cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 123 Documents
 1   2   3   4   5 
KONFLIK PELAYANAN PUBLIK DI OKSIBIL Thesman Deisaple, Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.16 KB) | DOI: 10.47431/jirreg.v6i1.178

Abstract

Konflik pada tanggal 12 April 2018 di Oksibil tepat hari ulang tahun Kabupaten Pegunungan Bintang yang ke-14 tahun itu hanya sebagai pemicu, karena faktor penyebab yang utama adalah ketidakpuasan warga masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh bupati karena telah menerapkan sistem Pemerintahan hierarki dan patron klien, dalam arti pelayanan publik berorientasi pada kelompok yang dekat dengan bupati saja, sehingga menimbulkan ketidakpuasan warga. Untuk itu penelitian ini ingin mendeskripsikan konflik disebabkan pelayanan yang tidak memihak kepada publik. Penelitian terkait konflik pelayanan publik di Oksibil menggunakan metode kualitatif yang juga digunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Penelitian ini selanjutnya dilakukan analisis dan penyajian data secara sistematik yang kemudian disimpulkan berdasarkan fakta-fakta yang tampak dan relevan. Relevansi data sebagaimana adanya dengan melakukan wawancara 17 (tujuh belas) informan dari stakeholder Kabupaten Pegunungan Bintang yang dipilih secara purposive. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumen, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif dan mendalam. Hasil penelitian terhadap konflik terjadi antar warga asli dengan Pemerintah Daerah yang merupakan pendatang. Selama ini tidak ada terbukaan dan cenderung tertutup dalam pengambilan kebijakan dan pelayanan publik di Kabupaten Pegunungan Bintang. Konflik juga dibackup oleh beberapa pemangku kepentingan politik, sehingga sulit dalam pengelolaan dan resolusi konflik vertikal yang terjadi di Oksibil.
KONSISTENSI ANALISIS JABATAN DALAM PEJABAT PADA PEMERINTAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT Nindy Arumdita Prajultya
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v6i2.132

Abstract

Analisis jabatan adalah proses dan prosedur untuk mendapatkan data jabatan yang diproses menjadi posisi informasi dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, manajemen, kepegawaian dan pengawasan. Hasil analisis ini sangat penting untuk dipertimbangkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap pengangkatan posisi struktural, terutama di lingkungan pemerintah daerah. Masalahnya adalah bahwa pemerintah daerah masih tidak konsisten dalam menerapkan hasil analisis pekerjaan untuk tujuan menunjuk pejabat struktural mereka, termasuk di dalam Pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Ini berarti bahwa keputusan tentang pengangkatan pejabat struktural masih cenderung menggunakan pertimbangan politik, sehingga tidak memenuhi prinsip merit system.
STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN Nuryanto Nuryanto; Beti Kartiningrum; Muhammad Prihatislam Primadi; Kristin Ayu Rambu Pindi; Tri Nugroho; Sri Widayanti
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v6i2.243

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Pacitan oleh Pemerintah Daerah Pacitan dilihat dari perspektif Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian analisis kualitatif deskriptif dengan latar alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan berbagai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang didapat secara langsung melalui wawancara dan observasi dan sumber data sekunder melalui buku dan arsip Pemerintah Daerah Pacitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Daerah Pacitan dalam mengentaskan kemiskinan memiliki berbagai program kebijakan seperti; SIKAB TAJI PRIMA, Padat Karya Tunai, Gerbang Emas Pacitan, dan Gerbang Intan masih belum matang sehingga terkendala berbagai macam masalah sampai kenihilan realisasi. Manfaat yang dirasakan masyarakat terkait kebijakan pengentasan kemiskinan dari Pemrintah Daerah di Kabupaten Pacitan masih sangat minim sehingga masyarakat banyak yang mengkritisi kebijakan-kebijakan setengah jadi tersebut.
IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT PADA SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN PEMERINTAH DAERAH (SISMINKADA) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI MASA PANDEMI COVID-19 Sophia Martha Hendriete Souisa; Supardal Supardal
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v6i2.244

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kondisi pandemi Covid-19 sehingga pemanfaatan teknologi informasi dapat digunakan sebagai salah satu solusi pelayanan publik. Selain itu sebagai penanda terciptanya good governance. Untuk itu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sejak tahun 2005 telah mengembangkan E-Office berupa Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah (SISMINKADA) untuk pengendalian surat menyurat. Tujuan penelitian adalah, pertama untuk mengevaluasi penerapan Sisminkada Pemda DIY di masa pandemi Covid-19 dan yang kedua untuk menganalisa faktor penghambat implementasi Sisminkada Pemda DIY. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara pada Pimpinan dan Staf Biro Umum Humas dan Protokol Pemda DIY sebagai pengambil kebijakan dan pengguna Sisminkada. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penggunaan Sisminkada dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Namun demikian masih terdapat beberapa faktor penghambat. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan untuk perbaikan aplikasi Sisminkada.
Pelaksanaan Kedisiplinan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta RR. Titik Fatmadewi
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v6i2.245

Abstract

Aparatur Sipil Negara merupakan elemen kunci sumber daya manusia dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan kerjanya. Aparatur Sipil Negara yang selanjutya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 telah diatur mengenai manajemen ASN yaitu tentang pengelolaan Aparatur Sipil Negara untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak melanggar Pelanggaran Disiplin. Pelanggaran Disiplin dimaksud adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Negeri Sipil wajib mematuhi disiplin PNS karena apabila tidak mematuhi disiplin sebagai PNS maka akan dijutuhi hukuman disiplin, tingkat hukuman disiplin tersebut adalah hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat. Aparatur Sipil Negara itu sendiri mempunyai tugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelaksanaan kedisiplinan ASN di lingkungan pemerintah DIY. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka dan studi dokumentasi. Disiplin kerja ASN di lingkungan Pemerintah Daerah DIY, berdasarkan survei diketahui bahwa disiplin kerja ASN di Pemerintah Daerah DIY dinilai cukup baik , tetapi kami mengamati bahwa masih ada beberapa dari mereka yang melakukan tindakan indisipliner.
Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul Mengenai Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan Cara Kartu Prakerja dalam Menangani Pandemi Covid-19 : Tinjauan dari Sisi Ekonomi Politik Trianus Januar Goncalves
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v6i2.246

Abstract

Pandemi Covid-19 merupakan penyakit berupa virus yang telah menginfeksi seluruh dunia dan mempengaruhi masyarakat baik secara nasional maupun internasional. Berbagai negara membuat kebijakan yang berbeda-beda dalam menangani pandemi ini. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar dalam bidang investasi, oleh karena itu masyarakat sangatlah berhati-hati dalam membelanjakan uangnya untuk membelikan suatu barang dan juga dalam melakukan investasi. Kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan cara menerapkan social distancing atau menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, dan untuk yang bekerja kantoran menerapkan sistem Work From Home (WFH). Dampak dari Covid-19 dalam bidang ekonomi juga memunculkan kebijakan kartu prakerja yang pada dasarnya adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk masyarakat bertahan hidup dalam era pandemi. Pelaksanaan program bantuan prakerja berjalan atas berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja dan diturunkan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2020. Kajian ini ditemukan bahwa kebijakan ekonomi politik pemerintah (kartu prakerja) belum maksimal dalam penanganan Covid-19, karena pemerintah tidak tepat sasaran dalam membantu masyarakat miskin atau kurang mampu, namun dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki strata ekonomi menengah ke bawah.
Tata Kelola Pemilu di Daerah Kepulauan (Studi Kasus Pemilu Serentak 2019 di Kabupaten Kepulauan Aru) Caken Zadrak Karatem
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v6i2.247

Abstract

Tulisan ini hendak menjelaskan pengelolaan Pemilu di daerah kepulauan yang sarat dengan problem tata kelola pemilu serta kendala geografis. Menggunakan metode kualitatif dengan bentuk studi kasus yang mengambil lokasi penelitian pada Kabupaten Kepulauan Aru Maluku. Topik ini dipilih karena munculnya beberapa fenomena selama penyelenggaraan pemilu di daerah kepulauan. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyelenggaraan pemilu, tantangan yang dihadapi penyelenggara pemilu, serta menata tata kelola pemilu pada daerah kepulauan. Temuan penelitian ini yaitu terdapatnya kendala geografis wilayah yang berimplikasi terhadap pendataan pemilih, pelaksanaan kampanye, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara, serta penjemputan kotak suara. Tantangan lainnya berkaitan dengan teknis pemilu yang menggabungkan Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif, sehingga menyebabkan pemilih kebingungan membaca surat suara dan juga penyelenggara pada tingkat KPPS, PPS dan PPK mengalami kendala saat perekapan hasil pemilu. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pemilu berbiaya tinggi. Mencermati berbagai persoalan diatas, penulis menawarkan solusi memperbaiki tatakelola pemilu di daerah kepulauan serta membuat strategi baru dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalisir kendala di daerah kepulauan.
Pengelolaan Keuangan Kalurahan Poncosari Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul Tahun 2021 Suparwanto Suparwanto; Tri Nugroho
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v6i2.248

Abstract

Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan bagaimana pengelolaan keuangan kalurahan Poncosari Tahun 2021. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi kualitatif. Hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah bahwa dalam proses perencanaan APBKal sudah sesuai aturan, namun tahapan-tahapan perencanaan yang dilakukan waktunya melebihi ketentuan. Untuk pelaksanaan, Pelaksana Kegiatan Anggaran tidak membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Penatausahaan sudah sesuai ketentuan dan menggunakan aplikasi siskuedes. Pelaporan, pemerintah kalurahan belum membuat laporan realisasi APBKal semester pertama. Untuk pertanggungjawaban, pemerintah kalurahan telah dilaksanakan sesuai aturan. Pengelolaan keuangan kalurahan Poncosari belum sepenuhnya sesuai regulasi yang ada.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSRENBANG TAHUN 2020 DI KECAMATAN NENEY KABUPATEN MANOKWARI SELATAN Juni Saiba
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.279

Abstract

Musrenbang adalah forum perencanaan (program) yang dilaksanakan oleh lembaga publik yaitu pemerintah Kecamatan, bekerja sama dengan warga dan para pemangku kepentingan lainnya. Musrenbang yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan Kecamatan, dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan yang tidak tersedia baik dari dalam maupun luar Kecamatan. Pemerintah Kecamatan merupakan lembaga publik yang wajib menyampaikan informasi publik kepada warga masyarakat terutama pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Keterbukaan dan tanggungjawab kepada publik menjadi prinsip penting bagi pemerintah Kecamatan. Bagaimana Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musrenbang Tahun 2020 Di Kecamatan Neney Kabupaten Manokwari Selatan ? dan Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan rumah layak huni di kecamatan Neney Kabupaten Manokwari Selatan ? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan obyek penelitian : Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Neney Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat. Teknik pemilihan subyek penelitian yang digunakan adalah teknik purposive, dengan jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan datanya: observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis datanya : teknik analisis data kualitatif, dengan tahapan: reduksi data, display data dan kesimpulan. Hasil penelitian adalah sebagai berikut Pertama, Proses penyelesaian program kerja Kecamatan Neney yang di lakukan oleh aparatur pemerintahan cukup mendapat respon yang positif dari masyarakat terutama dalam pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat. Kedua, Pemerintah Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan ide untuk merealisasikan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, dengan adanya pembangunan tersebut maka Kecamatan Neney responsive terhadap usulan dari masyarakat terutama dalampelaksanaan pembagunan rumah layak huni bagi masyarakat. Ketiga, Masyarakat Kecamatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan ide untuk merealisasikan pembangunan rumah layakhuni yang ada di tingkat Kecamatan, sebab dengan adanya pembangunan tersebut maka pemerintah Kecamatan dalam musrenbang yang melibatkan pemerintasdesa,masyarakat dan tokoh adat di anggap sukses dalam menjalankan sebuah tugas pemerintahannya. Keempat, bentuk partisipasi secara aktif dari masyarakat yaitu pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, karena partisipasi masyarakat juga mendorong kinerja dari pemerintah desa. Partisipasi masyarakat mengontrol jalannya pemerintahan Kecamatan dan desa yang terkait dengan pembangunan baik pembangunan yang sifatnya kepentingan bersama maupun kepentingan pemerintahan sendiri
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PROGRAM GANDENG GENDONG DI KELURAHAN TAHUNAN KEMANTREN UMBULHARJO Shinta Indhira
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v7i1.280

Abstract

Gandeng Gendong merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat Kota Yogyakarta program ini di lakukan untuk mengetaskan kesmikan pada tahun 2018, Gandeng Gendong merupakan gerakan untuk pemberdayaan dan meningkatkan ekonomi masyarakat, pada tahun 2020 terjadilah sebuah fenomena alam yang terjadi yaitu covid-19 yang berdampak pada seluruh elemen masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kehilangan mata pencahariannya, sehingga program gandeng gendong mengalami kemandegan. Untuk membantunya dalam hal ini Kelurahan Tahunan melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui program Gandeng Gendong. Program ini dilakukan di Kelurahan Tahunan yang khususnya dalam hal ini untuk menanggulangi kenaikan kemiskinan dan pengagguran di masa pademi covid-19 di Kelurahan Tahunan ini.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yakni menggambarkan fenomena pemberdayaan masyarakat berbasis program gandeng gendong. Unit analisisnya adalah pelaksanaan program pemberdayaan masyarakaat berbasis gandeng gendong, dengan informan sejumlah aparat kota, kecamatan dan kelurahan, serta pelaku usaha yang tergabung dalam program gandeng gendong. Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dimulai dari identifikasi data dilanjutkan interpretasi data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kalurahan Tahunan dalam memberdayakan masyarakat pelaku gandeng gendong melalui 3 langkah sebagai berikut : dalam enabling, masyarakat diberi berbagai kemudahan, misalnya bantuan modal usaha yang di era pandemic ini mengalami kesulitan. Dalam empowering, para pelaku gandeng gendong diberi kapasitas dalam usaha, managemen dan juga pemasaran. Sedangkan dalam protecting, pelaku usaha gandeng gendong diberikan perlindungan dengan memberi izin untuk memasarkan produk gandeng mgendong di kantor-kantor pemerintah, sekolah dan juga kampus di lingkungan Kalurahan Tahunan.

Page 3 of 13 | Total Record : 123

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan More Issue