cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 93 Documents
 1   2   3   4   5 
STRATEGI NELAYAN MEMPERTAHANKAN KELANGSUNGAN HIDUP DI TENGAH JERAT KEMISKINAN Andayani Listyawati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.596 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v5i2.143

Abstract

Strategi Nelayan Mempertahankan Kelangsungan Hidup di Tengah Jerat Kemiskinan merupakan penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap factor penyebab kemiskinan dan strategi yang digunakan dalam mempertahankan kelangsungan hidup pada komunitas nelayan tradisional. Adapun lokasi dilaksanakan penelitian di desa Aluh-aluh besar, Kecamatan Aluh-aluh, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantann Selatan. Sumber data diperoleh dengan menggali informasi dari informan menggunakan teknik wawancara dan dilengkapi dengan pengamatan agar diperoleh data secara komprehensif selanjutnya Analisa dilaksanakan secara kualitatif. Hasil penelitian ditemukan faktor yang menyebabkan kemiskinan nelayan dan strategi yang digunakan nelayan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Kesimpulan yaitu (1) keterbatasan sumber daya manusia baik yang berwujud tingkat pendidikan yang relatif rendah dan keterbatasan keterampilan dalam penguasaan perkembangan teknologi penangkapan ikan, (2) pandangan nelayan tentang pekerjaan yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. (3) keterbatasan kepemilikan sarana dan prasarana alat produksi dan peralatan tangkap ikan. Rekomendasi, (1) masyarakat yang peduli terhadap permasalahan kesejahteraan social nelayan tradisional berkolaborasi dengan pemangku kebijakan untuk mengembangkan seluruh sumber dan potensi serta strategi dalam rangka pengelolaan sumber daya alam di lingkungan dengan tetap memegang budaya setempat. (2) ada regulasi dan peraturan yang lebih berpihak pada nelayan tradisional. (3) dibangun kelembagaan keuangan mikro atau kelembagaan ekonomi bagi nelayan yang dapat dilakukan dengan kerja sama antar instansi terkait.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KALURAHAN GULUREJO KAPANEWON LENDAH KABUPATEN KULON PROGO Bisri Mustofa
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (158.937 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v5i2.144

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemberdayaan masyarakat miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Tema ini menjadi penting untuk diteliti karena adanya permasalahan sosial berupa kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan jenis studi kasus. Lokasi penelitian berada di Kalurahan Gulurejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE. Teknik pemilihan informan adalah secara purposive, dengan sembilan informan. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data memakai model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat miskin melalui KUBE di Gulurejo dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: tahap penyadaran, tahap peningkatan kapasitas, dan tahap perlindungan sosial. Terdapat kendala-kendala dalam setiap tahapannya. Pemberdayaan masyarakat melalui KUBE menjadikan anggota-anggota terpenuhi kebutuhan dasarnya, terlibat aktif dalam kelompok, serta adanya peningkatan pendapatan usaha kelompok.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM PENANGANAN KEMISKINAN DI KALURAHAN BANGUNTAPAN KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Moises Aparicio Pires
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.768 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v5i2.145

Abstract

Masalah kemiskinan merupakan masalah global yang dialami oleh hampir seluruh negara di dunia terutama oleh negara berkembang dan atau terbelakang. Kemiskinan merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga negara-negara berkembang dan atau terbelakang sulit untuk menghapus kemiskinan dengan kekuatan sendiri. Konflik kemiskinan dihubungkan dengan upaya kesejahteraan masyarakat merupakan polemik yang sangat fundamental dan membutuhkan proses sangat panjang. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Banguntapan dan faktor-faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif yang menekankan pada sumber data di dapat melalui data primer dan skunder, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi serta dianalisis menggunakan metode diskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjuk bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kalurahan Banguntapan sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun belum terealisasi dengan baik karena sistem yang dibuat Pemerintah Pusat berdampak pada hierarki lembaga pemerintah dibawahnya. Bantuan Program Keluarga mengakibatkan ketergantungan terhadap bantuan Pemerintah. Faktor penghambat Program Keluarga Harapan di Kalurahan Banguntapan belum terlaksana dengan sempurna. Banyak masyarakat yang mengeluhkan bahwa masih banyak keluarga antara yang belum terdata dan tidak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan. Sistem yang dibangun oleh Pemerintah Kalurahan, pendamping PKH dan koordinator PKH belum terjalin dengan baik secara teknis dalam proses pengimplementasian Program Keluarga Harapan.
GEROBAK CINTA: MODEL PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN FLORES TIMUR NUSA TENGGARA TIMUR Herman Yosef Nende Lingge Kumanireng, R. Widodo Triputro
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (226.645 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v5i2.146

Abstract

Pencegahan stunting di Kabupaten Flores Timur dilakukan melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif pada sasaran 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) anak balita dan ibu hamil. Intervensi gizi spesifik ditangani langsung oleh dinas kesehatan sedangkan intervensi sensitif pencegahannya secara konvergensi antar institusi pemerintahan daerah dan stakeholder. Untuk mempercepat pencegahan stunting pemerintah daerah membuat suatu inovasi yang disebut “Gerobak Cinta”, berupa pemberian makanan tambahan terfokus kepada anak stunting dan ibu hamil selama 90 hari dengan memanfaatkan tanaman pangan lokal masyarakat. Terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya pencegahan stunting ini antara keterbatasan sumber daya manusia infrasturuktur penunjang yang belum memadai, tingkat partisipasi yang minim, pangadaan bahan pangan yang sulit terjangkau dan keberlanjutan progam PMT Terfokus Gerobak Cinta oleh ibu sasaran di rumah. Hal tersebutlah mempengaruhi praktik governing di bidang pembangunan kesehatan ini tidak berjalan semestinya.
PEMANFAATAN MODEL PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA “SEJAHTERA” BAGI PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT BLEBERAN RY Gatot Raditya, Hardjono, Jaka Triwidaryanta
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (313.828 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v6i1.172

Abstract

Penelitian ini tentang penggunaan model BUMDesa sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan sekaligus memberikan pendapatan bagi pemeintah desa. Kehadiran BUMDesa diharapkan tidak saja dapat menggerakkan roda perekonomian masyarakat desa, tetapi juga dapat berperan sebagai salah satu instrumen demokratisasi dan juga instrumen sosial untuk mempertahankan dan mengembangkan potensi lokal. BUMDesa sebagai instrument sosial, diharapkan dapat menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial lokal, memunculkan keberpihakan dan kepedulian sosial terhadap kelompok-kelompok marginal. BUMDesa juga diharapkan dapat memberikan pendapatan desa karena penyelenggaraan pemerintahan desa diharapkan didukung oleh institusi desa dengan memanfaatkan potensi desa. Tujuan penelitian ini adalah ingin menemukan model pengelolaan unit usaha yang dilakukan BUMDesa “SEJAHTERA” dalam upaya meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Bleberan. BUMDesa mengelola usaha Pengadaan Air Bersih, Simpan Pinjam dan objek Wisata. Pemasalahannya: Bagaimana model pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa dan kesejahteraan masyarakat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, dan metode pengumpulan data menggunakan pengamatan terhadap kondisi lingkungan Desa dan BUMDesa, wawancara dengan pengurus unit usaha, pengguna air bersih, pedagang, anggota simpan pinjam, tokoh masyarakat dan pengelola objek wisata. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Tiga unit usaha tersebut mampu menyerap tenaga kerja lokal, dan dapat meningkatkan penghasilan bagi pekerja, pedagang, kelompok usaha dan pemilik home stay, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara kelembagaan pengelolaan BUMDesa SEJAHTERA mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa, memberikan kontribusi keuangan bagi seluruh warga desa
GOVERNMENTALITY KEMENTERIAN DESA PDTT DALAM REGULASI PENYALURAN BLTDD Sebastianus Geradus Duminggu
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.654 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v6i1.173

Abstract

Berbeda dengan melihat efektivitas kinerja Pemerintah, penelitian governmentality dalam kajian ini lebih menelaah kontradiksi dari tindakan rasionalis maksud baik KEMENDESA dalam meregulasi penyaluran BLTDD, mencari titik mis hit dari program regulasi tersebut yang sangat bersifat text book, dengan menggunakan metode penelitian kualitaitif dan kajian governmentality. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa, pada situasi tersulit seperti pandemi COVID-19, govermentality dari KEMENDESA dalam meregulasi penyaluran BLTDD, masih terjadi. Realita governmentality tersebut dibuktikan dengan adanya kontradiksi, mis hit, hingga resistensi yang terjadi dalam regulasi tersebut. Maksud baik dari KEMENDESA untuk menanggulangi dampak COVID-19 yang terjadi di desa degan meregulasi penyaluran BLTDD, ternyata tidak memberikan sifat dan sikap solutif. Desa kemudian diintervensi, dikontrol hak otonominya melalui regulasi tersebut. Governmentality KEMENDESA dapat ditelusuri melalui tiga tahap analisis teori yakni: rasionalitas pemerintah, seni berkepemerintahan, dan resistensi dari desa. Penelitian ini dilakukan dalam lingkup Kalurahan Condongcatur, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM KARTU TANI DI KELOMPOK TANI SEDYO UTOMO PADUKUHAN WIDORO KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL Joko Raharjo
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.715 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v6i1.174

Abstract

Program kartu tani menjadi kebijakan pemerintah sudah berjalan secara masif dilaksanakan akhir tahun 2020 di wilayah Kalurahan Bangunharjo. Tujuan penelitian ini untuk mengalisis pelaksanaan kebijakan program kartu tani dan mengalisis permasalan terhadap implementasi kebijakan program kartu tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo Padukuhan Widoro Kalurahan Bangunharjo Kapanewon Sewon. Metode yang digunakan metode kualitatif pendekatan studi kasus dan jenis penelitian eksplantori. Adapun hasil penelitian implemetasi kebijakan program kartu tani di Kelompok Tani Sedyo Utomo berjalan baik, cara penebusan pupuk dilaksanakan secara kolektif, kelompok tani punya peran penting dalam ketersediaan pupuk bersubsidi. Faktor pendukung, peran aktif BPP Kapanewon Sewon yang memberikan informasi cepat, Kemudahan Bank BRI Cabang Kepek fasilitas penyedia kartu tani, kerjasama baik antara kelompok tani, petani dan Dukuh, Kepercayaan penuh dari semua petani. Faktor Penghambat yaitu Transportasi kelompok tani yang belum ada, biaya dan jarak rumah jauh dari Kios Pupuk Lengkap (KPL), Transportasi dibebankan kepada petani, banyak
RINDU SEJAHTERA: WUJUD KEPEDULIAN DALAM PELAYANAN SOSIAL MASYARAKAT Andayani Listyawati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (247.863 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v6i1.175

Abstract

Pemerintah berkewajiban menangani permasalahan sosial warga masyarakat namun berbagai keterbatasan, maka diperlukan peran masyarakat untuk terlibat aktif membantu. Kepedulian masyarakat lokal sangat dibutuhkan ikutserta membantu menangani permasalahan sosial terutama di lingkungan sekitar tempat tinggal. Sebagaimana wujud kepedulian salah seorang warga membentuk kelompok sosial Rindun Sejahtera bertujuan memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. Dalam hal ini adalah perempuan ibu rumahtangga yang mempunyai keterbatasan sosial ekonomi atau disebut perempuan rawan sosial ekonomi (PRSE) supaya memperoleh kesejahteraan. Rindu Sejahtera: Wujud Kepedulian dalam Pelayanan Sosial Masyarakat merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang memaparkan kepedulian seorang warga dalam memberi pelayanan sosial kepada perempuan ibu rumah tangga rawan sosial ekonomi. Penelitian dilaksanakan di Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT. Data penelitian ini adalah data primer didapat menggunakan teknik wawancara dengan panduan, observasi, dan data sekunder diperoleh dari dokumen atau informasi dari media elektronik. Hasil penelitian memperlihatkan Rindu sejahtera merupakan kelompok sosial yang diinisiasi dan dibentuk oleh seorang warga masyarakat dalam memberikan pelayanan sosial kepada ibu rumah tangga PRSE untuk meningkatkan kesejahteraan. Kesimpulan (1) wujud kepedulian masyarakat dalam memberikan pelayanan sosial terhadap ibu rumah tangga yang merupakan PRSE dilaksanakan dalam bentuk mendayagunakan peran ibu rumah tangga dalam mengelola sumber potensi lokal melalui usaha ekonomi produktif. (2) Rindu Sejahtera merupakan kelompok sosial yang terlibat menangani permasalahan sosial ditingkat lokal. Rekomendasi ditujukan kepada (1) Masyarakat, lebih tumbuh kepedulian dalam ikut serta menangani permasalahan sosial, terutama di lingkungan tempat tinggal secara individu atau kelompok(2) Menjalin kolaborasi dalam upaya penanganan permasalahan sosial melibatkan instansi, dunia usaha atau lembaga sosial yang peduli dan berkompeten dalam penyelenggaraan pelayanan sosial kepada masyarakat yang mempunyai keterbatasan sosial ekonomi.
POLITIK IDENTITAS DALAM BIROKRASI DI KABUPATEN MAYBRAT Jonny Ricardo Kocu, Guno Tri Tjahjoko
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (304.155 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v6i1.176

Abstract

Problem penelitian yakni menguatnya politik identitas di Kabupaten Maybrat, Provinsi Papua Barat, terutama dalam penempatan pejabat pada birokrasi pemerintahan. Tujuan penelitian berupaya mendeskripsikan praktik dan mengungkapkan faktor penyebab menguatnya politik identitas. Penelitian ini mengunakan metode kualitatif serta bersifat deskritif. Menemukan bahwa birokrasi pemerintahan di kabupaten Maybrat mempraktikan sistem spoil dalam perekrutan dan penempatan pejabat dalam struktut OPD. Dua faktor penyebab hal tersebut yaitu hasil pilkada tahun 2017 (politik balas jasa) dan sentimen kesamaan identitas sub etnis. Terdapat dominasi sub etnis tertentu dalam birokrasi pemerintahan. Sedangakan, menguatnya politik identitas di kabupaten Maybrat, didorong oleh empat hal : 1) sejarah masa lalu (kebencian dan tuntutan martabat). 2) siasat elit yang memanipulasi masyarakat isu dan narasi “harga diri “ sub identitas. 3) fakta sosial bahwa kesadaran sub identitas lebih kuat dibanding identitas bersama; Maybrat. 4) kekuasaan yang dikelola bupati Maybrat yang menyeret segala praktik ke dalam sentimen identitas.
GOVERNING PEMBUKAAN LAHAN (KECAMATAN BATANG KAWA, KABUPATEN LAMANDAU, KALIMANTAN TENGAH) Orri Wardana
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (306.468 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v6i1.177

Abstract

Tujan penelitian ini yaitu mendeskripsikan governing pembukaan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang tidak sesuai dengan hukum adat dan menimbulkan pembatasan hak penggunaan tanah adat oleh masyarakat peladang berpindah dan mengetahui dampak dan persepsi masyarakat akibat dari hadirnya Perda Kalimantan TengahnNoo1yTahun 2020 tentangiPengendaliannKebakarannLahan. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pembatasan luas lahan, yaita hannya 1 hektar yang bisa digarap oleh peladang berpindah, yang diatur dalam PeraturanpDaerahhProvinsii KalimantannTengahhNoo1tTahun 2020tTentang Pengendalian Kebakaran lLahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriftif kualitatif. Lokasi Penelitian ini berada di Kecamatann Batang Kawa, Kabupaten Lamandau. Objek Penelitian ini adalah Governing Pembukaan Lahan di Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi pengumpulann data, reduksi data, penyajianndata, dan pengambilannkesimpulan. Dalam penelitian ini, observasi, wawancara, dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data. Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan. Pertama, Dapat disimpulkan bahwa perda ini hadir dengan latar belakang untuk mengatasi bencana asap yang terjadi di Kalimantan Tengah, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat peladang berpindah untuk membakar lahan dengan batasan lahan 1 hektar, masyarakat sangat mendukung pemerintah untuk mengatasi bencana asap, namun masyarakat kurang setuju dengan batasan 1 hektar karena tidak cukup untuk kehidupan 1 tahun, masyarakat menginginkan 2 hektar, pembatasan ini dipandang tidak sesuai dengan kearifan lokal serta hukum adat dayak juga dapat menyebabkan lahan terlantar, keterlantaran ini dapat menjadi keuntungan bagi pemilik modal yang tentunya dapat mebuka lahan tabpa dibakar, perda ini juga kurang partisipasi masyarakat dalam pembuatannya asprasi domang adat tidak terealisasi kedalam Perda sehingga kebijakan yang dihasilkan cenderung berdampak negatif bagi masyaraka, oligarki pada tingkat daerah juga menjadi salah satu faktor yang menyumbang lahirnya kebijakan yang menguntungkan pengusaha dan merugikan masyarakat. Kedua, masyarakat tidak menolak atas hadirnya PerdaaNoo1tTahunn2020ttentang PengendaliannKebakarannLahan, namun masyarakat kurang setuju terhadap kebijakan pembataasan lahan 1 hektar, masyarakat menginginkan minimal 2 hektar, kemudian mengenai rencana pemerintah kedepannya untuk pembukaan lahan tanpa di bakar, masyarakat mengharapkan pemerintah memikirkan bagaimana membuka lahannya, pupuk, pestisida, dan penggunaan alat - alat pertanian yang modern, serta pendampingan secara lansung bukan sekedar proyek pengadaan.

Page 2 of 10 | Total Record : 93

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan