cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadia
Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 29618436     EISSN : 27744914     DOI : https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.28
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tadayun merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dikelola oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu. Jurnal Ilmiah ini dapat diakses secara terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berfokus pada kajian Hukum Ekonomi baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif. Tadayun diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
INVENTORY MANAGEMENT STRATEGY IN ISLAMIC FINANCE: OPTIMIZING SALAM AND ISTISNA CONTRACTS FOR THE HALAL INDUSTRY Syahraeni; Hikmah, Nur; Mimbar Maulana, Muhammad; Fakhri Amir, Muh.
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.424

Abstract

This study explores inventory management strategies in Islamic finance, focusing on implementing Salam and Istisna contracts in the halal industry. Using a qualitative approach and literature review method, it examines the Sharia principles, pillars, and conditions underpinning these contracts. Sources include books, journals, and articles on Islamic finance, inventory management, and contract practices. The results highlight that both Salam and Istisna contracts enhance inventory management efficiency, reduce price fluctuation risks, and strengthen financing in the halal sector. Salam contracts provide upfront funding for material purchases, while Istisna contracts facilitate the procurement of goods meeting specific requirements. These findings are expected to aid SMEs and halal producers in improving competitiveness, achieving operational efficiency, and ensuring adherence to Sharia principles. Producers like farmers can receive upfront capital by implementing Salam contracts to initiate production. MSMEs can gain easier access to financing, allowing them to plan production better, expand market access, and increase business capacity. Meanwhile, the application of Parallel Istisna enables Islamic financial institutions to act as professional intermediaries between buyers and producers without becoming direct producers themselves, thereby creating a more efficient and Sharia-compliant transaction mechanism. Abstrak Penelitian ini mengkaji strategi manajemen persediaan dalam keuangan Islam dengan fokus pada penerapan akad Salam dan Istishna di industri halal. Pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur digunakan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip syariah, rukun, dan syarat kedua akad tersebut. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan artikel terkait keuangan Islam, manajemen persediaan, dan praktik akad Salam dan Istishna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua akad ini berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi manajemen persediaan, mengurangi risiko fluktuasi harga, dan memperkuat pembiayaan untuk sektor halal. Akad Salam berperan dalam pendanaan di muka untuk pembelian bahan, sedangkan akad Istishna memfasilitasi pengadaan barang sesuai spesifikasi yang diinginkan. Temuan ini diharapkan dapat membantu UMKM dan produsen halal dalam meningkatkan daya saing dan operasional yang lebih efisien, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Melalui penerapan akad Salam, produsen seperti petani dapat memperoleh dana di muka untuk memulai proses produksi dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, sehingga mereka dapat merencanakan produksi dengan lebih baik, memperluas akses pasar, dan meningkatkan kapasitas usaha. Sementara itu, penerapan Istishna’ Paralel memungkinkan lembaga keuangan syariah berperan sebagai perantara profesional antara pemesan dan produsen, tanpa harus terlibat langsung sebagai produsen, sehingga menciptakan mekanisme transaksi yang lebih efisien dan sesuai syariah.
RIVER LAND USE FOR CULINARY TOURISM IN UMBUL SITINGGIL: MASLAHAH MURSALAH PERSPECTIVE Yazid, Afthon; Majid, Nur Kholis; Huda, Nurul; Wakhid, Ikhsan Rahmat
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.434

Abstract

Penelitian ini mengkaji pemanfaatan lahan di sepanjang aliran sungai Umbul Sitinggil oleh pemilik warung makan sebagai area wisata kuliner. Dalam praktiknya, pemilik warung menata meja dan kursi di bawah aliran sungai untuk memberikan pengalaman unik bagi pengunjung. Namun, kegiatan ini menimbulkan sejumlah permasalahan, seperti ketiadaan izin resmi, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar, peningkatan pembuangan sampah sembarangan oleh pengunjung, menurunnya populasi ikan dan udang, serta kerusakan pada susunan bebatuan sungai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik pemanfaatan lahan sungai sebagai tempat wisata kuliner dan mengkaji kesesuaiannya dari perspektif maṣlaḥah mursalah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan dengan teknik observasi dan dokumentasi di kawasan wisata kuliner terkait. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak, termasuk warga setempat, pemilik warung, pemerintah desa, ketua RT, dan petugas parkir, guna mendapatkan informasi yang komprehensif. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan pendekatan Miles dan Huberman, yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa izin operasional warung makan di lokasi tersebut sebagian besar bersifat informal dan hanya diberikan secara lisan oleh warga, ketua RT, pemerintah desa, dan pihak kecamatan. Salah satu warung makan telah memperoleh legalitas melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menggunakan sistem OSS, dengan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang disahkan oleh Menteri Investasi. Dari perspektif maṣlaḥah mursalah, praktik wisata kuliner ini dapat dikategorikan sebagai maṣlaḥah hājiyyāt karena memberikan manfaat signifikan, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat dan mempermudah pemenuhan kebutuhan ekonomi warga.
MUSYARAKAH MUTANAQISHAH (DIMINISHING PARTNERSHIP) IN KPR IB AT BANK MUAMALAT GOWA Raya, Muhammad Yaasiin; Setiawan, Haidir
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.464

