cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 123 Documents
 2   3   4   5   6 
OPTIMALISASI PENGAWASAN KEARSIPAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SLEMAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SLEMAN Catur Heni Priana; Sugiyanto Sugiyanto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.298

Abstract

Arsip dinamis yang autentik dan reliabel tercipta dalam penyelenggaraan aktifitas birokrasi sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan wujud pertanggungjawaban birokrasi dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik ditentukan dengan tata kelola kearsipan yang baik pula. Guna mewujudkan budaya tertib arsip dan penyelenggaraan kearsipan berjalan secara optimal dibutuhkan pengawasan kearsipan untuk mengawal dan mengawasi penyelenggaraan kearsipan di negara ini. Tujuan penelitian ini untuk untuk mendeskripsikan dan mengetahui dukungan optimalisasi pengawasan kearsipan internal dan pengawasan eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif tentang optimalisiasi pengawasan kearsipan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman dalam rangka mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk memperoleh data yang relevan dan lengkap maka dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti tentang proses pengawasan kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman. Hasil penelitian tentang optimalisasi pengawasan kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah adalah bahwa optimalisasi pengawasan kearsipan wajib dilakukan karena sebagai upaya dalam peningkatan kinerja khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sleman dan peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sleman.
PENINGKATAN EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN BERBASIS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEARSIPAN DAERAH DI DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SLEMAN Betty Indriati; Supardal Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.300

Abstract

Pada era digital ini dituntut pengelolaan administrasi pemerintahan yang cepat, efisien, efektif, dan akuntabel. Masyarakat di era digital lebih menuntut pelayanan yang cepat dan sederhana. Pemerintah Kabupaten Sleman juga tidak menutup mata bahwa era digital adalah sebuah keniscayaan, termasuk didalamnya digitalisasi dalam proses administrasi pemerintahan melalui digitalisasi dalam pengelolaan kearsipan. Terdapat 2 (dua) hal yang mendorong proses digitalisasi ini yaitu keterbatasan personil dalam pengelolaan kearsipan dan tuntutan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Sleman sangat concern dalam digitalisasi pengelolaan kearsipan melalui pengembangan SIMARDA (Sistem Informasi Manajemen Kearsipan Daerah). Tujuan penerapan SIMARDA adalah mewujudkan tertib arsip pada perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman, meningkatkan kinerja birokrasi melalui inovasi sistem administrasi persuratan, serta mendukung e-goverment Kabupaten Sleman menuju Smart Regency. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SIMARDA menghasilkan potensi efisiensi melalui efisiensi anggaran belanja alat tulis kantor, penjilidan, penggandaan dan kebutuhan ruang penyimpanan. Efektivitas melalui SIMARDA terwujud dalam proses administrasi yang dapat berjalan sampai dengan akhir proses sesuai dengan maksud dan tujuan dari setiap surat yang dikeluarkan serta tidak tergantung pada keberadaan pimpinan di kantor. SIMARDA mewujudkan akuntabilitas melalui terpantaunya setiap proses administrasi yang berjalan.
Pengembangan Sistem dan Pelayanan Kearsipan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Pemerintah Kabupaten Sleman Agustin Eny Prasetyawati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.315

Abstract

Buruknya tata kelola pemerintahan diidentifikasi sebagai salah satu penyebab terjadinya korupsi, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahann yang baik. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengembangan sistem dan pelayanan kearsipan. Upaya pengembangan sistem dan pelayanan kearsipan ini dilakukan dalam rangka menghindari terjadinya mal administrasi yang bisa berimbas pada terjadinya praktek korupsi. Penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, informance ditentukan melalui proporsive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, interview dan studi dokumentasi. Data primer dan sekunder dintegrasikan dalam konten analisis, validasi data dengan triangulasi teknik, sumber dan hasil, sehingga diperoleh gambaran yang objektif tentang upaya Pemerintah Kabupaten Sleman dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan sistem dan pelayanan kearsipan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan sistem kearsipan diarahkan dalam bentuk transformasi sistem kearsipan ke arah digital melalui aplikasi e-arsip, sedangkan pengembangan layanan kearsipan sebagai salah satu bentuk pelayanan public diarahkan dalam bentuk pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN). Upaya perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pengembangan sistem dan pelayanan kearsipan menghasilkan proses penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, sebagai perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik.
Kendala Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Patiala Dete Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat Mardon Nelson Lede Bili; Tri Nugroho E.W
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.316

Abstract

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Desa Patiala Dete merupakan salah satu usaha pemerintah dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan membuka akses bagi masyarakat yang terisolir dan tertinggal. Namun sampai hari ini pemberdayaan KAT di desa ini masih mengalami banyak kendala. Oleh karena itu, artikel ini mau menjawab masalah: Kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberdayaan KAT di Desa Patiala Dete, Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif, teknik pemilihan subjek purposive, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa secara prosedural program pemberdayaan komunitas adat terpencil sudah berjalan dengan baik dengan mengikuti regulasi-regulasi yang ada. Hal ini dilihat dari terbentuknya KAT dan terbentuknya pemikiran masyarakat yang tergabung dalam KAT. Namun jika dilihat secara faktual, masyarakat masih jauh dari kesejahteraan. Kendala yang dihadapi adalah tidak adanya program yang berkelanjutan dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil.
Analisis Pencapaian Hasil dan Pemberdayaan Pegawai Untuk Mengukur Kinerja Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Bilondatu, Nikma; Napir, Suaib; Pauweni, Lisnawaty; Biongan , Ahiar; Nani, Sudarmono; Junus, Dikson
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v8i1.337

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Bagian Umum Dan Perlengkapan di Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data dimana ditunjuk sejumlah responden diantaranya Kepala Bagian 1 Orang, Kasubag 2 orang, dan Staf 11 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kuesioner, wawancara, observasi, dan Library research. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriftif kuantitatif dengan menggunakan skala lingkert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, Kinerja Bagian Umum dan perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diukur dari aspek pencapaian hasil tergolong tinggi, walaupun masih ada pegawai belum terlalu tahu tentang bagaimana mengenali progress yang ada pada kelompok kerja sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat mengingat tingkat pendidikan yang untuk S2 5 orang, S1 15 orang, D3 3 orang, dan SMA 5 orang. Kedua, Kinerja Bagian Umum dan perlengkapan sekretariat daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diukur dari aspek pemberdayaan pegawai tergolong tinggi, dapat dilihat bahwa setiap pegawai telah mempunyai uraian tugas dan prosedur kerja yang jelas sesuai dengan tugas dan fungsi. Selain itu, data bagian umum menunjukkan bahwa pegawai golongan II 7 orang, Golongan III 12 orang dan Golongan IV 9 orang. Rekomendasi penelitian ini yaitu Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bukan hanya pencapaian hasil difokuskan kepada kinerja tetapi juga pencapaian hasil diperlukan pelibatan seluruh pegawai untuk ikut serta dalam perumusan menyusun perencanaan masa depan organisasi. Selanjutnya, perlu pengembangan program pemberdayaan pegawai melalui pembagian tugas dan fungsi pada masing-masing pegawai sesuai dengan kewenangan masing-masing
COLLABORATIVE GOVERNANCE PROGRAM GERAKAN DESA IKUT SEJAHTERA (GaDIS) KABUPATEN PESAWARAN Lestari, Umi Fitriana; Saputra, Wendi Aji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.356

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi keberhasilan desa sejahtera dengan menganalisis collaboratiev governance dalam program Gerakan Desa Ikut Sejahtera (GaDIS), di Kabupaten Peswaran. Kabupaten Peswaran menjadi salah satu Kabupaten di Privinsi Lampung protipe pelaksanaan program desa Sejahtera dengan beberapa aktifitas berupa sekolah ibu-ibu produktif, bank sampah, dan pengembangan wisata pantai yang terus berjalan hingga saat ini. Keberhasilan Kabupaten Pesawaran dalam melaksanakan pemberdayaan tidak terlepas dari dukungan berbagai aktor diantaranya pemerintah daerah, pemerintah desa, kelompok masyarakat, serta berbagai pihak swasta yang turut serta mensukseskan program desa sejahtera. Metode penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Informan dipilih secara purposive dengan melibatkan berbagai stakeholders yang memahami permasalahan yang diteliti. pengumpulan data dilakukan melalui FGD, wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisa data dilakukan secara interaktif yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan 10 dimensi collaborative governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Gerakan Desa Sejahtera (GaDIS) melalui berbagai diskusi dengan berbagai pihak yang saling percaya satu sama lain. Kepercayaan diantara pihak tersebut dituangkan ke dalam komitmen berupa kontrak kerjasama dan surat rekomendasi yang disepakati secara bersama. Adapun struktur jaringan di Kabupaten Pesawaran terkategori sebagai self governance, yakni setiap pihak berpartisipasi dalam menjalankan tupoksinya masing-masing. Setiap pihak memiliki kewenangan masing-masing untuk menjalankan tugasnya dan mengakses (hak) berbagai kebutuhan dalam rangka mensukseskan program GaDIS.
Konflik Kepentingan Antar Stakeholder Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum 2024 Bahri, Syaiful; Margunaji, Agus; Alhamid, Ipa Fatma
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.357

Abstract

Pemilu adalah cara untuk metode politik tanpa konflik fisik. Kita harus melakukannya untuk mengantisipasinya. Permasalahannya adalah adanya fenomena tentang konflik kepentingan para pemangku kepentingan dalam proses pemilihan. Kita harus mengetahui fenomena konflik kepentingan pemangku kepentingan dalam proses pemilihan sehingga kita memiliki cara untuk mengantisipasi konflik fisik di periode berikutnya. Konflik kepentingan tersebut berawal dari Mahkamah Konstitusi RI merevisi pasal 169 poin (q) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Senin, 16 Oktober 2023. Revisi tersebut memberikan kesempatan bagi putra Presiden Ketujuh RI – Gibran Rakabuming Raka – untuk berpartisipasi dalam Pemilihan Presiden 2024. Peserta Pilpres 2024 sebanyak tiga koalisi. Mereka adalah Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Maju, dan Koalisi PDIP. Koalisi ini menimbulkan konflik kepentingan antara stakeholder mulai dari Mahkamah Konstitusi, partai politik, hingga orang-orang dari lembaga swadaya masyarakat--NU. Setiap pemangku kepentingan dari masing-masing koalisi menunjukkan komposisi mereka. Menemukan komposisi pemangku kepentingan menggunakan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pustaka. Metode penelitian kepustakaan merupakan metode penelitian kritis berdasarkan analisis dan sintesis kerja terhadap data perpustakaan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis, menyortir, dan menemukan. Langkah-langkah penelitian adalah mencari, menyortir, menemukan celah. Data diambil dari artikel jurnal, informasi web, dan buku tekstual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komposisi pemangku kepentingan ada tiga bagian menurut koalisi partai politik, keberadaan NU, dan partisipasi Mahkamah Konstitusi. Konflik kepentingan menyebabkan konflik politik cukup dinamis.
EVALUASI PELAYANAN ADMINISTRASI DI KEMANTREN GONDOKUSUMAN Guritno, Guritno; Supardal, Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.358

Abstract

Fenomena ketidakpuasan warga atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sekarang ini hampir selalu terjadi di berbagai instansi pemberi layanan publik. Demikian juga kemantren (Kemantren = Kecamatan, berdasar Pergub No. 5 Tahun 2019 dan Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2020) sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada warga. Hal ini seiring dengan perkembangan partisipasi warga dan ruang yang diberikan oleh pemerintah bagi warga. Untuk itulah perlunya evaluasi pelayanan administrasi di Kemantren Gondokusuman sebagai salah satu instansi pemberi layanan pemerintah. Kajian ini akan membahas evaluasi pelayanan administratif di Kemantren Gondokusuman. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana kajian ingin menjelaskan secara mendalam evaluasi pelayanan publik. Pengumpulan data dimulai pengamatan, wawancara dengan segenap apparat, tokoh masyarakat dan juga data dokumentasi. Selajutnya dilakukan analisis terkait dengan hasil evaluasi pelayanan administratif dengan beberapa indikator evaluasi pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi atas pelayanan administrasi terjadi beberapa kendala di berbagai pelayanan publik, diantaranya belum semua aparat mempunyai konsistensi yang tinggi dalam pemberian pelayanan, disamping itu masyarakat yang dilayani juga masih terdapat berbagai perilaku yang melebihkan harapan dalam layanan. Sementara kemantren terikat dengan pemerintah kota, hal itu terikat dengan berbagai standar dan aturan yang dibuat pemerintah pusat, khususnya Kementrian Dalam Negeri, baik itu menyangkut nomenklatur kelembagaan, sistem pelayanan publik dan juga politik anggaran. Dengan demikian mestinya pemberian layanan bisa lebih cepat, tetapi ada prosedur dan protokol yang harus dilaksanakan dalam proses layanan masyarakat harus sesuai standar pelayanan minimal.
Strategi Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pelayanan Publik di Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman, DIY Handayani, Subekti
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.364

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa strategi peningkatan kapasitas dalam pelayanan publik yang dilakukan oleh Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Metodologi yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan strategi peningkatkan kapasitas Aparat Sipil Negara di Kapanewon Gamping dalam upaya pelayanan publik adalah melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan arahan limpahan kewenangan serta perundangan yang berlaku serta mengacu pada Rencana Kerja dan Rumusan Teknis yang telah disusun sebelumnya dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) sehingga dapat meningkatkan kepuasan masyarakat. Faktor yang menghambat penyediaan layanan publik dapat bersumber dari kelalaian masyarakat berkaitan dengan kelengkapan dokumen serta kendala kedisiplinan ASN Daerah. Sedangkan faktor pendukung peningkatan kepuasan masyarakat dalam penyediaan pelayanan publik adalah fasilitas yang memadai.
Analisis Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Teori Governabilitas dan Govermentalitas Wahyono, Cahyo; Nugroho, Ridwan; Huraq, Florianus; Muhammad , Adji Suradji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i2.365

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah (PP) tersebut diikuti petunjuk teknis pelaksanaan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini bertujuan mengetahui ketidaksesuaian dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 dilihat dari perspektif Teori Governabilitas dan implikasinya dilihat dari Teori Govermentalitas. Metode analisis yang digunakan adalah membandingkan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020. Dalam Perspektif Governabilitas melakukan tindakan ketidaksesuain merupakan otoritas dan kapasitas Pemerintah Kabupaten Kulon Progo yang diambil dengan penuh pertimbangan guna meningkatkan kinerja pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Dalam perspektif Govermentalitas Kementerian Dalam Negeri menetapkan sistem pengelolaan keuangan yang menjadi wujud terkendali dan terkontrolnya seluruh proses pengelolaan keuangan daerahseluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

Page 4 of 13 | Total Record : 123

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan More Issue