cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ale alrasyd
Contact Email
admjurnal@pascaunla.ac.id
Phone
+6222-4205071
Journal Mail Official
admjurnal@pascaunla.ac.id
Editorial Address
Alamat Tata Usaha: Program Pascasarjana Universitas Langlangbuana, Jalan Karapitan 116, Bandung Telp (022) 4205071
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Scientia Regendi
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 26860422     EISSN : 26860414     DOI : -
Core Subject : Economy, Science, Social,
Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science
Jurnal Scientia Regendi merupakan media komunikasi dan informasi perkembangan sejumlah disipilin ilmu di Pascasarjana Universitas Langlangbuana (Unla). Scientia Regendi hadir untuk mendorong perkembangan ilmu hukum, ilmu pemerintahan, ilmu manajemen, dan teknik informatika melalui dokumentasi hasil-hasil penelitian dan telaah kritis terhadap konsep-konsep baru. Scientia Regendi menerima sumbangan artikel hasil penelitian dan artikel konseptual (nonpenelitian) dari penulis umum. Dalam setiap penerbitannya, satu tahun dua kali (periode Agustus dan Februari), Scientia Regendi lebih memberikan penekanan pada artikel-artikel hasil penelitian. Hasil penelitian yang ditulis hendaknya penelitian terbaru maksimal 5 tahun terakhir, baik hasil penelitian mandiri maupun kelompok, artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
PENGEMBANGAN PROTOTYPE SISTEM INFORMASI PENERIMAAN MAHASISWA BARU MENGGUNAKAN SERVICE ENGINERING GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN Beny Riswanto
Scientia Regendi Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1623.564 KB)

Abstract

Pemanfaatan Teknologi informasi dan sistem informasi sangat diperlukan dalam proses bisnis sebagai solusi untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing ketika suatu instansi berkembang semakin besar dan tingkat operasionalnya semakin tidak sederhana maka secara alamiah tuntutan pihak pengelola akan kebutuhan fungsional semakin besar. STMIK Komputama Majenang merupakan perguruan tinggi baru di kabupaten cilacap. Tepatnya di Jl. Raya Majenang-Cimanggu KM 8 No.99 Desa Cilempuyang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap Porvinsi Jawa Tengah. STMIK Komputama Majenang berdiri di tahun 2018 dan memiliki 2 (dua) program studi yang masing-masing memiliki gelar lulusan S.Kom. Bagi calon mahasiswa yang ingin mencari perguruan tinggi, akan memerlukan banyak informasi. Untuk itu, STMIK Komputama Majenang harus menyediakan informasi sebanyak-banyaknya, seperti jalur masuk, biaya studi, beasiswa yang tersedia, informasi mengenai biaya hidup dan lain sebagainya. Dengan adanya informasi yang dimiliki sebelumnya, diharapkan menghasilkan pendaftar calon mahasiswa sebanyak-banyaknya. Penyusunan prototype Sistem Informasi Penerimaan Mahasiswa Baru menggunakan service engineriing diperlukan dalam pengembangan Teknologi Informasi untuk mendukung STMIK Komputama Majenang dalam proses penerimaan mahasiswa baru dari tahun ke tahun. Kata kunci: PMB, Prototype, service engineering, STMIK Komputama.
ANALISIS DAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO APLIKASI PEMANTAUAN SERTA SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI MENGGUNAKAN Topan Nurdiansyah; M. Hendayun
Scientia Regendi Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1177.053 KB)

Abstract

In the success of the Electronic-Based Government System and Information Security Management System (SMKI), the West Java KPID must participate in it. West Java KPID has a monitoring application that functions to process recorded data and produce findings of violations of broadcast content in television broadcasts. In the monitoring application, there are national TV broadcasts that have networked main stations and local TV broadcasts. The monitoring application can only monitor television because there is a TV tuner that can make a computer capable of processing television signals and then recording them into and into the database and recording 24 hours of television viewing. Given the importance of information and the high risk of interference, the West Java KPID needs to carry out information security governance activities in the environment, especially in monitoring applications because there is data recording the contents of television broadcasts. There are frequent bugs and crashes in monitoring applications due to loss of voltage and not having a temporary power supply. The need for LAN network security to minimize the threat of attacks on monitoring applications. Risk assessment is needed to maintain the aspects of Confidentiality, Integrity, and availability and develop controls to minimize threats. This study carries out risk management monitoring applications using SNI ISO/IEC 27005: 2013 and carries out risk assessment controls based on SNI ISO/IEC 27001: 2013. The steps taken are identification of information assets, threats, vulnerabilities, risks, impacts and clause mapping based on risk assessment. Then do a maturity level analysis, gap analysis, recommendation of control objectives and information security. So that this study resulted in a risk assessment, proposed mapping of control and control objectives based on SNI ISO/IEC 27001: 2013, the level of maturity of information security, findings and recommendations.
PENGEMBANGAN PROTOTYPE SISTEM INFORMASI AKADEMIK BERDASARKAN ITIL V3 MENGGUNAKAN DOMAIN SERVICE OPERATION GUNA MENDUKUNG PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN Slamet Cahyo Edy Sahputro
Scientia Regendi Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1241.802 KB)

Abstract

Perubahan adalah keniscayaan, begitu juga dalam dunia pendidikan. STMIK Komputama Majenang adalah perguruan tinggi pertama di Kabupaten Cilacap yang memiliki program studi S1-Sistem Informasi dan S1-Teknik Informatika sejak tahun 2018, perkembangannya begitu pesat, akan tetapi pelayanan akademik masih menerapkan semi manual. Pengembangan Prototype Sistem Informasi Akademik Berdasarkan Itil V3 Menggunakan Domain Service Operation dirasa dapat membantu bisnis proses yang ada dalam meningkatkan pelayanan administrasi akademik kampus. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu STMIK Komputama Majenang dalam meningkatkan kualitas layanan sehingga meningkatkan kepuasan pelanggan (sivitas akademik) Kata Kunci: Academic Information Systems, ITIL V3, Service Operation, finance, value
PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA JUNCTO PERKAPOLRI NO. 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Arta Dwi Kusuma; Huala Adolf
Scientia Regendi Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (631.465 KB)

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di lingkungan personel Polri merupakan suatu bentuk pelanggaran berat. Kode etik bagi profesi kepolisian tidak hanya didasarkan pada kebutuhan profesionalisme, tetapi juga diatur secara normaif dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Kapolri No.Pol. : 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri Adapun permasalahan Bagaimanakah kendala penyidik proppam dalam menerapkan kode etik profesi polri terhadap oknum anggota polri yang menyalahgunakan Narkotika dan Bagaimanaka upaya Polri dalam penegakkan hukum terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menetapkan standar norma tertentu terhadap suatu fenomena dengan mengkaji data-data sekunder berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif, yaitu bersumber dari studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian disusun secara sistematis, setelah dianalisa disajikan secara diskriptif. Penelitian lebih menekankan pada kajian analisis data sekunder atau studi kepustakaan yang ditunjang dengan data primer yaitu studi dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Penegakkan hukum terhadap oknum anggota Polri yang menyalahgunakan narkotika dilaksanakan sanksi melalui dua tahapan yaitu melalui mekanisme pidana dan Kode etik profesi. Sanksi pidana yang diterapkan terhadap anggota polri yang menyalahgunakan narkotika sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan anggota Polri merupakan penegak hukum maka dapat diterapkan hukuman pemberatan 1/3 dari hukuman masyarakat biasa. Terkait sanksi kode etik terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan maka akan diproses sesuai dengan ketentuan Perkapolri No. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan hukuman terberat yaitu Pemberhentian dengan tidak hormat. Kendala yang dihadapi oleh apparat Provam dalam menerapkan sanksi kode etik profesi Polri, yaitu aspek lingkungan bagaimanapun juga mereka berada satu lingkungan tentunya ada ikatan emosional di antara mereka, aspek lainnya Provam hanya bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai kepersidangan sementara putusannya diserahkan ke Ankum nya masing-masing sehingga dimungkinkan kasus yang sama sanksinya berbeda- beda tergantung subyektifitas Ankum. Disamping itu harus menunggu dulu proses pidananya sampai memiliki kekuatan hukum tetap, baru dapat diterapkan sanksi kode etik profesi Polri. Kata Kunci : Penegakkan hukum, oknum anggota Polri penyalahguna Narkotika, sanksi pidana Kode Etik
PENERAPAN SANKSI PIDANA MATI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA BANTUAN SOSIAL (BANSOS) KONDISI DARURAT DIHUBUNGKAN DENGAN PENGAMBIL KEPUTUSAN Abu Bakar Siddiq; Deny Haspada
Scientia Regendi Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (736.203 KB)

Abstract

Elucidation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 31 of 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is formulated that: a state of danger in accordance with applicable laws and regulations, in the event of a national natural disaster occurring , as a repetition of criminal acts of corruption, or when the country is in a state of economic and monetary crisis.” The research method used is a normative juridical approach and a normative juridical research specification. While the data analysis used a qualitative juridical method. The basis for the weighting reason for corruption, as done by Julian Peter Batubara. The basis for using covid 19 as a ballast reason is Presidential Decree No. 11 of 2020 concerning the Determination of Public Health Emergency Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) and Presidential Decree No. 12 of 2020 concerning the Determination of Non-Natural Disasters for the Spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) and in a state of emergency. The perpetrators of criminal acts of corruption can be sentenced to the death penalty. If the suspicion is then that the indictment is only related to Article 11 or Article 12, it cannot be prosecuted and sentenced to death, it can be sentenced to death if there is use of Article 2 of the Anti-Corruption Law in that case. Keywords: Death Penalty, Social Assistance Corruption, Decision Makers
PENGARUH STRES KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG Meilanny Rosdiana; Ani Yunaningsih
Scientia Regendi Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1076.598 KB)

Abstract

Pegawai merupakan penggerak utama dalam segala kegiatan organisasi. Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawainya. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa pegawai negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Selain itu juga menyiratkan amanat bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional diperlukan pegawai negeri sipil yang berperan sebagai pelayan masyarakat, dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh antar variable yaitu stress kerja dengan kinerja pegawai. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan verifikatif. Sumber data dan Penentuan Data dalam studi ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, kuesioner dan dokumentasi.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DIKAITKAN DENGAN AJARAN PENYERTAAN Medica Rizkasyah Taufiq; Imas Rosidawati Wiradirja
Scientia Regendi Vol 4 No 1 (2022): Vol. IV, No. 1, Agustus 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Deeds made before a Notary against certain legal acts may be parties who are perpetrators of money laundering crimes who utilize the services of a Notary, this action is carried out by the perpetrator so that the money laundering transaction avoids legal entanglements due to the confidentiality of the position owned by the Notary. Notaries may be caught up in acts of inclusion in criminal acts, especially in corruption crimes that have characteristics in terms of subjects, objects and deeds and are carried out by people who have special skills or have the authority, opportunity or means that exist in them because of their position or position. The method used in this study is empirical juridical, which is research that seeks to connect the prevailing legal norms with the reality that exists in society. The research specifications used are descriptive analytical which is expected to be able to provide a detailed, systematic, and comprehensive picture of all related matters. The results showed that a new Notary can be held accountable if he has made a mistake or committed an act that violates laws and regulations. The imposition of criminal sanctions against notaries can be carried out as long as the restrictions as mentioned above are violated. Aspects of legal protection for Notaries related to the relationship between criminal law institutions are in connection with the right to deny Notaries that must be carried out and the presence of the Honorary Notary Assembly is an effort made by the government in providing a form of legal protection for notaries in carrying out their duties as general officials.
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI PEMBAHARUAN SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA Taufiq Hidayat; Jafar Sidik
Scientia Regendi Vol 4 No 1 (2022): Vol. IV, No. 1, Agustus 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The tendency of a person to commit a criminal act of motorcycle theft repeatedly evidenced by the number of recidivists in the crime of motor theft shows that prison is not a good enough solution to overcome crime. Restorative justice is a settlement system created by the Attorney General's Office through Perja Number 15 of 2020 by stopping the prosecution of cases. The problems discussed in this study are 1) How is the application of the concept of restorative justice as the development of the criminal system in Indonesia? 2) How is the settlement of cases at the prosecutorial level against the crime of motor theft by the public prosecutor based on a restorative justice approach? The approach method used is normative juridical and the research specifications are descriptive analytical by analyzing the applicable laws and regulations with facts in the field. Data analysis using qualitative normative methods. The results showed that: 1) The application of the concept of restorative justice, namely prioritizing the return of all circumstances as an alternative to solving criminal cases that are retaliatory (absolute theory) Restorative justice is present as the development of the criminal system in Indonesia, namely a system that emphasizes improvements in losses caused by or related to criminal acts. 2) The settlement of cases at the district attorney's level against the crime of motor theft by the public prosecutor based on the restorative justice approach is carried out by taking into account the general requirements for the application of restorative justice to the prosecutor's environment as Perja No. 15 of 2020.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PAJAK RESTORAN DI KOTA BANDUNG Fajar Zulkarnaen; Enco Mulyasana
Scientia Regendi Vol 4 No 1 (2022): Vol. IV, No. 1, Agustus 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah penelitian ini adalah belum optimalnya penyelenggaraan pajak restoran di Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam mengenai Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pajak Restoran. Berdasarkan fakta pada, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dihadapkan pada faktor internal dan eksternal dalam implementaasi kebijakan dimasa pandemi covid 19 yang terkait penyelenggaraan pajak restoran.Teori yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisa masalah yang diteliti, adalah teori Edward III yaitu berdasarkan pada empat indikator utama, komunikasi, sumber-sumber, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, serta sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan sumber data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan yaitu uji kreadibilitas (triangulasi). Hasil dari penelitian ini, menunjukakan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pajak resstoran Kota Bandung akan lebih optimal apabila 4 (empat) dimensi factor-faktor implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi dikembangkan dimensinya dengan menambah dimensi sikap pelaksana dan optimalisasi.
KOORDINASI CAMAT DALAM PELAYANAN KARTU KELUARGA DI KECAMATAN IBUN KABUPATEN BANDUNG Engkus Kusnadi
Scientia Regendi Vol 4 No 1 (2022): Vol. IV, No. 1, Agustus 2022
Publisher : Scientia Regendi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data kependudukan mempunyai peranan penting dalam menentukan kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun bagi pihak lain termasuk administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pelayanan dalam sektor administrasi kependudukan merupakan salah satu pelayanan yang paling banyak permintaannya. Salah satu rangkaian kegiatan dalam administrasi kependudukan yaitu proses pencatatan sipil. Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan terkait urusan kependudukan, diantaranya adalah pelayanan Kartu Keluarga (KK). Teori yang dijadikan acuan adalah teori tentang Koordinasi dari Hasibuan (2011:88) dengan faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, komunikasi, pembagian kerja, dan disiplin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan rumusan masalah deskriptif dimana pendekatan ini digunakan untuk mengetahui secara sistematis fakta atau gambaran mengenai kepemilikan kartu keluarga di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung. Sumber data primer yaitu sumber pertama yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, sumber data primer yaitu pelaksana pemerintahan tingkat kecamatan Ibun. Dalam penelitian ini terdapat 15 informan yang merupakan Kepala Disdukcapil, Camat Ibun, Kepala KUA Kecamatan Ibun, Kepala Desa yang berada diwilayah Kecamatan Ibun, Hasil penelitian dan pembahasan diperoleh gambaran bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi koordinasi: kesatuan tindakan, belum terkoordinasinya tindakan-tindakan antar-lembaga pemerintahan; komunikasi, sudah terjalin namun masih belum mampu menyelesaikan permasalahan pelayanan Kartu Keluarga (KK); pembagian kerja, masih terdapat sebagian kecil pegawai yang belum bekerja secara maksimal sesuai dengan bidang tugasnya; disiplin, masih terdapat pegawai yang belum menaati aturan organisasi yang berlaku. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah terdapat solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam koordinasi yang dilakukan oleh Camat dalam pelayanan Kartu Keluarga (KK) di Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung, yaitu: koordinasi dalam kesatuan tindakan, komunukasi, pembagian kerja, dan disiplin antara camat dengan lembaga pemerintahan yang terkait dengan pelayanan KK dari awal ajuan KK hingga terbitnya KK. Dimana keempat faktor yang mempengaruhi korrdinasi tersebut dapat dijadikan acuan bagi Camat dalam pelayanan KK untuk dapat mencapai kinerja yang maksimal

Page 6 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4 No 1 (2022): Vol. IV, No. 1, Agustus 2022 Vol 3 No 2 (2022): Vol. III, No. 2, Febuari 2022 Vol 3 No 1 (2021): Vol. III, No. 1, Agustus 2021 Vol 2 No 2 (2021): Vol. II, No. 2, Februari 2021 Vol 2 No 1 (2020): Vol. II, No. 1, Agustus 2020 Vol 1 No 2 (2020): Vol. I, No. 2, Februari 2020 Vol 1 No 1 (2019): Vol. I, No. 1, Agustus 2019