cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggara Setya Saputra
Contact Email
anggara@unwiku.ac.id
Phone
+6281392800058
Journal Mail Official
mida@unwiku.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14114461     EISSN : 28307267     DOI : -
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi menerbitkan artikel hasil penelitian tentang administrasi publik. Namun tidak terbatas pula kepada: Kebijakan Publik Manajemen Publik Layanan Publik Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Politik Tata Kelola Pemerintah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 112 Documents
 1   2   3   4   5 
ATRAKSI, AMENITAS DAN AKSESIBILITAS DALAM PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA DI KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO Farida Nur Aini; Taufik Purboyo
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.186 KB) | DOI: 10.56681/da.v19i1.50

Abstract

Tourism is a commodity that is able to move the wheels of the economy of a region so it needs to be developed properly. This study aims to determine and describe the elements of attractions, amenities and accessibility of tourist areas in Watumalang District, Wonosobo Regency. These factors are factors that determine success in the development of tourist destinations. The development of tourism product components such as attractions, amenities and accessibility allows managers to increase the number of visits and tourist satisfaction. This study uses a descriptive qualitative research method which means the researcher only explains the facts and knowledge found during the research through words or tables. Based on the data obtained in the study, the researcher found that (1) tourist attractions were sufficient and this was evidenced by the existence of several superior locations in the area; (2) amenities in the form of public facilities and supporting facilities still need to be improved to make it more satisfying for tourists; (3) accessibility has been fulfilled enough even though the facts show that there is still a lack of accessibility for people from outside the Wonosobo Regency area so that the number of tourists from outside the Regency is still below the number of tourists from within the Regency. Keywords: tourism, development, attractions, amenities, accessibility.
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN MASYARAKAT (JPKM), STUDI KASUS DI KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v11i2.10

Abstract

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususya di Kabupaten Purbalingga, sejak akhir tahun 2001 Pemerintah Daerah menggulirkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (JPKM) yang pada prinsipnya mengatur sistem pembiayaan pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk mobilisasi sumber dana masyarakat sebagai wujud dari peran serta masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan.       JPKM merupakan suatu model penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat paripurna, meliputi tindakan preventif, promotif, rehabilitatif dan kuratif berdasarkan asas usaha bersama dan kekeluargaan serta berkesinambungan dengan mutu terjamin serta pembiayaan dilaksanakan secara pra-upaya, dengan model sistem asuransi. Adapun sasaran utama program ini adalah  Keluarga Miskin dan Keluarga Non Miskin.       Untuk melaksanakan program tersebut, pemerintah kabupaten Purbalingga membentuk badan yang diberi nama Pra Badan Pelaksana JPKM (Pra Bapel JKPM). Badan tersebut mempunyai kewenangan untuk merekrut kepesertaan, menerima dana premi dan menerima imbalan jasa. Dalam kepesertaan JPKM, peserta memiliki hak untuk memperoleh jaminan pelayanan kesehatan dan mengajukan keluhan atas pelayanan yang diberikan. Selain itu peserta berhak memberikan masukan untuk perbaikan sistem JPKM.Peserta JPKM berhak mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan di Polindes/Poli klinik Desa (PKD), Puskesmas dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
URGENSI DAN FUNGSI KOMUNIKASI PADA SUATU ORGANISASI Sartono -; Emiraldo Win Pazqara
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i2.26

Abstract

AbstrakPenulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai urgensi dan fungsi komunikasi pada suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka. Dari bahasan ini dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, Urgensi komunikasi dalam organisasi adalah supaya organisasi dapat berperan untuk memperbaiki komunikasi tidak efektif yang tidak dikehendaki oleh semua organisasi. Kedua, bahwa komunikasi organisasi memiliki fungsi-fungsi yang dapat menunjang jalannya organisasi yang diantaranya adalah fungsi informatif yang memandang organisasi sebagai suatu sistem pemrosesan informasi, fungsi regulatif yang berhubungan dengan peraturan, fungsi persuasif yang berkaitan dengan mekanisme hubungan antara pimpinan dengan bawahan, dan fungsi integratif yang berkenaan dengan upaya mewujudkan keutuhan organisasi.Kata Kunci: fungsi. komunikasi, organisasi, urgensi  AbstractWriting this scientific paper aims to discuss the urgency and function of communication in an organization. This research uses literature review method. From this discussion, several things can be confirmed, including: first, the urgency of communication in the organization is that the organization can play a role in improving ineffective communication which is not desired by all organizations. Second, that organizational communication has functions that can support the running of the organization, including informative functions that view the organization as an information processing system, regulatory functions related to regulations, persuasive functions related to the mechanism of relations between leaders and subordinates, and integrative functions. with regard to efforts to achieve organizational integrity.Keywords: function, communication, organization, urgency
PENGEMBANGAN DESA WISATA SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Johar Mamuri; Anggara Setya Saputra
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.67 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i2.44

Abstract

Pengembangan desa wisata membutuhkan partisipasi masyarakat lokal dalam seluruh tahapan pengembangan dimulai dari perecanaan, pelaksanaan maupun pengawasan. Akan tetapi pada kenyataannya sering kali masyarakat justru tidak dilibatkan, partisipasinya malah terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauhmana keterlibatan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata menggunakan strategi pengembangan desa wisata yang mengedepankan partisipasi masyarakat lokal. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kedungbanteng tepatnya di Desa Melung kabupaten Banyumas. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka, wawancara, serta observasi. Sedangkan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam pengembangan desa wisata terlihat masih dominan, padahal bila mengacu kepada tata kelola pemerintah seharusnya hanya menjadi fasilitator, sedangkan pelaksanaan dan pengawasan diserahkan kepada masyarakat. Pengembangan Kebijakan desa wisata berbasis masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sangat perlu sekali diterapkan agar masyarakat merasakan dan mendapatkan manfaat dari adanya desa wisata. Kata Kunci: Kebijakan, Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat. ABSTRACT The development of a tourist village requires the participation of local communities in all stages of development starting from planning, implementation and supervision. However, in reality, people are often not involved, their participation is neglected. This study aims to examine the extent of the involvement of local communities in the development of tourist villages using a tourism village development strategy that prioritizes the participation of local communities. This research was conducted in Kedungbanteng District, precisely in Melung Village, Banyumas Regency. Data was collected by means of literature study, interviews, and observation. While the analytical method used is descriptive analysis. The results of this study indicate that the government's role in the development of tourist villages is still dominant, even though when referring to governance, the government should only be a facilitator, while the implementation and supervision is left to the community. The development of community-based tourism village policies as an effort to empower the community really needs to be implemented so that people feel and benefit from the existence of a tourist village. Keywords: Policy, Tourism Village, Community Empowerment
Penerapan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang Baik pada Pemerintahan Desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas Ambari -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v12i2.5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Banyumas.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan bentuk studi kasus terpancang (embedded case study). Adapun fokus dalam penelitian ini adalah penerapan prinsip-prinsip good governance pada beberapa aspek diantaranya: partisipasi masyarakat; supremasi hukum; transparansi; kepedulian kepada stakeholders; orientasi konsensus; keadilan; efektivitas dan efisiensi.Hasil penelitian menunjukkan pertama, dari aspek prinsip partisipasi masyarakat, dalam hal penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi, sampai dengan pemanfaatan hasilnya, pemerintahan desa di Kecamatan Kedungbanteng membuka keran partisipasi masyarakat melalui jalur-jalur yang sudah ditentukan. Kedua dari aspek prinsip supremasi hukum, yakni dalam penyelenggaraan pemerintahan desa,telah didukung oleh sistem hukum yang baik serta penerapan hukum yang adil bagi masyarakat. Ketiga, dari aspek prinsip transparansi, dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sudah berjalan cukup baik, baik transparansi dalam proses pengambilan keputusan, anggaran maupun evaluasi. Keempat, dari aspek prinsip kepedulian kepada stakeholders, disini penyelenggaraan pemerintahan desa relatif telah menerapkan prinsip daya tanggap (responsiveness) terhadap aspirasi  maupun kepuasan masyarakat, Semua kebijakan pembangunan dirumuskan dengan prinsip bottom up melalui musyawarah dusun dan musyawarah desa sebelum sampai ke BPD dan kepala desa, termasuk peningkatan sarana prasarana seperti komputerisasi di lingkungan pemerintahan desa. Kelima, dari aspek prinsip orientasi konsensus, yakni dalam setiap pengambilan kebijakan, pemerintah desa selalu mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dengan pihak-pihak berkepentingan, yang hasilnya selalu dilaksanakan dan dipatuhi.Keenam, dari aspek prinsip keadilan, disini semua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama untk memperoleh pelayanan maupun kesejahteraan.Ketujuh, dari aspek prinsip efektivitas dan efisiensi, untuk efektivitas disini dilihat dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selalu didasarkan pada peraturan, juklak dan juknis yang berlaku. Adapun efisiensi tercermin pada penetapan biaya pelayanan yang didasarkan pada Perdes tentang pungutan yang ditetapkan oleh BPD bersama Kepala Desa.Kedelapan, dari aspek prinsip akuntabilitas, Akuntabilitas administrasi diwujudkan dalam bentuk pembuatan laporan pertanggungjawaban bulanan, triwulanan, dan tahunan oleh pemerintah Desa kepada tingkat pemerintahan di atasnya maupun kepada masyarakat. Akuntabilitas legal diwujudkan melalui penerapan seluruh peraturan dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.
FUNGSI HUMAS DAN PROTOKOL DALAM KOMUNIKASI POLITIK DPRD KABUPATEN CILACAP Oti Kusumaningsih; Suryoto -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.21

Abstract

AbstrakDPRD Kabupaten Cilacap merupakan institusi pemerintahan di daerah yang mempunyai hubungan dan kerjasama dengan pemerintah daerah, organisasi pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya bagian hubungan masyarakat dan protokol di DPRD adalah mendukung sistem komunikasi politik baik internal maupun eksternal. Ada 3 (tiga) fungsi yang pertama, melaksanakan keprotokolan pimpinan, fasilitasi tamu dan media center. Kedua, mengidentifikasi dan mengantisipasi citra negatif di masyarakat. Ketiga, mempublikasikan identitas dan kinerja institusi dengan tepat dan benar melalui media massa baik cetak maupun elektronik untuk membangun citra positif institusiKata kunci : informasi, persuasi dan komunikasi AbstractCilacap Regional House of People’s Representatives is one of goverment intitusion which have a relation  and work togather with regional government, other local organizations and public. Base on job discriptions, the fungtions of public relation and protocol in scope of this institution is supporting system in political communication at internal or external relations. There are 3 (three) fungtions: first, Doing protocol of leadership, facilitate guest and media center. Two, identification and anticipation negative images. Three, Pricisely and correctly publishing identity and performance institution on mass media or social media for building positive image.Keyword:  information, persuasion and communication
Optimalisasi Budaya Organisasi di Era Milenial Suryoto -
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (817.56 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.38

Abstract

Budaya organisasi adalah sebagai sistem nilai, fungsi, dan acuan perilaku. Sistem nilai dimaksudkan bahwa yang diyakini semua anggota organisasi dan yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan. Fungsi budaya organisasi adalah sebagai sistem perekat diantara anggota organisasi, sedangkan acuan untuk berperilaku adalah dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam mengelola generasi millenial adalah dengan memanfaatkan perilaku mereka terhadap teknologi. Kata Kunci: Budaya, Milenial, Organisasi. ABSTRACT Organizational culture is a system of values, functions, and behavioral references. The value system is meant that all members of the organization believe in and that are learned, applied and developed on an ongoing basis. The function of organizational culture is as an adhesive system among members of the organization, while the reference for behavior is that it can be used as a reference for behavior in the organization to achieve the goals that have been set. In managing the millennial generation is to take advantage of their behavior towards technology. Keywords: Culture, Millennial, Organization.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2006 TENTANG PERATURAN DESA DI DESA NUSAWANGKAL KABUPATEN CILACAP Sartono -; Andri Trianfano
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v17i1.16

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk membahas tentang implementasi peraturan daerah nomor 18 tahun 2006 tentang peraturan desa di Desa Nusawangkal Kecamatan Nusawungu Kabupaten Cilacap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, peningkatan kapasitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena masih rendahnya kemauan aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Kedua, aspek akuntabilitas belum dilaksanakan secara maksimal, karena inisiatif dan kreatifitas dari pemerintah desa itu sendiri yang masih rendah serta kurang mendapat dukungan dari masyarakat. Ketiga, transparansi tidak berjalan optimal karena masih minimnya media komunikasi yang tersedia, rendahnya inisiatif aparat untuk menghadiri acara-acara pertemuan dengan warga serta kurang terbukanya aparat dalam menerima masukan dari warga masyarakat. Keempat, partisipasi belum terrealisasi dengan baik karena masih terbatasnya akses bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kurangnya kontrol masyarakat terhadap pemerintah, serta pengambilan kebijakan oleh pemerintah desa yang kurang melibatkan masyarakat.Kata Kunci: implementasi, peraturan, desa.AbstractThis study aims to discuss the implementation of regional regulation number 18 of 2006 concerning village regulations in Nusawangkal Village, Nusawungu District, Cilacap Regency. The method used in this research is descriptive qualitative by collecting data through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis it can be confirmed several things including: first, capacity building has not been carried out to the fullest, due to the low willingness of village officials to improve their knowledge and skills. Secondly, the accountability aspect has not been carried out maximally, because the initiative and creativity of the village government itself is still low and lacks the support of the community. Third, transparency is not running optimally due to the lack of available communication media, the lack of initiative by officials to attend meetings with residents and the lack of openness of officials to receive input from community members. Fourth, participation has not been realized properly due to the still limited access for the community to express their opinions, lack of community control over the government, as well as policy making by the village government that does not involve the community.Keywords: implementations, regulations, villages.  
Potensi Kebijakan dalam Penanganan PGOT (Pengemis, Gelandangan, dan Orang Terlantar) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas Emiraldo Win Pazqara; Oti Kusumaningsih
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (569.436 KB) | DOI: 10.56681/da.v18i1.33

Abstract

ABSTRAK Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengangkat bahasan mengenai potensi kebijakan dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Banyumas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil analisis dapat dikonfirmasikan beberapa hal diantaranya: pertama, dari aspek kejelasan dan konsistensi kebijakan, perda nomor 16 tahun 2015 memiliki aturan yang cukup jelas namun belum semua aspek dalm perda dapat dijalankan. Kedua, dari aspek alokasi dan sumber dana, yakni anggaran difokuskan pada penanganan dan pembinaan PGOT yang bersumber dari Dinas Sosial dan lembaga donor yang tergabung dalam Mitra Kurir Langit. Ketiga, dari aspek keterpaduan lembaga pelaksana, bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam pencegahan dan penanganan PGOT berkoordinasi dengan baik dan sinergis. Keempat, dari aspek rekruitmen pejabat pelaksana, berjalan dengan baik melalui pendelegasian wewenang dalam menjalankan tupoksi antar gugus tugas. Kata Kunci: Kebijakan, PGOT, Potensi ABSTRACT Writing this scientific paper aims to raise the discussion of potential policies in handling PGOT based on Regional Regulation Number 16 of 2015 concerning Community Diseases in Banyumas Regency. The method used in this research is descriptive qualitative with data collection through interviews, observation and documentation. From the results of the analysis, several things can be confirmed including: first, from the aspect of policy clarity and consistency, regional regulation number 16 of 2015 has quite clear rules but not all aspects of the regional regulation can be implemented. Second, from the aspect of allocation and sources of funds, the budget is focused on handling and fostering PGOT sourced from the Social Service and donor agencies who are members of the Sky Courier Partner. Third, from the aspect of the integration of implementing agencies, that the parties involved in the prevention and handling of PGOT coordinate well and synergistically. Fourth, from the aspect of recruitment of implementing officials, it went well through the delegation of authority in carrying out the main tasks between task forces. Keywords: PGOT, Policy, Potency
ANALISIS PERAN DAN STRATEGI KEPEMIMPINAN KOLABORATIF Yeni Widyastuti
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.928 KB) | DOI: 10.56681/da.v19i1.51

Abstract

Collaborative Governance involving public and private stakeholders together in a forum to generate consensus in decision making. The purpose of stakeholders’ involvement is to formulate and implement policies. This cross-sectoral role contributes higher quality of public services. Role of the leadership is needed when the decision is made, in practice every stakeholders or actor involved has a clear task regarding who is responsible, what should they do and how to do technically. The leader act as a convener, demands the power of meeting including the ability to persuade stakeholders to participate, has experience and reputation of unbiased issued in question. Strategic leadership training and development become an important factor in collaborative governance. Keywords; Collaborative Governance. Leadership, Role, Strategy

Page 3 of 12 | Total Record : 112

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 2 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 1 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 2 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) More Issue