cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anggara Setya Saputra
Contact Email
anggara@unwiku.ac.id
Phone
+6281392800058
Journal Mail Official
mida@unwiku.ac.id
Editorial Address
Jl. Raya Beji Karangsalam No.25, Dusun III, Karangsalam Kidul, Kec. Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53152
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Published by Universitas Wijayakusuma Purwokerto
ISSN : 14114461     EISSN : 28307267     DOI : -
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Social Sciences
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi menerbitkan artikel hasil penelitian tentang administrasi publik. Namun tidak terbatas pula kepada: Kebijakan Publik Manajemen Publik Layanan Publik Birokrasi Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Daerah Politik Tata Kelola Pemerintah
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 123 Documents
 9   10   11   12   13 
Implementation Of Food Diversification And Security Program Through Local Food Festivals (B2sa) By Food Crops And Horticulture Departement, East Kalimantan Province Amelia, Eka Ratna; Istamala, Nadia; Oktavia, Ellisa Wulan; Paselle, Enos
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v21i2.166

Abstract

Food security is where food is sustainably available, accessible, safe to consume, and affordable. In 2023, the province will hold the B2SA Local Food Festival, which the government and community hope will create a healthy generation. This research has two objectives: a). to describe and analyze the implementation of the Program for Increasing Diversification and Food Security Towards Diverse, Nutritious, Balanced and Safe Food (B2SA) through the 2023 East Kalimantan Local Food Festival. b). To describe and analyze the inhibiting and supporting factors for implementing the Program for Increasing Diversification and Food Security Towards Diverse, Nutritious, Balanced, and Safe Food (B2SA) through the 2023 East Kalimantan Local Food Festival. This research uses descriptive qualitative methods. The research location was the Food Crops and Horticulture Service of East Kalimantan Province. This research shows that the Local Food Festival (B2SA) in East Kalimantan Province is a good step in overcoming dependence on rice and wheat. The importance of consuming diverse foods can be increased through education and promotion of B2SA, including using the East Kalimantan Local Food Festival (B2SA). 2023 as a platform to disseminate relevant information. The implementation of the 2023 Provincial B2SA Local Food Festival by the East Kalimantan Province Food, Food Security and Horticulture Service has paid attention to dependent variables, which include essential stages in the policy implementation process to improve the nutritional quality and food security of the community as a whole, and in changing patterns. Food consumption has become more diverse, nutritious, balanced, and safe (B2SA).
REFORMASI BIROKRASI LAYANAN PAJAK ONLINE DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PONTIANAK BARAT Agustin, Salwa Indri; Rohmah, Neneng Sobibatu; Millata, Chanifia Izza
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v21i2.181

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kualitas layanan e-filing di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak Barat dan mengidentifikasi potensi perbaikan dalam meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan tersebut. Dalam konteks reformasi birokrasi dan pembaruan administrasi, evaluasi ini penting untuk memahami efektivitas implementasi kebijakan pemerintah terkait modernisasi administrasi perpajakan. Metode penelitian yang diterapkan yaitu adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisa menggunakan model interaktif yang mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan simpulan. Evaluasi kualitas layanan e-Filing di KPP Pratama Pontianak Barat harus memperhatikan lima indikator kunci: Tangibles, Realibility, Responsiveness, Assurance, dan Emphaty. Fasilitas fisik dan perangkat elektronik dinilai baik, namun perlu peningkatan dalam sosialisasi langsung ke desa-desa. Respons secara online masih lambat khususnya melalui WhatsApp, meskipun keamanan lingkungan dan data pribadi wajib pajak dijamin. Kepedulian dan empati petugas dinilai baik, tetapi respon yang lambat perlu diperbaiki. Saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah 1) Diperlukan peningkatan jumlah staf yang bertanggung jawab atas layanan online di KPP Pratama Pontianak Barat. 2) Disarankan untuk membuat forum khusus bagi wajib pajak yang mengalami kesulitan dalam menggunakan layanan e-filing. 3) Perlu dilakukan penyesuaian jadwal untuk menyelenggarakan sosialisasi langsung ke desa-desa terpencil yang minim pengetahuan tentang teknologi. Kata Kunci: Reformasi Birokrasi, Kualitas Layanan, KPP Pratama Pontianak Barat.
FAMILY DEVELOPMENT SESSION SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENANGANAN KEMISKINAN (STUDI KASUS KEBIJAKAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA) Dimas Purbo Pambudi; Titi Rahmawati; Chanifia Izza Millata; Titis Perdani; Neneng Sobibatu Rohmah; Muhammad Riyan Fitria Ramdlani
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v22i1.434

Abstract

Social Policy Program Keluarga Harapan (PKH) is a conditional cash transfer program from the Indonesian Ministry of Social Affairs. PKH is a family protection and social security-based policy that is often misunderstood as simply providing monetary social assistance. Therefore, the urgency of this research is important to discuss more deeply the most important benefits of PKH social policy implementation in Giwangan Village, Yogyakarta City. The purpose of this research is to describe and explore more deeply the existence of efforts to empower families by increasing knowledge to accelerate behavior change, this is through obtained from the family development session (FDS). At FDS there is a process of knowledge transfer from PKH Facilitators to PKH KPM which is carried out in group meetings, and the material comes from various material modules such as knowledge about managing the economy, being aware of health, education and childcare, and so on. The method in this research is descriptive qualitative, with data collection techniques of observation and in-depth interviews. The results of this study show that community empowerment through the implementation of FDS is to increase knowledge and cognitive abilities that have a positive impact on the formation of self-awareness, and accelerate behavior change for the better. The conclusion in this research shows that community empowerment in PKH and FDS activities can be practiced in everyday life as a provision to achieve a prosperous and poverty-free family.
Efisiensi Belanja Sosial Pemerintah Daerah melalui Program Pelayanan Sosial Kabupaten Ponorogo Mefara Aneira Adristi Purnomo; Dheajeng Evita Azzahra; Mashur Hasan Bisri
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 23, No 1 (2026): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v23i1.462

Abstract

Belanja sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui Dinas Sosial, berbagai program bantuan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, ketidaktepatan sasaran, dan pengelolaan yang belum optimal. Studi ini dilakukan melalui pendekatan meta-analisis dengan menelaah berbagai hasil penelitian dan dokumen terkait untuk menganalisis efisiensi belanja sosial di Kabupaten Ponorogo. Hasil kajian menunjukkan bahwa program telah berjalan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, tetapi efisiensinya masih terhambat oleh kurang akuratnya data penerima, proses verifikasi yang belum maksimal, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pendataan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi berkala agar lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa belum adanya integrasi data yang kuat antarinstansi membuat proses penyaluran bantuan sering mengalami tumpang tindih atau bahkan ada masyarakat yang seharusnya berhak tetapi belum terakomodasi. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas aparatur dalam melakukan pendampingan dan pengawasan turut memengaruhi kualitas pelaksanaan program di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan ketepatan mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, penguatan sistem informasi berbasis data terpadu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi dan monitoring menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program, sehingga belanja sosial benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Perumusan Masalah Penyebab Stunting di Indonesia Khayu Rohmi; M. Faqih Naufal; Fitry Candra Mulyani Uly; Aksan Aksan; Achmad Zukhruf Alfaruqi; Zakarias B. Waatwahan
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v22i1.430

Abstract

Prevalensi stunting di Indonesia masih tergolong tinggi atau mencapai 21,66 persen pada tahun 2022. Angka tersebut memposisikan Indonesia masih berada di bawah rata-rata dunia. Berdasarkan WHO, minimal angka stunting pada suatu negara berada pada 20%. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perumusan masalah penyebab stunting di Indonesia menggunakan metode Analisis Hierarki Proses. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat tingkatan dalam perumusan masalah penyabab stunting di Indonesia, angtara lain: 1) root causes meliputi faktor ekonomi politik dan sosial budaya; 2) underlaying causes, meliputi faktor keluarga termasuk ibu; 3) immediate causes, meliputi faktor ibu dan anak, dan 4) manifestation, meliputi permasalahan stunting. Penelitian ini menekankan pentingnya intervensi holistik yang melibatkan berbagai pihak untuk mengatasi masalah stunting di Indonesia, dengan fokus pada perbaikan gizi selama 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak.
Analisis Priotitas Belanja Pendidikan dalam APBD Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat di Kota Malang Sherly Nafilatul Zhahra; Nathenia Zefanya; Indra Devian Lumban Gaol
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 23, No 1 (2026): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v23i1.465

Abstract

Belanja Pendidikan ialah salah satu syarat utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia. Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mendistribusikan anggaran pendidikan secara efektif agar mendukung kemajuan pendidikan yang berkualitas, adil, dan sesuai tujuan. Kota Malang menyediakan berbagai program pendidikan yang didanai oleh anggaran daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas belanja pendidikan, bagaimana hubungan antara belanja pendidikan dengan kualitas hidup masyarakat, dan seberapa efektif penggunaan anggaran pendidikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber datanya berupa laporan dari pemerintah daerah, serta data indikator kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja pendidikan merupakan salah satu sektor prioritas dalam APBD yang berkontribusi terhadap peningkatan akses pendidikan, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun efektivitas penggunaan anggaran dan pemerataan akses pendidikan masih menjadi tantangan penting yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pendidikan yang lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan bahwa prioritas belanja pendidikan dapat berdampak optimal terhadap upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Malang.
Employee Advocacy : Strategi Branding Kontemporer dalam Membangun Brand Image Resya Nur Intan Putri; Ulfah Rosyidah; Almira Yoshe Alodia
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v22i1.435

Abstract

The advancement of digital technology has driven organizations to integrate communication strategies that engage employees as agents in shaping the company’s image and reputation. This study aims to analyze the role of Corporate Public Relations (PR) practitioners in promoting and managing employee advocacy in the digital era, using a case study of Java Heritage Hotel Purwokerto. A qualitative approach was employed through in-depth interviews with four informants exhibiting diverse levels of digital engagement, including activities on personal social media and participation in the company’s official content. The findings indicate that Corporate PR practitioners play a strategic role in fostering participatory internal communication and empowering employees to contribute to the development and dissemination of content that supports brand narratives. Employee advocacy manifested in two primary forms: (1) personal expressions shared by employees on their social media accounts, and (2) employee involvement as key figures in official content produced by the PR team. This phenomenon is exemplified by the active participation of individuals on their personal social media, and person who featured in official company content that attracted millions of viewers on TikTok. The findings align with strategic communication theories, including PR Excellence Theory, Networked Publics Theory, and Impression Management Theory. In addition to enhancing digital engagement, the employee advocacy strategy implemented by Java Heritage Hotel successfully strengthened the company’s image and reputation in the digital sphere. This study contributes theoretically by expanding the understanding of structured and managed models of employee advocacy and offers practical implications for the development of corporate communication strategies in the social media era.
Smart Bureaucracy dalam Pelayanan Publik: Evaluasi Implementasi PTSP Digital pada Perizinan Bangunan di Jakarta Timur Syafina Aulia Ryanta Putri; Neneng Sobibatu Rohmah
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 23, No 1 (2026): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v23i1.464

Abstract

This study analyzes the implementation of digital-based Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) in the management of Izin Mendirikan Bangunan (IMB) in East Jakarta and evaluates its effectiveness within the framework of smart bureaucracy. The research aims to examine whether digitalization through the JAKEVO (Jakarta Evolution) platform reflects a structural transformation of bureaucracy toward data-driven governance. This study employs a qualitative case study approach conducted in East Jakarta. Informants consisted of PTSP officials, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), and service users selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation.The findings indicate that digitalization has significantly improved service efficiency, transparency, accessibility, and administrative speed. The integration of JAKEVO with the Online Single Submission (OSS) system has reduced procedural fragmentation and strengthened interagency coordination. However, several challenges remain, including limited digital infrastructure capacity, low public digital literacy, and organizational resistance to change. Although digital PTSP implementation demonstrates procedural and operational transformation, it has not yet fully optimized strategic data utilization and real-time monitoring as required in a comprehensive smart bureaucracy model. In conclusion, digital PTSP in East Jakarta represents a substantial step toward smart bureaucracy, yet further institutional strengthening, data-driven policy integration, and public digital empowerment are necessary to achieve a fully adaptive and integrated bureaucratic system.
THE UNSTRUCTURED TRAP OF DIGITAL GOVERNANCE BIAS IN BREBES REGENCY, INDONESIA Titi Rahmawati; Wahyuningrat Wahyuningrat; Muslih Faozanudin; Anggara Setya Saputra
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v22i1.433

Abstract

The Unstructured Trap of Digital Governance (UTDG) is a multi-disciplinary study that explains the phenomenon of poverty and development from the perspective of public administration, economics, and management. The UTDG grand design was prepared to explain and provide an overview of strategies in governance that enhance security and accessibility, on the other hand, it neglects the interests of economic and social adaptation for vulnerable communities. The difference in the functions and benefits of digitalization inherent in the concept of modernization actually causes the poor community to become increasingly trapped in conditions that render them more powerless. This study used a qualitative method for deep analysis besides various sources that have theoretical depth. The analysis of the results was processed through NVivo using a map. The data analysis of Nvivo represents the analysis of news and images regarding digital humanities, digital behavior, and digital territory in the Brebes Regency. Sampling was conducted using purposive sampling techniques. The research indicates that Brebes Regency falls into the fourth condition. The fourth condition reflects a gradual improvement in the government's digitalization efforts, reaching a relatively good level. Regulations have been established for digital-based public services, while adequate infrastructure is evidenced by the widespread distribution of internet access to even the most remote villages. However, several challenges persist, including low public awareness of digital literacy and internet addiction, where digital access is primarily used for social media rather than productive activities. This imbalance between the real and virtual worlds prevents digitalization from significantly improving societal welfare. Additionally, the economy continues to operate largely through conventional means, with few individuals actively participating as digital entrepreneurs. Instead, most remain passive consumers, serving as the target market rather than key players in the digital economy. As a result, despite moderate developmental progress, poverty levels remain high.
Integrasi Layanan Primer (ILP) Kesehatan dan Posyandu: Mendorong Pemberdayaan Perempuan di Desa Kaligawe Neneng Sobibatu Rohmah; Ismi Wahyu Oktaviana
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v22i1.437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) melalui kegiatan Posyandu serta pengaruhnya terhadap pemberdayaan perempuan di Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Integrasi Layanan Primer di desa ini terlaksana dengan baik melalui kolaborasi antara puskesmas, kader Posyandu, dan pemerintah desa. Kegiatan Posyandu meliputi pelayanan kesehatan ibu dan anak, imunisasi, pemantauan gizi, serta penyuluhan, yang secara rutin dijalankan oleh kader perempuan. Perempuan memiliki peran sentral dalam pengelolaan dan pelaksanaan Posyandu di Desa Kaligawe. Melalui peran sebagai kader, mereka tidak hanya menyampaikan informasi kesehatan, tetapi juga menunjukkan peningkatan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan kepercayaan diri. Ini menunjukkan bahwa posyandu berfungsi ganda sebagai lembaga pelayanan kesehatan dan media pemberdayaan perempuan di tingkat desa. Meskipun terdapat tantangan seperti partisipasi masyarakat yang fluktuatif, Integrasi Layanan Primer melalui posyandu terbukti mampu menjadi sarana pemberdayaan perempuan sekaligus penguatan pelayanan kesehatan berbasis komunitas. Oleh karena itu, program ini perlu mendapatkan dukungan berkelanjutan agar dapat direplikasi di wilayah lain dengan karakteristik serupa.

Page 12 of 13 | Total Record : 123

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2014 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23, No 1 (2026): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA) Vol 22, No 1 (2025): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA) Vol 21, No 2 (2024): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 2 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 20, No 1 (2023): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 2 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 19, No 1 (2022): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 2 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 18, No 1 (2021): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 2 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 17, No 1 (2020): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 13, No 2 (2016): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 12, No 2 (2015): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 11, No 2 (2014): Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) More Issue