Garuda - Garba Rujukan Digital

Politik Hukum Pembentukan Dua Kovenan HAM Internasional Tentang Hak Sipil Politik dan Hak Ekonomi Sosial Budaya Muhammad Rafi Darajati; Muhammad Syafei
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 2: Agustus 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Hak Asasi Manusia (HAM) digunakan dan dimaknai secara berbeda disetiapnegara. Hal ini diawali dari era terjadinya Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Sebagai dua negara dengan perbedaan ideologi, kedua belah pihak berkompetisi melalui penyebaran ideologi dalam pembentukan hukum HAM internasional. Tulisan ini akan menjelaskan mengenai bagaimana politik hukum ideologi mempengaruhi pembentukan dan penerimaan hukum HAM internasional. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif, yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan politik dalam pembentukan hukum HAM internasional sangat dipengaruhi oleh ideology negara-negara, seperti DUHAM yang dapat dikatakan sebagai penyatuan antara konsep liberal (pasal 3 sampai dengan pasal 21) dan konsep sosialis (pasal 22 sampai dengan pasal 27). Perbedaan ideologi ini yang menghadirkan 2 Kovenan terpisah yang ruang lingkupnya berbeda dan proses perancangan kovenan-kovenan tersebut 18 tahun sejak DUHAM diterima.

Kedudukan Anak Sebagai Jinayah Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Munandar Munandar
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Menurut pasal 66 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah (Qanun Jinayah) menerangkan apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Jarimah, maka terhadap anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan mengenai Peradilan Pidana Anak (Pasal 67 ayat (1) qanun nomor 6 tahun 2014). Hasil penelitian menunjukan kendala pelaksanaan pemidanaan anak sebagai pelaku jinayah yaitu karena Faktor perundang-undangan, Faktor Aparatur, Faktor sarana prasarana, Faktor Masyarakat, seperti belum adanya penyidik anak yang bersertifikasi, dan aturan proses pelaksanaan eksekusi terhadap Anak belum ada, sehingga Anak sebagai pelaku dalam Qanun Jinayat sama dengan proses penanganan perkara terhadap orang dewasa yang membedakan hanya mengenai pemidanaannya dan tata cara pelaksanaan 'Uqubat terhadap anak yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem peradilan anak diatur dalam Peraturan Gubernur sehingga menjadi kendala tersendiri dalam penyelesaian perkara anak yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam Qanun. Disarankan agar Pemerintah Aceh segera membentuk dan mengundangkan Peraturan Gubernur sebagai aturan pelaksana dalam pelaksanaan eksekusi terhadap Anak yang melakukan pidana sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2004 Tentang Hukum Jinayat. Dan diharapkan pula hakim sebagai pemutus perkara mampu memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.Acoording to Article 66 of Qanun Aceh Number 6, 2014 regarding Islamic Criminal Law states that if a child under the age of 18 (eighteen) years committing a crime or allegedly committing Islamic criminal law, then the child shall be subjected to a Juvenile Justice statutes, Article 67 Paragraph (1) Qanun Number 6, 2014. The research shows that a child as a perpetrator in Qanun Jinayat is similar to the trial process of the cases against adults but in terms of punishments and the procedure of implementing punishments on the procedure of implementation of punishment for children as the perpetrators of criminal acts regulated in Qanun becomes its own constraint in settling the case of juvenile committing crime in Qanun. It is recommended that The Government of Aceh should immediately establish and enact the Governor Regulation as the implementing rule in executing the execution process of the youth offenders as stipulated in Qanun Aceh Number 6, 2004 on Islamic Criminal Law committed by a child by not ignoring the principles of child protection as a child and a victim. For law enforcement officers including judges are expected to have legal psychological knowledge that can sustain deep analysis and legal considerations in imprisonment or custody. And it is also expected that a judge as a decision maker might provide a sense of justice for the community.

Copyright Infringement in Youtube Under Indonesian and Malaysian Laws: The Cases of Aisyah Istri Rasulullah and Karna Su Sayang Songs Sitti Nabila; Sanusi Bintang
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 1: April 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

This study describe the prescription problems in the case of Aisyah Istri Rasullullah song constitute infringement under Indonesian Copyright Law No. 28 of 2014 on Copyright; Karna Su Sayang song constitute infringement under Malaysian Copyright Law Act 332 1987 and the implementation of the law regarding the dispute settlement of the Aisyah Istri Rasulullah song and Karna Su Sayang song. The normative legal research method was used in this research. The results of this study shows that the Aisyah Istri Rasulullah song ingfrings Article 5 and 9 Indonesian Copyright Law stipulate that is prohibited to take the advantage of the copyright work without the owner permission and use it for commercial and Karna Su Sayang song infrings Section 13 and 36 Malaysian Copyright law; There are many similarities between the infringing copy and original work, there is a causal relationship between the infringing work and original works, and the infringing is an essential part of the original work. The recommendation for Indonesia’s and Malaysia’s lawmakers is to revise the Copyright law, so that the copyright infringement on YouTube related the use of fair use and pirates from uploading content will get the strengthen sanction. And create more comprehensive policy regarding the protection of song and Music in YouTube to made the enforcement of the policy to become more effective.

Pelaksanaan Wewenang Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Studi di Kecamatan Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar) Fery Irwanda
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 3 PP 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. Terbitnya sertifikat Hak Milik atas tanah Jailani Yusuf cs yang merupakan objek sengketa, telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi No.633 K/Pdt/2006. Permohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh Abdullah Ibrahim dan Cut Ben Ibrahim ke Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar tanpa memberitahukan adanya Putusan Kasasi, sehingga melahirkan sertifikat yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi. Penelitian ini bertujuan, mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat hak atas tanah yang subjek hukumnya tidak sesuai dengan Putusan Kasasi dan tanggung jawab Kantor Pertanahan atas penerbitan sertifikat untuk atas pihak yang tidak berhak berdasarkan putusan pengadilan. Jenis Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan meneliti keberlakuan hukum itu dalam kenyataan atau dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksanaan Pendaftaran tanah yang melahirkan Sertifikat No.11, 12 dan 21, 22, 23/2015 terdapat cacat hukum administratif yang disebabkan kesalahan subyek dan/atau obyek hak, karena di atas tanah yang diterbitkan sertifikat telah ada Putusan Kasasi. Akibatnya pihak yang mendaftarkan tanah bertanggung jawab secara hukum dan Kantor Pertanahan bertanggung jawab secara administratif.Article 3 of the Government Regulation Number 24, 1997 on Land Registration states that a land registration aiming to provide law certainty and law protection on land right holder over the land. The issuance on of the land certificate of Jailani Yusuf et.al is a dispute object; it has been decided based on Judicial Review Number 633 K/Pdt/2006. The application on the right registration that is proposed by Abdullah Ibrahim and Cut Ben Ibrahim to Land Authority Office of Aceh Besar without providing the review, hence it results in certificate issuance that the law subject is not based on the decision. This research aims to know the implementation of land registration in the making process of certificate that its legal subject is not based on the court decision, responsibility of land office of the change of certificate issuance for party that is no having right based on the court decision. This is juridical empirical research by exploring the law application into society. The research shows that in the implementation of land registration in making process of Certificates Numbers: 11, 12 and 21, 22, 23/2015 has administrative law lack caused by subject fault and/or object of right, as on the land certificate issued has been reviewed by the Supreme Court. The impact on parties registering their land is legally responsible and the Land Authority Office is administrative legally responsible.

Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Dalam Perspektive Adat Aceh Isnatul Rahmi; Rizanizarli Rizanizarli
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 1: April 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian, untuk menjelaskan penerapan konsep penyelesaian kasus pencurian oleh anak dalam adat Aceh khususnya di wilayah Kota Sabang, serta untuk menjelaskan hambatan dan upaya penyelesaian secara Restorative Justice dalam kaitannya dengan Adat Aceh di Kota Sabang. Perolehan data dalam penulisan artikel ini diperoleh dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor pencurian oleh anak ialah akibat kurangnya keharmonisan di dalam keluarga, ekonomi keluarga, dan juga ikut-ikutan teman dan akhirnya menjerumuskan anak ke dalam kasus pencurian tersebut, penyelesaian kasus dilakukan secara musyawarah melalui peradilan adat tingkat gampong. Dalam penyelesaiannya keuchik dituntut untuk dapat menerapkan hukum yaitu adat istiadat, keuchik memutuskan perkara tersebut dengan primsip kekeluargaan dan menimbang hukuman yang tepat kepada anak berdasarkan nilai adat-istiadat. Hambatan nya adalah Pendekatan yang sulit, peradilan adat yang kurang profesional, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat. Sedangkan Upaya nya adalah menyelesaikan masalah anak yang berkonflik dengan hukum tetapi tidak melalui jalur mekanisme Sistem Peradilan Pidana Anak. Disarankan kepada Pemerintah Kota Sabang perlu di sosialisasikan Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan Peraturan Gubernur Aceh No. 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat agar masyarakat dapat memahami penyelesaian secara adat.

Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 oleh Penyidik dan Jaksa Terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Diwilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh Eddi Maulizar; Dahlan Ali; M. Jafar
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyatakan “dalam hal penyidik telah memulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum”. Dalam penjelasan pasal ini tidak ditentukan jangka waktu yang pasti kapan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) harus diserahkan penyidik kepada Jaksa. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 menyatakan Pasal 109 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat apabila frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum” tidak dimaknai penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor dan korban dalam waktu paling lambat tujuh hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui implementasi Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 terkait SPDP pada Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh. Metode yang digunakan yaitu pendekatan penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif, dengan lokasi penelitian pada Kejaksaan Tinggi Aceh dan Kejaksaan Negeri Banda Aceh. Sumber data adalah data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan cara wawancara, serta data skunder dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan awal implementasinya sering ditemukan penyerahan SPDP yang melebihi waktu tujuh hari sejak diterbitkannya surat perintah penyidikan. Setelah setahun berjalan, penyerahan SPDP melebihi waktu tujuh hari masih ada, tetapi sedikit jumlahnya, bukan karena penyidik telah sepenuhnya menerapkan putusan MK tersebut, akan tetapi selain untuk melaksanakan penegakan hukum, juga untuk menghindari praperadilan yang bisa saja dimohonkan terlapor dan korban.Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code stated that “in term of the investigator has started the investigation of the case which is a criminal act, the investigator notifies the public prosecutor about it”. In the explanation of this article, there is no definite period of time when the Notification Letter of Commencement of investigation must be submitted by the investigator to the prosecutor. The Constitutional Court in its decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 stated that Article 109 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and does not have binding legal force if the phrase “the Investigator notifies the public prosecutor about it” it is not meant that the investigator is obliged to notify and submit SPDP to the public prosecutor, the reported person and the victim no later than seven days after the investigation warrant was issued. The purpose of this study is to understand about the implementation of Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 regarding the SPDP in legal jurisdiction of Banda Aceh District Court. The purpose of this study is to understand about the implementation of Constitutional Court Decision No. 130/PUU-XIII/2015 of January 11, 2017 regarding the SPDP in legal jurisdiction of Banda Aceh District Court. The method used in this research is empirical juridical and normative juridical legal research approach, with the research location at Aceh High Prosecutor's Office and Banda Aceh District Attorney’s office. The sources of data are primary data that is obtained through field research by conducting the interviews and secondary data that is obtained by conducting library research. The results of this study shows that in the initial implementation, it is often found that the submission of the SPDP is more than seven days after the issuance of the investigation warrant. After a year of its implementation, the submission of the SPDP over a seven days period still exists, but few in number, it is not because the investigators have fully implemented the Constitutional Court Decision, however in addition to implementing law enforcement, it is also to avoid pretrial that may be filed by the reported person and victim.

The Election Violations Conducted by Election Organizers of Aceh Besar Regency Taqdirullah Taqdirullah; Syarifuddin Hasyim; M. Adli
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 3: Desember 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

This research aims to analyze election violations committed by election organizers in Aceh Besar Regency in 2019. The violation of this election occurred at several points in the sub-district of aceh regency, where the violation of the law is contained in the administration of the election file and also in the part of the organizer that is the election implementation team. This is one of the indicators in this study. Using empirical juridical research methods and qualitative data analysis, the study found that there were only 5 (five) unlawful actions in aceh besar district elections, among which there were un registerable reports, muted reports and follow-up reports to the Jantho District Court. It is recommended to the government, Bawaslu, Panwaslih to conduct more checking or control and also full supervision on a scale to minimize the on-the-process election violations in Aceh Besar Regency in particular as well as other districts.

Kedudukan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Aceh Taqiyuddin Faranis; Husni Djalil; Mahdi Syabandir
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dinyatakan bahwa masa kerja Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) berakhir 3 (tiga) bulan setelah pelantikan kepala daerah tepilih, sementara dalam regulasi yuridis lainnya khususnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan menegaskan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum selesai. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 0240/K.Bawaslu/TU.0001/III/2017 tentang Penegasan Masa Tugas Lembaga Pengawas Pemilihan Umum Ad Hoc dalam Rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017. Surat Edaran tersebut disimpulkan bahwa masa kerja Panwaslih di Aceh berakhir pada bulan Mei bagi daerah yang terdapat penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dan bulan Juni bagi daerah yang vakum sengketa. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan menimbulkan kegaduhan dalam internal Panwaslih di Aceh. Penelitian ini mengkaji bagaimanakah kedudukan dan kekuatan hukum Surat Edaran Bawaslu, mengkaji kepastian hukum masa kerja Panwaslih di Aceh atas keputusan Bawaslu Republik Indonesia yang telah mengeluarkan Surat Edaran yang dijadikan rujukan Pemerintah Aceh untuk merevisi Peraturan Gubernur sebelumnya mengenai masa kerja Panwaslih di Aceh. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian hukum kepustakaan.The article 60 paragraph (4) of the Act Number 11, 2006 concerning the Government of Aceh stated that the working period of the Election Committee ends 3 (three) months after the inauguration of the elected regional head, while in other juridical regulations especially the Act Number 15, 2011 concerning the General Election Organizer and the Election stipulates to expire no later than 2 (two) months after all stages of the election are completed. Chairman of the Election Supervisory has issued the Circular Letter Number: 0240/K.Bawaslu/TU.0001/III/2017 on the Affirmation of Ad Hoc Election Observer Period of Governor and Deputy Regent, Deputy Regent and Deputy Regent, and or Mayor and Deputy Mayor 2017. Based on the Circular Letter, it states that the working period of the Committee in Aceh ends in May for the area where there is a dispute resolution at the Constitutional Court and in June for the vacuum of the dispute. This has resulted in legal uncertainty for the election organizers and caused frenzy within the internal the Election Advisory in Aceh. This research aims to explore the position and legal power of the Election Supervisory Board Circular Letter, to review the legal certainty of the working period of the Election Committee in Aceh on the decision of General Election Supervisory Board of the Republic Indonesia which has issued a Circular Letter as the reference of the Government of Aceh to revise the previous Governor Regulation concerning the working period of the committee in Aceh. This is doctrinal legal research or library research.

Pendaftaran Tanah Yang Dikuasai Oleh Tempat-Tempat Ibadah Umat Islam di Kecamatan Kuta Alam Banda Aceh Della Rafiqa Utari; Suhaimi Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), di dalam Pasal 49 dinyatakan bahwa tempat ibadah umat Islam dapat menguasai tanah dengan hak milik, hak pakai dan tanah wakaf. Hak-hak atas tanah tersebut menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah merupakan hak-hak atas tanah yang harus didaftarkan. Akan tetapi kenyataannya masih dijumpai tanah-tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam yang belum didaftarkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor penyebab tanah yang dikuasai oleh tempat ibadah umat Islam belum didaftarkan, usaha-usaha yang ditempuh dalam mendaftarkan tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan faktor penyebab tanah yang dikuasai tempat-tempat ibadah umat Islam belum didaftarkan, antara lain: tidak adanya dokumen tentang alas hak atau surat sebagai bukti penguasaan dan pemilikan atas tanah, tidak adanya dana atau biaya untuk mendaftarkan tanah, kurangnya kepedulian keuchik sebagai pemerintah gampong. Usaha yang ditempuh dalam mendaftarkan tanah yang dikuasai oleh tempat-tempat ibadah umat Islam adalah: sosialisasi Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 1/INS/II/2018 kepada instansi terkait. Kendala yang dihadapi adalah terbatasnya dokumen tentang alas hak atau surat bukti penguasaan dan pemilikan atas tanah, terbatasnya dana yang tersedia, kurangnya peran serta masyarakat termasuk aparatur pemerintah gampong dan sosialisasi yang tidak efektif.

Kendala dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Gita Melisa; Azhari Yahya; Mahdi Syahbandir
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Salah satu upaya Pemerintah guna memperlancar kegiatan pengembangan fungsi Kawasan Sabang, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang yang salah satu pelimpahan kewenangannya adalah pada Bidang Penanaman Modal. Kedua peraturan ini dikeluarkan dengan tujuan memperlancar fungsi kegiatan penanaman modal di Kawasan agar dapat berjalan maksimal. Namun dari hasil penelitian, ditemukan masih ada beberapa faktor kendala dan hambatan pelaksanaan penanaman modal tidak berjalan maksimal seperti kurangnya kemampuan SDM secara internal BPKS dan sarana infrastruktur penunjang investasi, kondisi kemanan yang belum kondusif, kesulitan dalam menarik minat investor, kurangnya kenyamanan dalam berinvestasi, letak regional Kawasan yang belum strategis serta belum dijadikannya Kawasan Sabang sebagai daerah tujuan investasi.One of the government efforts to stimulate the activity of Sabang’s regional development function is done through the Act Number 37, 2000 regarding the Establishment of the Government Regulation Replacing the Act Number 2, 2000 regarding the Free Trade Area and Free Port of Sabang becoming the Act and the Government regulation number 83, 2010 on the Distribution of the Government Authority to Sabang Regional Board which is one of the authorities given is in the field of Capital Investment. Both regulations are issued in order to boost the capital investment function in the region hence it can run maximally. However, the research shows that there are some hurdles in the capital investment for instances lack of human resources of BPKS, and supporting infrastructures are, insecure, lack of effort to attract investors, lack of confortable condition, the position that is not strategic and the region has not been targeted as the capital investment region.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone +62651-7410147

Journal Mail Official sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA