cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Nadia
Contact Email
nadia@iainpalu.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
tadayun@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Gedung Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah Kode Pos: 94221
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri DATOKARAMA PALU
ISSN : 29618436     EISSN : 27744914     DOI : https://doi.org/10.24239/tadayun.v3i1.28
Core Subject : Religion, Economy, Social,
Religion Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tadayun merupakan jurnal Hukum Ekonomi Syariah yang dikelola oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palu. Jurnal Ilmiah ini dapat diakses secara terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang berfokus pada kajian Hukum Ekonomi baik dalam tinjauan hukum Islam maupun hukum positif. Tadayun diterbitkan secara berkala 2 (dua) kali dalam setahun, tepatnya pada bulan Juni dan Desember.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 69 Documents
 3   4   5   6   7 
THE IMPLEMENTATION OF MURABAHAH CONTRACT ON THE RETIREMENT FINANCING AT SHARIA BANK OF INDONESIA Alazhari, Alvionita Ardilla; B, M Taufan; Amelia, Yuni
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.106

Abstract

Retirement financing has a small financing risk because retirement financing at the Sharia Bank of Indonesia is based on a cooperation agreement between the Sharia Bank of Indonesia and retirement fund management institutions such as PT Taspen. One Sharia-based financing product in demand is selling and purchasing products with the Murabahah contract. The concept and application of financing with a Murabahah contract that is simple and easy to handle in the administration of Islamic banks is the main factor of Islamic banks in Indonesia applying the principle of Murabahah in financing. This research is doctrinal legal research, usually called normative legal research, supported by empirical data. In this research, the researcher found that the mechanism of retirement financing begins with the financing submission by the customer to the Bank, checking data/verifying data, analysis of financing feasibility, evaluation of financing needs and decisions, administration and accounting of financing, and the realization of the funding. Constraints in using Murabahah contract on retirement financing product at Sharia Bank of Indonesia Palu Basuki Rahmat as customers do not want to be complicated by the administrative process because of the age factor, which is the retirement age. Abstrak Pembiayaan pensiun merupakan pembiayaan yang memiliki risiko pembiayaan yang kecil, karena pembiayaan pensiun di Bank Syariah Indonesia didasarkan pada perjanjian kerjasama antara Bank Syariah Indonesia dengan lembaga pengelola dana pensiun seperti PT Taspen. Salah satu produk pembiayaan berbasis syariah yang cukup diminati adalah produk jual beli dengan akad Murabahah. Konsep dan aplikasi pembiayaan dengan akad Murabahah yang sederhana dan mudah dalam penanganan administrasi bank syariah menjadi faktor utama bank syariah di Indonesia menerapkan prinsip Murabahah dalam pembiayaannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau biasa disebut penelitian hukum normatif yang didukung data empiris. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan mekanisme pembiayaan pensiun diawali dengan pengajuan pembiayaan oleh nasabah kepada bank, pengecekan data/verifikasi data, analisis kelayakan pembiayaan, evaluasi kebutuhan dan keputusan pembiayaan, administrasi dan pembukuan pembiayaan, dan realisasi pembiayaan. Kendala dalam penggunaan akad murabahah pada produk pembiayaan pensiun di Bank Syariah Mandiri Palu Basuki Rahmat adalah karena nasabah tidak ingin dipersulit dengan proses administrasi karena faktor usia, yaitu usia pensiun.
ANALYSIS OF SHARIA ECONOMIC LAW AND POSITIVE LAW PERSPECTIVES OF PRELOVED SKINCARE SALES ON INSTAGRAM Zakiyyah, Siti Aulia; Susilawati, Cucu
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.107

Abstract

The purpose of this study is to find out the law of buying and selling preloved skincare on the Instagram application through the @prelovedskincare.ori account and learn the application of Law Number 19 of 2016 concerning ITE to buying and selling preloved skincare online. The method used in this research is a case study method with qualitative data types. The results obtained from this research are the practice of buying and selling preloved skincare, starting with a sale transaction between the owner and the account owner @prelovedskincare.ori. The second is buying and selling between the account owner @prelovedskincare and the buyer. Based on an analysis of Sharia economic law, selling point transactions between preloved skin care owners and @prelovedskincare account owners use ijarah contracts. In contrast, transactions between @prelovedskincare account owners and buyers buy and sell contracts and wakalah bil ujrah contracts. The ijarah contract and the parties' sale and purchase follow the pillars, terms, and conditions determined. The @prelovedskincare account has the right to get ujrah for its buying and selling services. As for the object of sale and purchase, even though the skincare is a used item, the parties have ensured that the preloved product is still usable and safe for users. The parties have also implemented Article 18 of Law Number 19 of 2016 ITE regarding legal requirements for electronic transactions. Abstrak Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hukum jual beli preloved skincare di aplikasi instagram melalui akun @prelovedskincare.ori dan mengetahui penerapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE terhadap jual beli preloved skincare secara online. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan jenis data kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini praktik jual beli preloved skincare, diawali oleh transaksi titip jual antara pemilik preloved skincare dan pemilik akun @prelovedskincare.ori, kemudian yang kedua terjadi jual beli antara pemilik akun @prelovedskincare dengan pembeli. Berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah, transaksi titip jual antara pemilik preloved skincare dan pemilik akun @prelovedskincare adalah menggunakan akad ijarah, sementara transaksi antara pemilik akun @prelovedskincare dengan pembeli adalah akad jual beli dan akad wakalah bil ujrah. Baik akad ijarah dan jual beli yang dilakukan oleh para pihak telah sesuai dengan rukun, syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Akun @prelovedskincare berhak mendapatkan ujrah atas jasa jual beli yang dilakukannya. Adapun objek jual beli, meskipun skincare tersebut merupakan barang bekas pakai, tapi para pihak telah memastikan bahwa produk preloved tersebut benar-benar masih layak pakai dan aman bagi pengguna. Selain itu, para pihak juga telah menerapkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE tentang syarat sah transaksi elektronik.
HAK PENGGUNAAN FOTO UNTUK KEPERLUAN PERDAGANGAN: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA Asnita, Dessy; Muthmainnah; Agustinar; Muallimah, Sitti
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.113

Abstract

In the era of online business, the use of photos owned by others has become a common practice, often overlooked as a serious matter. However, such actions can give rise to serious issues, particularly considering the significant economic value associated with creativity in business endeavors, especially with regard to photo rights. This research aims to investigate the phenomenon of using photos in commercial activities and analyze the perspectives of copyright law and Islamic law on this phenomenon. Through a qualitative approach in literature research, the research objectives, encountered issues, methods employed, and findings obtained will be detailed. The results of the study indicate an increasing trend in the use of photos for commercial purposes, driven by the perspective of some online business practitioners who perceive the claiming of others' photo rights as commonplace. Islamic law permits the use of photos in trade as long as they are one's own creation and obtained in accordance with Islamic principles. On the other hand, copyright law prohibits the use of photos in commercial activities due to infringement of copyright. Thus, this research provides a profound understanding of the impact of this phenomenon and a comparison between the perspectives of Islamic law and copyright law regarding the use of photos in online business transactions. Abstrak Dalam era bisnis online, penggunaan foto milik orang lain telah menjadi kebiasaan yang umum, meskipun seringkali diabaikan serius. Padahal, tindakan tersebut dapat menimbulkan permasalahan serius, terutama mengingat nilai ekonomi yang besar terkait dengan kreativitas dalam usaha bisnis, khususnya hak foto. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan dan menganalisis perspektif undang-undang hak cipta dan hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Melalui pendekatan kualitatif dalam penelitian pustaka, tujuan penelitian, permasalahan yang dihadapi, metode yang digunakan, dan temuan yang diperoleh akan diuraikan secara rinci. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan foto untuk kebutuhan dagang semakin meningkat, didorong oleh pandangan sebagian pelaku bisnis online yang menganggap klaim hak foto orang lain sebagai hal biasa. Hukum Islam memperbolehkan penggunaan foto dalam perdagangan asalkan merupakan karya milik sendiri dan diperoleh sesuai dengan prinsip syariat Islam. Di sisi lain, undang-undang hak cipta melarang penggunaan foto dalam kegiatan perdagangan karena melanggar hak cipta. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak fenomena ini serta perbandingan antara perspektif hukum Islam dan undang-undang hak cipta terkait penggunaan foto dalam bisnis perdagangan online
THE ROLE OF FOREIGN WORKERS POST JOB CREATION ACT Mursyid, Besse Tenriabeng
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.115

Abstract

The increasing number of Foreign Workers (TKA) each year, particularly in Central Sulawesi, is undoubtedly a phenomenon contributing to the disparity amidst the persistently high unemployment rates in the region. The role of the government is increasingly crucial in ensuring harmony, fairness, and the fulfillment of rights for every worker in Indonesia. However, the Job Creation Act has changed the regulations governing foreign workers by relevant institutions, from ministries to local offices. This research aims to analyze the position of foreign workers entering Indonesia. The research method employed is Juridical Normative research, which examines the position of foreign workers after enacting the Job Creation Act and explores the changes that have occurred. The research utilizes legal and analytical approaches. The findings indicate that the position of foreign workers after the enactment of the Job Creation Act provides legal certainty for the rights of all workers, regardless of whether they are foreign workers (TKA) or Indonesian workers (TKI). However, the Job Creation Act introduces new regulations regarding administrative provisions, as the permit for employing foreign workers (IMTA) has now been revoked by the Job Creation Act. Abstrak Tingginya jumlah Tenaga Kerja Asing (TKA) yang setiap tahunnya semakin meningkat di Indonesia khususnya di wilayah Sulawesi Tengah tentunya menjadi fenomena ketimpangan terhadap masih tingginya jumlah pengangguran di wilayah Sulawesi Tengah, peran pemerintah tentu semakin banyak terkait pengaturan agar tercipta keselarasan, keadilan serta jaminan terpenuhinya hak bagi setiap pekerja yang berkedudukan di Indonesia pada umumnya. akan tetapi keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja terdapat perubahan pengaturan TKA oleh lembaga terkait dalam hal ini kementrian hingga dinas. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kedudukan TKA yang masuk di Indonesia. Adapun metode penelitian yang digunakan ini yaitu penelitian Yuridis Normatif, dimana penelitian ini akan mengkaji kedudukan TKA pasca keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah mengalami perubahan, serta penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang dan Analistis. Hasil penelitian menunjukan bahwa kedudukan TKA pasca keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja bahwa undang-undang memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak tenaga kerja tanpa melihat TKA maupun TKI, akan tetapi Undang-Undang Cipta memberikan pengaturan baru terkait ketentuan administratif sebab IMTA (Izin Mempekerjakan TKA) kini telah dicabut oleh Undang-Undang Cipta Kerja.
LEGAL ANALYSIS OF THE JU'ALAH CONTRACT FROM THE PERSPECTIVE OF AHKAM HADITH Salma, Rahmani; Saran, Mohammad; Komaruddin, Koko
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.134

Abstract

The demands and dynamics of human life are becoming more complex due to technological advancements and economic progress. It is causing various contemporary issues in Islamic jurisprudence, such as affiliate marketing practices. Affiliate marketing, in terms of its technical execution, uses a Ju’alah scheme or contract. This study analyzes the quality and strength of Hadith, as reported by Bukhari number 5736, regarding Ruqyah with Surah Al-Fatihah as a legal foundation for Ju’alah in Islamic law. The study employs a qualitative and descriptive-analytical method based on Takhrij and Syarah hadith. This study's data was sourced from library research procedures, including primary and secondary data. The research elucidates that, from the perspective of Hadith, ju’alah represents a commitment to rewarding an effort completed by one party. The permissibility of ju’alah in Hadith Bukhari no.5736, shown through the response of Prophet Muhammad saw, thus approved Abu Sa'id al Khudri's acts during the execution of ruqyah and their agreement to give a goat as a reward/return for the ruqyah. According to the analysis result of Hadith Bukhari no. 5736 regarding ruqyah with Surah Al-Fatihah, this Hadith has the status of hadith ahad and shahih quality, thereby establishing its viability as a hujjah or legal foundation for ju’alah in Islamic law. AbstrakTuntutan dan dinamika dalam kehidupan manusia semakin kompleks, terutama akibat perkembangan teknologi dan kemajuan ekonomi, yang serta merta memunculkan berbagai isu kontemporer dalam fikih muamalah, seperti praktik pemasaran afiliasi. Pemasaran afiliasi dari teknis pelaksanaannya, menggunakan skema atau akad ju’alah. Penelitian ini mengkaji kualitas dan kekuatan hadis riwayat Bukhari no.5736 tentang ruqyah dengan surat al-fatihah sebagai landasan hukum akad ju’alah. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis yang bersumber dari metode takhrij hadis dan syarah hadis. Sumber data penelitian ini didasarkan pada pengumpulan data melalui studi kepustakaan (library research), yang mencakup sumber-sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hadis, akad jua’alah merupakan komitmen pemberian imbalan sebagai balasan atas tugas atau pekerjaan yang telah dilakukan. Kebolehan akad ju’alah dalam hadis Riwayat bukhari no.5736 ditunjukkan melalui respon Nabi saw yang membenarkan tindakan Abu Sa’id al Khudri dalam melaksanakan ruqyah dan kesepakatan pemberian kambing sebagai imbalan atas ruqyah tersebut. Berdasarkan hasil analisis terhadap hadis Riwayat bukhari no.5736 tentang ruqyah dengan surat al-fatihah, dapat disimpulkan bahwa hadis berstatus hadis ahad dan berkualitas shahih, sehingga dapat dijadikan sebagai hujjah atau landasan hukum akad ju’alah.
MUDARABAH IMPLEMENTATION IN SAVINGS PRODUCTS AT BAITUL MAAL WA TAMWIL AL-YAMAN BANYUWANGI Al Jufri, Moh Abdul Basit; Pratomo, Ahmad Sidi; Al Jufri, Moh Iza
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.143

Abstract

This study examines the implementation of the mudarabah contract in savings products at BMT Al-Yaman Banyuwangi, focusing on the alignment of these practices with the Compilation of Islamic Economic Law (KHES) and the principles of maqasid sharia. This research used an empirical juridical method. This means that research collects data through observation, interviews, and documentation. The analysis results show that BMT Al-Yaman applies the unrestricted mudarabah contract in tabungan umum and tabungan pelajar products, with profit-sharing adjusted monthly. The study finds that the mudarabah practices at BMT Al-Yaman comply with the requirements and pillars established by KHES and support of Maqasid Sharia in creating justice and welfare for all parties involved. This research is expected to significantly contribute to academic literature and Islamic financial practices, particularly in applying the mudarabah contract in BMT savings products. Abstrak Penelitian ini mengkaji implementasi akad mudarabah pada produk tabungan di BMT Al-Yaman Banyuwangi, dengan fokus pada kesesuaian praktik tersebut terhadap Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Maqasid Syariah. Menggunakan metode yuridis empiris, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa BMT Al-Yaman menerapkan akad mudarabah mutlaqah dalam produk tabungan umum dan pelajar, dengan bagi hasil yang disesuaikan setiap bulan. Penelitian ini menemukan bahwa praktik akad mudarabah di BMT Al-Yaman telah sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh KHES, serta mendukung maqasid sharia dalam menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dan praktik keuangan syariah, khususnya dalam konteks penerapan akad mudarabah di produk tabungan BMT.
EKSISTENSI WISATA KULINER KAMPUNG SINGKONG SALATIGA: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HALAL TOURISM Mastura, Eymi; Huda, Muhammad Chairul; Fahrurrosin, Fahrurrosin
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.146

Abstract

Salatiga's Kampung Singkong is a culinary tourism destination with a center for processed cassava-based food that has become an attraction for tourists visiting Salatiga. This village was named and named Kampung Singkong. The goal is to become an economic attraction. This development attracts the author to examine whether the development of this culinary tourism center is in accordance with Islamic law or sharia economic law in particular. Then, whether the culinary tourism center of this cassava village can become halal tourism. This research is a field research by conducting observations and interviews with actors who are concerned about the development of Singkong Village in Salatiga. The presentation in this article uses a descriptive method and uses a sociological juridical approach. The results of this study: first, the production of processed cassava in Salatiga's Singkong Village has not fully complied with the standards set by the Indonesian Ministry of Religious Affairs and MUI. As many as thirty-two only four have halal certification. Secondly, the development of culinary tourism center in Kampung Singkong Salatiga is not fully in accordance with the concept of halal tourism from MUI. Abstrak Kampung Singkong Salatiga merupakan destinasi wisata kuliner sentra olahan makanan berbahan baku singkong yang berhasil menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Salatiga. Kampung ini dinobatkan sekaligus dinamai dengan Kampung Singkong. Tujuanya agar menjadi daya tarik perekonomian. Perkembangan ini menarik penulis untuk meneliti apakah pengembangan sentra wisata kuliner ini telah sesuai dengan hukum Islam atau hukum ekonomi syariah pada khususnya. Lalu, apakah sentra wisata kuliner kampung singkong ini dapat menjadi wisata halal (halal tourism). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan malakukan observasi dan wawancara kepada para actor (pelaku) yang concern terhadap pengembangan Kampung Singkong di Salatiga. Penyajian dalam artikel ini menggunakan metode diskriptif serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini: pertama, produksi olahan singkong di Kampung Singkong Salatiga belum sepenuhnya sesuai dengan standar yang ditentukan oleh Kementerian Agama RI dan MUI. Sebanyak tiga puluh dua UMKM dan IKM yang ada, baru empat yang memiliki sertifikasi halal. Kedua, pengembangan sentra wisata kuliner Kampung Singkong Salatiga belum sepenuhnya sesuai dengan konsep halal tourism dari MUI.
PELUANG IJTIHAD HUKUM PENGGUNAAN UANG DIGITAL SEBAGAI ASET DAN ALAT TRANSAKSI DI INDONESIA Hidayatullah, Muhammad Syarief; Kristiane, Desy; Saggaf Aljufri, Mufidah; Hidayatullah, Nur
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v4i2.213

Abstract

The existence of cryptocurrency in Indonesia has sparked a complex debate, especially regarding regulation and legality from both governmental and Islamic legal perspectives. Regulatory bodies like Bappebti and Bank Indonesia exhibit conflicting stances, resulting in dualistic regulations. Islamic legal studies institutions also disagree on whether cryptocurrency is a commodity or currency. This article focuses on two main aspects: assessing the legality of cryptocurrency in Indonesia as a digital asset or commodity and exploring ijtihadi opportunities. The research uses a descriptive, normative juridical approach, relying on library research. Results indicate a discrepancy in understanding cryptocurrency. Bank Indonesia prohibits its use, citing non-authorization, while the Ministry of Trade classifies it as a commodity, allowing protected use. Indonesian regulations on cryptocurrency provide legal certainty, transaction security, and consumer protection. Ijtihad opportunities arise to change its legal status from prohibited to permissible. With supportive regulations, there's potential for a more inclusive Islamic legal interpretation of cryptocurrency in Indonesia. Abstrak Eksistensi uang digital kripto di Indonesia memicu perdebatan kompleks terutama terkait regulasi dan legalitas, terutama dalam perspektif lembaga kajian hukum Islam. Bappebti dan Bank Indonesia, sebagai lembaga otoritas pemerintah, menunjukkan dualisme dalam pemahaman mereka terhadap posisi uang digital kripto, menghasilkan regulasi yang saling bertentangan. Demikian pula, lembaga kajian hukum Islam mengalami ikhtilaf terkait status uang digital kripto sebagai aset komoditas atau mata uang. Artikel ini berfokus pada dua aspek utama: menilai legalitas cryptocurrency di Indonesia sebagai aset atau komoditas digital dan mengeksplorasi peluang ijtihadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis deskriptif normatif dengan mengandalkan library research untuk mengumpulkan informasi. Hasil kajian menunjukkan adanya ikhtilaf dalam pemahaman tentang uang digital kripto. Bank Indonesia melarang penggunaannya karena dianggap bukan terbitan lembaga otoritas yang berwenang, sementara Kementerian Perdagangan menempatkannya sebagai komoditas, memungkinkan penggunaan yang sah dan dilindungi oleh hukum. Regulasi di Indonesia terkait uang digital kripto telah menciptakan nilai kepastian hukum, keamanan bertransaksi, dan perlindungan konsumen. Peluang ijtihad muncul dalam mengubah status hukum uang kripto dari awalnya diharamkan menjadi mubah (dibolehkan). Dengan adanya regulasi yang mendukung, terbuka peluang bagi interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif terhadap uang digital kripto di Indonesia.
ANALISIS PENERAPAN LEMBAGA SERTIFIKASI HALAL DI KAWASAN ASEAN Akhmad Rifqi Zain; Izza, M. Yusril Hafidz Nur; Azizah, Siti Nur
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.246

Abstract

ASEAN functions as a unified market and manufacturing hub, facilitating the unrestricted movement of goods, services, capital, investment, and production. This setup includes abolishing tariffs for trade among ASEAN nations, an established condition not up for negotiation, particularly for Indonesia. Implementing free trade within ASEAN raises apprehensions among the Muslim populace in Indonesia and other ASEAN nations regarding the halal status of imported products. To address these concerns, standardized terms, labels, and registration procedures are necessary for certification purposes. This study aims to compare the implementation of halal certification at halal certification bodies in ASEAN countries, especially Indonesia, Malaysia and Thailand. The study applied a comparative qualitative method by collecting primary and secondary data. Primary data were obtained from information official website of the government and halal certification bodies. Meanwhile, secondary data obtained from literature sources such as journals, articles, and books that are relevant with the research topic. Such as each country's halal standards and comparing them with technological aspects, determination procedures, legal issues, and audit methods. The analysis results show that ASEAN member countries, especially Indonesia, Malaysia and Thailand, have regulations and requirements to implement halal assurance standards. However, this difference creates confusion and hinders international trade. Abstrak ASEAN berfungsi sebagai pasar terpadu dan pusat manufaktur, yang memfasilitasi pergerakan barang, jasa, modal, investasi, dan produksi yang tidak terbatas. Salah satu peraturan yang diterapkan tarif bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang yang diperdagangkan di antara negara-negara anggota ASEAN. Penerapan perdagangan bebas di ASEAN menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya mengenai status kehalalan produk impor. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan persyaratan, label, dan prosedur pendaftaran yang terstandarisasi untuk sertifikasi halal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal di lembaga sertifikasi halal di negara-negara ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Penelitian ini menggunakan kualitatif komparatif dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh diperoleh dari informasi situs resmi pemerintah dan lembaga sertifikasi halal. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur seperti jurnal, artikel, dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian. Seperti standar halal masing-masing negara dan membandingkannya dengan aspek teknologi, prosedur penetapan, isu hukum, dan metode audit. Hasil analisis menunjukkan bahwa negara-negara anggota ASEAN, khususnya Indonesia, Malaysia dan Thailand, memiliki peraturan dan persyaratan berbeda untuk menerapkan standar jaminan halal. Namun, perbedaan ini menciptakan kebingungan dan menghambat perdagangan internasional.
THE COMPLEXITY OF WAQF LAND IN THE CONTEXT OF CUSTOMARY LAW IN INDONESIA Fahmi, Nazil; Hasbi, Hasbi; Gobo, Berlian; Mirnawati, Mirnawati; Helmi, Moh
Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/tadayun.v5i1.268

Abstract

Waqf, an Islamic legal matter, requires detailed examination, especially since the issue of waqf of customary land has been adopted into Indonesian customary law. Despite indications of waqf's pre-Islamic existence in Indonesia, this article aims to provide a comprehensive understanding of waqf's concept, practice, and case studies within the context of Indonesian customary law. Employing qualitative research methods and a normative juridical design, data sourced from literature reviews elucidates diverse perspectives on customary law regarding waqf practices in Indonesian society. Findings reveal that customary waqf involves various types of assets with diverse purposes, including worship and communal interests. The waqf process safeguards land from commercial transactions and establishes clear administrative roles and objectives. Although customary waqf rules lack written documentation, Islamic law serves as a pivotal reference, emphasizing the need for adequate regulations to manage waqf. This recognition is crucial, particularly considering waqf's treatment akin to legal entities within customary law. Across Indonesian tribes and communities, diverse customary waqf practices reflect localized customs and traditions. Abstrak Wakaf, sebagai persoalan hukum Islam, membutuhkan pemeriksaan yang mendetail, terutama karena masalah wakaf tanah adat telah diadopsi ke dalam hukum adat Indonesia. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa wakaf sudah dikenal di Indonesia sebelum kedatangan Islam. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang konsep, praktik, dan contoh kasus wakaf dalam konteks hukum adat di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan desain penelitian yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari tinjauan literatur yang membahas berbagai perspektif hukum adat di Indonesia terkait praktik wakaf dalam masyarakat. Temuan menunjukkan bahwa wakaf adat melibatkan berbagai jenis harta dengan tujuan yang beragam, termasuk untuk ibadah dan kepentingan bersama. Proses wakaf menempatkan tanah di luar transaksi komersial, menetapkan pengurus dan tujuan wakaf secara jelas. Meskipun aturan wakaf dalam hukum adat bersifat tidak tertulis, hukum Islam menjadi sumber acuan yang menekankan pentingnya regulasi yang memadai untuk mengelola wakaf. Pengakuan ini khususnya penting untuk wakaf yang diperlakukan serupa dengan tindakan perkumpulan sebagai badan hukum dalam hukum adat. Praktik wakaf adat telah lama dilakukan oleh berbagai suku dan komunitas di Indonesia, dengan pendekatan yang berbeda tergantung pada adat dan kebiasaan setempat.

Page 5 of 7 | Total Record : 69

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025) Vol. 6 No. 1 (2025) Vol. 5 No. 2 (2024) Vol. 5 No. 1 (2024) Vol. 4 No. 2 (2023) Vol. 4 No. 1 (2023) Vol. 3 No. 2 (2022) Vol. 3 No. 1 (2022) Vol. 2 No. 2 (2021) Vol. 2 No. 1 (2021) Vol. 1 No. 2 (2020) Vol. 1 No. 1 (2020) More Issue