cover
Contact Name
-
Contact Email
ijsp@usm.ac.id
Phone
+6224-6702757
Journal Mail Official
ijsp@usm.ac.id
Editorial Address
Gedung A Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang, Jalan Soekarno-Hatta, Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Indonesian Journal of Spatial Planning
Published by Universitas Semarang
ISSN : -     EISSN : 27230619     DOI : http://dx.doi.org/10.26623/ijsp
Core Subject : Engineering,
Indonesian Journal of Spatial Planning publishes research articles, the best practices and policies of spatial planning in national and international stage
Articles 79 Documents
KAJIAN PARTICULATE MATTER DAN KEBISINGAN PADA PERMUKIMAN DI SEKITAR JALAN TOL KEDUNGMUNDU SEMARANG Andarina Aji Pamurti
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 2, No 1 (2021): VOLUME 2 NOMOR 1 MARET 2021
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.754 KB) | DOI: 10.26623/ijsp.v2i1.3325

Abstract

The construction of toll roads has a positive impact to facilitate the mobility rate of the community. But the construction of toll roads also has a negative impact on the residential area around the toll road, namely air pollution due to the burning of vehicle fuel. PM2.5 and PM10 air particles are particles that damage the working system of the lungs. The health of the environment where settled is an important support that affects health, especially in the era of pandemic covid. Air particle measurement using portable PM2.5 and PM10 Air Quality Tester Detector. The daily average level of PM2.5 particles in residential areas around Semarang's Kedungmundu toll road is 65.44 μg/Nm³, while the PM10 particle content is 95.2 μg/Nm³. PM2.5 levels exceed the standards of the National Ambient Air Quality Standard (BMUA), The WHO Air Quality Guidline and Ambient Air Quality Standards (USEPA). For PM10 exceeds WHO standard. In addition to air pollution, another impact is that these residential areas have noise. The daily average noise value when measuring the sampling time is 62.23 dB, this value is exceeding the standard threshold of the Regulation of the Minister of Environment for residential areas. So the residential area around Kedungmundu Semarang toll road is less feasible for health when viewed from the value of PM 2.5 and PM10 as well as noise. This study aims to determine the level of PM2.5 and PM10 particles as well as noise in residential areas around the Kedungmundu Semarang toll road. Once the measurement results are obtained, it will be used as a reference for planners to provide solutions for settlements that have an impact due to toll road construction activities with dense vehicle intensity.
PENENTUAN LOKASI ALTERNATIF TPA REGIONAL MENGGUNAKAN MODEL SMCE DI KABUPATEN SUKOHARJO Muhammad Rizal Fernandita Pamungkas; Anindya Putri Tamara
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 3, No 2 (2022): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v3i2.6025

Abstract

Urbanisasi yang cepat berkontribusi pada peningkatan timbulan sampah. Timbulan sampah perkotaan merupakan permasalahan kritis dalam hal kesehatan masyarakat. Sebagian besar pengelolaan sampah di Indonesia masih menggunakan metode open dumping maupun sanitary landfill. Perkembangan wilayah perkotaan surakarta berdampak pada peningkatan volume sampah. Kabupaten Sukoharjo memiliki tempat pembuangan akhir Mojorejo namun diperkirakan tidak akan mampu menampung volume sampah pada masa yang akan datang. Konsep tempat pembuangan akhir regional dapat menjadi solusi pengelolaan sampah terpadu perkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan lokasi alternatif tempat pembuangan akhir regional di perkotaan surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode spatial multi criteria evaluation berbasis sistem informasi geografis untuk menentukan lokasi ideal pengembangan tempat pembuangan akhir regional. Metode spatial multi criteria evalution telah banyak digunakan untuk membantu menentukan lokasi ideal. Hasil penelitian ini menunjukkan 19,27% dari total luas wilayah Kabupaten Sukoharjo sangat sesuai untuk pengembangan lokasi tempat pembuangan akhir regional. Penelitian ini menunjukkan penggunaan spatial multi criteria evaluation dapat membantu para pemangku kepentingan untuk menentukan lokasi ideal tempat pembuangan akhir berdasarkan kriteria-kriteria tertentu.
KAJIAN DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI PKL BANTARAN KALI ES SAWAH BESAR KOTA SEMARANG TERHADAP KONDISI SOSIAL DAN EKONOMI PEDAGANG Alan Setiawan; Hendrianto Sundaro; Agus Sarwo Edy Sudrajat
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 3, No 2 (2022): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v3i2.6109

Abstract

Kajian Dampak Kebijakan Relokasi PKL Bantaran Kali Es Sawah Besar Kota Semarang Terhadap Kondisi Sosial dan Ekonomi Pedagang. Upaya pemerintah Kota Semarang dalam melakukan penataan PKL di Bantaran Kali Es Sawah Besar merupakan salah satu tujuan dari program normalisasi sungai Banjir Kanal Timur (BKT). Normalisasi tersebut ditandai dengan adanya aktivitas merapikan sungai, tidak hanya di dalam dan di pinggir (DAS dan sempadan) akan tetapi juga di sisi kanan dan kiri sungai yang ditempati oleh PKL. Pelaksanaan program relokasi PKL sebagai salah satu upaya normalisasi sungai BKT yang dilakukan dinilai mendapatkan hambatan dari warga dan para pedagang yang terdampak relokasi seperti terjadinya penolakan dan menganggap bahwa lokasi relokasi kurang strategis untuk berdagang sehingga para pedagang enggan menempati lokasi relokasi yang sudah disiapkan pemerintah sebelumnya. Selain itu, adanya kebijakan publik melalui program relokasi PKL yang dilakukan pemerintah juga memberikan dampak terhadap kehidupan sosial dan ekonomi PKL. Menurut para PKL kebijakan relokasi hanya fokus terhadap keberhasilan proyek normalisasi sungai BKT dan Kali Es saja sedangkan untuk kehidupan para PKL setelahnya kurang mendapat perhatian. Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan adalah untuk mengetahui dampak kebijakan pemerintah terkait penaataan atau relokasi PKL di Bantaran Kali Es Sawah Besar terhadap kondisi sosial dan ekonomi para pedagang pascarelokasi.
PENGARUH PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP KINERJA JALAN di PEREMPATAN JALAN WOLTER MONGINSIDI Widya Ineuke Citra Pramesti; Wahjoerini Wahjoerini
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 3, No 2 (2022): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v3i2.5359

Abstract

Perempatan Jl. Wolter Monginsidi merupakan jalan kolektor sekunder yang terletak di wilayah Kelurahan Pedurungan Tengah. Masalah yang terjadi terkait kemacetan yang terjadi pada waktu prime time (pagi 06.30-07.30) dan (sore 16.30-17.30), hilangnya bahu jalan, serta adanya parkir liar dibeberapa sarana perdagangan dan jasa.Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan lahan terhadap kinerja jalan di perempatan Jalan Wolter Monginsidi. Metode penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif dan menggunakan analisis regresi linear. Dilihat dari Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031, sarana perempatan Jalan Wolter Monginsidi tidak salah dan sudah sesuai. Pada jam puncak pagi dan sore, tingkat pelayanan jalan termasuk kategori B (stabil), jam non puncak siang kategori A (bebas). Besar pengaruh penggunaan lahan 0,473, dalam artian arah pengaruh variabel X terhadap Y akan bertambah dan tidak berkurang pengaruhnya meskipun hanya 1%. Dalam pembangunan tata guna lahan atau pemanfaatan ruang daerah/ perkotaan, pemerintah perlu memperhatikan daya dukung lingkungannya. Perencanaan mendatang bisa menerapkan vertical building yang dimana tidak memakan banyak lahan. Pembatasan penggunaan jalan dari pemerintah dimana kolektor sekunder seharusnya menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau sekunder kedua dengan sekunder ketiga, tetapi perempatan Jalan Wolter Monginsidi ini seakan penggunaannya seperti jalan nasional.
Pola Keterkaitan Perubahan Distribusi Kepadatan Vegetasi dengan Penggunaan Lahan DAS Pesisir, Case Study : DAS Garang Bambang Sudarmanto; Edy Susilo; Imam Rofii
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 3, No 2 (2022): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v3i2.6138

Abstract

The diversity and density of vegetation is key in managing sedimentation throughout the watershed, especially in the central and downstream regions. Measures of vegetation diversity and density that can be used are the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) which is a measure of vegetation greenness (chlorophyll levels), Normalized Difference Water Index (NDVI) to measure vegetation wetness levels, and soil adjusted vegetation index (SAVI) for low canopy vegetation cover. For watersheds that stretch long to downstream or coastal areas, the measure of land diversity needs to be supplemented by using the Normalized Difference Built-Up Index (NDBI) indicator that is useful for land use planning. Information on this vegetation index can be obtained by processing a satellite imagery map. The benefits of processing vegetation indexes in watershed management are becoming increasingly important in the era of climate change, especially with regard to efforts to harmonization of relationships between environmental elements that include the diversity of the interests of the resident population. That's why this research was done in order to find the link between natural factors including the impacts of climate change and humans. The test began by looking for changes in the NDVI, NDWI, SAVI, and NDBI indexes from the last 5 years with the Global Indicator Spatial Association (GISA) analysis using Moran's I Global Index, followedby looking for the association with the pattern of population change and the percentage of the area of the settlement. The results showed a link between moran's I Global index change pattern of population change and the spread of residential developments. The tendency of the distribution of this settlement area is an important point in analyzing the influence of its dispersal patterns in a watershed so that the continued impact of potential erosion and sedimentation triggered will be the main consideration in watershed management.
KAJIAN TINGKAT KELAYAKAN SANITASI LINGKUNGAN PERMUKIMAN MLATIBARU KOTA SEMARANG Nur Sukma; Andarina Aji Pamurti
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 3, No 2 (2022): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v3i2.5751

Abstract

Mlatibaru is one of the settlements located in the District of East Semarang which has an unfavorable environment so it needs to get a lot of attention and handling. A clean and healthy environment can be influenced by the behavior of people living within the scope of that environment. The lack of environmental health in the Mlatibaru settlement is not only influenced by community behavior, but also influenced by several factors such as a less than optimal sanitation system, namely the drainage system (waste water), clean water, solid waste, and waste management, which can reduce the feasibility of the system. sanitation and cause environmental pollution. Because the availability of the sanitation system does not have to run properly, there will always be problems. Where as a result, besides being able to reduce the feasibility of sanitation, it can also cause environmental pollution such as tidal flooding. The purpose of this study is to examine the sanitation conditions such as the drainage system (wastewater), clean water, solid waste, and waste management as well as how the level of sanitation in the Mlatibaru settlement area is. This study uses quantitative methods. With the method of data collection observation, interviews, questionnaires, and documentation. The results of the study of the feasibility level of sanitation in Mlatibaru settlements are the drainage system (wastewater) which is included in the moderate level, clean water is included in the high feasible level, solid waste is included in the low feasible level, and waste management is included in the moderate feasible level. So in this case, it is necessary for the community to have an active role in improving the quality of sanitation provision to continue to improve the health of the residential environment.
EFEKTIVITAS RUANG TERBUKA PUBLIK DI KELURAHAN BRUMBUNGAN KOTA SEMARANG Andarina Aji Pamurti
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 3, No 2 (2022): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v3i2.5996

Abstract

Ruang Terbuka Publik merupakan ruang terbuka yang mampu mewadahi keperluan aktivitas masyarakat sebagai tempat pertemuan dan interaksi sosial yaitu berupa taman atau lapangan olah raga. Pada setiap kelurahan diperlukan taman atau lapangan olahraga sebagai pelayanan kebutuhan kegiatan penduduk di area terbuka. Di Kelurahan Brumbungan Kota Semarang terdapat 2 ruang terbuka publik yaitu Taman Nada dan Taman Kartun. Taman Nada adalah taman tematik yang menggunakan tema not nada sedangkan Tamah Kartun menggunakan konsep desain tema tokoh kartun dan diaplikasikan pada landmark dan keseluruhan desain taman. Taman Nada dan Taman Kartun tersebut tergolong dalam ruang terbuka aktif karena dipergunakan masyarakat untuk beraktivitas sosial dan berekreasi. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui tingkat efektivitas ruang terbuka publik yang berada di Kelurahan Brumbungan dengan melakukan penilaian pada setiap variabel dengan menggunakan variabel keamanan, kenyamanan, pencapaian, livability/kehidupan, dan image/citra dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini adalah Taman Nada memiliki tingkat efektivitas kategori SEDANG dan Taman Kartun memiliki tingkat efektivitas kategori SEDANG. Perlu dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas yang belum ideal atau belum tersedia. Ruang terbuka publik tersebut memiliki manfaat dalam segi sosial, ekonomi dan ekologis.
ANALISIS TRANSFORMASI SPASIAL DI WILAYAH URBAN FRINGE KOTA SURAKARTA Muhammad Rizal Fernandita Pamungkas; Anindya Putri Tamara
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 4, No 1 (2023): VOLUME 4 NOMOR 1 MARET 2023
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v4i1.6729

Abstract

Perubahan guna lahan merupakan fenomena yang terjadi akibat dari perkembangan kota yang sangat cepat. Wilayah yang mengalami perubahan guna lahan akibat dari perkembangan kota yakni wilayah pinggiran kota (urban fringe). Kota Surakarta sebagai salah satu pusat aktivitas utama di Provinsi Jawa Tengah mengalami perkembangan kota yang signifikan. Terjadinya perubahan guna lahan di wilayah urban fringe Kota Surakarta memberikan dampak secara struktur keruangan perkotaan Surakarta yakni meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transformasi spasial di wilayah urban fringe Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode penginderaan jauh berdasarkan citra satelit landsat 8 OLI dengan dzetzaka tools dan klasifikasi random forest. Hasil dari penelitian ini menunjukkan dalam jangka waktu 5 tahun (2013-2018) terjadi peningkatan luasan sebesar 3.284 ha lahan terbangun dan hilangnya lahan pertanian seluas 4.004 ha. Proyeksi terhadap data luasan lahan terbangun pada tahun 2013-2018 dapat menunjukkan bahwa pada tahun 2023 diprediksi akan terjadi peningkatan lahan terbangun sebesar 720 ha. Faktor aksesibilitas mempengaruhi transformasi spasial di wilayah urban fringe Kota Surakarta. Perubahan guna lahan paling signifikan terjadi di wilayah sekitar jaringan jalan utama.
KAJIAN KUALITAS DAN TINGKAT PELAYANAN JALUR PEJALAN KAKI (STUDI KASUS : KORIDOR JALAN IMAM BONJOL SEMARANG) Alfrian Syaiful Annasa; Andarina Aji Pamurti
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 4, No 1 (2023): VOLUME 4 NOMOR 1 MARET 2023
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v4i1.6753

Abstract

Jalur pedestrian yang nyaman merupakan salah satu bentuk pelayanan untuk pejalan kaki sehingga kenyamanan pada jalur pedestrian menjadi lebih diutamakan atau menjadi tujuan utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan tingkat pelayanan jalur pejalan kaki pada koridor jalur pejalan kaki Jalan Imam Bonjol Semarang. Penelitian ini berdasarkan permasalahan eksisting koridor jalur pejalan kaki Jalan Imam Bonjol Semarang yaitu masih terdapat perkerasan jalur pejalan kaki yang mengalami kerusakan, terjadinya transfer fungsi jalur pejalan kaki dan penyempitan ruang pejalan kaki. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pedestrian Enviromental Quality Index (PEQI, 2008) untuk mengetahui kualitas persimpangan dan kualitas ruas jalan. Sedangkan untuk mengetahui tingkat pelayanan jalur pejaan kaki menggunakan metode High Capacity Manual (HCM 2000) yang mengutamakan arus pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki  dan kepadatan pejalan kaki. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Hasil penelitian ini kualitas persimpangan zona 1 masuk kelas IV skor 57,980 (kualitas pejalan kaki dasar), zona 2 masuk kelas V skor 19,326 (lingkungan pejalan kaki yang tidak cocok untuk pejalan kaki) dan zona 3 masuk kelas V skor 19,327 (lingkungan pejalan kaki yang tidak cocok untuk pejalan kaki) . Untuk kualitas ruas pejalan kaki zona 1 masuk dalam kelas III skor 40,378 (kualitas pejalan kaki dasar), zona 2 masuk kelas IV skor 28,075 (kualitas pejalan kaki yang buruk) dan zona 3 masuk kelas IV skor 28,075 (kualitas pejalan kaki yang buruk). Untuk tingkat pelayanan jalur pejalan kaki berdasarkan arus pejalan kaki, kecepatan pejalan kaki dan kepadatan pejalan kaki berdasarkan HCM 2000 masuk dalam kategori A yaitu pejalan kaki bergerak dijalur yang digunakan tanpa dipengaruhi pejalan kaki lainnya, bebas menentukan kecepatan berjalan dan konflik antar pejalan kaki tidak mungkin terjadi.
PENYUSUNAN PETA INFORMASI BIDANG TANAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN-PERKOTAAN (PBB-P2) DENGAN PEMETAAN PARTISIPATIF Mrabawani Insan Rendra
Indonesian Journal of Spatial Planning Vol 4, No 1 (2023): VOLUME 4 NOMOR 1 MARET 2023
Publisher : Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/ijsp.v4i1.6754

Abstract

Peta Informasi Bidang Tanah (PIBT) merupakan salah satu strategi dalam mengoptimalkan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2). Adanya perubahan bidang tanah setiap tahunnya, diperlukan monitoring objek dan subjek PBB-P2. Selain itu kurangnya pemehaman terkait dengan administrasi pertanahan dalam lingkup desa, seringkali timbul konflik kepemilikan lahan diantaranya batas bidang. Tujuan penelitian ini yaitu menyusun Peta Informasi Bidang Tanah untuk mengoptimalkan pendapatan PBB-P2. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Pemetaan Partisipasif yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa. Hasil menunjukkan bahwa pemetaan partisipatif sangat efektif digunakan untuk penyusunan PIBT, masyarakat dan pemerintah desa mempercepat proses identifikasi data dan informasi bidang tanah. Jumlah wajib pajak paling banyak terdapat pada blok 2 dengan jumlah 269, kemudian blok 4 dengan jumlah wajib pajak 233. Meskipun demikian, ada beberapa bidang yang mengalami perubahan adanya perkembangan dan permukiman. Pemerintah diharapkan melaksanakan monitoring secara berkala untuk mengoptimalkan pendapatan PBB-P2.