cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wahyu Mutajab
Contact Email
wahyu@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
CV. Era Digital Nusantara Taman Balaraja blok G 2 no.1 RT 03 RW 08 Desa Parahu Kec. Sukamulya Kab. Tangerang - Banten 15610
Location
Kota tangerang,
Banten
INDONESIA
Journal Evidence Of Law
Published by CV. Era Digital Nusantara
ISSN : 28303350     EISSN : 28285301     DOI : 10.59066/jel
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal Evidence Of Law merupakan jurnal yang diterbitkan oleh CV. Era Digital Nusantara, terbit secara berkala 3 kali dalam 1 tahun sejak tahun 2022 pada bulan Januari, Mei dan Septemeber dengan ISSN Print: 2830-3350 , ISSN Online:2828-5301 berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris. Journal Evidence Of Law menerima naskah tulisan baik hasil pemikiran normatif maupun hasil penelitian empiris, dengan cakupan dibidang hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara/hukum administrasi negara, hukum internasional, hukum Islam, hukum lingkungan, hukum pemerintahan daerah dan Hukum Pemerintahan Desa maupun hukum adat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 275 Documents
 2   3   4   5   6 
FENOMENA PROBLEMATIKA LAHIRNYA LEMBAGA INDENPENDEN Kristian Siburian, Henry
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.241

Abstract

Seiring perkembangan zaman kompleksitas masalah kenegaraan melahirkan banyak lembaga negara independen. setelah reformasi 1998 lembaga negara independen mulai mendapatkan tempat. UUD 1945 hasil amandemen memberi pengakuan atas lembaga negara independen diantaranya Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum. Umumnya lembaga negara independen hadir karena kinerja lembaga yang ada dianggap tidak memuaskan. Namun, pertumbuhan lembaga negara independen yang tidak terkendali menimbulkan masalah baru seperti tumpang tindih kewenangan dan membebani anggaran negara. Lembaga negara independen lahir tanpa cetak biru yang jelas. Tidak ada konsep ketatanegaraan yang komprehensif tentang apa dan bagaimana lembaga negara independen. Setiap muncul masalah nasional atau membentuk peraturan perundang-undangan urusan tertentu saat itu lahir lembaga negara baru. Akibatnya lembaga-lembaga negara yang lahir tidak memiliki pola yan jelas. Lembaga negara independen berada di luar struktur pemerintah. Akan tetapi keberadaannya bersifat publik. Sumber pendanaan lembaga negara independen berasal dari negara, dan bertujuan untuk kepentingan publik. Munculnya lembaga negara independen didorong oleh tuntutan masyarakat atas prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah melalui lembaga akuntabel, independen, dan dapat dipercaya.
PENOLAKAN KEPUTUSAN MEDIS PASIEN DEWASA KOMPETEN Herisasono, Adi; Herawati, Lilik
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.245

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penolakan keputusan medis pasien dewasa kompeten. Melalui penelitian yuridis normatif, penelitian ini mengkaji penerapan norma–norma atau kaidah–kaidah dalam hukum positif. Hasil Penelitian penolakan tindakan medis adalah hak yang dimiliki oleh pasien berdasarkan Undang-Undang Praktik kedokteran No. 29 Tahun 2004 pada Pasal 52 poin (d) yang berisi tentang hak menolak tindakan medis dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009 Pasal 56 poin (a) juga mengatur hak pasien yaitu pasien berhak menolak tindakan medis. Namun, hak tersebut tidak berlaku pada penderita penyakit menular kedalam masyarakat yang luas, keadaan seorang yang tidak sadarkan diri dan gangguan mental berat. Apabila pasien mempergunakan haknya dalam memberikan penolakan terhadap suatu tindakan medis dan pasien telah mendapatkan informasi yang cukup maka segala konsekuensi atas penolakan tersebut menjadi tanggung jawab pasien itu sendiri. Apabila pasien menggunakan haknya dalam menolak suatu tindakan medis maka pasien telah melepaskan hak hukumnya terhadap dokter. Sedangkan akibat hukum penolakan tindakan medis terhadap dokter apabila dokter telah menjalankan kewajibannya maka dokter terlepas dari segala akibat hukum yang timbul setelah penolakan tersebut baik pada aspek hukum perdata maupun aspek hukum pidana.
DISKREPANSI ASAS PERADILAN DILAKUKAN DENGAN SEDERHANA CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PERKARA GUGATAN PERDATA DI PERADILAN UMUM Hakim, Rohman
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.247

Abstract

This study aims to analyze accountability for discrepancies in the application of the principle of justice which is carried out simply, quickly and at low cost in civil cases in general courts. Through the normative-empirical juridical method, this study was carried out in two stages of study, namely the study of the applicable normative law and its application in concrete events to achieve the stated goals. The results of the study explain that the principle of justice is contained in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power, namely that it must be carried out simply, quickly, and at a low cost which must be carried out efficiently and effectively and does not neglect thoroughness and scrupulousness in seeking truth and justice. Meanwhile, accountability for discrepancies in the application of the principle of justice for those who do not carry out their obligations to provide services or do not comply with provisions regarding the principles of justice can be subject to sanctions ranging from a verbal warning to dishonorable discharge as a civil servant.
HUKUMAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELELUI MEDSOS Herdiana, M Rifki
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v1i3.122

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk kejahatan yang berhubungan dengan teknologi. Dengan perkembangan teknologi dan kebebasan berpendapat akan berpotensi menjadi kejahatan cyber crime. Media social yang semakin berkembang dan mudah di akses ini membawa dampak positif dan kebaikan bagi setiap pihak terutama dalam berkomunikasi. Namun demikian, dampak negative nya pun dari perkembangan teknologi ini tidak dapat di pungkiri. Disamping itu juga ingin mengetahui pengaturan dan penegakan hukum mengenai cyber crime karna masi banyak orang yang belom tahu tentang kejahatan cyber crime bisa di pidana sesuai perundang-undang negara repupblik indonesia yaitu undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian yuridis normative dengan mengumpulkam bahan bahan pustaka yang terhimpun dalam data sekunder. Data sekunder di dapat dari berbagai macam sumber referensi seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tesiter. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perkembangan teknologi memunculkan kejahatan cyber crime. Seperti misalnya menyebarkan dokumen-dokumen penting dan menyebarkan berita hoax. Dalam beberapa pasal dijelaskan mengenai kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet yang di sambungkan melalui media social. Sistem pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial diatur di Pasal 310 dan 311 KUHP serat Pasal 27 ayat (3) Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 36 UU ITE.Sanksinya diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU ITE yaitu Pidana Penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu miliar rupiah).
TINJAUAN YURIDIS TENTANG KLAUSULA BAKU DALAM PERATURAN SEKOLAH DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN (Studi Kasus Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng) Kurniawan, Fajar; Yasarman , Yasarman
Journal Evidence Of Law Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v1i3.123

Abstract

Sekolah adalah suatu satuan pendidikan yang menjadi wadah penyaluran fasilitas hak-hak dari siswa untuk mengenyam pendidikan yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Terdapat sebuah sekolah internasional yang status kepemilikannya dikuasai oleh instansi swasta. Sekolah tersebut adalah Sekolah Pelita Harapan dibawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, memiliki karakteristik pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan, menengah, dan pendidikan tinggi sebagaimana hal-hal tersebut merupakan karakteristik dari pendidikan formal. Ditemukan adanya klausula baku didalam peraturan sekolah yang dinilai tidak adil, mendorong penulis untuk membahas mengenai keabsahan klausula baku tersebut menurut hukum perjanjian dan apakah putusan Nomor 1146/Pdt.G/2019/PN.Tng sudah mempertimbangkan unsur keadilan? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis keabsahan terhadap klausula baku dalam peraturan sekolah menurut hukum perjanjian adalah sah berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, karena calon siswa dinilai telah memahami dan menyetujui klausula baku yang ada didalam peraturan sekolah tersebut dengan menandatanganinya. Dalam putusan pengadilan, majelis hakim menolak pengembalian dana yang sudah masuk ke sekolah berdasarkan klausula baku dalam peraturan sekolah tersebut. Maka putusan pengadilan tidak mempertimbangkan unsur keadilan sebagaimana teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles.
KRIMINALISASI PEKERJA SEKS KOMERSIAL MELALUI ONLINE (Putusan PN SLEMAN Nomor 564/Pid.Sus/2020/PN Smn) Widya Pradana, Dimas; Jadidah, Fikrotul
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i1.249

Abstract

The rampant practice of prostitution in Indonesia needs to get serious attention considering that so far the practice of prostitution has not have a clear rule of law. So far, positive law in Indonesia only provides punishment for service providers (pimps) only. Meanwhile, commercial sex workers and service users cannot be ensnared by law. The impact of this causes the practice of prostitution to continue to thrive among the community. The research method that the author uses is the normative juridical method, meaning that the data used consists of primary, secondary, and tertiary legal materials. As for the results of the study,that the criminalization of commercial sex workers through online according to positive law in Indonesia by referring to the rules regarding online prostitution outside the Criminal Code is found in Article 2 paragraph (1) of Law no. 21 of 2007 concerning the Crime of Trafficking in Persons, Article 30, Article 33, Article 35 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography, and Article 27 of the ITE Law, but absolutely the commercial sex workers can be held criminally liable using the ITE Law.
THE PERSPECTIVE OF THE CLIENTS ON INSURANCE IN ISLAMIC LAW Nurmala, Leni Dwi
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.265

Abstract

Humans as social beings in carrying out their lives need to interact with other humans. Human relations in meeting their needs require rules as laws governing procedures for meeting their physical and spiritual needs or in Islamic law it is called muamalah. The method in this writing is Normative Juridical. A juridical approach based on existing laws or regulations. Both Indonesian positive law and Islamic law. As a result, every muamalah activity is basically permissible and not prohibited. But in practice the clarity of the contract is important and becomes a very principle thing because it will determine whether the muamalah is legal or not according to syar'i. In Islamic law insurance is lawful, but there are also opinions that forbid insurance because there are elements of obscurity, elements of gambling, usury, coercion, and some things that are contrary to sharia principles. In conventional insurance there is an agreement based on an uncertain or uncertain event which contains an element of chance as in gambling. The problem of insurance as a reciprocal contract (muawwadhah) which is an exchange (As-Sharf) which is suspended and causes usury nasi'ah because the agreement is a reciprocal agreement in which one of the payments (claims) is deferred and will only be paid if it occurs. a certain event.
AKIBAT HUKUM ASAS ITIKAD BAIK DALAM SUATU PERJANJIAN UTANG PIUTANG Hariyanto, M.Fauzi; Wahjoeono, Dipo
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.276

Abstract

Perselisihan ataupun konflik antara individu memiliki cakupan yang sangat luas serta bisa terjadi di lingkungan umum ataupun pribadi. Menurut UU No 30 Tahun 1999 mengenai alternatif Menyelesaikan sengketa, terdapat berbagai metode alternatif menyelesaikan sengketa, seperti arbitrase, negosiasi, mediasi, serta konsiliasi. Akan tetapi salah satu bentuk menyelesaikan sengketa pada hukum perdata/perdata ialah mediasi. Akan tetapi, kasus yang bisa diselesaikan melalui proses mediasi bisa ditemukan di pasal 4 Perma No.4. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi pengadilan, yakni “semua sengketa perdata yang dibawa ke pengadilan, termasuk kasus perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek serta kasus dimana berbagai pihak yang berperkara (partij verzet) serta pihak ketiga (derden verzet) memiliki hak keputusan tetap penegakannya Kasus-kasus perlawanan mempunyai kekuatan hukum serta wajib untuk terlebih dahulu mencari penyelesaian melalui mediasi.” Jenis kajian yang dipergunakan ialah Yuridis Normatif yang menitikberatkan serta membatasi kegiatannya pada kepustkaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundnag undnagan serta perbandingan sebagai dasar atas kajian. Dilihat dari implikasi Mediasi, jika berhasil diimplementasikan bisa dikatakan ideal untuk mewujudkan prinsip uji coba cepat, sederhana, serta murah. Selain itu, ada beberapa asas yang wajib diperhatikan, salah satunya asas itikad baik. Dengan adanya asas itikad baik, oleh karenanya semua pihak yang membuat perjanjian bisa menjamin terlaksananya segala hak serta kewajiban yang timbul dari adanya perjanjian itu. UU memberi kekuasaan kepada hakim untuk merubah ataupun bahkan menghapus sebagian ataupun seluruh perjanjian jika perjanjian itu dinilai melanggar asas itikad baik. Asas itikad baik juga memaparkan jika dalam menjalankan suatu perjanjian, berbagai pihak wajib memperlakukan setiap orang secara adil. Di sisi lain, terdapat konsekuensi hukum bagi berbagai pihak yang tidak beritikad baik, diantaranya penggugat yang dinyatakan beritikad tidak baik pada proses mediasi, serta tuntutan hukum dimana hakim memaparkan tidak bisa diterima. Penggugat juga berkewajiban membayar biaya mediasi.
ANALISIS KONSEP SHAFQATAINI FI SHAFQATIN PADA HYBRID CONTRACT AKAD IJARAH MUNTAHIYA BIT TAMLIK (IMBT) Primadhany, Erry Fitrya
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.277

Abstract

The hybrid contract provides benefits for Islamic banks and customers. By combining two types of contracts, the parties involved in the transaction can maximize the generated profits. For example, in the ijarah muntahiya bit tamlik contract, two contracts are combined, namely the ijarah (leasing) contract and the sale and purchase contract, allowing the asset owner to sell the asset to the customer at the end of the lease period. There is a debate regarding the permissibility of multiple contracts based on some hadiths of the Prophet. For instance, the hadith regarding the prohibition of combining two transactions in one. Therefore, the use of hybrid contracts in Islamic financial transactions needs to be thoroughly examined to ensure compliance with Sharia principles and not violate Islamic law. This research is a type of normative legal research that examines Islamic legal norms, principles, and relevant doctrines related to the study's theme. The approach used is a conceptual approach intended to analyze concepts within Islamic law to understand their meanings. The hybrid contract in the Sharia-compliant banking product ijarah muntahiya bit tamlik is a permissible contract according to Sharia. In the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik transaction, there are factors that underlie the absence of combining two transactions, namely the factor of the same time frame. The implementation of time in Ijarah Muntahiya Bit Tamlik is not simultaneous but gradual. Thus, the Ijarah Muntahiya Bit Tamlik transaction is valid. Furthermore, the permissibility of this transaction is based on considerations of maslahah (public interest), including eliminating difficulties in society, especially in the economic field
PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA DALAM RANGKA MENJAMIN ASAS KEPASTIAN HUKUM Nurul Huda, Ulil Abshor; Ruslie, Ahmad Sholikhin
Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jel.v2i2.279

Abstract

Melihat  perkembangan tindak pidana korupsi, secara kumulatif hal ini merupakan suatu hal yang berlebihan dikarenakan korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan biasa (ordinary crime) akan tetapi kejahatan yang sangat luar biasa (ektra-ordinary crime). Salah satu problematika yang dihadapi dalam menuntaskan korupsi melalui penyelesaians ecara yuridis ialah dengan adanya proses pembuktian yang dinilai kompleks dalam peradilan. Dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi terdapat fenomena pembuktian terbalik (Ombering van Bewisjlast) yang merupakan konsep pembuktian oleh terdakwa yang aktif dalam menyakinkan ketidakbersalahan dirinya. Dengan demikian tidak diatur secara khusus mekanisme yang jelas , hal itu dapat memuculkan sudut pandang dan interpretasi yang beda bagi para penegak hukum. Jenis penelitian yang dipakai ialah Yuridis Normatif yakni menitikberatkan dan membatasi kegiatannya pada kepustkaan dengan menjadikan pendekatan konsep, Perundang undnagan dan perbandingan sebagai dasar atas penelitian. Bahwa Mekanisme Penyelenggaraan Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana  Korupsi Di Indonesia telah jelas termaktub dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi (UU 3/1971, UU 31/1999 jo UU 20/2001 maupun UU 7/2006) dalam penyelenggaraannya pembuktian terbalik adalah kewajiban tersangka/terdakwa khususnya dalam konteks asal-usul harta kekayaan dari tersangka/terdakwa serta berkenaan dengan tindakannya. Efektifitas mekanisme pembuktian terbalik sangat urgent di Indonesia guna memberantas tindak pidana korupsi, sistem pembuktian terbalik dapat mencegah lolosnya pelaku korupsi dikarenakan tidak dapat dibuktikannya harta kekayaan terdakwa akan berimbs pada ancaman hukuman dalam kesempatan yang dianggap mengikat oleh hakim pengadilan harus membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Bahwa Problematika Pembuktian Terbalik Tindak pidana korupsi masih terjadi hingga saat ini dengan intensitas yang semakin tinggi baik secara kualitas maupun kuantitas. Dengan demikian, Pasal 37 UU No. 31 Tahun 1999 sebagai alat pemberantasan tindak pidana korupsi belum efektif. Selain itu, sistem pembuktian terbalik terbatas pada kejahatan  yang terkait dengan korupsi. Untuk itu pembuktian terbalik tidak dapat atau secara efektif digunakan untuk memberantas korupsi. Jadi harus menggunakan memakai pembuktian negatif atau asas “beyond reasonable doubt”.

Page 4 of 28 | Total Record : 275

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2022 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 3 (2025): Journal Evidence Of Law (Inpress Desember) Vol. 4 No. 2 (2025): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 4 No. 1 (2025): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 3 No. 3 (2024): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 3 No. 2 (2024): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 3 No. 1 (2024): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 2 No. 3 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 2 No. 2 (2023): Journal Evidence Of Law Vol. 2 No. 1 (2023): Journal Evidence Of Law (April) Vol. 1 No. 3 (2022): Journal Evidence Of Law (Desember) Vol. 1 No. 2 (2022): Journal Evidence Of Law (Agustus) Vol. 1 No. 1 (2022): Journal Evidence Of Law (April) More Issue