cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Titin Suprihatin
Contact Email
uptpublikasi@unisba.ac.id
Phone
+6289657453976
Journal Mail Official
jrhki@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung (Unisba) Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, West Java, Indonesia. +62 22 420 3368 || +62 22 426 3895, ext. 6892
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Riset Hukum Keluarga islam
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : 28083474     EISSN : 27985350     DOI : https://doi.org/10.29313/jrhki.vi
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada hukum keluarga islam dengan ruang lingkup sbb: Batasan Usia Perkawinan, Dampak Perkawinan, Fikih Mawaris. Fikih Munakahat, Habaib Kebiasaan, Harta Bersama, Hukum adat, Hukum Islam Diskresi, Hukum Islam, Keluarga Sakinah, Kompilasi Hukum Islam, Kursus Pra Nikah, Legislasi, Penetapan Hakim Wali Nikah, Perceraian, Perkawinan Beda Agama, Saksi, Suami mafqud, Syiqaq, Talak, Walimatul ‘urs. Jurnal ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Unisba. Artikel yang dikirimkan ke jurnal ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 98 Documents
 6   7   8   9   10 
Dampak Praktek Poligami di Kecamatan Sukajadi Sabraniyah; Shindu Irwansyah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6432

Abstract

Abstrak. Praktik poligami merupakan suatu hal yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Namun, praktik poligami sering menimbulkan berbagai konflik dan dampak psikologis negatif terutama pada anak-anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak praktik poligami terhadap psikologi anak menggunakan studi kasus di Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik poligami dan dampaknya terhadap psikologi anak di Sukajadi Kota Bandung? Metode yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, yang melibatkan wawancara dan observasi langsung terhadap anak-anak yang terpengaruh oleh praktik poligami dalam keluarga mereka. Data primer diperoleh dari wawancara dengan anak-anak, sedangkan data sekunder diambil dari sumber hukum, seperti Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta literatur terkait. Analisis data dilakukan secara interaktif, melalui reduksi data, penyajian data, dan akhirnya menarik kesimpulan serta verifikasi hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poligami, terutama yang disertai kekerasan dalam rumah tangga, menyebabkan dampak psikologis yang mendalam, seperti ketidakpercayaan, kecemasan, dan masalah perilaku. Anak-anak mengalami stres dan ketidaknyamanan akibat pembagian perhatian yang tidak adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi tentang praktik poligami yang bertanggung jawab, penegakan hukum terhadap KDRT, serta dukungan psikologis bagi korban untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman dan harmonis. Abstract. The practice of polygamy is something that is permitted under certain conditions. However, the practice of polygamy often gives rise to various conflicts and negative psychological impacts especially on children. This research aims to examine the impact of the practice of polygamy on child psychology using a case study in Sukajadi District, Bandung City. The problem formulation in this research is: What is the practice of polygamy and its impact on child psychology in Sukajadi, Bandung City? The method used is descriptive qualitative, which involves interviews and direct observation of children who are affected by the practice of polygamy in their families. Primary data was obtained from interviews with children, while secondary data was taken from legal sources, such as the Compilation of Islamic Law and Law no. 1 of 1974, as well as related literature. Data analysis is carried out interactively, through data reduction, data presentation, and finally drawing conclusions and verifying the results. Research results show that the practice of polygamy, especially when accompanied by domestic violence, causes deep psychological impacts, such as distrust, anxiety and behavioral problems. Children experience stress and discomfort due to unfair distribution of attention. This research recommends the need for education about responsible polygamy practices, law enforcement against domestic violence, and psychological support for victims to create a safe and harmonious family environment.
Analisis Yuridis Terhadap Peran Hakam Dalam Pencabutan Cerai Gugat Hilman Yusuf; Yandi Maryandi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6467

Abstract

Abstrak. Proses perceraian gugat kasus 1377/Pdt.G/2022/PA.Pwk. Hakam yang ditentukan sebagai penengah dalam konflik antara suami dan istri oleh majelis hakim merupakan hakamain atau kedua orang tua dari masing-masing pihak. Sebelum melakukan pengkajian terhadap peran hakam dalam kasus ini, melakukan analisa yuridis terhadap pengajuan cerai gugat dirasa penting untuk dapat melakukan pengamatan terhadap keseluruhan proses dalam peran hakamain. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif Teknik pengumpulan data diambil dari data pustaka yaitu buku-buku, kitab-kitab dan literatur-literatur yang membahas tentang peran hakam serta cerai gugat. Hasil dari penelitian ini perkara cerai gugat antara penggugat dan tergugat kembali rujuk dengan beberapa syarat serta berdasarkan tafsir al-Misbah yang dikarang Quraish Sihab adanya pengutusan hakam adalah sebagai upaya mencari jalan damai antara kedua belah pihak yang bertikai yakni suami dan isteri. Peran hakam hanya sebagai utusan yang diharapkan mampu mencari dan menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan pertikaian yang terjadi. Abstract. Contested divorce process case 1377/Pdt.G/2022/PA.Pwk. The hakam determined as the mediator in the conflict between husband and wife by the panel of judges is hakamain or both parents of each party. Before conducting an assessment of the role of hakam in this case, conducting a juridical analysis of the filing of a contested divorce is important to be able to observe the entire process in the role of hakamain. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques are taken from library data, namely books, books and literature that discuss the role of hakam and contested divorce. The results of this study are the case of contested divorce between the plaintiff and the defendant reconciled with several conditions and based on the interpretation of al-Misbah authored by Quraish Sihab, the sending of hakam is an effort to find a peaceful way between the two conflicting parties, namely husband and wife. The role of hakam is only as a messenger who is expected to be able to find and find the best solution in resolving the disputes that occur.
Analisis Faktor Penyebab Tingginya Dispensasi Nikah PA Sumedang Menurut UU Perkawinan Gan Gan Panca Nurghani Hidayat; Eva fauziah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6474

Abstract

Abstrak. Dalam Islam, usia pernikahan menjadi syarat penting untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, jika salah satu pihak belum memenuhi syarat usia yang ditetapkan, mereka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang, dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tingginya dispensasi nikah meliputi faktor hamil di luar nikah, faktor rendahnya ekonomi, faktor rendahnya Pendidikan, dan faktor pergaulan bebas, faktor yang dominan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sumedang yaitu dikarenakan faktor hamil di luar nikah. Selain itu, kebijakan hukum yang lebih fleksibel dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 turut berperan dalam meningkatnya permohonan dispensasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi terkait pernikahan dini dalam konteks masyarakat Sumedang. Abstract. In Islam, the age of marriage is an important requirement for creating a harmonious household. According to Article 7 of Law Number 16 of 2019, marriage is only permitted if both the man and woman have reached the age of 19. However, if one party has not met the stipulated age requirement, they can apply for a marriage dispensation at the Religious Court. This study analyzes the factors contributing to the high number of marriage dispensation requests at the Sumedang Religious Court, with a review of Law Number 16 of 2019. The research method used is qualitative with a case study approach, involving interviews and document analysis. The results show that the main factors causing the high number of marriage dispensations include pregnancy outside of marriage, low economic conditions, low education levels, and free association. The dominant factor leading to marriage dispensation requests at the Sumedang Religious Court is pregnancy outside of marriage. Additionally, more flexible legal policies in Law 16 of 2019 also play a role in the increase of these requests. This research provides a deeper understanding of the challenges and solutions related to early marriage in the context of the Sumedang community.
Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Hakim Atas Gugatan Pembatalan Perkawinan Karena Paksaan Muhammad Rofiq Hariri; Ramdan Fawzi
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6491

Abstract

Abstrak. Kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung pada perkara Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg. karena adanya paksaan oleh keluarga kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Hakim Nomor 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan akibat paksaan, dengan merujuk pada Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 dan prinsip-prinsip hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan analisis yuridis normatif terhadap teks putusan dan regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mengedepankan asas kehati-hatian dalam menilai bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, yang mencakup keterangan saksi dan dokumen pendukung. Keputusan hakim menunjukkan bahwa paksaan sebagai alasan sah untuk pembatalan perkawinan harus dibuktikan secara objektif dan memenuhi standar pembuktian yang berlaku. Implikasi dari putusan ini juga menekankan pentingnya perlindungan hak individu dalam konteks perkawinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai paksaan dalam perkawinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pemahaman hukum serta mendorong reformasi dalam praktik hukum yang lebih adil dan transparan. Abstract. The case of marriage cancellation that occurred in the Religious Court of Bandung under case number 2860/Pdt.G/2023/PA.Badg was due to coercion from the families of both parties. This research aims to analyze the ruling of Judge No. 2860/Pdt.G/2023/PA.Bdg concerning the cancellation of marriage due to coercion, with reference to Law No. 16 of 2019 on Marriage and the principles of Islamic law. The research methodology employed is qualitative, using a normative legal analysis approach to the text of the ruling and relevant regulations. The findings indicate that the court prioritized the principle of caution in evaluating the evidence presented by the plaintiff, which included witness testimonies and supporting documents. The judge's decision demonstrates that coercion, as a legitimate reason for marriage cancellation, must be objectively proven and meet the required standards of proof. The implications of this ruling also highlight the importance of individual rights protection in the context of marriage and the need to raise public awareness about coercion in marriage. This research is expected to contribute to the development of legal understanding and encourage reforms in legal practices that are fairer and more transparent.
Pengaruh Intensitas Komunikasi Orangtua terhadap Resiliensi Santri Pesantren dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam M. Wahid Abdullah; Syafiq Riza Hasan; Said Ibrohim
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6990

Abstract

Abstrak. Kehidupan santri di pesantren menuntut kemampuan adaptasi tinggi. Dalam konteks Hukum Keluarga Islam, komunikasi orangtua memiliki peran penting sebagai bagian dari kewajiban pendidikan dan pembinaan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh intensitas komunikasi orangtua terhadap resiliensi santri di Pondok Pesantren Al-Irsyad Tengaran dari perspektif Hukum Keluarga Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain survei terhadap 671 santri putra yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan uji korelasi Pearson dan regresi linear sederhana dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan positif yang signifikan antara intensitas komunikasi orangtua dan resiliensi santri (r = 0,682; p < 0,01), di mana komunikasi orangtua mampu menjelaskan 46,5% variasi resiliensi santri. Aspek komunikasi yang paling berpengaruh adalah dukungan emosional dan nasihat spiritual, yang sejalan dengan prinsip pembinaan anak dalam Hukum Keluarga Islam. Temuan ini menegaskan urgensi peningkatan kualitas komunikasi orangtua-santri dan perlunya kebijakan pesantren yang mendukung interaksi tersebut guna memperkuat ketahanan mental santri di lingkungan pesantren. Abstarct. Life as a santri (Islamic boarding school student) demands a high level of adaptability. In the context of Islamic Family Law, parental communication plays a crucial role as part of the parents’ obligation to educate and nurture their children. This study aims to analyze the influence of parental communication intensity on the resilience of santri at Al-Irsyad Tengaran Islamic Boarding School from the perspective of Islamic Family Law. The research method used is quantitative, employing a survey design involving 671 male santri selected through purposive sampling. The research instrument was a Likert-scale questionnaire that had been tested for validity and reliability, while data analysis was conducted using Pearson correlation and simple linear regression with the help of SPSS. The results showed a significant positive relationship between the intensity of parental communication and santri resilience (r = 0.682; p < 0.01), where parental communication could explain 46.5% of the variance in santri resilience. The most influential aspects of communication were emotional support and spiritual advice, which are in line with the principles of child-rearing in Islamic Family Law. These findings emphasize the urgency of improving the quality of parent-santri communication and the need for pesantren policies that support such interaction in order to strengthen the mental resilience of students in the pesantren environment.
Nikah Muhallil: Rekayasa Nikah dan Keabsahannya dalam Hukum Keluarga Islam Sendi Wardana; Hikmat, Hikmatullah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.7099

Abstract

Abstrak. Seorang laki-laki meminta orang lain untuk menikahi mantan istrinya semata-mata agar ia dapat menikahinya kembali, maka praktik tersebut termasuk dalam kategori nikah muhallil dan dinyatakan tidak sah secara hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum nikah muhallil dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, serta menelaah implikasi moral dan yuridis dari praktik tersebut dalam kehidupan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif, yang mencari makna, pengertian, pemahaman, peristiwa, kontekstual dan komprehensif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Library Research, menelaah berbagai literatur yang berkaitan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai masalah yang diteliti.  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data sekunder yang terbagi dalam dua kategori utama, yaitu Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder. Penelitian ini menggunakan studi dokumen atau kepustakaan (Library Research) sebagai teknik pengumpulan data. Nikah muḥallil dianggap sebagai pernikahan yang tidak memiliki keabsahan sejati dan bersifat sementara, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengecam keras praktik pernikahan semacam ini. Dalam beberapa hadis, Rasulullah SAW memberikan peringatan mengenai nikah muḥallil dan menegaskan larangannya. Namun, nikah muhallil dianggap sebagai tindakan yang tidak jujur, suatu bentuk penipuan yang tidak diajarkan oleh Allah dan diharamkan bagi siapa pun. Abstract. A man asks another person to marry his ex-wife solely so that he can remarry her; then the practice is included in the category of muhallil marriage and is declared invalid by law. Therefore, this study aims to analyze the legal status of muhallil marriage from the perspective of Islamic Family Law, as well as to examine the moral and legal implications of this practice in the life of society. This type of research is Qualitative research, which seeks to understand meaning, comprehend events, and provide a comprehensive context. This study also uses a Library Research approach, reviewing various related literature to provide a comprehensive picture of the problem being studied. The data sources used in this study are secondary, divided into two main categories: Primary Legal Materials and Secondary Legal Materials. This study uses document or library studies (Library Research) as a data collection technique. Muhallil's marriage is considered a marriage that does not have true validity and is temporary, so it is not under a purpose of marriage in Islam. Therefore, the Prophet Muhammad SAW strongly condemned this kind of marriage practice. In several hadiths, Rasulullah SAW gave warnings regarding muḥallil marriage and emphasized its prohibition. However, nikah muhallil is considered a dishonest act, a form of deception that is not taught by Allah and is forbidden for anyone.
Analisis Dampak Tiktok terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam Fatihin, Siti Raudatul; Kaspon; Khatima, Husnul
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.7161

Abstract

Abstrak. Media sosial seperti TikTok menciptakan standar kebahagiaan keluarga yang visual dan idealistik, memicu tekanan sosial yang dapat mengganggu keharmonisan keluarga Muslim dan bertentangan dengan nilai Islam seperti sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak sosial platform TikTok terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum keluarga Islam serta menawarkan solusi berbasis nilai-nilai Islam guna memperkuat ketahanan keluarga di era digital. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui studi kepustakaan dan observasi konten TikTok untuk menganalisis representasi kebahagiaan keluarga, stigma sosial, serta tantangan nilai-nilai Islam dalam menghadapi tekanan sosial digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan TikTok dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, baik secara positif maupun negatif, tergantung pada sejauh mana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan keluarga. Strategi keharmonisan keluarga dalam Islam yang ditemukan mencakup internalisasi nilai sakinah, mawaddah, rahmah; kepemimpinan yang adil; pendidikan Qur’ani; penerapan etika digital; serta budaya saling menasihati dan bermusyawarah. Nilai-nilai seperti kerja sama, adab, dan ibadah bersama menjadi fondasi dalam membentuk keluarga yang harmonis sebagai miniatur surga. Dengan demikian, prinsip maqashid syariah dan nilai-nilai Islam merupakan dasar utama dalam menjaga keharmonisan keluarga Muslim di tengah tekanan media sosial seperti TikTok. Abstract. Social media platforms like TikTok often portray idealized images of family happiness, creating social pressure that can disrupt Muslim family harmony and conflict with Islamic values such as sakinah (tranquility), mawaddah (love), and rahmah (compassion). This study explores the impact of TikTok on family harmony from the perspective of Islamic family law and offers Islamic-based solutions to strengthen family resilience in the digital age. Using qualitative methods through literature review and TikTok content analysis, the study examines representations of happiness, social stigma, and challenges to Islamic values. The findings show that TikTok can affect family harmony both positively and negatively, depending on how well Islamic values are upheld. Key strategies for maintaining harmony include internalizing sakinah, mawaddah, and rahmah; ensuring just leadership; Qur’anic education; practicing digital ethics; and fostering mutual advice and consultation. Values like cooperation, adab (etiquette), and shared worship serve as the foundation for a harmonious family. In conclusion, maqasid al-shariah and Islamic principles are essential in preserving the integrity and harmony of Muslim families amidst the challenges posed by social media.
Perbandingan Pengaturan Hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam Ilham Rahmani; Akbarizan; Akmal Abdul Munir
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.7243

Abstract

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan pengaturan hadhanah di Indonesia dan Malaysia dalam perspektif hukum keluarga Islam. Hadhanah adalah aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang menitikberatkan pada pemenuhan dan perlindungan anak terjadinya perceraian antara orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yaitu membandingkan peraturan perundang-undangan dan praktik hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, terdapat perbedaan dalam implementasi yuridisnya. Dalam hukum positif Indonesia, masalah hadhanah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, sementara di Malaysia diatur oleh Akta Undang-Undang Keluarga Islam Negeri dan hukum syariah tiap negara bagian. Perbedaan terlihat dalam batas usia anak, fleksibilitas penerapan hukum, dan pendekatan pengadilan terhadap faktor sosial dan ekonomi orang tua. Keduanya tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prinsip utama dan mengakomodasi nafkah anak pascara perceraian sesuai nilai-nilai Islam. Abstract. This study aims to analyze and compare the regulation of hadhanah in Indonesia and Malaysia from the perspective of Islamic family law. Hadhanah is an important aspect in Islamic family law that emphasizes the provision and protection of children after parental divorce. The research method used is the normative legal method with a comparative approach, namely comparing the laws and legal practices that apply in Indonesia and Malaysia. The results of this study indicate that although both are based on sharia principles, there are differences in their legal application. In Indonesia positive law, the issue pf hadhanah has been regulated in Law Number 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, while in Malaysia it is regulated by the State Islamic Family Law Act and sharia law in each state. The differences are seen in the age limit of children, the application of rigid laws, and the court's approach to the social and economic factors of parents. Both still place the best interests of the child as the main principle and accommodation of child support after divorce according to Islamic values.

Page 10 of 10 | Total Record : 98

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 4, No, 2 Desember 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 4, No. 1, Juli 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 3, No.2, Desember 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 3, No.1, Juli 2023, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.2, Desember 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 2, No.1, Juli 2022, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.2, Desember 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI) Volume 1, No.1, Juli 2021, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)