cover
Contact Name
Anggara Setya Saputra
Contact Email
anggara@unwiku.ac.id
Phone
+6281392800058
Journal Mail Official
mida@unwiku.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
ISSN : 14114461     EISSN : 28307267     DOI : -
Core Subject : Science, Social,
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi menerbitkan artikel hasil penelitian tentang administrasi publik. Namun tidak terbatas pula kepada: Kebijakan Publik Manajemen Publik Layanan Publik Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Politik Tata Kelola Pemerintah
Articles 112 Documents
PENGARUH KOMPETENSI DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KOMITMEN SERTA DAMPAKNYA PADA KINERJA PEGAWAI PADA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPPKAD) KABUPATEN CILACAP Suryoto -; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.30

Abstract

AbstrakPenelitian ini meneliti fenomena-fenomena yang diidentifikasikan adanya kesempatan antara harapan dan kenyataan dari pengaruh kompetensi dan budaya organisasi terhadap komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai Badan Pendapatan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan kompetensi dengan budaya organisasi dalam mempengaruhi komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai Badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap. Agar dapat diperoleh gambaran yang mendalam dari fenomena tersebut, maka digunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penetapan sampel menggunakan disproportionate stratified ramdom sampling dan di peroleh sampel sebanyak 72 responden.pengumpulan data menggunakan tehnik observasi, quisioner, Interview, dan Studi dokumentasi, serta analisis data menggunakan analisis jalur (Path analisis) Hasil penelitian menunjukkan : ada hubungan yang signifikan antara kompetensi dengan budaya organisasi dalam mempengaruhi komitmen serta dampaknya pada kinerja pegawai badan Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap baik secara parsial maupun simultan.Kata kunci : kompetensi,budaya organisasi, komitmen dan kinerja pegawai.ABSTACTThis study examines the phenomena that identified the opportunity between expectations and reality of the influence of competence and organizational culture on commitment and its impact on employee performance of the Revenue Agency, financial management and regional assets of Cilacap Regency.The purpose of this study is to explain the relationship between competence and organizational culture in influencing commitment and its impact on employee performance of the Revenue, Financial Management and Asset Management Agency of Cilacap Regency. In order to obtain an in-depth picture of this phenomenon, a quantitative approach was used with the sampling method using disproportionate stratified random sampling and a sample of 72 respondents was obtained. Data collection used observation, questionnaire, interview, and documentation study techniques, and data analysis using analysis path (Path analysis) The results showed: there is a significant relationship between competence and organizational culture in influencing commitment and its impact on employee performance of the Agency for Revenue, Financial Management and Regional Assets of Cilacap Regency both partially and simultaneously.Keywords: competence, organizational culture, commitment and employee performance.
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA HARAPAN (KB) DI DESA KARANGMANGU KECAMATAN PURWOJATI KABUPATEN BANYUMAS Andri Trianfano; Suryoto Suryoto; Sartono Sartono
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (346.452 KB) | DOI: 10.56681/da.v19i1.49

Abstract

This research is entitled Implementation of the Familiy Planning Village Program in Karangmangu Vllage, Purwojati District, Banyumas Regency. The purpose of this study is to explain and describe the implementation of the Family Planning Village Program (KB) in Karangmangu Village. The research method used in this research is descriptive qualitative research method. To determine the informants in this study, it was done using a purposive teqnique, namely the informants who were deliberately selected by the researchers. The results of this study indicate that the communication that exists between the implementor and the target group is quite good, but still needs improvement in the coordination pattern, starting from reporting to evaluation. Then, the human resources that are owned are sufficient enough, but still needs to be done to improve the program facilities. The response and understanding of the implementer regarding the village family planning program is quite good. Keywords: Karangmangu, KB Village, Policy Implementation.
FENOMENA ALIH KODE DAN CAMPUR KODE DALAM MASYARAKAT DWI BAHASA Farida Nur Aini
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v12i2.9

Abstract

Tulisan ini membahas terjadinya fenomena alih kode dan campur kode dalam komunikasi masyarakat yang umumnya terjadi pada kondisi bilingualisme. Kejadian tersebut dapat disadari maupun tidak oleh pembicara dan pendengar. Fenomena tersebut dapat berwujud alih bahasa, alih ragam bahasa dan alih tingkat tutur sehingga alih kode dan campur kode ini bisa dapat juga bersifat intern (monolingual) selain juga bersifat ekstern (bilingual). Peristiwa itu dapat berlangsung sementara atau permanen. Penyebab kejadian tersebut ialah faktor pembicara atau penutur, pendengar atau mitra tutur, kehadiran orang ketiga, perubahan situasi dan perubahan topik.
IMPLEMENTASI STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2007 DI KABUPATEN BANYUMAS (STUDI PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA) E. Gudonohadi; Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.25

Abstract

AbstrakPenelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan struktur, orang/personal, tata kerja dan peralatan kerja.Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode kualitatif. Dalam menentukan informan peneliti mengacu pada teknik purposive, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informant). Penelitian difokuskan pada empataspek yaitu terkait struktur, tatakerja, orang dan peralatan kerja.Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif.Hasil penelitian diketahui bahwa struktur Satpol PP Kabupaten Banyumas dilakukan dengan fokus pada empat aspek. Pertama, dalam pelaksanaan struktur ternyata walaupun Kasat sebagai pemimpin tertinggi sebagai pemegang komando dan pengendali utama dalam instansi, ternyata dalam melaksanakan perintah dapat menghormati dan menghargai bawahan sebagai pelaksana langsung. Kondisi ini yang membuat atmosfir di Satpol PP menjadi lebih dinamis. Kedua, terkait dengan tatakerja dilakukan melalui penertiban pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada SOP yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan pelaksanaan tata kerja terutama pelanggaran disiplin pegawai yaitu keterlambatan pada saat apel pagi. Ketiga terkait dengan orang/personal, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan SDM di Satpol PP Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini Satpol PP masih kekurangan personil, baik dari kuantitas maupun kualitas. Diklat yang diikuti oleh pegawaipun masih terbatas dan tidak mampu dilakukan secara rutin oleh pegawai teknis. Keempat terkait dengan peralatan kerja, terlihat kondisi yang ada saat ini masih kekurangan peralatan kerja, sehingga memerlukan perubaan atau pengadaan alat kerja. Alat kerja yang dimaksud lebih bersifat teknis guna mendukung operasional keseharian tugas Satpol PP, baik peralatan individu maupun operasional seperti : baju lapangan lengkap dankendaraan roda dua maupun roda empat.Kata kunci : orang/personal, peralatan kerja, struktur, dan tatakerja Abstract This study specifically aimed to see whether there was a change in the structure of the municipal police, the / personal, work procedures and tools.The method used in this study was a qualitative method.In selecting and determining the informants, the researchers refered to the purposive technique, in which the researchers chosed informants regarded know (key informant).The study focused on four aspects, namely related to changes in the structure, work procedure change, people change and changes in work equipment.Data analysis techniques used in this research was descriptive qualitative analysis with interactive model.The results reveal that the restructuring of municipal police Banyumas done with a focus on four aspects.First, there was a structural change that although visible changes as the supreme leader as the main holder of the command and control within the agency, was in executing the command can respect and appreciate subordinates as direct implementers.This condition made the atmosphere in the municipal police become more dynamic.The second, associated with changing the work procedure was done through the control execution of tasks based on the applicable SOP.However, there were some shortcomings of work procedures especially discipline violations that delay during morning assembly.The third, associated with the change, namely by taking into account the conditions and needs of human resources in municipal police Banyumas.Until now still lacks municipal police personnel, both of quantity and quality.Training followed by personnel still limited and not able to be done routinely by technical employees.The fourth, related to change of work equipment, i.e. the conditions that exist today still lack equipment that requires work changes or procurement of working tools.Work tool was more of a technical nature in order to support the daily operations municipal police duties, both individual and operational equipment such as: clothes complete field and two-wheeler and four wheels.  Keywords: man/personal, structures, work equipment, and work procedure AbstrakPenelitian ini secara khusus bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan struktur, orang/personal, tata kerja dan peralatan kerja.Metode penelitian yang digunakan yaitu  metode kualitatif. Dalam menentukan informan peneliti mengacu pada teknik purposive, di mana peneliti memilih informan yang dianggap tahu (key informant). Penelitian difokuskan pada empataspek yaitu terkait struktur, tatakerja, orang dan peralatan kerja.Teknik analisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan model interaktif.Hasil penelitian diketahui bahwa struktur Satpol PP Kabupaten Banyumas dilakukan dengan fokus pada empat aspek. Pertama, dalam pelaksanaan struktur ternyata walaupun Kasat sebagai pemimpin tertinggi sebagai pemegang komando dan pengendali utama dalam instansi, ternyata dalam melaksanakan perintah dapat menghormati dan menghargai bawahan sebagai pelaksana langsung. Kondisi ini yang membuat atmosfir di Satpol PP menjadi lebih dinamis. Kedua, terkait dengan tatakerja dilakukan melalui penertiban pelaksanaan tugas dengan mendasarkan pada SOP yang berlaku. Namun demikian masih ada beberapa kelemahan pelaksanaan tata kerja terutama pelanggaran disiplin pegawai yaitu keterlambatan pada saat apel pagi. Ketiga terkait dengan orang/personal, yaitu dengan memperhatikan kondisi dan kebutuhan SDM di Satpol PP Kabupaten Banyumas. Sampai saat ini Satpol PP masih kekurangan personil, baik dari kuantitas maupun kualitas. Diklat yang diikuti oleh pegawaipun masih terbatas dan tidak mampu dilakukan secara rutin oleh pegawai teknis. Keempat terkait dengan peralatan kerja, terlihat kondisi yang ada saat ini masih kekurangan peralatan kerja, sehingga memerlukan perubaan atau pengadaan alat kerja. Alat kerja yang dimaksud lebih bersifat teknis guna mendukung operasional keseharian tugas Satpol PP, baik peralatan individu maupun operasional seperti : baju lapangan lengkap dankendaraan roda dua maupun roda empat.Kata kunci : orang/personal, peralatan kerja, struktur, dan tatakerja Abstract This study specifically aimed to see whether there was a change in the structure of the municipal police, the / personal, work procedures and tools.The method used in this study was a qualitative method.In selecting and determining the informants, the researchers refered to the purposive technique, in which the researchers chosed informants regarded know (key informant).The study focused on four aspects, namely related to changes in the structure, work procedure change, people change and changes in work equipment.Data analysis techniques used in this research was descriptive qualitative analysis with interactive model.The results reveal that the restructuring of municipal police Banyumas done with a focus on four aspects.First, there was a structural change that although visible changes as the supreme leader as the main holder of the command and control within the agency, was in executing the command can respect and appreciate subordinates as direct implementers.This condition made the atmosphere in the municipal police become more dynamic.The second, associated with changing the work procedure was done through the control execution of tasks based on the applicable SOP.However, there were some shortcomings of work procedures especially discipline violations that delay during morning assembly.The thi
AKUNTABILITAS PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) Farida Nur Aini; Taufik Purboyo
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.145 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.43

Abstract

Akuntabilitas merupakan salah satu isu penting dalam kajian ilmiah dan praktik di bidang administrasi publik. Akuntabilitas adalah pengendalian terhadap organisasi publik pada level organisasional yang dimaksudkan untuk menjadi landasan dalam memberikan penjelasan kepada pihak-pihak baik dari internal maupun eksternal yang berkepentingan melakukan penilaian dan evaluasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik tersebut. Metode yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah survei literatur akademis di bidang administrasi publik yang revelan dengan akuntabilitas. Selain itu, dilakukan pula upaya penelusuran melalui sumber dari dokumen resmi pemerintah untuk mendeskripsikan praktik-praktik yang berhubungan dengan akuntabilitas pada organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan kesehatan di Indonesia sudah cukup optimal. Kata kunci: akuntabilitas, pelayanan, kesehatan Abstract: Accountability is an important issue in public administration, both practically and scientifically. Accountability itself is a control over public organization at organizational level which is intended as the basis to give explanation to the internal or external parties who have interest to asses and evaluate the action that undertaken by the public organization. The method used in this research is academic literature survey which relevant with accountability. Besides, we also search information and data from official government document to describe the practice of accountability in public sector organization. The result of this research shows that public sector organization accountability in Indonesia is optimal. Keywords: accountability, service, health
Analisa Bahasa dan Kekuasaan Farida Nur Aini
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v13i2.4

Abstract

Bahasa dan kekuasaan merupakan dua hal yang saling terkait. Di dalam kehidupan sosial, peranan bahasa sangatlah penting, yaitu sebagai media komunikasi dalam interaksi antara individu atau kelompok satu dengan yang lain. Sedangkan kekuasaan melekat kepada tiap-tiap individu atau kelompok berdasarkan peran sosialnya. Penggunaan bahasa dan variasinya sangat dipengaruhi oleh kekuasaan partisipan dan situasi ketika bahasa terbut digunakan. Bahasa yang digunakan merupakan representasi kekuasaan partisipan yang menggunakannya; apakah dia memiliki kekuasaan lebih atas partisipan lainnya ataukah setara. Kekuasaan dapat dilihat di dalam wacana maupun di balik wacana. Di dalam penerjemahan, kekuasaan mutlak dimiliki oleh penerjemah. Namun penerjemah juga harus menyadari kekuasaan yang dimiliki tokoh-tokoh tertentu di dalam teks sebagai elemen penting dalam penerjemahan sehingga akurasi bisa dicapai.Kata Kunci: Bahasa, Kekuasaan, Peran Sosial, Penerjemahan.
FAKTOR PENGARUH KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA KANTOR KECAMATAN BATURRADEN KABUPATEN BANYUMAS Hera Fadillah Violeta; Bambang Tri Harsanto; Simin -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.20

Abstract

AbstrakKantor Kecamatan Baturraden merupakan salah satu institusi pemerintah yang bertugas untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan. Pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan sudah berjalan dengan baik hanya saja waktu penyelesaian surat surat kependudukan belum dapat selesai tepat waktu. Penelitian ini mencoba melihat dari berbagai variabel untuk dapat menemukan variabel apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan administrasi kependudukan. Tujuan akhir penelitian ini adalah menguji kualitas pelayanan administrasi kependudukan pada Kantor Kecamatan Baturraden.Kata kunci : Kualitas Pelayanan, Kedisiplinan Pegawai, Manajemen Pelayanan, Motivasi Kerja, Koordinasi Kerja. AbstractThe Batturraden District is one of the government institutions that has a duty to provide population administration service. The implementation of population administration services has been going well, only when the settlement of the residence certificate has not been completed on time. This study tries to look at the various variables to be able to find what variables affect the quality of population administration services. The final goal of this study is to test the quality of population administration services at the Baturraden District Office.Keywords : Population Administration, Service Quality, Employe Discilpine,  Service Management, Work Motivation, Work Coordination.
IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI DESA KARANGLEWAS KECAMATAN KUTASARI KABUPATEN PURBALINGGA Dini Lestariningrum Bayu Sejati; Anwaruddin -; Sendy Noviko
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (950.773 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.37

Abstract

Penelitian ini berjudul “Implementasi Program Kampung Iklim Di Desa Karanglewas Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Model implementasi kebijakan yang digunakan adalah model implementasi milik Thomas B Smith dimana terdapat 4 (empat) aspek yaitu, Idealized policy,Target groups,Implementing organization,Environmental factor kemudian pendekatan yang digunakan adalah bottom-up. Teknik pengambilan informan menggunakan purposive sampling. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data yang digunakan adalah Triangulasi data. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakansudahberhasil diidealkan namun masih terdapat pengurus program yang tidak bertempat tinggal di lokasi tersebut sehingga tidak sesuai dengan pedoman pelaksanaan Program Kampung Iklim. Kemudian pengurus program belum melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan yang seharusnya. Target groupdalam hal ini adalah masyarakat yang bertempat tinggal di RT.12 RW.06 Dusun IV, perangkat desa dan pengurus program dimana daya tanggap dan dukungan dari masyarakat penerima program cukup besar.Implementing organization dalam hal ini adalah pengurus Bank Sampah “Sampah Maju Jaya” serta Pemerintah Desa Karanglewas,berhasil menjalankan Program Kampung Iklim. Kemudian environmental factor, peneliti melihat tingkat pendidikan kelompok sasaran secara umum tidak mempengaruhi proses implementasi kebijakan kemudian pola kepemimpinan organisasi pelaksana menunjukan hal yang baik. Terdapat faktor penghambat dalam implementasi Program Kampung Iklim di Desa Karanglewas diantaranya terdapat panitia yang tidak bertempat tinggal di lokasi PROKLIM sehingga mengakibatkan proses pengawasan program tidak maksimal. Selain itu, belum adanya tindak lanjut dari kepala desa yang baru terhadap Program Kampung Iklim yang telah diimplementasikanmengakibatkan program tersebut tidak berjalanseperti sebelumya. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Program Kampung Iklim. ABSTRACT This study entitled "Implementation of the Climate Village Program in Karanglewas Village, Kutasari District, Purbalingga Regency". The purpose of this study was to implement the Climate Village Program in Karanglewas Village, Kutasari District, Purbalingga Regency. The policy implementation model used is Thomas B Smith's implementation model where there are 4 (four) aspects, namely, idealized policy, target groups, implementing organization, environmental factors, then the approach used is bottom-up. The technique of taking informants using purposive sampling. Data collection techniques include interviews, observation, and documentation. The validity of the data used was data triangulation. The data analysis technique used was the interactive model of Miles and Huberman's analysis. The results showed that the policy had been successfully idealized but there were still program administrators who did not live in that location so that it was not in accordance with the guidelines for implementing the Climate Village Program. Then the program administrators have not carried out their duties as they should. The target group in this case is the people who live in RT.12 RW.06 Dusun IV, village officials and program administrators where the responsiveness and support of the program recipient communities is quite large. Implementing organizations in this case are the management of the Waste Bank "Sampah Maju Jaya "As well as the Karanglewas Village Government successfully running the Climate Village Program. Then the environmental factor researchers saw the level of education of the target group in general did not affect the policy implementation process then the leadership pattern of the implementing organization showed a good thing. There are inhibiting factors in the implementation of the Climate Village Program in Karanglewas Village, including the inhibiting factor, namely that there are committees who do not reside at the PROKLIM location, which results in the program monitoring process being not optimal and there is no follow-up from the new village head on the Climate Village Program that has been implemented so that resulting in the program not running as before. Keywords: Policy Implementation, The Climate Village Program.
EVALUASI PELAKSANAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SMP NEGERI SOKARAJA KECAMATAN SOKARAJA KABUPATEN BANYUMAS Andri Trianfano; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v13i2.15

Abstract

Sekolah merupakan basis peningkatan kualitas, karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan mmbentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah dalam kebijakan pembangunan pendidikan diprioritaskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan dasar yang lebih berkualitas melalui peningkatan pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan pemberian akses yang lebih besar kepada kelompok masyarakat yang selama ini kurang dapat menjangkau layanan pendidikan dasar. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7 – 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Konsekuensi dari amanat Undang-Undang tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) serta satuan pendidikan yang sederajat.
MENGKAJI EFEKTIVITAS BADAN USAHA MILIK DESA SEBAGAI PENOPANG PEREKONOMIAN DESA (Studi Kasus Kegagalan BUMDES di Desa Beji Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas) Farida Nur Aini; Taufik Purboyo
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.021 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.32

Abstract

ABSTRAK Salah satu program pemerintah yang tercantum dalamundang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUMDES, BUMDES dirancang memiliki dua tujuan pokok yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat dan meningkatkan PAD. Namun di dalam perjalanannya BUMDES banyak yang tidak berhasil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian ada dua aspek yang paling menonjol sebagai penyebab kegagalan BUMDES. Pertama adalah profesionalisme pengurus dan yang kedua adalah lemahnya pembinaan dan pengawasan dari pengawas dan pemerintah desa. Oleh karena itu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya agar BUMDES dapat berjalan secara ketat dengan pembinaan pengawasan yang intensif. Kata kunci : Efektivitas, BUMDES ABSTRACT One of the government programs listed in Law Number 6 of 2014 is to be able to establish a Village-Owned Enterprise called BUMDES, BUMDES is designed to have two main objectives, namely improving the community’s economy and increasing PAD. However, along the way, many BUMDES did not succeed. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. Based on the results of the study, there are two aspects that stand out the most as the cause of the failure of BUMDES. The first is the professionalism of the administrators and the second is the lack of guidance and supervision from supervisors and village government. Therefore, what needs to be considered is how to make BUMDES run strictly with intensive supervision. Keywords: Effectiveness, BUMDES

Page 2 of 12 | Total Record : 112