cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadia
Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 29618436     EISSN : 27744914     DOI : https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.28
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tadayun merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dikelola oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu. Jurnal Ilmiah ini dapat diakses secara terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berfokus pada kajian Hukum Ekonomi baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif. Tadayun diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 6 No. 2 (2025)" : 3 Documents clear
CHALLENGES OF HALAL CERTIFICATION FOR TRADITIONAL FOOD MSMEs: A CASE STUDY OF HALUA KENARI D&J Sapsuha, Mubasysyyratul Ummah; Sapa, Nasrullah bin; Muthiadin, Cut
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.432

Abstract

Abstract This study examines the challenges faced by traditional food MSMEs in implementing halal certification in an island-based region, using the Halua Kenari D&J enterprise in North Maluku as a case study. Employing an empirical legal research design within a socio-legal framework, the research integrates a statutory approach with a case study method. Data were collected in Wailau Village, Sula Islands, through in-depth interviews, direct observation, and document review to assess absolute compliance with the Halal Product Assurance Law. The findings reveal a significant gap between regulatory standards and on-the-ground conditions. The main obstacles include: (1) technical barriers, such as production facilities that are integrated with household living areas; (2) administrative barriers, particularly inconsistencies in raw-material documentation; and (3) structural barriers, including the absence of halal assistance infrastructure at the village level. The study concludes that current halal regulations are not yet fully inclusive for rural MSMEs. Decentralized assistance services and targeted facility-improvement incentives are needed to bridge these gaps. Abstrak Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi UMKM pangan tradisional dalam mengimplementasikan sertifikasi halal di wilayah kepulauan, dengan studi kasus pada usaha Halua Kenari D&J di Maluku Utara. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research), penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan di Desa Wailau, Kepulauan Sula, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen untuk menilai realitas kepatuhan terhadap UU Jaminan Produk Halal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara standar regulasi dan kondisi riil di lapangan. Hambatan utama meliputi: (1) kendala teknis, berupa fasilitas produksi yang menyatu dengan area domestik rumah tangga; (2) kendala administratif, khususnya inkonsistensi dokumentasi bahan baku; dan (3) kendala struktural, yakni ketiadaan infrastruktur pendampingan halal di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi halal saat ini belum sepenuhnya inklusif bagi UMKM pedesaan. Diperlukan layanan pendampingan yang terdesentralisasi serta insentif perbaikan fasilitas yang tepat sasaran untuk menjembatani kesenjangan tersebut
ASSESSING SHARIA COMPLIANCE OF LATE PAYMENT CHARGES IN GOLD INSTALLMENT SCHEMES Muhammad Aziz Zakiruddin; Yolanda, Tri
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.503

Abstract

The implementation of non-cash gold transactions in Islamic finance requires a careful balance between risk mitigation and adherence to Sharia principles. DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mandates that the selling price (thaman) in gold installments must remain fixed, yet operational realities often require mechanisms to handle default risks. This study evaluates the alignment of late payment charge practices at Pegadaian Syariah Bengkulu with prevailing Sharia regulations. Employing empirical legal research, data were collected through in-depth interviews and document analysis. The results indicate that Pegadaian Syariah applies a progressive penalty mechanism ranging from 1% to 4% depending on the duration of the delay. While this mechanism effectively functions as a deterrent (Ta’zir) against negligent customers aligned with the spirit of Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 the progressive calculation based on time presents a compliance gap regarding the fixed price requirement in Fatwa No. 77/2010. The study suggests that to minimize ambiguity regarding the time value of money, harmonization is needed by transitioning the penalty structure from a progressive percentage to a fixed nominal administrative fee. This adjustment would ensure stronger adherence to Sharia standards while maintaining operational discipline. Abstrak Pelaksanaan transaksi emas tidak tunai dalam keuangan syariah menuntut keseimbangan yang cermat antara mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bahwa harga jual (thaman) dalam cicilan emas harus tetap, namun realitas operasional sering kali membutuhkan mekanisme untuk menangani risiko gagal bayar. Penelitian ini mengevaluasi keselarasan praktik biaya keterlambatan di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan regulasi Syariah yang berlaku. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menerapkan mekanisme denda progresif berkisar antara 1% hingga 4% bergantung pada durasi keterlambatan. Meskipun mekanisme ini efektif berfungsi sebagai sanksi (Ta’zir) bagi nasabah yang lalai selaras dengan semangat Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 perhitungan progresif berbasis waktu menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan (compliance gap) terhadap ketentuan harga tetap dalam Fatwa No. 77/2010. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi dengan mengubah struktur denda dari persentase progresif menjadi biaya administrasi nominal tetap. Penyesuaian ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas terkait time value of money serta memastikan kepatuhan syariah yang lebih kokoh tanpa mengurangi disiplin operasional.
QURANIC INSIGHTS ON RIBA: A CRITIQUE OF SOCIAL INEQUALITY IN THE ERA OF GLOBAL CAPITALISM Muflih, Andiman; Abubakar, Achmad; Mahfudz, Muhsin; Hasyim, Muhammad Syarif
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.520

Abstract

The growing social inequality in the modern era signifies that the global economic system is losing its moral compass. The interest based capitalist system places profit above justice. This study seeks to reinterpret the Quranic verses on riba in a more contextual and humanistic manner, not merely as a legal-formal prohibition, but as a moral call to restructure economic relations toward greater justice. This research employs a qualitative-descriptive method and a thematic (maudhu‘i) approach to verses such as QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, Ali Imran [3]: 130, and Ar-Rum [30]: 39 to trace the ethical meanings behind the sacred text. The findings reveal that the Qur’an’s critique of riba is, in essence, a critique of exploitative economic systems both classical and modern. Conversely, values such as zakat, infaq, and mudharabah offer a more just economic path that fosters solidarity and upholds humanity. Thus, this study affirms that the Quranic ethics on riba can serve as an alternative foundation for building an economically and morally dignified system one that embraces progress and innovation without compromising ethical integrity. What the modern world needs is not merely an interest-free system, but an economic civilization imbued with empathy and oriented toward collective well-being. Abstrak Ketimpangan sosial yang semakin tajam di era modern menjadi tanda bahwa sistem ekonomi global sedang kehilangan arah moralnya. Sistem kapitalisme yang berbasis bunga (riba) menempatkan keuntungan di atas keadilan. Penelitian ini berusaha membaca kembali ayat-ayat riba dalam Al-Quran dengan cara yang lebih kontekstual dan manusiawi bukan hanya sebagai larangan legal-formal, tetapi sebagai panggilan moral untuk menata ulang relasi ekonomi agar lebih adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan tematik (maudhu‘i) terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, Ali Imran [3]: 130, dan Ar-Rum [30]: 39 untuk menelusuri makna etis di balik teks. Hasil kajian menunjukkan bahwa kritik Al-Quran terhadap riba sesungguhnya adalah kritik terhadap sistem ekonomi eksploitatif baik dalam bentuk klasik maupun modern. Sebaliknya, nilai-nilai seperti zakat, infaq, dan mudharabah menawarkan jalan ekonomi yang lebih berkeadilan, menumbuhkan solidaritas, dan menegakkan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa etika Qurani tentang riba dapat menjadi fondasi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang bermartabat secara moral tanpa menolak kemajuan dan inovasi ekonomi. Dunia modern membutuhkan bukan sekadar sistem tanpa riba, melainkan peradaban ekonomi yang berjiwa empati dan berorientasi pada kemaslahatan bersama

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue