Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah)

jisrah
Website

Published by Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

ISSN : 27751783 EISSN : 27753557 DOI : 10.31958

Core Subject : Religion, Humanities, Social,

Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) with ISSN 2775-3557 (Online) and 2775-1783 (Print) is aimed at spreading the research results conducted by academicians, researchers, and practitioners in the field of sharia. JISRAH encompasses research papers from researcher, academics, and practitioners. In particular, papers which consider the following general topics are invited:Islamic Law, Islamic Family Law, Constitutional Law (Siyasah), Islamic Economic Law. The journal is published periodically three times a year, i.e., every April (first edition) August (second edition) and December (third edition).

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 160 Documents

1 2 3 4 5

PENGESAHAN NIKAH PASANGAN DI BAWAH UMUR YANG DIDAHULUI DENGAN PERNIKAHAN SIRRI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sungayang) Fachrul An'am; Nofialdi Nofialdi
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pasangan di bawah umur yang sudah melakukan pernikahan sirri kemudian memiliki anak. Setelah pasangan tersebut cukup umur mereka datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) untuk menikah ulang dengan tujuan agar pernikahannya tercatat secara hukum. KUA kemudian melakukan pernikahan ulang kedua pasangan yang sudah cukup umur tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang, apa dasar/landasan yuridis KUA Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri dan bagaimana akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber primernya adalah Kepala KUA, penghulu nikah dan pasangan yang menikah ulang. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian adalah praktek pelaksanaan nikah pasangan di bawah umur di KUA Kecamatan Sungayang rata-rata terjadi karena pergaulan bebas sehingga pihak perempuan sudah hamil di luar nikah. Kedua belah pihak melakukan nikah sirri terlebih dahulu sebelum dilakukannya nikah ulang di KUA. Dasar/landasan yuridis KUA Kecamatan Sungayang menikahkan kembali pasangan di bawah umur yang telah menikah sirri adalah: Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kaidah Fiqhiyyah yang artinya “Menghindari kerusakan lebih utama daripada mendatangkan kemashlahatan”. Kemudian kaidah fiqhiyyah lainnya yaitu “Gembirakanlah orang yang datang kepadamu, janganlah ditakuti. Mudahkan urusan orang yang datang kepadamu , jangan dipersulit”. Akibat hukum dari disahkannya pernikahan pasangan di bawah umur yang didahului dengan nikah sirri adalah dari sisi akibat hukum terhadap perkawinan adalah pernikahan sirri yang telah dilakukan oleh pasangan tersebut dianggap tidak sah sehingga harus diulang. Akibat hukum terhadap anak adalah bahwa anak hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu karena dianggap bukan anak sah. Akibat hukum terhadap harta perkawinan adalah bahwa pasangan tersebut tidak memiliki harta perkawinan selama menikah sirri.

IMPLEMENTASI ATURAN ADAT TENTANG HARTA SUARANG SETELAH TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Batu Balang) Wulan Pramadanti; Elimartati Elimartati
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji aturan adat tentang harta suarang setelah terjadinya perceraian menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Batu Balang). Permasalahannya adalah bagaimana implementasi aturan adat tentang harta suarang setelah terjadinya perceraian menurut Hukum Islam di Nagari Batu Balang. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan aturan Adat dan pelaksanaan aturan Adat terhadap harta Suarang setelah terjadinya perceraian dan untuk mengetahui dan menganalisis penerepan aturan Adat terhadap harta Suarang setelah terjadi perceraian di Nagari Batu Balang menurut Hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun hasil temuan penelitian adalah bahwa peraturan harta suarang ditetapkan oleh niniak mamak pada tahun 1989 kemudian pelaksanaannya sebagian masyarakat ada yang membagi sebagian tidak. Adapun yang membagi sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan KHI dan yang tidak membagi ada beberapa alasan yaitu karna hartanya sedikit, harta dikuasai oleh istri, harta berada dikediaman istri. Pelaksanaan aturan tentang Harta Suarang menurut Hukum Islam termasuk kedalam kategori ‘Urf Shahih, yaitu Adat atau kebiasaan yang berlaku disuatu tempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW, maka dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan terhadap permasalahan dan perselisihan mengenai harta itu sendiri. Dalam hal ini Hukum Islam tidak melarang dan dikategorikan kepada Mubah.

REALISASI PELAKSANAAN PENGATURAN TENTANG TENAGA PROFESIONAL JASA KONTRUKSI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus Di Kota Solok) Syarif Hidayatullah; Hidayati Fitri
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Profesionalitas tenaga kerja jasa kontruksi pada era modern saat ini ditandai dengan sertifikat kompetensi kerja. Sertifikat kompetensi kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa kontruksi pasal 70 yang mengharuskan tenaga kerja untuk wajib memiliki sertifikat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah praktek tenaga profesional jasa kontruksi yang tidak bersertifikat menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa kontruksi di Kota Solok, pandangan perundang-undangan Indonesia dan hukum islam, dan peran Pemerintah Daerah Kota Solok terhadap tenaga profesional jasa kontruksi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian field research (penelitian lapangan) menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah teknik melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek tenaga profesional jasa kontruksi di Kota Solok masih jauh dari harapan UUJK 2017 terkait kewajiban memiliki sertifikat terutama tenaga kerja terampil jasa kontruksi seperti tukang, tenaga operator dan mandor. Sehingga dalam salah satu prinsip muamalah mengatakan bahwa bermuamalah itu dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam bermasyarakat makatidak pantas suatu pekerjaan yang menyangkut kemudharatan diri sendiri dan orang lain dikerjakan oleh seorang pekerja yang tidak pada bidang keahliannya.

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PERBEDAAN HARGA DALAM PENJUALAN BOBOT BAHAN PANGAN DI PASAR PADANG PANJANG Aditya Revalino; Sa’adatul Maghfira
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan penjual menaikkan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang borongan dan tinjauan fiqh muamalah terhadap perbedaan harga bobot bahan pangan di pasar Padang Panjang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research). Kesimpulannya terhadap perbedaan harga dalam penjualan bobot bahan pangan menurut fiqh muamalah terjadi karena berbagai faktor yang mempengaruhinya, bahkan kemudian harga bobot yang 1/2kg dan 1/4 kg lebih mahal atau lebih besar besar keuntungan dibandingkan satuan harga untuk satu kilonya. Dalam pandangan Fiqh Muamalah, harga terjadi karena pengaruh harga yang didapat oleh pengecer berbeda, karena perlakuan perlakuan pengecer besar yang tidak sehat seperti monopoli, kelangkaan barang, serta banjirnya barang, hal ini terlarang, namun harga 1/2kg dan 1/4kg bila dalam satuan kilonya sama dan lebih murah ini dibolehkan karena kedua belah pihak saling mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg, dan jika harga 1/2kg dan 1/4kg nya mahal maka ini tidak diperbolehkan karena salah satu piha tidak mengetahui harga bobot bahan pangan pada ukuran 1/2kg dan 1/4kg. Maka konsumen tersebut punya hak khiyar ghabn yaitu khiyar karena harga yang sangat tidak layak.

SISTEM PEMBAYARAN UPAH BAGI KULI BARANG DI PASAR SAYUR BLOK A PADANG PANJANG MENURUT FIKIH MUAMALAH Zulkifli Zulkifli; Sri Yunarti
Jurnal Integrasi Ilmu Syariah (Jisrah) Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sitem pembayaran upah yang terjadi bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang, bagaimana pemilik kios memberikan upah kepada kuli dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah dalam pembayaran upah bagi kuli.. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (field research), teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sumber data primer terdiri dari 2 orang penjual sayuran dan 3 orang kuli, sumber data sekunder terdiri dari bentuk dokumentasi dan angket sebagai tambahan dan pendukung dari penulisan skripsi ini. Adapun data yang dilakukan yaitu reduksi data, penyajian data dan selanjutnya dianalisa untuk mencari kesimpulan terhadap sistem pembayaran upah kuli yang terjadi di pasar sayur Padang Panjang. Pelaksanaan sistem pembayaran upah bagi kuli terdapat ketidakadilan bagi kuli dalam transaksinya, dikarenakan dia tidak lagsung menerima upah setelah pekerjaan nya telah selesai, melainkan dibayarkan setelah habis barang dagangan si pejual sayuran. Pertama sistem pembayaran upah bagi kuli di pasar sayur Padang Panjang tidak dibenarkan, kuli merasa dirugikan dalam transaksi tersebut. Kedua mengenai tinjauan fiqh muamalah dalam sistem pembayaran upah, terdapat unsur ketidak jelasan dalam pembayaran upah bagi kuli tersebut, karena menurut fiqh muamalah Upah hendaknya segera dibayarkan sebelum keringat si pekerja kering.

PENGALIHAN HARTA PUSAKA TINGGI PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung) Apri Hendri; Syamsuwir Syamsuwir; Hospi Burda
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Studi ini mengkaji tentang pengalihan harta pusaka tinggi. permasalahanya adalah pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang, Kecamatan Sijunjung. Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan apa yang melatar belakangi pengalihan harta pusaka tinggi tersebut. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research). Hasil penelitian Pengalihan Harta Pusaka Tinggi Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam (Studi Kasus di Nagari Durian Gadang Kecamatan Sijunjung), pengalihan ini terjadi karena ketidaktahuan dari pemegang harta pusaka tinggi. Bentuk-bentuk pengalihan yang terjadi yaitu dengan cara digadaikan dan diperjualbelikan. Analisis hukum adat tentang pengalihan hak milik harta pusaka tinggi di Nagari Durian Gadang dipandang salah secara adat karena tidak memenuhi syarat, dan ketentuan serta tidak melalui proses yang berlaku. Analisis hukum Islam tentang Pengalihan Harta Pusaka Tinggi di Nagari Durian Gadang ini tidak sah, karena tidak memenuhi syarat, ketentuan serta tidak melalui proses berlaku, pengalihan harta pusaka tinggi oleh masyarakat di Nagari Durian Gadang termasuk jual beli yang terlarang dan hasilnya haram, karena barang tersebut bukan milik sempurna dari penjual. Sedangkan menurut hukum fiqih perbuatan tersebut tidak sesuai dengan (maqasyid syariah) yaitu diantaranya tujuan maqasyid syariah adalah menjaga harta (Hifzh al-Mal).

HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA NON MUSLIM DI NEGARA ISLAM MENURUT AL-MAUDUDI Aldi Putra; Zainuddin Zainuddin; Jamal Mirdad
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Tulisan ini mengkaji tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara Islam menurut Al-Maududi. Tujuan dari artikiel ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pandangan Al-Maududi tentang konsep warga negara serta hak dan kewajiban warga negara non muslim di negara-negara Islam.Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah bagaimana pandangan tokoh Islam Al Maududi terhadap suatu negara Islam yang terdiri dari masyarakat yang yang berbeda dari segi agama?, bagaimana posisi hak dan kewajiban dalam bernegara?. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research), dengan temuan bahwa dalam Negara Islam menurut Al Maududi tidak adanya diskriminasi terhadap non muslim yang berada di Negara Islam, baik itu berupa perlindungan terhadap hidupnya, hartanya,dan kehormatannya, perlindungan terhadap kebebasan pribadi, kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan, serta terjamin kebutuhan pokok hidupnya dan hak-hak lainnya.

TINJAUAN HUKUM TATA NEGARA ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Nadya Putri Permata Sari; Saadatul Maghfira
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study examines the review of Islamic state administration law on the role of government in maintaining peace and public order. The problem is that there are still many violators of peace and order, one of which is a homeless person and a beggar. From this problem the question arises How the Role of the Tanah Datar District Government in Implementing Article 12 of the Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order and How the Legal View of Islamic State Administration against the Role of the Government in the Homeless and Beggars. This research is field research. Data obtained through the interview process conducted with sources related to research. After the data is collected then analyzed by means of qualitative descriptive analysis. this research found that the implementation of Article 12 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order by the Tanah Datar District Government related to homelessness and beggars had not been implemented well. This can be seen from the data that there are still many beggars and homeless people who violate the prohibited rules in Article 12 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2010 concerning Peace and Public Order. The lack of public legal awareness and the unavailability of supporting facilities such as rehabilitation centers are also a factor in the large number of violators of peace and public order regulations. The view of Islamic Constitutional Law on the role of government in the homeless and beggars is the role of the government to carry out amar ma'ruf nahi munkar. The Prophet Muhammad formed the institute of Hisbah. This institution, among others, is tasked with holding control. Judging from the role of the Tanah Datar District Government in implementing Article 12 of the Tanah Datar District Regulation on Homelessness and Beggars, the Tanah Datar District Government has formed an institution tasked with dealing with issues of peace and public order namely the Civil Service Police Unit (SATPOL-PP), this has in accordance with Islamic Constitutional Law.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH (Studi Kasus Orgen Tunggal di Nagari Kasang) Septiana Murni; Elimartati Elimartati
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Penelitian ini menjelaskan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Studi kasus Nagari Kasang. Dalam penerapan peraturan ini, masyarakat nagari kasang masih melanggar pasal 43 dan 42 yang mengatur batas waktu penayangan orgen tunggal. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini menemukan bahwa, pertama faktor tidak terlaksananya Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketenraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal di Nagari Kasang dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat, dan kurangnya kepedulian dari masyarakat untuk menjaga kenyamanan dan ketertiban bersama. Kedua, pelanggaran Peraturan Daerah ini yang terjadi secara terus-menerus di Nagari Kasang menimbulkan dampak negatif di tengah masyarakat. Apabila terjadi penayangan orgen tunggal melewati batas waktu memiliki pengaruh yang besar terhadap tingkah laku (moral) dan juga mendorong seseorang kearah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma susila yang dilakukan. Ketiga, Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum terhadap batas waktu penayangan orgen tunggal tidaklah sesuai kosep Fiqih Siyasah Dusturiyah. Dalam pembagiannya termasuk ke dalam Siyasah Tasyri’iyah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum untuk kemaslahatan, sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Annisa’ ayat 59 perintah untuk menaati pemimpin artinya taat kepada aturan yang dibuat pemimpin atau pemerintah untuk menjaga ketentraman dan ketertiban bersama.

IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 4 TAHUN 2008 DALAM PROSES PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI NAGARI KOTO BARU KECAMATAN SUNGAI TARAB DALAM PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Yani Trisna; Sulastri Caniago; Dian Pertiwi
JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah Vol 2, No 1 (2021)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

This study examines the implementation of Perda No. 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District by looking at the Siyasah Dusturiyyah perspective. This research was conducted using field research methods. From the results of the study it can be concluded that the implementation of Tanah Datar Regional Regulation Number 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District is appropriate and well implemented in accordance with the provisions contained in Article 106 of Tanah Datar District Regulation Number 4 of 2008 concerning Nagari . Meanwhile, Siyasah Dusturiyah's review regarding the implementation of Tanah Datar Regional Regulation Number 4 of 2008 in the process of infrastructure development in Nagari Koto Baru, Sungai Tarab District is appropriate and in line with the principles of deliberation. Whereas the executor of the Law, namely the executive, is also referred to in the siyasah dusturiyah as sulthah tanfidziyah which discusses the issue of Imamat or leadership in the Nagari Koto Baru Government who has run the government in accordance with the principles of fath adz-dzari'ah and the sixth rule of branch fiqh rules according to the majority of scholars who become a reference for leaders and government in making policies related to the people.

Page 2 of 16 | Total Record : 160

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2024

Filter By Issues

All Issue Vol 5, No 3 (2024) Vol 5, No 2 (2024) Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 3 (2022) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 3 (2021) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Deri Rizal

Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone
+6282283623032

Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location
Kab. tanah datar,

Sumatera barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Deri Rizal

Contact Email deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone +6282283623032

Journal Mail Official jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location Kab. tanah datar, Sumatera barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Deri Rizal

Contact Email
deririzal@iainbatusangkar.ac.id

Phone
+6282283623032

Journal Mail Official
jisrah@iainbatusangkar.ac.id

Editorial Address
Jln. Sudirman No. 137, Kubu Rajo Lima Kaum, Batusangkar, Sumatera Barat (27213)

Location
Kab. tanah datar,

Sumatera barat

INDONESIA