cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadia
Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 29618436     EISSN : 27744914     DOI : https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.28
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tadayun merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dikelola oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu. Jurnal Ilmiah ini dapat diakses secara terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berfokus pada kajian Hukum Ekonomi baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif. Tadayun diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2023)" : 6 Documents clear
BUNGA BANK BUKAN RIBA YANG DIHARAMKAN: SEBUAH ANALISIS PENDAPAT PARA AHLI Arafah, Muh; Abubakar, Achmad; Sabri, Muhammad Sadiq; Jamaluddin; Warliana, Lisna
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.105

Abstract

The debate on whether bank interest is permissible because it equates to the prohibition of usury is still an issue until now, so this paper aims to explain various expert opinions that bank interest is not haram and not like usury which is forbidden. This paper is a literature study with the type of qualitative research that takes primary and secondary data from various reference sources from books, especially articles related to the discussion. The author's findings show that several figures and one institution argue that bank interest that applies in conventional banks is not haram. The figures are Fazlurrahman, Abdullah Saeed, Muhammad Sayyid Thantawi, M. Dawan Rahardjo and Darul Ifta' Egypt which is an Islamic fatwa institution in Egypt Abstrak Perdebatan boleh tidaknya bunga bank karena menyamakan dengan keharaman riba masih selalu menjadi isu sampai sekarang, maka tulisan ini bertujuan untuk memaparkan berbagai pendapat ahli bahwa bunga bank tidaklah haram dan bukan seperti riba yang diharamkan. Tulisan ini adalah studi pustaka dengan jenis penelitian kualitatif yang mengambil data primer maupun sekunder dari berbagai sumber rujukan dari buku terutama artikel yang terkait pembahasan. Adapun hasil temuan penulis menunjukkan beberapa tokoh dan satu lembaga berpendapat bunga bank yang berlaku di bank konvensional tidaklah haram. Adapun tokoh tersebut yaitu mulai dari Fazlurrahman, Abdullah Saeed, Muhammad Sayyid Thantawi, M. Dawan Rahardjo dan Darul Ifta’ Mesir yang merupakan lembaga fatwa keislaman di Mesir.
THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH CONTRACT ON THE RETIREMENT FINANCING AT SHARIA BANK OF INDONESIA Alazhari, Alvionita Ardilla; B, M Taufan; Amelia, Yuni
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.106

Abstract

Retirement financing has a small financing risk because retirement financing at the Sharia Bank of Indonesia is based on a cooperation agreement between the Sharia Bank of Indonesia and retirement fund management institutions such as PT Taspen. One Sharia-based financing product in demand is selling and purchasing products with the Murabahah contract. The concept and application of financing with a Murabahah contract that is simple and easy to handle in the administration of Islamic banks is the main factor of Islamic banks in Indonesia applying the principle of Murabahah in financing. This research is doctrinal legal research, usually called normative legal research, supported by empirical data. In this research, the researcher found that the mechanism of retirement financing begins with the financing submission by the customer to the Bank, checking data/verifying data, analysis of financing feasibility, evaluation of financing needs and decisions, administration and accounting of financing, and the realization of the funding. Constraints in using Murabahah contract on retirement financing product at Sharia Bank of Indonesia Palu Basuki Rahmat as customers do not want to be complicated by the administrative process because of the age factor, which is the retirement age. Abstrak Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang memiliki risiko pembiayaan yang kecil, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen. Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup diminati adalah produk jual beli dengan akad Murabahah. Konsep dan aplikasi pembiayaan dengan akad Murabahah yang sederhana dan mudah dalam penanganan administrasi bank syariah menjadi faktor utama bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip Murabahah dalam pembiayaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan mekanisme pembiayaan pensiun diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank, pengecekan data/verifikasi data, analisis kelayakan pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan keputusan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, dan realisasi pembiayaan. Kendala dalam penggunaan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Palu Basuki Rahmat adalah karena nasabah tidak ingin dipersulit dengan proses administrasi karena faktor usia, yaitu usia pensiun.
ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW AND POSITIVE LAW PERSPECTIVES OF PRELOVED SKINCARE SALES ON INSTAGRAM Zakiyyah, Siti Aulia; Susilawati, Cucu
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.107

Abstract

The purpose of this study is to find out the law of buying and selling preloved skincare on the Instagram application through the @prelovedskincare.ori account and learn the application of Law Number 19 of 2016 concerning ITE to buying and selling preloved skincare online. The method used in this research is a case study method with qualitative data types. The results obtained from this research are the practice of buying and selling preloved skincare, starting with a sale transaction between the owner and the account owner @prelovedskincare.ori. The second is buying and selling between the account owner @prelovedskincare and the buyer. Based on an analysis of Sharia economic law, selling point transactions between preloved skin care owners and @prelovedskincare account owners use ijarah contracts. In contrast, transactions between @prelovedskincare account owners and buyers buy and sell contracts and wakalah bil ujrah contracts. The ijarah contract and the parties' sale and purchase follow the pillars, terms, and conditions determined. The @prelovedskincare account has the right to get ujrah for its buying and selling services. As for the object of sale and purchase, even though the skincare is a used item, the parties have ensured that the preloved product is still usable and safe for users. The parties have also implemented Article 18 of Law Number 19 of 2016 ITE regarding legal requirements for electronic transactions. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum jual beli preloved skincare di aplikasi instagram melalui akun @prelovedskincare.ori dan mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap jual beli preloved skincare secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan jenis data kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini praktik jual beli preloved skincare, diawali oleh transaksi titip jual antara pemilik preloved skincare dan pemilik akun @prelovedskincare.ori, kemudian yang kedua terjadi jual beli antara pemilik akun @prelovedskincare dengan pembeli. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, transaksi titip jual antara pemilik preloved skincare dan pemilik akun @prelovedskincare adalah menggunakan akad ijarah, sementara transaksi antara pemilik akun @prelovedskincare dengan pembeli adalah akad jual beli dan akad wakalah bil ujrah. Baik akad ijarah dan jual beli yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Akun @prelovedskincare berhak mendapatkan ujrah atas jasa jual beli yang dilakukannya. Adapun objek jual beli, meskipun skincare tersebut merupakan barang bekas pakai, tapi para pihak telah memastikan bahwa produk preloved tersebut benar-benar masih layak pakai dan aman bagi pengguna. Selain itu, para pihak juga telah menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE tentang syarat sah transaksi elektronik.
HAK PENGGUNAAN FOTO UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Asnita, Dessy; Muthmainnah; Agustinar; Muallimah, Sitti
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.113

Abstract

In the era of online business, the use of photos owned by others has become a common practice, often overlooked as a serious matter. However, such actions can give rise to serious issues, particularly considering the significant economic value associated with creativity in business endeavors, especially with regard to photo rights. This research aims to investigate the phenomenon of using photos in commercial activities and analyze the perspectives of copyright law and Islamic law on this phenomenon. Through a qualitative approach in literature research, the research objectives, encountered issues, methods employed, and findings obtained will be detailed. The results of the study indicate an increasing trend in the use of photos for commercial purposes, driven by the perspective of some online business practitioners who perceive the claiming of others' photo rights as commonplace. Islamic law permits the use of photos in trade as long as they are one's own creation and obtained in accordance with Islamic principles. On the other hand, copyright law prohibits the use of photos in commercial activities due to infringement of copyright. Thus, this research provides a profound understanding of the impact of this phenomenon and a comparison between the perspectives of Islamic law and copyright law regarding the use of photos in online business transactions. Abstrak Dalam era bisnis online, penggunaan foto milik orang lain telah menjadi kebiasaan yang umum, meskipun seringkali diabaikan serius. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan permasalahan serius, terutama mengingat nilai ekonomi yang besar terkait dengan kreativitas dalam usaha bisnis, khususnya hak foto. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan dan menganalisis perspektif undang-undang hak cipta dan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian pustaka, tujuan penelitian, permasalahan yang dihadapi, metode yang digunakan, dan temuan yang diperoleh akan diuraikan secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto untuk kebutuhan dagang semakin meningkat, didorong oleh pandangan sebagian pelaku bisnis online yang menganggap klaim hak foto orang lain sebagai hal biasa. Hukum Islam memperbolehkan penggunaan foto dalam perdagangan asalkan merupakan karya milik sendiri dan diperoleh sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di sisi lain, undang-undang hak cipta melarang penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan karena melanggar hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak fenomena ini serta perbandingan antara perspektif hukum Islam dan undang-undang hak cipta terkait penggunaan foto dalam bisnis perdagangan online
THE ROLE OF FOREIGN WORKERS POST JOB CREATION ACT Mursyid, Besse Tenriabeng
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.115

Abstract

The increasing number of Foreign Workers (TKA) each year, particularly in Central Sulawesi, is undoubtedly a phenomenon contributing to the disparity amidst the persistently high unemployment rates in the region. The role of the government is increasingly crucial in ensuring harmony, fairness, and the fulfillment of rights for every worker in Indonesia. However, the Job Creation Act has changed the regulations governing foreign workers by relevant institutions, from ministries to local offices. This research aims to analyze the position of foreign workers entering Indonesia. The research method employed is Juridical Normative research, which examines the position of foreign workers after enacting the Job Creation Act and explores the changes that have occurred. The research utilizes legal and analytical approaches. The findings indicate that the position of foreign workers after the enactment of the Job Creation Act provides legal certainty for the rights of all workers, regardless of whether they are foreign workers (TKA) or Indonesian workers (TKI). However, the Job Creation Act introduces new regulations regarding administrative provisions, as the permit for employing foreign workers (IMTA) has now been revoked by the Job Creation Act. Abstrak Tingginya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang setiap tahunnya semakin meningkat di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Tengah tentunya menjadi fenomena ketimpangan terhadap masih tingginya jumlah pengangguran di wilayah Sulawesi Tengah, peran pemerintah tentu semakin banyak terkait pengaturan agar tercipta keselarasan, keadilan serta jaminan terpenuhinya hak bagi setiap pekerja yang berkedudukan di Indonesia pada umumnya. akan tetapi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat perubahan pengaturan TKA oleh lembaga terkait dalam hal ini kementrian hingga dinas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan TKA yang masuk di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji kedudukan TKA pasca keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengalami perubahan, serta penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Analistis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan TKA pasca keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa undang-undang memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak tenaga kerja tanpa melihat TKA maupun TKI, akan tetapi Undang-Undang Cipta memberikan pengaturan baru terkait ketentuan administratif sebab IMTA (Izin Mempekerjakan TKA) kini telah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
PELUANG IJTIHAD HUKUM PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI ASET DAN ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA Hidayatullah, Muhammad Syarief; Kristiane, Desy; Saggaf Aljufri, Mufidah; Hidayatullah, Nur
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.213

Abstract

The existence of cryptocurrency in Indonesia has sparked a complex debate, especially regarding regulation and legality from both governmental and Islamic legal perspectives. Regulatory bodies like Bappebti and Bank Indonesia exhibit conflicting stances, resulting in dualistic regulations. Islamic legal studies institutions also disagree on whether cryptocurrency is a commodity or currency. This article focuses on two main aspects: assessing the legality of cryptocurrency in Indonesia as a digital asset or commodity and exploring ijtihadi opportunities. The research uses a descriptive, normative juridical approach, relying on library research. Results indicate a discrepancy in understanding cryptocurrency. Bank Indonesia prohibits its use, citing non-authorization, while the Ministry of Trade classifies it as a commodity, allowing protected use. Indonesian regulations on cryptocurrency provide legal certainty, transaction security, and consumer protection. Ijtihad opportunities arise to change its legal status from prohibited to permissible. With supportive regulations, there's potential for a more inclusive Islamic legal interpretation of cryptocurrency in Indonesia. Abstrak Eksistensi uang digital kripto di Indonesia memicu perdebatan kompleks terutama terkait regulasi dan legalitas, terutama dalam perspektif lembaga kajian hukum Islam. Bappebti dan Bank Indonesia, sebagai lembaga otoritas pemerintah, menunjukkan dualisme dalam pemahaman mereka terhadap posisi uang digital kripto, menghasilkan regulasi yang saling bertentangan. Demikian pula, lembaga kajian hukum Islam mengalami ikhtilaf terkait status uang digital kripto sebagai aset komoditas atau mata uang. Artikel ini berfokus pada dua aspek utama: menilai legalitas cryptocurrency di Indonesia sebagai aset atau komoditas digital dan mengeksplorasi peluang ijtihadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis deskriptif normatif dengan mengandalkan library research untuk mengumpulkan informasi. Hasil kajian menunjukkan adanya ikhtilaf dalam pemahaman tentang uang digital kripto. Bank Indonesia melarang penggunaannya karena dianggap bukan terbitan lembaga otoritas yang berwenang, sementara Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai komoditas, memungkinkan penggunaan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Regulasi di Indonesia terkait uang digital kripto telah menciptakan nilai kepastian hukum, keamanan bertransaksi, dan perlindungan konsumen. Peluang ijtihad muncul dalam mengubah status hukum uang kripto dari awalnya diharamkan menjadi mubah (dibolehkan). Dengan adanya regulasi yang mendukung, terbuka peluang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif terhadap uang digital kripto di Indonesia.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue