cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Titin Suprihatin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6289657453976
Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Hukum Keluarga islam
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083474     EISSN : 27985350     DOI : https://doi.org/10.29313/jrhki.vi
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sbb: Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul ‘urs. Jurnal ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Unisba. Artikel yang dikirimkan ke jurnal ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Praktek Larangan Perkawinan Sesuku di Nagari Aia Bangih ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Selfi Oktafiani; Hamdani, Fahmi Fatwa Rosyadi Satria
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3763

Abstract

Abstrak. Minangkabau melarang pernikahan antar etnis atau sesama suku. Pernikahan sesuku yang ada di Minangkabau tidak dilarang atau dipermasalahkan di dalam agama Islam. Namun, didalam adat di Minangkabau hal tersebut menjadi masalah. Perkawinan sesuku dilarang karena menurut masyarakat Minangkabau sesuku itu berarti sedarah menurut keturunan ibu atau matrilineal. Karena itu pada saat ini banyak masyarakat yang melanggar aturan atau tidak memperdulikan norma adat tentang larangan perkawinan sesuku. Di nagari Aia Bangih menjunjung sebuah falsafat “Adat basandi syara’ basandi kitabullah”. Maka dari itu larangan perkawinan sesuku yang ada di Nagari Aia Bangih bertolak belakang dengan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan belum sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang  Perkawinan. Abstract. Minangkabau prohibits inter-ethnic or same-ethnic marriages. Marriage between ethnic groups in Minangkabau is not prohibited or problematic in Islam. However, in Minangkabau customs this is a problem. Marriage between ethnic groups is prohibited because according to the Minangkabau people, same tribe means consanguinity according to maternal or matrilineal descent. Because of this, currently many people violate the rules or do not pay attention to traditional norms regarding the prohibition of intermarriage. In the village, Aia Bangih upholds a philosophy of "Adat basandi syara' basandi kitabullah". Therefore, the prohibition on same-ethnic marriages in Nagari Aia Bangih is contrary to the Marriage Law and Islamic Law. Based on the research results, the implementation is not in accordance with Islamic Law and the Marriage Law.
Analisis Putusan Hakim tentang Terkabulnya Permohonan Perwalian Anak di bawah Umur Muhammad Rifqi; Yandi Maryandi; Mujahid, Ilham
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3766

Abstract

Abstrak. Sebagai makhluk sosialis yang dimana antara manusia dengan manusia yang lain memiliki keterikatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satu contoh dimana manusia membutuhkan satu sama lain ialah, tatkala allah berfirman pada surat Adz-Dzariyat ayat 49, dimana di dalam ayat itu di jelaskan bahwasannya allah sudah menciptakan manusia secara berpasang pasangan. Maka selanjutnya dalam firman Allah SWT yang lain, tepatnya pada surat An nur ayat 32, Allah memerintahkan kepada umatnya untuk menikah.atau mengantungkan hidup satu sama lain. Maka setelah menikah hendaklah untuk memiliki keturunan karena nantinya yang bisa mendoakan kedua orang tua hanya anak anak yang sholeh. Selain itu anak juga bertanggung jawab nantinya sebagai ahli waris bisa mendoakan kedua orang tuanya tatkala sudah meninggalkan dunia.Yang mana nantinya si anak juga lah yang menjadi ahli waris untuk mengurus harta orang tuanya. Maka dari itu tulisan ini ingin menjelaskan pentingnya suatu pasangan untuk memilki anak, dan juga tatkala hanya salah satu orang tuanya yang meninggal dan anak masih di bawah umur maka siapa saja yang berhak menjadi wali si anak. Peneliian ini menggunakan metode kualitatif yang di dukung dengan metode pendekatan secara kualitatif Naturalistik. Dimana inti dari penelitian ini membahas terkait pernikahan hingga hal hal mengenai perwalian anak di bawah umur dari berbagai perspektif Abstract. As a socialist creature where between humans and other humans have an attachment, either directly or indirectly. One example of where humans need each other is, when God says in Surah Adz-Dzariyat verse 49, where in the verse it is explained that God has created humans in pairs. So then in another word of Allah SWT, precisely in Surah An Nur verse 32, Allah commands his people to get married or depend on each other's lives. So after marriage, you should have offspring because later those who can pray for both parents are only pious children. In addition, children are also responsible later as heirs who can pray for their parents when they have left the world. Which later the child is also the heir to take care of his parents' property. Therefore this paper wants to explain the importance of a couple to have children, and also when only one of the parents dies and the child is still a minor then who is entitled to be the guardian of the child. This research uses a qualitative method that is supported by a qualitative approach method Naturalistic. Where the core of this research discusses marriage to matters regarding guardianship of minors from various perspectives.
Legalitas Amil Zakat Fitrah oleh Pengurus Masjid Persfektif UU dan Hukum Islam Agung Permana Sidik; Hidayat, Asep Ramdan
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3792

Abstract

Abstrak. Zakat merupakan identitas khas dan komponen penting dalam agama Islam, serta merupakan kewajiban bagi setiap Muslim sebagai bagian dari rukun Islam yang ketiga. Situasi ini juga terjadi di Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Namun, dalam pengelolaannya, masih menggunakan amil individual, yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Masjid Jami Sabilussalam, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung dengan tujuan mencari tahu terkait prosedur pengangkatan amil zakat fitrah, praktek pengelolaan zakat fitrah dan legalitas amil zakat fitrah di Masjid Jami Sabilussalam. Sumber data primer diperoleh melalui observasi, dan wawancara, Sementara sumber data sekunder mencakup berbagai buku dan peraturan hukum yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amil zakat fitrah di Masjid tersebut dilakukan oleh amil individu tanpa izin dari Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat, maupun Kantor Urusan Agama. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dan Hukum Islam, amil zakat tersebut dapat dianggap tidak sah secara hukum. Abstract. Waqf is a form of eternal worship whose rewards continue to flow even though Zakat is a distinctive identity and an important component of the Islamic religion, and is an obligation for every Muslim as part of the third pillar of Islam. This situation also occurred at the Sabilussalam Jami Mosque, Bojongloa Kaler District, Bandung City. However, in its management, it still uses individual amil, which is contrary to Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management. This research uses qualitative methods with an empirical juridical approach. This research is field research conducted at the Sabilussalam Jami Mosque, Bojongloa Kaler District, Bandung City with the aim of finding out the procedures for appointing zakat fitrah amil, the practice of managing zakat fitrah and the legality of zakat fitrah amil at the Sabilussalam Jami Mosque. Primary data sources were obtained through observation and interviews, while secondary data sources included various books and legal regulations related to the research theme. The research results show that the amil zakat fitrah at the mosque was carried out by individual amil without permission from the National Amil Zakat Agenc, the Amil Zakat Institute , or the Office of Religious Affairs. Therefore, based on Law no. 23 of 2011 concerning Zakat Management and Islamic Law, zakat amil can be considered legally invalid.
Implikasi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti terhadap Kelengkapan Identitas Anak Seli Melinda; Fauziah , N. Eva
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3851

Abstract

Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan suami istri di Desa Jayamukti yang belum mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama sehingga secara administrasi menimbulkan kecacatan pada pencatatan administrasi anak-anak yang dilahirkan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 9 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2016 apabila akta nikah/kutipan akta perkawinan tidak terpenuhi, maka dapat melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya di KUA terdapat pada Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 4 Ayat (2) dan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Pasal 10 Ayat (2). Prosedur pelaksanaan penerbitan Surat Tanggung Jawab Mutlak di Desa Jayamukti dilakukan dengan cara mengisi formulir SPTJM  di kantor Desa. Kemudian berkas formulir itu dikirim sekretaris Desa ke disdukcapil sebagai upaya penegakkan hukum, ketertiban hukum dan menimbulkan kesadaran dan kepatuhan hukum di masyarakat. Penerbitan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di Desa Jayamukti ini merupakan solusi yang berimplikasi baik terhadap kelengkapan identitas anak, sehingga anak dapat memiliki hak sebagai warganegara, memiliki kekuatan hukum yang jelas, dan tidak ada diskriminasi. Abstract. The Backroround of this research is that there are many married couples in Jayamukti Village who had not registered their marriages with the Religious Affairs Office, thus causing administrative defects in the administrative recording of children born. Government issues Regulation of the Minister of Home Affairs (Permendagri) Number 9 of 2019 and Permendagri Number 108 of 2016. If the marriage certificate/excerpt from the marriage certificate is not fulfilled, then you can attach a Statement of Absolute Responsibility (SPTJM). The research results show that the regulations for couples who have not registered their marriage at the KUA are contained in Permendagri Number 9 of 2016 Article 4 Paragraph (2) and Permendagri Number 108 of 2019 Article 10 Paragraph (2). The procedure for issuing a Letter of Absolute Responsibility in Jayamukti Village is carried out by filling in the SPTJM form at the Village office. Then the form file is sent by the Village Secretary to the Dukcapil Office as an effort to enforce law, legal order and raise awareness and legal compliance in the community. The issuance of the Statement of Absolute Responsibility (SPTJM) in Jayamukti Village is a solution that has good implications for the completeness of the child's identity, so that Children can have rights as citizens, have clear legal powers, and there is no discrimination
Ḥaḍānah dalam Maqāṣid Asy-Syarī’ah dan Kompilasi Hukum Islam Irfandi Setiya Nugraha; Irwansyah, Shindu
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3853

Abstract

Abstrak. Putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 550 K/Ag/2020 menyimpang dari Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan 156 huruf (a) dengan memberikan hak ḥaḍānah anak di bawah umur kepada ayah, bertentangan dengan ketentuan yang menegaskan bahwa hak tersebut seharusnya menjadi hak ibu dalam konteks perceraian. Penyebab hak ḥaḍānah jatuh kepada ayah disebabkan oleh ibu sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan suaminya dan kurang memberikan perhatian kepada anak, yang mengakibatkan anak menjadi tidak terurus atau terlantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan maqāṣid asy-syarī’ah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai hak ḥaḍānah diberikan kepada ayah. Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif dan data yang digunakan adalah data hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui metode studi dokumentasi dan pustaka. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa hakim. dalam menentukan pemberian hak ḥaḍānah kepada ayah mengikuti prinsip maqāṣid asy-syarī’ah yang bertujuan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan. Keputusan tersebut juga merujuk pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (c), karena kondisi ibu dianggap tidak mampu menjaga keselamatan fisik dan mental anak. Abstract. The Supreme Court judge's decision No. 550 K/Ag/2020 deviates from the Compilation of Islamic Law Articles 105 and 156 letter (a) by granting the right of ḥaḍānah of minor children to the father, contrary to the provisions which emphasize that the right should be the mother's right in the context of divorce. The reason why ḥaḍānah rights fall to the father is because the mother often leaves the house without her husband's knowledge and pays less attention to the child, which results in the child becoming unattended or neglected. This study aims to determine the maqāṣid ash-sharī'ah and the Compilation of Islamic Law reviews regarding the right of ḥaḍānah given to the father. The method in this research uses qualitative research, with a normative juridical approach and the data used are primary and secondary legal data collected through documentation and literature study methods. The data analysis technique used in this research uses the inductive method. The results of this study conclude that the judge in determining the granting of ḥaḍānah rights to the father follows the principle of maqāṣid ash-sharī'ah which aims to realize good while avoiding bad. The decision also refers to the Compilation of Islamic Law Article 156 letter (c), because the mother is considered unable to maintain the physical and mental safety of the child.
Penyelenggaraan Hajat Ngundurkeun di Desa Cibodas Kecamatan Lembang Citra Oki Wijaya Kusuma; Rojak, Encep Abdul
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3865

Abstract

Abstrak Hajat ngundurkeun merupakan resepsi yang dilaksanakan sebelum diadakannya akad nikah yang dilakukan oleh calon pengantin laki-laki dan perempuan. Tempat penyelenggaraan hajat ngundurkeun  di tempat tinggal atau rumah calon pengantin laki-laki, biasanya pelaksanaan hajat ngundurkeun dilaksanakan dua minggu atau satu minggu sebelum akad nikah dilangsungkan. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan hajat ngundurkeun yang dilaksanakan sebelum akad nikah di Desa Cibodas Kecamatan Lembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan (field research) dan sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, al-Qur’an, dan hadist. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, dan jurnal-jurnal yang memiliki keterkaitan dan relevansi dengan masalah yang dikaji. Analisis data yang digunakan yaitu analisis data model interaktif yang memiliki tiga komponen diantaranya adalah reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Adapun hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan hajat ngundurkeun bertujuan untuk menginformasikan kepada khalayak umum bahwa kedua calon pengantin akan melangsungkan pernikahan, sebagai bentuk rasa syukur, mencari modal tambahan menikah. Abstact Hajat ngundurkeun is a reception held before the marriage contract is held by the prospective bride and groom. The place where the hajat ngundurkeun is held is at the residence or house of the prospective groom, usually the hajat ngundurkeun is held two weeks or one week before the marriage contract takes place. The aim of this research is to find out how the hajat ngundurkeun is carried out before the marriage ceremony in Cibodas Village, Lembang District. The research method used is a qualitative research method using an empirical juridical approach. This type of research is field research and primary data sources are obtained from interviews, documentation, the Koran and hadith. Meanwhile, secondary data comes from books and journals that are related and relevant to the problem being studied. The data analysis used is interactive model data analysis which has three components including data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The results of this research are that the implementation of the hajat ngundurkeun aims to inform the general public that the bride and groom will be getting married, as a form of gratitude, seeking additional capital for marriage.
Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Ganda Perspektif UU Wakaf Dan Hukum Islam Muhammad Aji Saka Haelani; Sulistiani, Siska Lis
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.3871

Abstract

Abstrak. Wakaf di indonesia saat ini masih banyak mengalami kendala, salah satunya ialah tentang akta ikrar wakaf sebagai mana yang terjadi kepada Pejabat Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) yang mengeluarkan akta ganda. Penelitian ini bertujuan  menganalisis keabsahan akta ikrar wakaf ganda yang terjadi di masjid Al-Ma’muriyah Desa Mukapayung. Kerangka teori yang digunakan yaitu undang-undang wakaf. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, mengunakan data primer dan sekunder, dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi pustaka, pada penelitian ini analisis data  melalui tahap reduksi data, pengumpulan data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, maka hasil penelitian ini menunjukan bahwa keabsahan akta ikrar wakaf ganda dapat dinyatakan sah apabila diselesaikan melalui jalur musyawarah (non litigasi), dijawab oleh yurisprudensi MA 5/Yur/Pdt/2018 bahwa apabila terjadi akta/surat ganda maka yang ditetapkan adalah akta/surat yang paling pertama. Maka keabsahan akta ikrar wakaf ganda masjid Al- Ma’muriyah adalah akta ikrar wakaf yang paling pertama dikeluarkan. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa akta ikrar wakaf ganda menimbulkan ketidakpastian hukum, Secara hukum peristiwa akta ikrar wakaf ganda ini merupakan tanggungjawab PPAIW,  lainnya dari tidak selesainya pengurusan sertifikat akta ikrar wakaf ini adalah tidak adanya perlindungan hukum terhadap objek wakaf karena legalitasnya diragukan. Abstract. Waqf in Indonesia today there are still many obstacles, one of them is about the deed of pledge of waqf, One of them is about the waqf pledge deed as happened to the Waqf Pledge Deed Recording Officer who issued multiple. This study aims to analyze the validity of the double waqf pledge deed that occurred at the Al-Ma'muriyah mosque in Mukapayung Village. The theoretical framework used is the waqf law. The method used in this research is normative juridical, using primary and secondary data, collected by means of interviews and literature studies, in this study data analysis through data reduction stages, data collection, and conclusion drawing, based on several interviews conducted, the results of this study indicate that the validity of the double waqf pledge deed can be stated declared valid If resolved through deliberation (non-litigation), it is resolved by Supreme Court jurisprudence 5/Yur/Pdt/2018 that if there is a double deed / letter, the first deed / letter is determined. So the validity of the dual waqf pledge deed of the Al- Ma'muriyah mosque is the first issued waqf pledge deed.  From this research it can be concluded that the double waqf pledge deed raises legal uncertainty, legally this double waqf pledge deed event is the responsibility of PPAIW, another result of not completing the processing of the waqf pledge deed certificate is that there is no legal protection for the waqf object because its legality is doubtful.
Analisis Perma No.1 Tahun 2016 terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di PA Garut Jeni Restuning Triutami; Fawzi, Ramdan
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i1.4369

Abstract

Abstrak. Dalam proses perceraian terdapat mediasi untuk mendorong para pihak menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi oleh bantuan pihak ketiga dengan bersifat netral atau tidak memihak. Mediasi tidak berjalan dengan mudah untuk mendamaikan para pihak. Seperti halnya di Pengadilan Agama Garut, keberhasilan mediasi masih cukup rendah dengan angka perceraian tinggi.Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana faktor-faktor penyebab rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut ? Bagimana analisis PERMA No. 1 Tahun 20216? Peneliti menggunakan metode kualitatif dan pendekatan yuridis normatif dengan kajian penelitian lapangan di Pengadilan Agama Garut. Teknik pengumr54pulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan studi literatur, setelah itu peneliti mengumpulkan data dan informasi terkait mediasi kemudian menganalisis data yang telah terkumpul agar dapat ditarik kesimpulannya terhadap permasalahan yang diamati. Hasil dari penelitian ini adalah: rendahnya keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Garut disebabkan oleh aspek perkara, jumlah SDM yang rendah, kurangnya itikad baik dari para pihak, waktu yang terbatas dan ruang mediasi yang terbatas. Pengadilan Agama Garut belum sepenuhnya sesuai PERMA No. 1 tahun 2016 dikarenakan SDM yang terbatas sehingga waktu dalam menempuh mediasi terkesan terburu-buru. Abstract. In the process of divorce there is mediation to encourage the parties to resolve the problems they face with the help of a third party in a neutral or impartial manner. Mediation does not proceed easily to reconcile the parties. As is the case in the Garut Religious Court, the success of mediation is still quite low with a high divorce rate. Based on this, the problem in this research is formulated as follows: What are the factors causing the low success of mediation in the Garut Religious Court? What is the analysis of PERMA No. 1 of 20216? Researchers used qualitative methods and a normative juridical approach with field research studies at the Garut Religious Court. The data collection techniques that the researcher used were interviews and literature studies, after that the researcher collected data and information related to mediation then analyzed the data that had been collected so that conclusions could be drawn regarding the problems observed. The results of this research are: the low success of mediation at the Garut Religious Court is caused by case aspects, low number of human resources, lack of good faith from the parties, limited time and limited mediation space. The Garut Religious Court is not yet fully compliant with PERMA No. 1 of 2016 due to limited human resources so the time for mediation seemed rushed.
Analisis Mediasi Perceraian yang dihadiri Satu Pihak Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Garut Nurulita Farhana; Irwansyah, Shindu
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No, 2 Desember 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i2.5157

Abstract

Abstrak. Dasar hukum dari mediasi adalah PERMA No. 1 Tahun 2016. Terdapat kebaruan dari peraturan ini yaitu kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri proses mediasi secara langsung, akibat dari para pihak yang tidak beriktikad baik dan kriteria mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan. Namun realitanya pengaplikasian peraturan baru ini tidak mudak dilapangan seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Garut terdapat proses mediasi perceraian yang hanya dilaksanakan oleh mediator non-hakim dengan pihak penggugat saja. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak yang didasarkan kepada PERMA No. 1 Tahun 2016. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Mediasi perceraian yang dihadiri satu pihak terjadi karena pihak tergugat yang tidak menghadiri proses mediasi 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah dengan pembayaran mediasi ditanggung oleh pihak penggugat dan mediasi dinyatakan tidak berhasil. Mediasi perceraian ini tidak sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 karena bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 23, dan pasal 32 ayat (2) Huruf c. Abstract. The legal basis for mediation is PERMA No. 1 of 2016. There is a novelty of this regulation, namely the obligation for the parties to attend the mediation process directly, because of the parties not having good faith and the mediation criteria are not successful and cannot be implemented. However, the reality is that the application of this new regulation is not young in the field as happened in the Garut Religious Court, there is a divorce mediation process that is only carried out by non-judge mediators with the plaintiff only. The purpose of this study is to find out divorce mediation attended by one party based on PERMA No. 1 of 2016. The research method used is a qualitative method with an empirical juridical approach. Divorce mediation attended by one party occurs because the defendant who does not attend the mediation process 2 times in a row without a valid reason with the mediation payment borne by the plaintiff and the mediation is declared unsuccessful. This divorce mediation is not in accordance with PERMA No. 1 of 2016 because it is contrary to Article 6 Paragraph (1), Article 23, and Article 32 paragraph (2) Letter c.  
Tinjauan Hukum Waris Islam terhadap Harta Pusaka Tinggi di Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi Daffa Yoana Karvito; Yandi Maryandi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No, 2 Desember 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i2.5182

Abstract

Abstrak. Pembagian warisan merupakan suatu hal yang pasti akan dilakukan dan terjadi. Sebab manusia pasti akan menjumpai maut. Indonesia dalam praktik kewarisan masih menerapkan 3 hukum waris sekaligus, yaitu hukum waris Islam, hukum barat atau BW, dan hukum adat. Namun yang terjadi di masyarakat khususnya di bagian pelosok masih kental menggunakan hukum adatnya. Terlebih yang terjadi di Adat Kerinci Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan etnografi, sehingga peneliti mendapatkan data melalui wawancara dan melakukan pengamatan secara langsung ke masyarakat Kecamatan Pondok Tinggi Kota Sungai Penuh Jambi. Hasil dari penelitian ini di dapatkan bahwa: 1. Menurut hukum Islam pembagian waris dengan pusaka tinggi tidak  sesuai dengan hukum waris Islam, (2) Menurut hukum Islam seharusnya seluruh harta waris yang ditinggalkan dibagikan secara keseluruhan kepada ahli waris yang ada, sebab terdapat haknya di sana. Abstract. Distribution of inheritance is something that will definitely be done and will happen. Because humans will definitely meet death. Indonesia, in inheritance practices, still applies 3 inheritance laws at once, namely Islamic inheritance law, western law, or BW, and customary law. However, what happens in society, especially in remote areas, is that customary law is still strongly used. Moreover, what happened in the Kerinci tradition, Pondok Tinggi District, Sungai Banyak City, Jambi? This research uses qualitative research methods with a normative juridical and ethnographic approach so that researchers obtain data through interviews and make direct observations of the local community. The results of this research show that: 1. According to Islamic law, the distribution of inheritance with high inheritance is not in accordance with Islamic inheritance law. (2) According to Islamic law, all inheritance left behind should be distributed as a whole to the existing heirs, because there is a right there.

Page 8 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 4, No, 2 Desember 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 3, No.2, Desember 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)