Garuda - Garba Rujukan Digital

Kewajiban Notaris Melaporkan Transaksi Mencurigakan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Teuku Ulya Murtadha; Dahlan Ali; Mohd Din
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Notaris merupakan pejabat umum bersifat mandiri dalam menjalankan tugasnya tanpa dicampuri oleh instansi manapun. Notaris memiliki Kewenangan yang telah ditentukan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris serta kewenangan yang ditentukan dengan undang-undang lainnya. Kenyataannya secara normatif bahwa notaris dalam melaksanakan kewajiban lainnya wajib melaporkan transaksi keuangan mencurigakan yang diawasi oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Perluasan kewajiban tersebut juga tidak diikuti dengan kewenangan yang memadai untuk dilaksanakan secara optimal sehingga terkesan absurd. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis norma hukum pelaksanaan kewajiban melaporkan transaksi mencurigakan dalam penggunaan jasa notaris terhadap independensi notaris sebagai pejabat umum sesuai Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 9 tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris dan Menganalisa kewenangan notaris dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penetapan notaris sebagai pihak pelapor tidaklah mengganggu independensi notaris namun dalam pelaksanaan kewajiban melaporkan tersebut notaris tidak diberikan kewenangan yang memadai dan kewajiban-kewajiban tambahan tersebut dianggap terlalu jauh bagi notaris untuk melaksanakannya. Penetapan notaris sebagai pihak pelapor harus diikuti dengan amandemen Undang-undang Jabatan Notaris dan pemberian kewenangan yang jelas dan pasti.Notary is a public officer that has to be independent in performing it's duties without getting intervened by any other institution. Notary possesses the authority regulated in act number 30 year 2004 concerning notary office and other authorities regulated by other regulation. The normative reality shows notary in the extention of it's duty stated to submit suspicious transaction supervised by report and analysis center of finance transaction. Moreover the extention of the duty is not followed by sufficient authority to perform optimally so that seem to be absurd. The purpose of the research mainly to analize legal norm in performing suspicious transaction report's obligation of notary service demand toward notary's independency as a public officer, notary's obligation generally and notary's authority in law and human right ministery regulation Number 9 year 2017 principle implementation of client identify for notary. The output reveals that notary settlement as a whistleblower may not interupt notary's independency however in that particular obligation notary was not given such adequate power and those extentional obligations seems to be too far for notary to perfom it. Notary settlement as a whistleblower has to be followed by amandement of act of notary office and clear, sufficient authority distribution.

Kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh Dalam Mengadili Tindak Pidana Umum Yang Dilakukan Oknum Anggota TNI di Aceh Erna Kurniawati; Adwani Adwani; Mujibussalim Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 25 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu, “Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Praktiknya, di Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh masih mengadili tindak pidana umum yang dilakukan oknum anggota TNI. Ini akan membuat suatu peradilan tidak idenpenden hasil penelitian menunjukkan kewenangan Pengadilan Militer I–01 Banda Aceh mengadili perkara tindak pidana umum karena tunduk kepada UU Pengadilan militer yang menitikberatkan subyek hukum. Kemudian penghambat tidak diadilinya oknum anggota TNI melakukan tindak pidana umum di peradilan umum yaitu pertama dasar hukumnya, Kedua, masih melihat subjek hukumnya, Ketiga, Kompetensi relatif. Article 25 paragraph (4) of Law No. 48 of 2009 on Judicial Authority namely, "Military justice as referred to in paragraph (1) is authorized to examine, adjudicate, and decide cases of military crimes in accordance with the provisions of legislation". In practice, the Military Court I-01 in Banda Aceh still prosecutes a general crime committed by members of the TNI which will make a judiciary becomes dependent. The result of the study showed that the authority of Military Court I-01 in Banda Aceh is adjudicating a general criminal case because it is subject to the Military Court Law which emphasizes the subject of law. Then, the obstacle of the TNI members who committed a general crime who have not judged yet in the general court namely, First, legal basis, Second, still observe the legal subject, Third, the relative Competence.

Konflik Surat Ijo Berkaitan Dengan Adanya Pungutan Ganda Berupa Retribusi dan PBB Elsa Indira Larasati; Lavenia Nadya Irianti
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 2: Agustus 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pemkot Surabaya termasuk sebagai suatu wilayah otonomi yang mendapatkan pelimpahan berupa Hak Pengelolaan dari Pemerintah. Sehingga Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan untuk memberikan bagian dari tanah yang dikelolanya tersebut. Penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah atau yang lebih dikenal dengan Surat Ijo merupakan salah satu bentuk pelaksanaan wewenang Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan tanah. Namun, dengan diterbitkannya Surat Ijo tersebut ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan bagi para pemegangnya. Mengenai Sertipikat Ijin Pemakaian atau Surat Ijo diatur lebih lanjut dalam Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Ijin Pemakaian tanah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemegang SIPT tersebut akan dikenakan retribusi atau uang sewa. Pemegang SIPT merasa dibebankan dengan 2 (dua) biaya yakni selain retribusi juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan bagi Pemegang Sertipikat dengan Pemkot Surabaya.

Efektifitas Putusan Pemidanaan Maksimal Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Oksidelfa Yanto
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Indonesia masih saja diselimuti awan gelap korupsi dengan berbagai ragam dan rupa pelakunya. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akanya. Namun, korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Suburnya korupsi tersebut telah menimbulkan kantorng-kantong kemiskinan dalam masyarakat. Meskipun korupsi dan kemiskinan tidak memiliki hubungan langsung, namun dengan terjadinya tindak pidana korupsi akan memiliki dampak yang signifikan tumbuh suburnya kemiskinan. Dalam melakukan penelitian ini, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang sudah dikumpulkan selanjutnya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, sehingga diperoleh gambaran terkait dengan permasalahan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk efektifitas putusan pemidanaan maksimal bagi pelaku tindak pidana korupsi untuk memberikan efek jera kepada para koruptor adalah dengan memberikan pidana terberat yaitu pidana mati bagi para koruptor. Sebab koruptor telah mengambil uang rakyat. Uang rakyat yang dikorupsi tersebut sebenarnya bisa diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, terutama untuk akses kesehatan dan pendidikan, sehingga kemiskinan dapat ditanggulangi.Indonesia is still being covered with dark clouds of corruption with various kinds and forms of its perpetrator. Every leader has promised in his reign will eliminate corruption and eradicate it to its roots. However, corruptions are still existed and flourish. The fertility of corruption has caused occurrence of poverty in society. Although corruption and poverty do not have a direct relationship, but by the occurrence of corruption will have a significant impact of growing poverty. In performing this research, the type of research that writers use is normative legal research, with data collection method used is literature study. The materials that have been collected are then analyzed by analytical descriptive method, so that the description is related to the problem. The results showed that the maximum effectiveness decision form for corruption actors to give deterrent effect to the corruptor is by giving the heaviest punishment that is capital punishment for the corruptor. Because corruptors have taken public money. The corrupted people's money can actually be allocated for the underprivileged people, especially for access to health and education, so that poverty can be overcome.

Tinjauan Yuridis Akibat Berlakunya UU No. 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak Terhadap Sanksi Pidana Perpajakan Hadzil Hadzil; Mahdi Syahbandir; Syarifuddin Hasyim
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Terdapat cukup banyak masyarakat yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dan melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan pembayaran pajak yang telah ditetapkan sehingga menyebabkan timbulnya tunggakan pajak. Menyikapi hal tersebut, Pemerintah mengesahkan Undang-undang Tax Amnesty Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Salah satu jenis pengampunan yang ditawarkan adalah memberikan penghapusan tindak pidana bagi Wajib Pajak (WP) yang melanggar undang-undang. Oleh sebab itu, hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat miskin atau WP yang taat pajak. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah apakah penghapusan sanksi pidana terkait pengampunan pajak (tax amnesty) sudah sesuai dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penghapusan sanksi pidana telah sesuai atau tidak dengan prinsip-prinsip pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan tujuan mengkaji asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat dalam ilmu hukum. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal penghapusan sanksi pidana dalam tax amnesty tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip penghapusan pidana dalam konsep KUHP, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf karena apabila harta tersebut berasal dari hasil korupsi, hal tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang patut dan benar untuk dimaafkan. Disarankan kebijakan dalam pengampunan pajak (tax amnesty) sebaiknya tidak diberlakukan penghapusan pada unsur tindak pidana, apalagi dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur yang merugikan negara.There are enough people who deliberately commit fraud and neglect their obligations in carrying out the payment of taxes that have been set so as to cause the arrears of taxes. In response, the Government passed the Tax Amnesty Act Number 11 Year 2016 About Tax Amnesty. One type of amnesty offered is to provide the abolition of a criminal offense for a Taxpayer (WP) that violates the law. Therefore, it is interesting to investigate because it can be considered as a form of betrayal of the poor or WP who are tax-conscious. The main problem in this research is whether the abolition of criminal sanctions related to tax amnesty is in line with the principles of punishment. This study aims to determine and explain the elimination of criminal sanctions are appropriate or not with the principles of punishment. This study is a normative juridical research with the aim of studying the principles and rules contained in the science of law. The data used consist of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results indicate that of the abolition of criminal sanctions in the tax amnesty is not in accordance with the principles of criminal abolition in the concept of the Criminal Code, namely the justification and reasons for forgiveness because if the property is derived from the corruption, it is not a proper and proper act to be forgiven. It is recommended that the tax amnesty should not be abolished on the element of criminal acts, morever in the criminal act there are elements that harm the state.

Fungsi Hukum Prosedural Dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Fhadilah Eka Pratiwi; Eddy Purnama; Husni Jalil
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 3: Desember 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Hukum prosedural pengisian jabatan pimpinan DPR tertuang dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014. Sesuai dengan asas legalitas, penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara hukum menghendaki kepastian hukum dan persamaan perlakuan. Pengisian jabatan pimpinan DPR terhadap Setya Novanto dan Fahri Hamzah tidak mengikuti prosedural yang sama. Usulan penggantian Setya Novanto oleh Golkar dilaksanakan oleh pimpinan DPR, akan tetapi usulan pemberhentian Fahri Hamzah oleh PKS tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penggantian dan pemberhentian Setya Novanto dan Fahri Hamzah dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan terbukti bahwa pemberhentian dan penggantian jabatan pimpinan DPR terhadap Setya Novanto dan Fahri Hamzah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pemberhentian Fahri Hamzah ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terjadinya cacat hukum prosedural membawa konsekuensi terhadap jabatan, sehingga jabatan Fahri Hamzah sebagai pimpinan DPR saat ini tidak sah. Penerapan asas legalitas akan mewujudkan kepastian hukum dan persamaan perlakuan. Berkaitan dengan proses pemberhentian Fahri Hamzah diharapkan pimpinan DPR melanjutkan usulan pemberhentian dari PKS tersebut ke rapat paripurna.The procedural law in fulfillment the head of house of representative contained in UU. No. 17 Tahun 2014 and Peraturan DPR No. 1 Tahun 2014. According to the principle of legality, administration of the constitutional state require legal certainty and equal treatment. Fulfillment the head of house of representative on Setya Novanto and Fahri Hamzah not following the same procedural. The proposal to replace Setya Novanto by Golkar was caried out to the plenary session but the dismissal proposal from PKS was not carried according to regulation. This study aims to confirm replacement and dismissal process of Setya Novanto and Fahri Hamzah under the regulation. This study use normative lagal research. Based on the research it is prove that the replacement and dismissal of the head of house of represantive on Setya Novanto and Fahri Hamzah not according to the regulation. Fahri Hamzah dismissal not according to the regulation. This legal defective cause a consequence on head of house of representative position, so that Fahri Hamzah position as one of head of DPR is not valid. Application of the principle of legality will realize the rule of law and equality treatment. In related with the dismissal process of Fahri Hamzah, it is expected that the head of representative continue the dismissal proposal from PKS to the plenary session.

Impacts and Problems of Early Marriage During The Covid-19 Pandemic Yuli Sri Handayani; Muhammad Faqih Urrahman; Muhammad Izzul Haq; Farezza Nur Pahlevi; Dzaki Almas Akbar; Yaafi’ Azhar
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 2: Agustus 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

The aim of this research is to explain the factor and the impact of young married people. In this COVID-19 pandemic, there are so many Indonesian teenagers doing married in the young age. Factors that influence the increase of this issue is becaused of exonomy, religion, and promiscuity. People who do this thing must ready to face all of problem and impact that will happen because everything getting worse in this pandemic Covid-19 actually in economic.

Peran Kepolisian Resor Kota Banda Aceh Dalam Mengawasi Putusan Peradilan Adat Gampong Sarwoko Sarwoko
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 13 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat mengatur tentang 18 perkara yang kewenangan penyelesaiannya diberikan keperangkat gampong terlebih dahulu hal ini juga sesuai dengan Keputusan Bersama antara Gubernur Aceh, Ketua Majelis Adat Aceh dan Kepala Kepolisian Daerah Aceh kemudian bagaimana peran kepolisian resor kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam mengawasi putusan peradilan adat gampong dan hambatan dalam mengawasinya.Metode penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian secara induktif–verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat di dalam masyarakat. dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable tanpa harus melalui proses rasionalisasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak kepolisian Resor Kota Banda Aceh tidak mengalami kesulitan dalam mengawasi keputusan peradilan adat gampong. Hambatan yang dialami adalah sikap sebagian masyarakat yang belum menerima seutuhnya, ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan perdamaian, adanya benturan hukum dengan lembaga lain, munculnuya sikap materialistis, dominannya suara laki-laki dari pada suara perempuan, minimnya pengetahuan perangkat peradilan adat gampong.Article 13 Paragraph (1) of Qanun Aceh Number 9 Year 2008 on the Development of Indigenous Life and Customs regulates the 18 cases where the authority of the settlement is granted by the Village first in accordance with the Joint Decree between the Governor of Aceh, the Chairman of the Aceh Traditional Council and the Chief Aceh Provincial Police then how the role of city police banda aceh police in overseeing the decision of the Village customary courts. This study aims to analyze the role of Banda Aceh City Resort Police in supervising the decision of custom Village and obstacles in supervising. This method of research is empirical juridical research that is the collection and discovery of data and information through literature study of assumptions or basic assumptions used in answering problems in research this thesis, then tested inductively-verifikatif on the latest facts contained in the community. thus the truth in a study has been declared reliable without having to go through the process of rationalization. The research results show that the Banda Aceh City Police Officers have no difficulty in overseeing the decision of the custom court of Village. The obstacles experienced are the attitude of some people who have not yet received the whole, the dissatisfaction of the society towards the verdict of peace, the clash of law with other institutions, the emergence of materialistic attitude, the dominance of the male voice rather than the female voice, the lack of knowledge of traditional Village court.

The Replacement of The Elected Members of House of Representative in Open List Proportional General Election Khalid Dahlan
Syiah Kuala Law Journal Vol 5, No 1: April 2021
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

The filling of replacements for elected members of the House of Representative who no longer meet the requirements at the time of election with a candidate who has a lower vote than other candidates by the party is contrary to the open list proportional electoral system. This study describes the process of changing candidates who no longer meet the requirements at the time of voting in terms of the applied electoral system. The research method uses normative juridical research. The determination of the elected candidates for the House of Representative members in an open list proportional system is determined by the majority of the votes acquired by the candidates. The vote of a candidate who no longer meets the requirements to become the valid vote of a political party, in an open list proportional electoral system, the party should cast the vote to the candidate who has the next most votes to gain a seat in the parliament. Parties as participants in the elections for the House of Representatives do not have the discretionary power to transfer their votes to candidates who have lower votes than other candidates because they are against the morals and ideals to be achieved in the application of an open list proportional electoral system.

Implementasi Struktur dan Kedudukan Kelompok Kerja Pada Unit Layanan Pengadaan Aceh Cut Yulia Rizky; Eddy Purnama; Mujibussalim Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 1: April 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Menurut Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh, di dalam pasal 17 disebutkan untuk menjadi pokja harus Aparatur Negeri Sipil (ASN), Sedangkan di dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aceh tidak diatur tentang hak-hak pegawai pokja, Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi struktur dan kedudukan kelompok kerja pada unit layanan pengadaan Aceh sudah sesuai dengan Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya, untuk mengetahui konsekuensi yuridis jika penempatan kelompok kerja dalam struktur dan kedudukan unit layanan pengadaan Aceh belum sesuai sebagaimana yang diamanahkan oleh Perpres No 54 tahun 2010 berserta perubahannya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian ini mengunakan data skunder, data primer dan data tersier. