cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rijel Samaloisa
Contact Email
jurnaljirreg@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
jurnaljirreg@gmail.com
Editorial Address
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta Jl.Timoho No, 317, Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia Email : jurnaljirreg@gmail.com © 2022
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG)
Published by Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD
ISSN : 25809342     EISSN : 28290798     DOI : https://doi.org/10.47431/jirreg
Core Subject : Humanities,
Humanities
Journal of Indonesian Rural and Regional Government (JIRReG) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” yang berisi artikel ilmiah hasil pemikiran dan penelitian di bidang Ilmu Pemerintahan Derah, Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat. Relasi antara negara, pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara dan pelayanan publik menjadi scope utama jurnal ini. Jurnal JIRReG terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember, sejak tahun 2017. JIRReG Online ISSN: 2829-0798. Print ISSN: 2580-9342. Scope dan focus kajian: -Governance -Kebijakan Desentralisasi & Otonomi Daerah -E-Government/ Digital Government -Analisis Kebijakan Publik -Ekonomi Politik -Sosiologi Politik
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 140 Documents
 10   11   12   13   14 
Digitalization of Public Services for Koperasi Merah Putih through E-Government: Platform MerahPutih.kop.id Fauzi, Erinda Alfiani; Rosmita; Sarmito; Sirait , Mahmudin; Fatimah, Haliza; Zulfauzan, Ricky; Ul'zikri, Ahmad Robi; Masyahbandi, Rizki; kahayanto, Edi; Panjika, Yunus Praja; Hutapea, Charles
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.749

Abstract

The Indonesian government, through Presidential Instruction Number 9 of 2025, has launched a program to establish 80,000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih supported by the digital platform https://merahputih.kop.id/ as an implementation of e-government in the community economic empowerment sector. This digital transformation aims to enhance transparency, accountability, and effectiveness in cooperative management throughout Indonesia through the utilization of information technology. This research is important for evaluating the readiness and effectiveness of e-government implementation in supporting the government's strategic program before its official launch on July 12, 2025. The study employs a literature review method with a qualitative descriptive approach and analyzes the platform based on Indrajit's (2006) theory of e-government implementation, which encompasses the dimensions of Support, Capacity, and Value. The research findings indicate that the MerahPutih.kop.id platform possesses very strong political and regulatory support, adequate technological infrastructure with self-declare features and a national dashboard, as well as the potential to deliver significant value in the form of enhanced transparency, administrative efficiency, and strengthening of people's economy. However, long-term success depends on the ability to overcome challenges related to the digital divide, digital literacy of rural communities, and platform management sustainability. This platform has the potential to become a successful e-government model for community economic empowerment if continuous improvements and long-term commitment from all stakeholders are undertaken.
Pengembangan Bank Sampah sebagai Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: Studi Kasus Bank Sampah Gondangan Sejahtera Fernanda, Alfid Diaz; Maemunah , Mei
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.788

Abstract

Penelitian ini membahas pengembangan Bank Sampah Gondangan Sejahtera sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Padukuhan Gondangan, Kalurahan Sardonoharjo, Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Bank ini didirikan sampah pada Maret 2022 sebagai respon terhadap penutupan TPA Piyungan dan semakin kompleksnya persoalan pengelolaan sampah. Melalui pendekatan studi kasus kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program bank sampah, kendala yang dihadapi, serta dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi yang ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan dalam keberhasilan bank sampah, meskipun masih terdapat kendala dalam hal konsistensi pemilahan sampah dan minimnya dukungan eksternal. Bank sampah ini terbukti mampu memberikan dampak positif terhadap kebersihan lingkungan, penguatan perekonomian keluarga melalui tabungan sampah, serta mendukung ketahanan pangan melalui pengelolaan sampah organik menjadi pupuk kompos. Dengan tanda kutip bahwasannya penelitian ini menggunakan teori partisipasi dimana dari awal tujuan pembentukan hingga evaluasi dalam hasil program kegiatan. Keberhasilan program lingkungan tidak hanya ditentukan oleh aksi nyata di lapangan, tetapi juga diperkuat oleh regulasi formal. Dalam hal ini, Keputusan Dukuh Gondangan Nomor 01/Kep.DUK18/2024 tentang Pengelolaan Sampah Mandiri Tingkat Rumah Tangga menjadi instrumen penting. Produk hukum ini menetapkan kewajiban setiap warga untuk memilah sampah organik dan anorganik, mendorong pengolahan sampah organik secara mandiri maupun komunal, serta mengajak seluruh kepala keluarga bergabung menjadi nasabah Bank Sampah Gondangan Sejahtera. Dengan adanya aturan ini, masyarakat tidak hanya memiliki kesadaran, tetapi juga landasan hukum yang jelas untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, Bank Sampah Gondangan Sejahtera dapat dijadikan model pengelolaan lingkungan berbasis komunitas yang partisipatif, berbasis regulasi, dan berkelanjutan.
Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kalurahan Condongcatur Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogtakarta PAHLEVI, IRFANI REZA; Sugiyanto, Sugiyanto
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.793

Abstract

Waste is an increasingly complex environmental issue due to population growth, urbanization, and changes in consumption patterns. Condongcatur Village, the most populous area in Sleman Regency, faces serious challenges in waste management, particularly in increasing community participation. This study aims to issue a waste management policy in Condongcatur Village based on Sleman Regency Regional Regulation Number 4 of 2015, identify the main obstacles to policy implementation, and develop strengthening strategies to make it more optimal and sustainable. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques through in-depth interviews, observation, and documentation. Data analysis is carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions with source triangulation. The results show that the waste management policy in Condongcatur has been implemented through a household waste sorting program, a waste bank, and the management of the 3R TPS. However, the level of community participation is not evenly distributed across the various groups. The main obstacles include limited facilities and infrastructure, weak coordination between stakeholders, and the challenge of institutional poverty in waste management. Based on an evaluation using George C. Edward III's policy implementation model and William N. Dunn's policy evaluation model, the policy was deemed quite effective but not yet optimal. This study recommends strengthening public education, improving supporting facilities, and strengthening the 3R waste management system (TPS 3R) and community-based waste management networks.
STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HUTAN MANGROVE DI KAMPUNG POMAKO PAPUA TENGAH Mitapo, Sipriana; Sumarto, Rumsari Hadi
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.712

Abstract

Permasalahan dalam pengembangan wisata Hutan Mangrove adalah belum optimalnya penataan kawasan wisata dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaannya. Oleh karena itu, pemerintah perlu berperan aktif dalam mengembangkan wisata Hutan Mangrove, khususnya di Desa Pomako, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pemerintah dalam mengembangkan wisata Hutan Mangrove di wilayah tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pengembangan wisata Hutan Mangrove di Desa Pomako yang dilakukan melalui strategi distributif, regulasi, dan konstituen mampu mengembangkan wisata Hutan Mangrove yang berkelanjutan dan mendukung pelestarian potensi alam serta meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.
The Smart Culture, Smart Governance Integrating Digitalization and Local Wisdom In The Bureaucratic Reform of Pleret Village, Bantul, Yogyakarta Karlina Setyawati; Sri Widayanti
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.696

Abstract

This study explores the transformation of village bureaucracy towards governance that is adaptive to the digital era, emphasizing the integration of digitalization and local wisdom in Pleret Village, Pleret District, Bantul Regency. A descriptive qualitative approach was applied using in depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings show that the digitization of public services through village applications, online budget transparency, and the strengthening of culture based community participation have improved accountability, responsiveness, and bureaucratic efficiency. However, challenges remain in terms of digital literacy among residents and uneven access to technology. Integrating local cultural values such as deliberation, mutual cooperation, and traditional social institutions are key to the sustainability of bureaucratic reform. This study recommends strengthening the digital capacity of both village officials and residents, as well as developing culturally grounded policies to support sustainable village governance.
Peta Inovasi Kebijakan Di Indonesia: Analisis Sistematis Atas Tren, Aktor, Dan Tantangannya Darmawan Darmawan; Burlian Senjaya; Linayati Lestari
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.727

Abstract

Inovasi kebijakan telah menjadi kebutuhan strategis dalam tata kelola publik Indonesia karena meningkatnya kompleksitas administrasi, tuntutan akan layanan publik yang efektif, dan meningkatnya tekanan untuk transparansi dan partisipasi warga. Transformasi digital, desentralisasi, dan pergeseran sosial ekonomi telah mendorong lembaga pemerintah untuk mengadopsi berbagai bentuk inovasi, mulai dari digitalisasi layanan hingga inisiatif berbasis masyarakat. Namun, diskusi akademis tentang inovasi kebijakan di Indonesia masih terfragmentasi dan kurang sintesis yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan tren tematik, pendekatan metodologis, aktor kunci, dan dampak inovasi kebijakan di Indonesia. Tinjauan Literatur Sistematis (SLR) dilakukan menggunakan kerangka kerja PRISMA untuk menganalisis 20 artikel peer-review yang diindeks di ScienceDirect dan diterbitkan antara 2013 dan 2025. Analisis berfokus pada empat dimensi utama: tema inovasi, metode penelitian, pelaku kebijakan, dan kontribusi empiris dan teoritis dari masing-masing penelitian. Temuan tersebut mengungkapkan bahwa inovasi kebijakan di Indonesia telah berkembang pesat, terutama dalam layanan publik digital, inovasi tata kelola lokal, kebijakan responsif krisis, dan inisiatif berbasis masyarakat. Namun demikian, sebagian besar inovasi tetap teknokratis dan administratif, membatasi efek transformatifnya pada struktur tata kelola. Tantangan utama termasuk kapasitas birokrasi yang terbatas, tidak adanya evaluasi jangka panjang, dan integrasi bukti ilmiah yang lemah ke dalam pembuatan kebijakan. Studi ini menyoroti pentingnya memperkuat kolaborasi multi-aktor, memajukan pendekatan teoretis yang lebih reflektif, dan mempromosikan inovasi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Agile Governance Dalam Sistem Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bandung I Gede Putra Muliawan; Tati Sarihati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.728

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi prinsip Agile Governance dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Evaluasi dilakukan berdasarkan tiga indikator utama dalam kerangka Key Performance Indicators (KPI), yaitu velocity (kecepatan proses layanan), lead time (waktu tunggu layanan), dan satisfaction (tingkat kepuasan masyarakat). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Disdukcapil telah mengadopsi pendekatan agile melalui digitalisasi layanan dan percepatan proses, efektivitasnya belum merata di seluruh wilayah kerja. Hambatan teknis, struktural, dan kultural masih menjadi tantangan, terutama di wilayah perdesaan dengan keterbatasan infrastruktur dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan Agile Governance berpotensi meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik, namun memerlukan strategi yang lebih komprehensif untuk menjamin pemerataan akses dan integrasi sistem secara menyeluruh.
Governmentality Dalam Pemanfaatan Tradisi Buka Etang Sebagai Alternatif Penanagan Masalah Pangan di Desa Leraboleng Oktavianus Daluamang Payong; Konfridus Roynaldus Buku
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.737

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relasi kuasa antara pemerintah desa dan tokoh adat dalam pemanfaatan tradisi buka etang sebagai alternatif penanganan masalah pangan. Tradisi ini merupakan warisan para luhur yang mana lahan pertanian yang dimiliki oleh kepala suku dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat untuk menanam dan mengolah hasil pertanian. Pemanfaatan tradisi ini tidak terlepas dari tata kelola atau relasi kuasa antara pemerintah desa dan tokoh adat. Hasil penelitian menunjukan bahwa governmentality atau relasi kuasa dalam pemanfaatan tradisi buka etang adalah sebagai berikut, pertama relasi kuasa dalam penanganan masalah pangan Relasi ini menegaskan bahwa dalam pengambilan keputusan tidak ada unsur yang lebih mendominasi baik itu pemerintah atau pihak masyarakat atau baik yang memerintah atau yang diperintah. Kedua pemerintah desa tidak membatasi ruang kepada para tokoh adat dan masyarakat adat dalam mengembangkan tradisi ini. Dan ketiga Pemerintah desa, sebagai institusi formal, memfasilitasi disposisi yang tepat dengan menyediakan kerangka regulasi dan dukungan, sambil menyesuaikan diri dengan tradisi lokal. Ini menciptakan relasi setara di mana pemerintah desa tidak mendominasi, melainkan berkolaborasi untuk mengoptimalkan elemen-elemen tersebut.
Partisipasi Kader Sebagai Salah Satu Pilar Utama Dalam Penyelenggaraan Integrasi Layanan Kesehatan Primer di Puskesmas Tempel II Kabupaten Sleman Eka Septiyaningsih; Yuli Setyowati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.739

Abstract

Integrasi Layanan Kesehatan Primer (ILP) menjadi strategi utama dalam meningkatkan mutu dan aksesibilitas layanan kesehatan dasar di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi kader kesehatan dalam penyelenggaraan ILP di Puskesmas Tempel II. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader di di wilayah Puskesmas Tempel II sangat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan integrasi layanan Kesehatan Primer berperan dalam promosi kesehatan, deteksi dini, rujukan kasus, serta pencatatan dan pelaporan.Partisipasi kader dipengaruhi oleh faktor pelatihan, dukungan institusi, insentif, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Hambatan yang dihadapi antara lain beban kerja yang tinggi dan kurangnya pengakuan. Penguatan kapasitas kader melalui peletihan berkelanjutan dan dukungan kebijakan yang memadai menjadi kunci dalam meningkatkan cakupan dan efektifitas program integrasi layanan Kesehatan primer
Quo Vadis Rendahnya Total Fertility Rate di Kota Yogyakarta Anjania Rayi Saputri; Adji Suradji Muhammad
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v10i1.757

Abstract

Penurunan TFR di Kota Yogyakarta menunjukkan keberhasilan program pengendalian kelahiran melalui program KB dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan reproduksi. Namun, capaian TFR yang kini berada di bawah replacement level 2,1 menimbulkan pertanyaan "quo vadis" ke mana arah kebijakan kependudukan akan dibawa di tengah ancaman penuaan penduduk dan berakhirnya bonus demografi. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak rendahnya TFR terhadap struktur demografi serta kebijakan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan demografi di masa depan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara dengan pegawai DP3AP2KB Kota Yogyakarta serta analisis data sekunder  berupa tren TFR, piramida penduduk, serta rasio ketergantungan yang diambil dari website resmi BKKBN dan BPS. Data sekunder yang diolah menunjukkan: (1) TFR yang terus turun; (2) penurunan rasio ketergantungan dari 50 (2010) menjadi 41–42 (2023–2024) yang menandai fase akhir bonus demografi; dan (3) piramida penduduk 2024 yang menyempit di bagian bawah serta meningkatnya proporsi lansia, mengindikasikan awal proses aging population. Hasil penelitian menegaskan bahwa TFR rendah mempercepat transisi menuju penduduk menua sehingga kebijakan daerah harus lebih adaptif. Pemerintah Kota Yogyakarta merespons melalui penguatan Tim Pendamping Keluarga (TPK), advokasi penurunan unmet need, serta pengembangan Sekolah Lansia sebagai strategi kesiapan menghadapi era pasca bonus demografi. Kajian ini menegaskan urgensi arah kebijakan kependudukan daerah menuju keseimbangan antara pengendalian kelahiran, fertilitas ideal, dan kualitas hidup masyarakat.

Page 13 of 14 | Total Record : 140

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue Vol 8 No 2 (2024): Rural and Regional Government Vol 8 No 1 (2024): Rural and Regional Government Vol 7 No 2 (2023): Rural and Regional Government Vol 7 No 1 (2023): Rural and Regional Government Vol 6 No 2 (2022): Rural and Regional Government Vol 6 No 1 (2022): Pemerintahan Daerah dan Desa Vol 5 No 2 (2021): Pemerintahan Untuk Rakyat Vol 1 No 1 (2017): Pemerintahan dan Pemberdayaan More Issue