cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizanizarli
Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id
Phone
+62651-7410147
Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Syiah Kuala Law Journal
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : 25491742     EISSN : 25809059     DOI : 10.24815/sklj.v5i3.23030
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
We are interested in topics relating to domestic and international legal issues. it accepts articles relating to Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Justice Process, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law and Constitutional Procedural Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 185 Documents
 15   16   17   18   19 
Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban Dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana Muhammad Rifai; Dahlan Ali; Mahfud Mahfud
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.799 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v3i3.12550

Abstract

Guna melancarkan pelaksanaan investigasi, sistem fingerprint (sidik jari) memang telah dipakai sejak dahulu sebagai bagian dari hukum acara pidana di Indonesia. Namun demikian dalam pelaksanaannya, sidik jari bisa saja tidak memainkan fungsinya dengan baik untuk mengungkap suatu perkara yang salah satunya diakibatkan ketidakprofesionalan petugas penyidik dalam menjalankan tugasnya. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah agar dapat diketahui kegunaan dari sidik jari untuk kemudahan pelaksanaan penyelidikan demi mengetahui identitas korban dan menemukan siapa pelaku tindak pidananya. Selain itu juga untuk menjelaskan tentang apa saja hal yang menghambat petugas penyidik kepolisian dalam menjalankan tugasnya. Mengenai jenis penelitian yang digunakan disini yaitu normatif, sedangkan perundang-undangan serta konseptual dijadikan sebagai pendekatannya. Menurut hasil penelitian ini, dapat diungkapkan bahwa melalui sidik jari akan sangat membantu proses pengungkapan suatu perkara pidana karena kegunaannya mendukung atau melengkapi dari sejumlah alat bukti yang lain. Meskipun demikian, sidik jari tersebut tidak bisa menjadi alat bukti tunggal, tetapi ia merupakan bagian dari keterangan yang diberikan oleh ahli yang ditunjuk ketika proses perjalanan sidang perkaranya di pengadilan. Adapun hal-hal penghalang penggunaan sidik jari pada proses penyidikan perkara kriminal untuk mengetahui data diri orang yang menjadi korban jiwa dan siapa yang menghabisi nyawa orang tersebut, antara lain adalah beberapa keadaan yang dijumpai di lokasi terjadinya peristiwa berupa kondisi alam yang tidak mendukung (seperti karena hujan dan sebagainya), datangnya binatang yang memakan korban yang sudah meninggal itu atau karena jasad korban sudah mulai membusuk dan bahkan ada yang tinggal kerangka saja. Kemudian karena datangnya masyarakat beramai-ramai yang kemudian tanpa sengaja mengubah keadaan di lokasi kejadian dan juga disebabkan kelalaian pihak yang melakukan penyidikan pada saat bertugas menginvestigasi di lapangan. Disarankan kepada yang berprofesi sebagai penegak hukum agar mampu mengakomodir dan peka terhadap berbagai hal yang berkembang di kehidupan masyarakat. Di antaranya yaitu munculnya inovasi yang berhubungan dengan ilmu forensik yakni sistem fingerprint atau sidik jari, buah dari keberhasilan di bidang bioteknologi.In order to facilitate the conduct of the investigation, the fingerprint system has been used since a long time as part of criminal procedure law in Indonesia. However, in its implementation, fingerprints may not play their functions properly to uncover a case, one of which is due to the unprofessionalism of investigating officers in carrying out their duties. The purpose of this research is to be able to know the usefulness of fingerprints for the ease of conducting investigations in order to find out the identity of the victim and find out who the perpetrator is. In addition, it also explains what are the things that prevent police investigators from carrying out their duties. Regarding the type of research used here which is normative, while legislation and conceptual are used as approaches. According to the results of this study, it can be revealed that through fingerprints it will greatly help the process of disclosing a criminal case because its use supports or complements a number of other evidence. Even so, the fingerprint cannot be a single evidence, but it is part of the information given by the appointed expert during the trial process in court. As for the obstacles to the use of fingerprints in the process of investigating criminal cases to find out the personal data of people who have been victimized and who killed the lives of people, among others are several conditions found in the location of events in the form of unsupportive conditions (such as rain and so on), the arrival of animals that have killed the victims or because the bodies of the victims have begun to rot and even some are left with a skeleton. Then because of the coming of the people who later unintentionally changed the situation at the scene and also due to negligence of the party who carried out the investigation while in charge of investigating in the field. It is recommended to those who work as law enforcers to be able to accommodate and be sensitive to various things that develop in people's lives. Among them are the emergence of innovations related to forensic science, namely the fingerprint or fingerprint system, the fruit of success in the field of biotechnology.
Ajaran Turut Serta Tindak Pidana Korupsi Harry Arfhan; Mohd. Din; Sulaiman Sulaiman
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.955 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v3i1.12136

Abstract

Penyertaan pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orangatau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Penyertaan di dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 disebut sebagai pembantuan.Dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1769 K/PID.SUS/2015 menyatakan bahwa Terdakwa I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam semua dakwaan Penuntut Umum dan Menyatakan Terdakwa II Irfan Bin Husen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Korupsi”. Majelis Hakim Judex Factie Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara Aquo telah salah dalam menerapkan hukum atau suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yaitu mengenai penerapan hukum pembuktian sehingga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.The participation is basically regulated in articles 55 and 56 of the Criminal Code, which means that there are two or more people who commit a crime or say that there are two or more people taking part to realize a crime. The participation in the Law on the Eradication of Corruption Crime namely Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 is referred to as assistance. In the decision of the Supreme Court Cassation Number: 1769 K / PID.SUS / 2015 stated that Defendant I Indra Gunawan Bin Alm. Saleh is not proven legally and convincingly guilty of committing an act as charged in all charges of the Public Prosecutor and Stating Defendant II Irfan Bin Husen has been proven legally and convincingly guilty of committing a criminal offense "Also Participating in Corruption". Judex Factie Judge of the High Court / Corruption Court in Banda Aceh in examining and adjudicating the case of Aquo has been wrong in applying the law or a legal regulation was not applied or applied improperly, namely regarding the application of verification law so that it must be canceled by the Supreme Court of the Republic of Indonesia.
Implementation of Assimilation of Criminals in The Time of The Covid-19 Pandemic: A Study in The Legal Area of Class IIA Prisons in Banda Aceh Nurhafifah Nurhafifah; Teuku Irvan Riyadi
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 3: Desember 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.142 KB) | DOI: 10.24815/sklj.v5i3.23278

Abstract

The Decree of the Minister of Law and Human Rights Number M.HH-19.PK.01.04.04 of 2020 concerning the Release and Release of Prisoners and Children Through Assimilation and Integration in the Context of Prevention and Control of the Spread of Covid-19 stated that the provision of assimilation was given to reduce the prevention of Covid-19 However, in the implementation of the assimilation of prisoners at the Class IIA prison in Banda Aceh, it is still not running optimally due to increasing public concerns and unrest amid economic difficulties as a result of the Covid-19 pandemic. In an effort to provide assimilation of inmates with the Assessment and Supervision system of officers to assimilation prisoners at the Class IIA Banda Aceh Prison, the prisoners must behave well, as evidenced by not undergoing disciplinary punishment within the last 6 months.
The Potential of Crypto Asset Insurance Protection in Indonesia Ahwal Alienur Taufik
Syiah Kuala Law Journal Vol 7, No 1: April 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v7i1.29538

Abstract

In Indonesia the development of crypto assets is increasing, therefore this paper aims to accommodate legal instruments to provide a legal basis regarding the high potential for crypto asset insurance protection. In studying this, the author uses qualitative research methods with reasons that are more supportive in understanding the events, behavior, or phenomena of the emergence of this crypto asset. The author made this research to have an impact in creating legal instruments that will underlie crypto asset insurance protection in Indonesia. Because of the large potential digital assets that need to be protected from the start of the system, blockchain and other systems are vulnerable to being stolen, damaged or changed without the permission of the original owner. Referring to legal developments in China, Indonesia can see and study to participate in creating a similar legal basis to protect crypto assets. With the rapid development of technology in the world, it urges the government to form regulations regarding Crypto Assets. That way, there is potential for the creation of these legal instruments to protect crypto assets with insurance.
LEGAL LIABILITY OF THE PARTIES TO THE TRAGEDY OF THE MATCH AT KANJURUHAN STADIUM INDONESIA Rianda Dirkareshza; M. Rizki Yudha Prawira
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.28803

Abstract

Fanaticism towards high football in Indonesia has essentially been embedded in people's lives. The adverse impact of the phenomenon on his travels has evolved into hooliganism. The purpose of this article is to find out the responsibility of the parties to the tragedy of the match at the Kanjuruhan Stadium in Indonesia. The research methods used are Normative Juridical and Socio Phenomena to reveal cases that do not yet have permanent legal force (In Kracht) so that they are classified into a phenomenon, the approaches used are Statue Approach and the case approach. The results of the study revealed first, the organizing committee violated the provisions of Article 19 letter b of the FIFA Legal Handbook which states "firearms or mass control gas must not be carried or used and Article 21 letter c the organizing committee is required to ensure that no door or gate is locked under any circumstances. Second, the Executive Committee of the Police element is indicated to have violated the Regulation of the Chief of Police of the Republic of Indonesia Number 1 of 2009 concerning the Use of Force in Police Actions which regulates the stages that must be carried out when wanting to use force. Third, the Indonesian Football Association (PSSI) is assumed to be responsible in accordance with 50 paragraphs (1) of Law Number 11 of 2022 concerning Sports.
LEGAL CONSEQUENCES OF NOT INCLUDING THE IDENTITY OF BUSINESS ACTORS IN THE MARKETPLACE AND THE ROLE OF THE MARKETPLACE RELATED TO FULFILLING CONSUMER RIGHTS yulia shadrina
Syiah Kuala Law Journal Vol 7, No 1: April 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v7i1.28670

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau akibat hukum yang dapat terjadi jika pelaku usaha/penjual di marketplace tidak mencantumkan identitas/alamatnya dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu menelaah semua regulasi yang bersangkut paut dengan pelanggaran hukum akibat tidak dicantumkannya identitas pelaku usaha dalam marketplace dan peran marketplace terkait pemenuhan hak konsumen. Hasil penelitian ini menemukan adanya pelanggaran atas tiga peraturan perundang-undangan di Indonesia jika pelaku usaha tidak mencantumkan alamat/identitasnya dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Akibatnya terdapat ancaman yang bersifat administratif maupun ancaman pidana kurungan dan denda uang jika pelaku usaha mengindahkannya. Selain dari sisi pelaku usaha, pihak marketplace sebagai tempat yang memfasilitasi penjual dan pembeli sebenarnya juga memiliki peran penting agar hak konsumen dapat terpenuhi. Dari penelitian ini ditemukan adanya beberapa hak konsumen yang sudah dipenuhi dan ada beberapa hak konsumen juga yang belum dijamin oleh pihak marketplace.
The Integration of Judicial Review in Indonesia Airlangga Gama Shakti; Maharani Wicahyaning Tyas; M. Lutfi Rizal Farid
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.26940

Abstract

The judicial review is the essence of constitutional justice. At this time, Indonesia has adopted a dualism system in judicial review, which creates problems. This study aims to analyze the current judicial review system and examine the integration of judicial review by the Constitutional Court as ius constituendum. In reviewing the legal problems in this research, the Constitutional Court used the juridical-normative method. Furthermore, this research also uses a regulatory approach and a comparative study in Austria and Germany. The results show that Articles 24A and 24C of the Indonesia Constitutionhave delegated the Supreme Court the right to judicial review of regulations under the law, while the Constitutional Court has judicial review against the Indonesia Constitution. This raises problems, from practice to the difficulty of guarding the hierarchy of norms from Regional Regulations to the Indonesia Constitution. Judicial review at the Supreme Court also still has problems, especially transparency and accountability, because they have a closed nature. If analyzed in Austria, the Constitutional Court has the authority to judicial review the constitutionality of laws and the legality of administrative regulations (policies). In Germany, the Federal Constitutional Court has the authority to judicial review the law against the constitution. Therefore, there is a need for an urgency to integrate the judicial review by the Constitutional Court through the Amendment to the Indonesia Constitutionand several revisions to the regulations.
VALIDITY OF SHARIA DEEDS MADE BY NON-MOSLIM NOTARIES ACCORDING TO QANUN OF SHARIA FINANCIAL INSTITUTIONS Putri Amelia
Syiah Kuala Law Journal Vol 7, No 2: Agustus 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v7i1.31220

Abstract

This study aims to find out and analyze the position of non-Muslim notaries in the Qanun of Islamic Financial Institutions (LKS) and the Fulfillment of Sharia Principles in Sharia Financing Contracts by Non-Muslim Notaries. Qanun No. 11 of 2018 concerning Islamic Financial Institutions (LKS) requires all financial institutions to implement the sharia system by 2020. With the enactment of the Qanun for Islamic Financial Institutions (LKS) in Aceh, all arrangements and making of the deed must be made based on Islamic law. The normative legal research method is also commonly called doctrinal legal research or library research. It is called doctrinal legal research because this research is only aimed at written regulations. Based on the results of the study it is known that non-Muslim notaries in making sharia deeds in the process of making them must be in accordance with the Law on the position of a notary so that the deed remains an authentic deed or has perfect proof and provides legal certainty to people who need perfect proof. So, if the sharia deed is based on the notary's office law and if we look at the authority of a non-Muslim notary who has the authority to make a sharia deed, then the legal position of the deed made by a non-Muslim notary is still an authentic deed or has perfect proof and the notary as a public official has given legal certainty to people who need perfect proof.
The Enigma Implementation of Predictive Algorithms in Indonesian Legal Perspective R. Yahdi Ramadani; Steven Liechardo; Audy Danial Wibawanto; Yoga Firdausi
Syiah Kuala Law Journal Vol 6, No 3: Desember 2022
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v6i3.27870

Abstract

Predictive Modeling is a statistical technique that can predict future results with the help of historical data and machine learning tools to see if there is a potential for criminal acts in an area using technology. If the Predictive Algorithm is applied to a system in Indonesia, Indonesia must first consider the mechanism for using the system and the risk impact of the system. This research uses normative juridical research. This study uses several approaches, namely the statutory and conceptual approaches. What needs to be considered if this system is implemented in Indonesia is that there is currently no law on personal data, so there are still norms in the regulation of personal data, incomplete regulations regarding Indonesian cyber crime, violations such as the presumption of innocence, and Indonesia must revamp the system. Judiciary in Indonesia, considering there are still areas lacking internet signal. The use of Predictive Algorithms in certain sectors has a good impact. Still, the implementation of Predictive Algorithms in the government sector, especially the Criminal Justice System, violates the human rights of the suspects or suspects related; before the performance of the Predictive Algorithm system, Indonesia must prepare a special law with Personal Data and Reform of the Justice System in Indonesia.
LEGAL REMEDIES AGAINST HOMOLOGATION DECISION PKPU (CASES STUDY COMMERCIAL COURT DECISION NO.07/PDT.SUSPKPU/2016/PN.NIAGA.JKT.PST)” Naura Dhia Elnadi
Syiah Kuala Law Journal Vol 7, No 1: April 2023
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/sklj.v7i1.28820

Abstract

Utang piutang timbul diakibatkan oleh ketidak mampuan salah satu pihak membayar kewajibannya tepat waktu. Hal tersebut tentunya merugikan perusahaan piutang untuk memenuhi kewajiban usahanya. Perkara utang piutang usaha bisa diajukan PKPU ke Pengadilan Niaga. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ataupun PKPU termasuk suatu cara dalam penyelesaian utang agar terhindar dari kepailitan. Adapun Pasal 235  (1) dan Pasal 293  (1) UU No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terhadap putusan PKPU tak bisa diajukan upaya hukum apapun. Namun melalui Putusan MK No.23/PUU-XIX/2021 Pasal tersebut dinyatakan inskonstitusional dan tidak mengikat, maka dari itu terhadap Putusan PKPU bisa diajukan upaya hukum kasasi apabila memenuhi syarat. Dalam Putusan PKPU No.07/Pdt.Sus/PKPU/PN.Niaga.Jkt.PSt terjadi suatu kelalaian pembayaran utang terhadap putusan yang telah di Homologasi. Pasca diputuskannya Putusan PKPU, diketahui debitor hingga saat ini belum membayar ataupun bahkan mencicil tagihan utang sesuai skema pembayaran yang telah disetujui. Maka dari itu, kreditor berupaya untuk mendapatkan haknya yang hingga saat ini belum bisa terpenuhi oleh debitor.Kata kunci : Upaya Hukum;PKPU;Homologasi;Perusahaan.

Page 17 of 19 | Total Record : 185

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Agustus 2023 Vol 7, No 1: April 2023 Vol 6, No 3: Desember 2022 Vol 6, No 1: April 2022 Vol 5, No 3: Desember 2021 Vol 5, No 2: Agustus 2021 Vol 5, No 1: April 2021 Vol 4, No 3: Desember 2020 Vol 4, No 2: Agustus 2020 Vol 4, No 1: April 2020 Vol 3, No 3: Desember 2019 Vol 3, No 2: Agustus 2019 Vol 3, No 1: April 2019 Vol 2, No 3: Desember 2018 Vol 2, No 2: Agustus 2018 Vol 2, No 1: April 2018 Vol 1, No 3: Desember 2017 Vol 1, No 2: Agustus 2017 Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version) More Issue