Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH PENGETAHUAN MUZAKKI TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DAN ZAKAT SEBAGAI PENGURANG PAJAK MERUPAKAN VARIABEL MODERATING DI ERA COVID 19 Irham Pakawaru
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 2 No. 2 (2021)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

The population in this study were Muslim entrepreneurs in the city of Palu. The sampling technique used was the accidental sampling method by prioritizing two conditions, the first being willing to be a respondent, and the second being a person who had paid zakat, as many as 52 respondents, using the slovin formula for determine the number of samples. Data collection techniques using observation techniques and questionnaires. The analysis technique used is multiple linear regression analysis and residual test. The results of statistical processing assisted by the SPSS 23 For Windows program, show that muzakki's knowledge (X1) obtained a value of Tcount > Ttable and has a significant value (sig) less than 0.05 in the coefficients table with a value of a (significant level) 0.05, meaning that this value gives the meaning that the muzaaki knowledge variable (X1) has a significant effect on the compliance of muzakki in paying zakat (Y) and tax credit is not a moderating variable. Abstrak Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha muslim di kota Palu yang teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik accidental sampling dengan mengedepankan dua syarat, pertama bersedia dijadikan responden, dan yang kedua ia merupakan orang yang pernah membayar zakat, sebanyak 52 responden, dengan menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan kuesioner. Adapun teknik analisa yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dan uji residual. Hasil olahan statistik yang dibantu dengan program SPSS 23 For Windows, menunjukan bahwa pengetahuan muzakki (X1) diperoleh nilai Thitung > Ttabel dan memiliki nilai signifikan (sig) lebih kecil dari 0.05 pada tabel coefficients dengan nilai a (tingkat signifikan) 0.05 artinya dengan nilai ini memberikan makna bahwa variabel pengetahuan muzaaki (X1) memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan muzakki membayar zakat (Y) dan kredit pajak tidak sebagai variabel moderating.

MANAJEMEN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH PRODUK AR-RUM BPKB : (Studi Kasus Di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus Pada Saat Pandemi Covid 19) Surya Wahyu Hanggara; Muh. Nashiruddin
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Troubled financing is one of the risks that must be in every pawnshop because this risk is often also called credit risk. In the management of the handling of problematic financing of the BPKB AR-rum products already have a management dealer in dealing with loan problems in the customer. Whereas in the handling of financing the troubled Pawnshop of Ronggolawe Kudus Islamic services unit also has its own technique in developing systems to customers. Regarding factors, there are several factors in the management of financing handling in this study 1) internal factors 2) external factors. Abstrak Pembiayaan bermasalah termasuk suatu resiko yang seringkali dialami oleh berbagai Pegadaian, resiko ini biasa dikenal dengan resiko kredit. Pada manajemen penanganan pembiayaan bermasalah produk AR-RUM BPKB sudah mempunyai manajemen tersediri dalam menangani permasalahan kredit macet pada nasabah. Sedangkan dalam penanganannya pembiayaan bermasalah Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Ronggolawe Kudus juga sudah mempunyai teknik tersendiri dalam menerpakan sistemnya ke nasabah. Terkait faktor, ada beberapa faktor dalam managemen penanganan pembiayaan yang ada di dalam penelitian ini 1) faktor internal 2) faktor eksternal.

PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH KREDITUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Muyassarah Hamid; Abidin Djafar; Murniati Ruslan
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

This study focuses on the use of field pawns by creditors in Ogoamas 1 Village, North Sojol District, Donggala Regency. What is the review of sharia economic law on the use of field pawning by creditors, and how the implementation of reforms that can be carried out by the people of Ogoamas 1 Village on the practice of pawning rice fields that they do. The results of this study indicate that the practice of pawning rice fields carried out by the community in Ogoamas 1 Village, they pawned their fields within a certain period of time and during that time all the proceeds from cultivating the fields belonged to the creditor. In a review of sharia economic law, the practice of pawning that occurs there as a whole, its application is not in accordance with Islamic law because there is still an element of injustice, namely that most of the benefits of rice fields are taken by creditors, these benefits are not allowed for him because they come from debt that brings profits. Literacy related to Islamic law is needed for pawners if they only take benefits according to the maintenance costs incurred and no more. Abstrak Penelitian ini berfokus terhadap kreditur yang memanfaatkan objek gadai berupa sawah di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek jaminan berupa sawah oleh kreditur, serta bagaimana implementasi pembaruan yang dapat dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terhadap praktik gadai sawah yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Ogoamas 1, mereka menggadaikan sawah mereka dalam jangka waktu tertentu dan dalam waktu tersebut seluruh hasil dari penggarapan sawah merupakan milik kreditur. Dalam tinjauan hukum Islam penerapan jaminan/gadai yang terjadi, penerapannya belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat unsur ketidak adilan yakni pengambilan manfaat sawah sebagian besar diambil oleh kreditur, manfaat tersebut tidak boleh baginya karena berasal dari utang yang mendatangkan keuntungan. Literasi terkait hukum Islam diperlukan bagi pelaku gadai ialah sekiranya hanya mengambil manfaat sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak lebih.

IMPLEMENTASI PRINSIP HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA AKAD QARDH DI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU: (STUDI MASA PANDEMI COVID-19) Moh. Afif; Nasaruddin; Nadia
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Bank Mega Syariah Palu Branch applies the qardh contract to a multi contract financial product that is used in conjunction with the Hawalah contract, and the Ijarah (fee) contract. Qardh loan according to Bank Mega Syariah is a distribution of funds based on the agreement between the borrower and the bank in accordance with sharia principle. This is based on Indonesia law system Fatwa No. 79/DSN-MUI/2011. Qardh multi contract financial products are manifested from the principles of Islamic economic law in leading to world affairs, so that the habit is used as legal considerations. Loan in Islamic economic law is explained through the principle of binding accountability. However, it cannot be denied that in the Covid-19 pandemic period there are often difficulties in the debtor in returning the loan so that legal support system is needed. Abstrak Bank Mega Syariah Cabang Palu mengaplikasikan akad qardh ke dalam produk keuangan multi akad yang digunakan bersamaan dengan akad hawalah, dan akad ijarah (ujrah). Pinjaman qardh menurut Bank Mega Syariah merupakan penyaluran dana yang didasarkan atas persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak bank sesuai dengan prinsip wasathiyah. Hal ini didasarkan pada Fatwa DSN-MUI No. 79/DSN-MUI/2011. Produk keuangan qardh multi akad terwujud dari prinsip hukum ekonomi syariah dalam bermuamalah pada urusan dunia, sehingga kebiasaan tersebut dijadikan pertimbangan hukum. Urusan pinjam meminjam dalam hukum ekonomi syariah diterangkan melalui prinsip pertanggungjawaban yang bersifat mengikat. Namun, tak dapat dipungkiri di masa pandemi Covid-19 sering terjadi kesulitan pada debitur dalam mengembalikan pinjamannya sehingga diperlukannya dukungan payung hukum

PERDAGANGAN BATU PECAH PADA PERUSAHAAN GALIAN GOLONGAN C Syafrudin; Sapruddin; Tenriabeng Mursyid
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

This study discusses related to the trade in chipped stone which is a group C mining company located in Loli Oge Village. The author uses a type of normative juridical research using empirical data, which is through observation data collection techniques, interviews and library research. The results showed that the implementation of the sale and purchase of chipped stone carried out by the company began with the process of extracting raw materials to process the stone into small sizes according to the predetermined size. Furthermore, in terms of selling small or medium scale materials, buyers will usually come directly to the company office. Meanwhile, for large-scale material sales (barge), customers who have subscribed will order materials by telephone. From the perspective of Sharia Economic Law, the trade carried out by the Company has fulfilled the pillars of trade in Islam and the contract is made based on the agreement of both parties without any harm. Abstrak Penelitian ini membahas perdagangan batu pecah pada perusahaan galian golongan C yang berada di Desa Loli Oge. Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data empiris, yakni melalui teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan Pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli batu pecah yang dilakukan oleh perusahaan dimulai dengan proses penggalian bahan baku hingga proses batu menjadi berukuran kecil sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan. Selanjutnya pada segi penjualan material skala kecil atau menengah, pembeli biasanya akan datang langsung ke kantor perusahaan. Sedangkan untuk penjualan material (tongkang) skala besar, konsumen yang telah berlangganan akan memesan material melalui telepon. Jika melihat dari dari perspektik Hukum Ekonomi Syariah Perdagangan yang dilakukan oleh Perusahaan telah memenuhi rukun perdagangan dalam Islam serta kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan kedua pihak tanpa satupun dirugikan.

ANALISIS PENJUALAN AIR MINUM ISI ULANG PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Irmayani Irmayani; Suhri Hanafi; Muhammad Taufik
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v3i1.73

This study discusses the analysis of the sale of refilled drinking water at a drinking water depot in the city of Palu named N3 in terms of the perspective of sharia economic law. The type of research used is normative research using empirical data, namely the practice of selling refill drinking water. The results of this study explain that sales made at the N3 refill drinking water depot use a marketing mix strategy consisting of brand creation, pricing, distribution, and promotion. Sales made by the N3 refill drinking water depot when analyzed using the perspective of sharia economic law on the subject and object aspects have defects in terms of objects that can be resolved by means of khiyar contracts. While in the aspect of the contract, the sale and purchase is illegal because it conflicts with article 26 paragraph 2 contained in the Sharia Economic Law Compilation (KHES) which also does not comply with the laws and regulations, namely the Decree of the Minister of Industry and Trade of the Republic of Indonesia Number 651/MPP /kep/10/2004. So in terms of the legal contract, the practice of buying and selling water at the N3 depot is included in the fasad contract. Abstrak Penelitian ini membahas analisis penjualan air minum isi ulang pada salah satu depot air minum di kota Palu bernama N3 ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif dengan menggunakan data empiris yakni praktik penjualan air minum Isi Ulang. Penelitian ini menghasilkan bahwa penjualan yang dilakukan pada depot air minum isi ulang N3 menggunakan strategi marketing mix yang terdiri atas penciptaan merek, penetapan harga, pendistribusian, dan promosi. Penjualan yang dilakukan oleh depot air minum isi ulang N3 jika dianalisis menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah pada aspek subjek dan objeknya terdapat cacat pada segi objeknya yang dapat diselesaikan dengan cara akad khiyar. Sedang pada aspek akadnya, jual-beli yang dilakukan tidak sah sebab berbenturan pada pasal 26 ayat 2 yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang mana juga tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 651/MPP/kep/10/2004. Maka dari segi akad hukum praktik jual beli air pada depot N3 termasuk kedalam akad fasad

RELASI ETIKA ISLAM DAN CUSTOMER RETENTION BAGI PERBANKAN SYARIAH Rafiuddin Ibrahim
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 1 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v3i1.74

This study discusses the extent to which Islamic business ethics affect customer retention in Islamic banking so that it can compete with conventional banking. The research method uses descriptive quantitative research, with 72 respondents from students, private employees, civil servants, and entrepreneurs. Data collection techniques in the form of observations, literature studies, and questionnaires The independent variable is the business ethics variable, with indicators of unity, justice, free will, responsibility, and virtue. As for customer retention with indicators of customer loyalty and the intensity of the implementation of transactions in Islamic banking, this survey uses simple regression analysis using IBM SPSS Statistics 20 software. The results of the study found that Islamic ethics have an influence on customer retention. This is evidenced by the percentage of Islamic ethics influence of 36.1% on customer retention, and the rest is influenced by other factors. The majority of the reasons customers choose Islamic banking are because of the application of Islamic business ethics in the operations of Islamic banks, especially on the divine side. Customers assume that Islamic banks are banks that offer a solution to avoid the practice of usury. Inclusion and literacy stimulation are needed so as to increase public preference for Islamic banks.. Abstrak Penelitian ini membahas sejauh apa etika bisnis Islam berpengaruh terhadap customer retention pada perbankan syariah, sehingga dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dengan jumlah responden 72 orang yang berasal dari kalangan mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri, serta wiraswasta. Teknik pengumpulan data berupa observasi, studi pustaka, dan angket. Adapun variabel independen adalah variabel etika bisnis dengan indikator kesatuan, keadilan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebajikan. Adapun customer retention dengan indikator loyalitas nasabah dan intensitas pelaksanaan transaksi pada perbankan syariah. Survey ini menggunakan analisis regresi sederhana dengan menggunaan software IBM SPSS Statistics 20. Hasil penelitian ditemukan bahwa etika Islam memiliki pengaruh terhadap customer retention, hal ini dibuktikan dengan persentase pengaruh etika Islam sebesar 36,1% terhadap customer retention, dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. mayoritas alasan nasabah memilih perbankan syariah adalah karena diterapkannya etika bisnis Islam dalam operasional bank syariah utamanya pada sisi ketuhanan. Nasabah beranggapan bahwa bank syariah adalah bank yang merupakan solusi untuk menghindari praktik riba Diperlukan stimulus inklusi dan literasi sehingga meningkatkan preferensi masyarakat terhadap bank syariah

AN OPPORTUNITY TO DEVELOP HALAL FASHION INDUSTRY IN INDONESIA THROUGH E-COMMERCE PLATFORM Novalini Jailani; Kuat Ismanto; Susminingsih; Hendri Hermawan Adinugraha
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v3i2.76

Nowadays, fashion has become a global business. Indonesian Muslim consumption in the Halal Fashion sector in 2021 reached 20 billion USD. Moreover, knowing that the Indonesian population was also dominated by millennials and Gen Z, reaching 144.31 million people or 53.81% of the total population, this generation is familiar with and masters technology. The halal fashion industry can utilize this condition to develop its business through e-commerce platforms. Therefore, this study aims to explore and explain the development opportunities of the halal fashion industry in Indonesia through e-commerce platforms. This research was conducted by literature research with a descriptive qualitative approach. Secondary data were obtained from various books, articles, journals, reports, and authoritative websites relevant to this research. The results of this study found that the economic potential of the halal fashion industry sector in Indonesia is very promising. That can be seen from the consumption of Muslims in Indonesia for halal fashion, which continues to increase yearly. Indonesia's demographic bonus, dominated by millennials and Gen Z who are familiar with technology, and the increasing number of E-Commerce users in Indonesia provide an excellent opportunity for this industry to develop further. Abstrak Saat ini fashion telah menjadi bisnis global. Konsumsi Muslim Indonesia di sektor Halal Fashion pada tahun 2021 akan mencapai 20 miliar USD. Apalagi mengetahui fakta bahwa penduduk Indonesia juga didominasi oleh kaum milenial dan Gen Z yang jumlahnya mencapai 144,31 juta jiwa atau 53,81% dari total populasi, generasi ini sangat akrab dan menguasai teknologi. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh industri fashion halal untuk mengembangkan bisnisnya melalui platform e-commerce. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali dan mendeskripsikan peluang pengembangan industri halal fashion di Indonesia melalui platform e-commerce. Penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data sekunder diperoleh dari berbagai buku, artikel, jurnal, laporan dan website otoritatif yang relevan dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menemukan bahwa potensi ekonomi pada sektor industri halal fashion di Indonesia sangat menjanjikan. Hal ini terlihat dari konsumsi muslim di Indonesia terhadap halal fashion yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Bonus demografi Indonesia yang didominasi oleh kaum milenial dan gen Z yang akrab dengan teknologi serta meningkatnya pengguna E-Commerce di Indonesia memberikan peluang besar bagi industri ini untuk berkembang lebih jauh lagi.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CUTI HAID BAGI BURUH PEREMPUAN DI PT. ASERA TIRTA POSIDONIA Fitriani Fitriani; Nurul Adliyah; Muhammad Ashabul Kahfi; Nurhalisa Nurhalisa
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v3i2.78

This study aims to implement menstrual leave and legal protection against the provision of menstrual leave for female workers at PT. Asera Tirta Posidonia. The results of the study indicated that in the work agreement, company regulations, and collective labor agreements at PT. Asera Tirta Posidonia did not have any rules regarding the provision of menstrual leave. Legal protection for female workers in terms of fulfilling the right to menstrual leave has not been carried out maximally by preventive and repressive legal protection. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan cuti haid di PT. Asera Tirta Posidonia dan perlindungan hukum terhadap pemberian cuti haid bagi pekerja wanita di PT. Asera Tirta Posidonia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baik dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama di PT. Asera Tirta Posidonia tidak memiliki aturan apapun mengenai pemberian cuti haid. Perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dalam hal pemenuhan hak atas cuti haid belum dilakukan secara maksimal melalui perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif

ANALISIS SIKLUS TEORI PEMBERLAKUAN HUKUM ISLAM PADA PENGUATAN REGULASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Fadliah Mubakkirah; Dwi Utami Hudaya Nur; Ahmad Arief
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v3i2.79

This study examines the theories of the application of Islamic law that were born from the thoughts of Islamic law experts, namely the theory of receptie exit, existence, and eclecticism. The presence of theories from Islamic law thinkers is an illustration of the cycle of legal thought in Indonesia, which started from the independence of Indonesia. Interestingly, there is no correlation between the application of Islamic law in all aspects, especially in the field of economic law. The discussion of the field of economic law only began to develop in the 1990s, followed by the issuance of regulations related to Islamic economics. Seeing this phenomenon, the research question in this paper was "how is the relationship between strengthening sharia economic law regulations with the theory of Islamic law enforcement based on cycle analysis?". The method used in this paper was a literature study with Ibn Khaldun's cyclical approach. Based on the analysis of the cycle theory, the theory of the application of Islamic law is divided into two phases, namely badawah and hadarah. Receptie exit and existence theories are classified as badawah phase. In the badawah phase there has not been a single discussion of the legal aspects of sharia economics. The strengthening of sharia economic law has just published its regulations in the hadarah phase. Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang teori-teori pemberlakuan hukum Islam yang lahir dari pemikiran para pakar hukum Islam yaitu teori receptie exit, eksistensi, eklektisisme. Kehadiran teori dari para pemikir hukum Islam merupakan gambaran siklus pemikiran hukum di Indonesia yang titik awalnya dimulai sejak kemerdekaan Indonesia. Menariknya tidak terdapat korelasi pemberlakuan hukum Islam pada seluruh aspek khususnya bidang hukum ekonomi, pembahasan bidang hukum ekonomi baru mulai berkembang pada tahun 1990an, diikuti dengan terbitnya regulasi-regulasi yang berkaitan ekonomi syariah. Melihat fenomena tersebut maka pertanyaan penelitian pada tulisan ini adalah “bagaimana hubungan penguatan regulasi hukum ekonomi syariah dengan teori pemberlakuan hukum Islam berdasarkan analisis siklus?”. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan siklus Ibnu Khaldun sebagai metode analisisnya. Berdasarkan analisis teori siklus, maka teori pemberlakuan hukum Islam dibagi menjadi dua fase yaitu badawah dan hadarah, teori receptie exit dan eksistensi diklasifikasi sebaga fase badawah, pada fase badawah belum ada satupun pembahasan aspek hukum ekonomi syariah, penguatan hukum ekonomi syariah baru terbit regulasinya pada fase hadarah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Nadia

Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Nadia

Contact Email nadia@iainpalu.ac.id

Phone -

Journal Mail Official tadayun@iainpalu.ac.id

Editorial Address Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221

Location Kota palu, Sulawesi tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Nadia

Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id

Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221

Location
Kota palu,

Sulawesi tengah

INDONESIA