 35 No. 3 (2020): Volume 35 No 3 September 2020 Vol. 35 No. 2 (2020): Volume 35 No 2 May 2020 Vol. 35 No. 1 (2020): Volume 35 No 1 January 2020 Vol. 34 No. 3 (2019): Volume 34 No 3 September 2019 Vol. 34 No. 2 (2019): Volume 34 No 2 May 2019 Vol. 34 No. 1 (2019): Volume 34 No 1 January 2019 Vol. 19 No. 2 (2004): Volume 19 No 2 March-April 2004 Vol. 18 No. 3 (2003): Volume 18 No 3 May 2003 Vol. 16 No. 4 (2001): Volume 16 No 4 Juli-August 2001 Vol. 15 No. 4 (2000): Volume 15 No 4 Juli-Agustus 2000 Vol. 14 No. 2 (1999): Volume 14 No 2 Maret-April 1999 Vol. 33 No. 3 (2018): Volume 33 No 3 September 2018 Vol. 33 No. 2 (2018): Volume 33 No 2 May 2018 Vol. 33 No. 1 (2018): Volume 33 No 1 January 2018 Vol. 7 No. 5-6 (1997): Volume 7 no 5-6, September - Desember 1997 Vol. 6 No. 4-5 (1991): Volume 6 No 4-5 July, Agustus, September Oktober 1991 Vol. 32 No. 3 (2017): Volume 32 No 3 September 2017 Vol. 32 No. 2 (2017): Volume 32 No 2 May 2017 Vol. 32 No. 1 (2017): Volume 32 No 1 January 2017 Vol. 31 No. 3 (2016): Volume 31 No 3 September 2016 Vol. 11 No. 1 (1996): Volume 11 no 1 Januari 1996 Vol. 8 No. 1 (1994): Volume 8 no 1 Januari 1994 Vol. 7 No. 4 (1992): No 4 Tahun VII, Juli-Agustus 1992 Vol. 31 No. 2 (2016): Volume 31 No 2 May 2016 Vol. 31 No. 1 (2016): Volume 31 No 1 Januari 2016 Vol. 30 No. 3 (2015): Volume 30 No 3 September 2015 Vol. 30 No. 2 (2015): Volume 30 No 2 Mei 2015 Vol. 30 No. 1 (2015): Volume 30 No 1 Januari 2015 Vol. 29 No. 2 (2014): Volume 29 No 2 Mei 2014 Vol. 28 No. 2 (2013): Volume 28 No 2 Mei 2013 Vol. 29 No. 3 (2014): Volume 29 No 3 September 2014 Vol. 29 No. 1 (2014): Volume 29 No 1 Januari 2014 Vol. 28 No. 3 (2013): Volume 28 No 3 September 2013 Vol. 28 No. 1 (2013): Volume 28 No 1 Januari 2013 Vol. 27 No. 3 (2012): Volume 27 No 3 September 2012 Vol. 27 No. 2 (2012): Volume 27 No 2 Mei 2012 Vol. 27 No. 1 (2012): Volume 27 No. 1 Januari 2012 Vol. 26 No. 3 (2011): Volume 26 Nomor 3 September 2011 Vol. 26 No. 2 (2011): Volume 26 Nomor 2 Mei 2011 Vol. 26 No. 1 (2011): Volume 26 Nomor 1 Januari 2011 Vol. 25 No. 3 (2010): Volume 25 Nomor 3 September 2010 Vol. 25 No. 2 (2010): Volume 25 Nomor 2 Mei 2010 Vol. 25 No. 1 (2010): Volume 25 Nomor 1 Januari 2010 Vol. 16 No. 6 (2001): Volume 16 No. 6, November - Desember 2001 More Issue