cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 123 Documents
 3   4   5   6   7 
Pengembangan Komunitas Elektronik Sport di Kabupaten Ciamis Nur Pratama, Luthfi Aditya; Suwarlan , Erlan; Nursetiawan, Irfan
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i1.379

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pengembangan komunitas Elektronik Sport di Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengembangan komunitas elektronik sport di Kabupaten Ciamis. Kabupaten Ciamis merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan potensi besar di bidang esport, banyak sekali talenta yang bisa bersaing dikancah nasional. Sudah banyak komunitas-komunitas dibidang esport yang lahir diciamis sendiri, namun belum bisa bersaing dalam turnamen besar esport nasional seperti di Piala Presiden Esport yang digelar setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan mengguanakn data primer dan data sekunder yang di lakukan melalui observasi wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dan langkah-langkah analisis data yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing / verification. Berdasarkan hasil penelitian wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti, bahwa pengembangan komunitas esport di Ciamis secara umum sudah berjalan secara optimal. Namun, terdapat beberapa hambatan dalam yang perlu diatasi untuk memastikan bahwa pengembangan komunitas esport dapat berlangsung secara berkelanjutan salah satunya belum adanya dukungan penuh dari pihak pemerintah khususnya dari segi finansial kepada organisasi dan komunitas esport untuk memastikan keberlanjutan ekosistem esport di Kabupaten Ciamis. Untuk itu pemerintah daerah Kabupaten Ciamis melalui Disbupora telah melakukan berbagai upaya demi memastikan kegiatan pengembangan komunitas esport di Kabupaten Ciamis berjalan secara optimal salah satu nya yaitu memfasilitasi organisasi dan komunitas esport dari segi izin kegiatan dan tempat kegiatan dan juga pelatihan-pelatihan terhadap atlet.
Hubungan Pemerintah Dan Rakyat Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Sulistyowati; Maharani, Dewi Nadya; Maharaja, Gusti Bintang Maharaja; Carnely Kahe, Agnes Melania
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i1.386

Abstract

Dalam mendirikan negara tentulah disertai visi misi bagaimana mensejahterakan rakyat. Dimulai dengan dipenuhinya syarat untk membentuk suatu negara yaitu penduduk yang tetap wilayah yang jelas, pemerintahan yang berdaulat dan kemampuan untuk menjalin hubungan internasional. Sesudah itu tentu diperlukan perangkat negara lainnya, termasuk di dalamnya pemerintahan. Pemerintahan yang baik harus memperhatikan dan menjalankan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Untuk mencapai hasil maksimal dalam pembangunan maka perlu partisipasi masyarakat. Jika pemerintah membuat kebijakan yang apabila dirasakan  merugikan rakyat kecil tentu menjadi persoalan tersendiri. Dewasa kini terkait dengan Tabungan perumahan rakyat (TAPERA), uang kuliah tunggal bagi mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Terlebih lagi kenaikan bahan bakar minyak dan listrik yang cukup besar dan kebijakan lain yang dirasakan memberatkan.  Penelitian ini menyorot hubungan pemerintah dan rakyat Indonesia karena rakyat juga harus bisa ikut berperan serta dalam pembuatan kebijakan, tidak hanya terbatas pada pemerintah.  Metode penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah yuridis-normatif dengan analisa kualitatif.
Peranan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Pemuda di Desa Simpang 3 Daratan Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir Hendri, Hendri; Firdaus, Muhamad
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i1.389

Abstract

Penelitian ini mengenai seberapa besar peran pemerintah Desa Simpang 3 Daratan dalam meningkatkan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Penelitian ini berguna untuk memahami kendala apa saja yang bisa mempengaruhi partisipasi pemuda. Manfaat yang didapat sebagai bentuk informasi bagi seluruh bagian terkait di Desa Simpang 3 Daratan. Partisipasi yang terjadi pada Pemerintah Desa Simpang Tiga masih berupa Partisipasi yang bersifat Mobilisasi. Dimana selama ini Pemerintah Desa sudah menyediakan wadah untuk para pemuda berpartisipasi dan para pemuda dberikan kebebasan dalam menyalurkan pendapatnya tanpa ada paksaan namun kebanyakan pemuda masih pasif dalam mengikuti setiap kegiatan kepemudaan yang berlangsung di Desa. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran para pemuda itu sendiri dalam berpartisipasi di dalam pemerintah Desa. Terbukti dari tingkat kehadiran para pemuda pada saat musyawarah desa yang berada dibawah 50 % dari jumlah kesuluruhan serta tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan pemuda yang masih berada direntang kurang maksimal, Penelitian memanfaatkan kreasi deskriptif dan model penelitian kualitatif melalui strategi kelembagaan, untuk memperoleh interpretasi dan keabsahan arti berlandaskan pengalaman, kenyataan atau masalah-masalah kekinian yang pada kenyataannta terdapat di Desa Simpang 3 Daratan Kecamatan Enok, Kabupaten Indragiri Hilir.
COMMUNITY BASED COMMON POOL RESOURCES MANAGEMENT MODEL Fatchul Annaji, Muhammad; Muhammad , Adji Suradji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i1.392

Abstract

Springs are one of the common pool resources whose ownership cannot be controlled by individuals. This is because common pool resources are used by many people. Gunungkidul Regency is an area that has limited water resources. Katongan District has a spring which is a source of clean water for the community. This research examines the management model for springs which become common pool resources as a source of clean water. By using a qualitative descriptive approach and supported by information from competent parties, both directly and indirectly, regarding the management of common pool resources, it is hoped that an ideal management model will be found. The research results show that the springs which are common pool resources in Katongan District are managed by the community around the springs. This can be seen from the management plan which was designed together by forming a spring management group called Sumber Agung, then the community worked together to carry out pipework to distribute clean water. Next, an evaluation is carried out every month which is carried out independently to control the management which is carried out jointly.
Political Will Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Wijaya, Ardi Bayu; Anisa, Ria; Herlince Loy, Margaretha; Ranti, Maria Monika; loka, Rudianto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.404

Abstract

Status infrastruktur jalan terbagi dalam beberapa lapis, ada jalan nasional, provinsi, kabupaten hingga desa. Demikian pula kewenangan pemeliharaan dan perbaikan jalan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Hal tersebut terwujud bila fungsi otonomi daerah berjalan normal dan tingginya political will pemerintah. Viralnya perbincangan mengenai infrastruktur di daerah memicu proses percepatan perbaikan jalanan di provinsi Lampung. Meski demikian, pihak pemerintah menolak anggapan bahwa tidak memiliki keprihatinan dan perencanaan infrastruktur jalan. Pengumpulan data terkait nasib perawatan jalanan di Kabupaten Lampung Tengah dilakukan dengan metode kualitatif dengan data pustaka, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman. Penelusuran data menggambarkan ketidaksesuaian antara rencana dan siklus anggaran pembangunan. Dalam kasus ini, pembangunan bergantung pemviralan dan take over pemerintah pusat. Rendahnya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan di Lampung Tengah tercermin dari nihilnya informasi transparan di laman web pemerintah daerah. Kemauan pemerintah daerah melibatkan publik dalam proses pembangunan sangat minimum. Penelusuran jejak akuntabilitas dari pertanggungjawaban anggaran infrastruktur juga menyulitkan proses pengukuran political will pemerintah daerah dalam bidang infrastruktur jalan. Hasil penelitian ini ingin memulihkan kembali pentingnya pelibatan public dalam proses pembangunan dan peningkatan political will dalam perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Lampung Tengah.
EFEKTIFITAS PELAYANAN SOSIAL DAN PEMBINAAN ANAK JALANAN DI KOTA SORONG PROVINSI PAPUA BARAT DAYA Warfandu, Abdul Rufai
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i1.431

Abstract

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program pelayanan sosial dan pembinaan anak jalanan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, yang menghadapi peningkatan jumlah anak jalanan dari 232 pada tahun 2020 menjadi 268 pada tahun 2022. Isu ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kemiskinan, keretakan keluarga, dan kurangnya perhatian orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan dari Kantor Dinas Sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), LSM, serta tokoh masyarakat dan agama. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih informan. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan, termasuk pembinaan pencegahan dan rehabilitasi, belum sepenuhnya efektif. Hambatan utama meliputi Pemerintah propinsi Papua Barat Daya belum memiliki Peraturan daerah untuk mengatur anak jalanan sehingga anggaran menjadi terbatas, sumber daya manusia, dan kurangnya sarana khusus. Faktor penyebab anak jalanan termasuk kemiskinan, kurangnya pendidikan, dan penyimpangan kepribadian, dengan masalah utama adalah kurangnya perhatian orang tua akibat perceraian, perlakuan salah, dan kondisi ekonomi keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penanganan anak jalanan di Kota Sorong, diperlukan peningkatan perhatian multisektor, penguatan regulasi daerah, dan penambahan alokasi anggaran. Monitoring dan evaluasi program serta pengembangan grand desain yang komprehensif juga penting untuk mendukung penanganan anak jalanan secara berkelanjutan.
Pergeseran Kebijakan Destinasi Wisata Massal Ke Wisata Alternatif di Kabupaten Magelang Pravita, Vina Dini; Pribudi , Anggarani
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.444

Abstract

Seiring dengan megatren pariwisata, tren perjalanan berubah dari wisata massal dengan motivasi rekreasi biasa yang berorientasi pada destinasi wisata populer menjadi alternatif wisata di desa, sehingga ada peluang bagi daerah dan desa yang memiliki potensi nilai budaya dan kearifan lokal. Momen ini disimpulkan oleh Kabupaten Magelang untuk mengembangkan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal dengan segala dinamikanya. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif, pendataan FGD, wawancara dan dokumentasi, dengan informan sejumlah pemangku kepentingan terkait pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, kemudian dianalisis sehingga menjelaskan fenomena pariwisata berbasis budaya lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Magelang menyusun kerangka hukum dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang desa wisata dan pengembangan pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal. Pemerintah juga memfasilitasi berbagai faktor pendukung, sementara anggota masyarakat aktif dalam mengapresiasi seni budaya dengan berbagai daya tarik yang dapat mendatangkan wisatawan baik domestik maupun internasional, sehingga berdampak pada peningkatan produksi ekonomi lokal dan kesejahteraan warga desa.
Implikasi Dana Desa Terhadap Pembangunan dan Kualitas Hidup Masyarakat Desa Kafabih, Abdullah; Utami, Desi Wahyu
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.447

Abstract

Kualitas hidup dan kondisi lingkungan berperan penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dana Desa, Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembagunan Ekonomi Inklusif (IPEI) terhadap kualitas hidup manusia dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Desa Membangun (IDM) di Jawa Timur. Dengan menggunakan metode  Structural Equation Modelling (SEM) PLS. Berdasarkan hasil analisis penggunaan Dana Desa tidak berpengaruh secara langsung terhadap IPM, demikian juga dengan PDRB tidak berpengaruh terhadap IPM. Sementara variabel IPEI berpengaruh signifikan terhadap IPM dan variabel IPM berpengaruh langsung dan signifikan terhadap IDM. Perubahan status desa pada variabel IDM menjadi indikator adanya perbaikan dan pemerataan pembangunan desa. Pemerintah perlu membuat kerangka pedoman pembangunan, sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan tiga dimensi utama yakni sosial, ekologi, ekonomi. Partisipasi dan pengawasan berbagai pihak perlu ditingkatkan, untuk mengawal arah kebijakan pemerintah yang mendukung perbaikan kualitas hidup dan lingkungan masyarakat desa.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa Jongke Di Kabupaten Sleman Anggeriani, Ervina Nawang; Utami, Sri
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.449

Abstract

Pembangunan dan pertumbuhan kawasan hunian yang ada, belum mampu memenuhi kebutuhan rumah yang layak huni terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Untuk menangani permasalahan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal bagi MBR,  maka dibangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Kabupaten Sleman merupakan kabupaten dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi. Penanganan penyediaan kebutuhan tempat tinggal layak huni di Kabupaten Sleman, dengan membangun 4 Rusunawa, salah satunya adalah Rusunawa Jongke. Penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke, dengan menggunakan indikator: (1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku; (2) Adanya kelancaran pelaksanaan fungsi; dan (3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Teknik menentukan informan dengan purposive sampling. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi kebijakan pengelolaan Rusunawa Jongke belum optimal, masih ada permasalahan yang terjadi, yaitu: (1) Penghuni yang menunggak pembayaran sewa unit hunian; (2) Tidak adanya ketentuan yang mengatur jumlah pengelola Rusunawa; (3) Penghuni yang tidak mentaati tata tertib dan melanggar larangan; (4) Rusaknya fasilitas/sarana dan prasarana; dan (5) Tidak adanya pelacakan setelah penghuni keluar dari Rusunawa.
Peran Paguyuban Bodronoyo dalam Memediasi Kepentingan Lurah dan Pamong di Kabupaten Kulon Progo Pristiawan, Dani; Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i2.451

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran Perkumpulan Bodronoyo dalam menengahi kepentingan kepala desa Kulon Progo dan jajarannya. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif, yaitu peneliti berinteraksi langsung dengan subjek melalui wawancara dan observasi. Peserta dipilih berdasarkan pertimbangan yang telah ditentukan oleh peneliti dengan karakteristik tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasilnya adalah peran Perkumpulan Bodronoyo adalah sebagai payung kelembagaan, sebagai wadah aspirasi, sebagai penyaring masalah, berperan dalam pendampingan dan advokasi serta sebagai mediator. Dalam menyelesaikan konflik, Asosiasi Bodronoyo berperan sebagai perekat dan payung kelembagaan yang lebih representatif dan komprehensif, menjaga situasi yang kondusif dan hubungan yang sinergis dengan berbagai pihak. Kesimpulannya, dari dimensi komunikasi, adalah sebagai jembatan yang menghubungkan berbagai pihak. Asosiasi menekankan pentingnya komunikasi yang jelas dan terbuka untuk membangun konsensus dan kerja sama yang harmonis. Dari dimensi terapi, asosiasi ini berperan dalam menyeimbangkan perbedaan kapasitas antar desa, mengurangi beban psikologis pada kepala desa dan jajarannya.

Page 5 of 13 | Total Record : 123

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan More Issue