Abstract

This study aims to describe the implementation of the Musyarakah Mutanaqishah (diminishing partnership) contract in the Islamic home financing product (KPR iB) at Bank Muamalat Sub-Branch Office in Gowa. The research employs an empirical legal approach with a descriptive design. Data were collected through interviews with bank officials and supported by document analysis of relevant regulations. The findings indicate that the financing mechanism is carried out in several stages: application submission, customer eligibility verification, contract signing, fund disbursement, and ultimately, repayment and release of collateral. The scheme combines gradual ownership transfer with lease payments (ujrah) until full ownership is acquired by the customer. The implementation of this contract aligns with Islamic legal principles and refers to Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 as well as Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. The study concludes that musyarakah mutanaqishah is a practical and applicable model of Islamic financing, particularly suitable for the Indonesian Islamic banking context. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi akad Musyarakah Mutanaqishah dalam produk pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah iB (KPR iB) di Bank Muamalat KCP Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak bank dan didukung oleh studi dokumentasi terhadap regulasi yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan KPR iB melalui akad musyarakah mutanaqishah dilaksanakan secara bertahap, mulai dari pengajuan, verifikasi kelayakan nasabah, penandatanganan akad, penyaluran dana, hingga pelunasan dan pelepasan jaminan. Skema ini menggabungkan kepemilikan bertahap dan pembayaran sewa (ujrah) hingga aset sepenuhnya menjadi milik nasabah. Implementasi akad tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 serta Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa akad musyarakah mutanaqishah merupakan alternatif pembiayaan syariah yang aplikatif dan relevan diterapkan dalam sistem perbankan syariah di Indonesia.
TRANSPARENCY AND LEGAL CERTAINTY IN WAITING TIME FEES: A CASE STUDY OF MAXIM IN PALU CITY Saputri, Nindia; Hanafi, Suhri; Nadia, Nadia
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.500

Abstract

This study investigates the legal implications of waiting time fees imposed in the Delivery Food and Shop service of the Maxim ride-hailing platform in Palu City. It is an empirical legal research that employs a statutory approach to analyze Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and a conceptual approach to examine the ijarah contract within the framework of Islamic commercial law (fiqh muamalah). Primary data were collected through field observations and interviews with Maxim users, driver-partners, and staff, while secondary data were obtained from legal documents and academic literature. The findings reveal that the current fee policy charging IDR 250 per minute after a 20-minute grace period lacks adequate transparency and user consent, thereby introducing elements of gharar (uncertainty) in sharia and potentially violating the principles of fair contracting in positive law. Although such fees are permissible under Islamic law when clearly agreed upon, the absence of upfront disclosure renders the contract problematic. The study recommends that Maxim improve price transparency and in-app information delivery to ensure fairness, legal certainty, and compliance with applicable legal norms. Abstrak Penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari penerapan biaya waktu tunggu pada layanan Delivery Food and Shop oleh platform ojek online Maxim di Kota Palu. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta pendekatan konseptual untuk mengkaji akad ijarah dalam kerangka hukum ekonomi Islam (fiqh muamalah). Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara dengan pengguna, mitra pengemudi, serta staf Maxim, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen hukum dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan tarif saat ini—Rp250 per menit setelah masa tunggu gratis 20 menit—tidak disertai dengan transparansi dan persetujuan awal dari pengguna secara memadai. Hal ini menimbulkan unsur gharar (ketidakpastian) dalam perspektif syariah dan berpotensi melanggar prinsip keadilan kontraktual dalam hukum positif. Meskipun biaya tersebut dibolehkan dalam hukum Islam jika disepakati secara jelas, ketiadaan informasi yang disampaikan sejak awal membuat kontrak menjadi bermasalah. Studi ini merekomendasikan agar Maxim meningkatkan transparansi tarif dan penyampaian informasi dalam aplikasi untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku.
TRANSPARENCY AND LEGAL CERTAINTY IN WAITING TIME FEES: A CASE STUDY OF MAXIM IN PALU CITY Fatmawati, Nining; Febryani, Dea Nathaya; Hikmawati, Nurul; Nurfadlillah, Nurfadlillah
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.492

Abstract

As a socio-financial practice in Indonesia, arisan (a rotating savings and credit association, ROSCA) is increasingly moving to digital and prize-based formats, heightening the risk of contractual ambiguity (gharar) and demanding stronger governance. This study maps contemporary arisan variants in Bobo Village, identifies the forms and degrees of gharar, and formulates mitigation strategies to keep arisan valid under fiqh muamalah. Using an empirical legal (socio-legal) case study supported by doctrinal analysis, we collected primary data through observation and in-depth interviews with participants and community leaders, and secondary data from the literature. Thematic analysis reveals three interlocking risks: uncertainty over post-disbursement installments by early recipients, a risk imbalance borne by late-turn members, and speculative participation. These conditions shift gharar from tolerable (yasir) to excessive (fahish) when turn order, contribution amounts and timing, payout object, and default remedies are unspecified or hard to enforce. We propose a practical, Sharia-aligned mitigation bundle: detailed written agreements, upfront transparency with periodic reporting, simple digital tools with an audit trail, need-based prioritization via musyawarah, and targeted Sharia literacy. The study contributes a typology of gharar triggers specific to Indonesian arisan and an operational checklist for organizers and participants. Abstrak Sebagai praktik sosial-keuangan di Indonesia, arisan kian bergeser ke format digital dan berbasis hadiah, sehingga meningkatkan risiko ketidakjelasan akad (gharar) dan menuntut tata kelola yang lebih kuat. Penelitian ini memetakan varian arisan kontemporer di Desa Bobo, mengidentifikasi bentuk dan derajat gharar yang muncul, serta merumuskan strategi mitigasi agar arisan tetap sah menurut fiqh muamalah. Metode yang digunakan ialah studi kasus sosio-legal yang didukung analisis doktrinal; data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan peserta serta tokoh masyarakat, sedangkan data sekunder berasal dari literatur. Analisis tematikmenemukan tiga risiko yang saling terkait: ketidakpastian kelanjutan iuran pascapencairan oleh penerima awal, ketimpangan risiko pada anggota yang menerima giliran akhir, dan partisipasi bernuansa spekulatif. Kondisi ini menggeser gharar dari yang ditoleransi (yasir) menjadi berlebihan (fahish) ketika urutan giliran, besaran/waktu iuran, objek pencairan, dan sanksi wanprestasi tidak tegas atau sulit ditegakkan. Peneliti mengusulkan paket mitigasi berbasis syariah: perjanjian tertulis rinci, transparansi dan pelaporan berkala, alat digital berjejak audit, prioritas kebutuhan melalui musyawarah, serta literasi syariah. Kontribusi studi ini berupa tipologi pemicu gharar khusus arisan Indonesia dan daftar periksa operasional bagi penyelenggara/peserta.
RESOLUTION OF NON PERFORMING LOANS AT THE REPUBLIC OF INDONESIA EMPLOYEES’ COOPERATIVE (KPRI) SEGAR IN PALU CITY Rustam, Nurul Qalbi; Oktafian, Mohamad; Luntja, Sahrul Yusman
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i1.507

Abstract

This study maps the causes and resolution mechanisms of non-performing loans (NPLs) at the Republic of Indonesia Employees’ Cooperative (KPRI) Segar in Palu. Using a descriptive empirical legal design with a juridical–sociological approach, primary data were obtained through in-depth interviews and direct observation of management, members, and former members. Secondary data include the cooperative’s articles/bylaws (AD/ART), annual reports, loan agreements, SOPs, relevant regulations, and scholarly journals. Qualitative analysis (reduction–display–conclusion) with source triangulation was employed to assess normative compliance and field practices. Results indicate that about 18% of borrowers are delinquent, driven mainly by mismatched repayment capacity, weak loan agreements and creditworthiness assessment, negligent behavior/moral hazard, and a write-off policy lacking adequate loss reserves. The resolution mechanisms applied—direct collection, lending caps, selective collateral, and write-offs—are inconsistent, weakening the cooperative’s liquidity and resilience. Recommendations include standardizing collateral requirements across loan sizes, tightening credit assessment and administrative sanctions, establishing loss reserves/insurance support, and optimizing credit restructuring. Abstrak Penelitian ini memetakan faktor penyebab dan mekanisme penyelesaian kredit macet (NPL) pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Segar di Palu. Menggunakan desain penelitian hukum empiris deskriptif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi terhadap pengurus, anggota dan mantan anggota. data sekunder meliputi AD/ART, laporan tahunan, perjanjian, SOP pinjaman, regulasi terkait, serta jurnal ilmiah. Analisis kualitatif (reduksi–display–kesimpulan) dengan triangulasi sumber. metode digunakan untuk menilai kepatuhan normatif dan praktik lapangan. Hasil menunjukkan sekitar 18% peminjam macet dengan pemicu utama: ketidaksesuaian kemampuan bayar, kelemahan perjanjian dan asesmen kelayakan, perilaku lalai/moral hazard, serta kebijakan write-off tanpa cadangan risiko memadai. Mekanisme penyelesaian (penagihan langsung, pembatasan plafon, jaminan selektif, write-off) belum konsisten, melemahkan likuiditas dan daya tahan koperasi. Rekomendasi mencakup standarisasi jaminan lintas plafon, pengetatan asesmen dan sanksi administratif, pembentukan cadangan kerugian/dukungan asuransi, serta optimalisasi restrukturisasi kredit.
CHALLENGES OF HALAL CERTIFICATION FOR TRADITIONAL FOOD MSMEs: A CASE STUDY OF HALUA KENARI D&J Sapsuha, Mubasysyyratul Ummah; Sapa, Nasrullah bin; Muthiadin, Cut
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.432

Abstract

Abstract This study examines the challenges faced by traditional food MSMEs in implementing halal certification in an island-based region, using the Halua Kenari D&J enterprise in North Maluku as a case study. Employing an empirical legal research design within a socio-legal framework, the research integrates a statutory approach with a case study method. Data were collected in Wailau Village, Sula Islands, through in-depth interviews, direct observation, and document review to assess absolute compliance with the Halal Product Assurance Law. The findings reveal a significant gap between regulatory standards and on-the-ground conditions. The main obstacles include: (1) technical barriers, such as production facilities that are integrated with household living areas; (2) administrative barriers, particularly inconsistencies in raw-material documentation; and (3) structural barriers, including the absence of halal assistance infrastructure at the village level. The study concludes that current halal regulations are not yet fully inclusive for rural MSMEs. Decentralized assistance services and targeted facility-improvement incentives are needed to bridge these gaps. Abstrak Penelitian ini mengkaji tantangan yang dihadapi UMKM pangan tradisional dalam mengimplementasikan sertifikasi halal di wilayah kepulauan, dengan studi kasus pada usaha Halua Kenari D&J di Maluku Utara. Menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio-legal research), penelitian ini memadukan pendekatan perundang-undangan dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan di Desa Wailau, Kepulauan Sula, melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan telaah dokumen untuk menilai realitas kepatuhan terhadap UU Jaminan Produk Halal. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara standar regulasi dan kondisi riil di lapangan. Hambatan utama meliputi: (1) kendala teknis, berupa fasilitas produksi yang menyatu dengan area domestik rumah tangga; (2) kendala administratif, khususnya inkonsistensi dokumentasi bahan baku; dan (3) kendala struktural, yakni ketiadaan infrastruktur pendampingan halal di tingkat desa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa regulasi halal saat ini belum sepenuhnya inklusif bagi UMKM pedesaan. Diperlukan layanan pendampingan yang terdesentralisasi serta insentif perbaikan fasilitas yang tepat sasaran untuk menjembatani kesenjangan tersebut
ASSESSING SHARIA COMPLIANCE OF LATE PAYMENT CHARGES IN GOLD INSTALLMENT SCHEMES Muhammad Aziz Zakiruddin; Yolanda, Tri
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.503

Abstract

The implementation of non-cash gold transactions in Islamic finance requires a careful balance between risk mitigation and adherence to Sharia principles. DSN-MUI Fatwa No. 77/DSN-MUI/V/2010 mandates that the selling price (thaman) in gold installments must remain fixed, yet operational realities often require mechanisms to handle default risks. This study evaluates the alignment of late payment charge practices at Pegadaian Syariah Bengkulu with prevailing Sharia regulations. Employing empirical legal research, data were collected through in-depth interviews and document analysis. The results indicate that Pegadaian Syariah applies a progressive penalty mechanism ranging from 1% to 4% depending on the duration of the delay. While this mechanism effectively functions as a deterrent (Ta’zir) against negligent customers aligned with the spirit of Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 the progressive calculation based on time presents a compliance gap regarding the fixed price requirement in Fatwa No. 77/2010. The study suggests that to minimize ambiguity regarding the time value of money, harmonization is needed by transitioning the penalty structure from a progressive percentage to a fixed nominal administrative fee. This adjustment would ensure stronger adherence to Sharia standards while maintaining operational discipline. Abstrak Pelaksanaan transaksi emas tidak tunai dalam keuangan syariah menuntut keseimbangan yang cermat antara mitigasi risiko dan kepatuhan terhadap prinsip Syariah. Fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 menegaskan bahwa harga jual (thaman) dalam cicilan emas harus tetap, namun realitas operasional sering kali membutuhkan mekanisme untuk menangani risiko gagal bayar. Penelitian ini mengevaluasi keselarasan praktik biaya keterlambatan di Pegadaian Syariah Cabang Bengkulu dengan regulasi Syariah yang berlaku. Menggunakan metode penelitian hukum empiris, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah menerapkan mekanisme denda progresif berkisar antara 1% hingga 4% bergantung pada durasi keterlambatan. Meskipun mekanisme ini efektif berfungsi sebagai sanksi (Ta’zir) bagi nasabah yang lalai selaras dengan semangat Fatwa No. 17/DSN-MUI/IX/2000 perhitungan progresif berbasis waktu menunjukkan adanya kesenjangan kepatuhan (compliance gap) terhadap ketentuan harga tetap dalam Fatwa No. 77/2010. Penelitian ini menyarankan perlunya harmonisasi dengan mengubah struktur denda dari persentase progresif menjadi biaya administrasi nominal tetap. Penyesuaian ini bertujuan untuk meminimalkan ambiguitas terkait time value of money serta memastikan kepatuhan syariah yang lebih kokoh tanpa mengurangi disiplin operasional.
QURANIC INSIGHTS ON RIBA: A CRITIQUE OF SOCIAL INEQUALITY IN THE ERA OF GLOBAL CAPITALISM Muflih, Andiman; Abubakar, Achmad; Mahfudz, Muhsin; Hasyim, Muhammad Syarif
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v6i2.520

Abstract

The growing social inequality in the modern era signifies that the global economic system is losing its moral compass. The interest based capitalist system places profit above justice. This study seeks to reinterpret the Quranic verses on riba in a more contextual and humanistic manner, not merely as a legal-formal prohibition, but as a moral call to restructure economic relations toward greater justice. This research employs a qualitative-descriptive method and a thematic (maudhu‘i) approach to verses such as QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, Ali Imran [3]: 130, and Ar-Rum [30]: 39 to trace the ethical meanings behind the sacred text. The findings reveal that the Qur’an’s critique of riba is, in essence, a critique of exploitative economic systems both classical and modern. Conversely, values such as zakat, infaq, and mudharabah offer a more just economic path that fosters solidarity and upholds humanity. Thus, this study affirms that the Quranic ethics on riba can serve as an alternative foundation for building an economically and morally dignified system one that embraces progress and innovation without compromising ethical integrity. What the modern world needs is not merely an interest-free system, but an economic civilization imbued with empathy and oriented toward collective well-being. Abstrak Ketimpangan sosial yang semakin tajam di era modern menjadi tanda bahwa sistem ekonomi global sedang kehilangan arah moralnya. Sistem kapitalisme yang berbasis bunga (riba) menempatkan keuntungan di atas keadilan. Penelitian ini berusaha membaca kembali ayat-ayat riba dalam Al-Quran dengan cara yang lebih kontekstual dan manusiawi bukan hanya sebagai larangan legal-formal, tetapi sebagai panggilan moral untuk menata ulang relasi ekonomi agar lebih adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dan pendekatan tematik (maudhu‘i) terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Baqarah [2]: 275–279, Ali Imran [3]: 130, dan Ar-Rum [30]: 39 untuk menelusuri makna etis di balik teks. Hasil kajian menunjukkan bahwa kritik Al-Quran terhadap riba sesungguhnya adalah kritik terhadap sistem ekonomi eksploitatif baik dalam bentuk klasik maupun modern. Sebaliknya, nilai-nilai seperti zakat, infaq, dan mudharabah menawarkan jalan ekonomi yang lebih berkeadilan, menumbuhkan solidaritas, dan menegakkan kemanusiaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa etika Qurani tentang riba dapat menjadi fondasi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang bermartabat secara moral tanpa menolak kemajuan dan inovasi ekonomi. Dunia modern membutuhkan bukan sekadar sistem tanpa riba, melainkan peradaban ekonomi yang berjiwa empati dan berorientasi pada kemaslahatan bersama

Page 7 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue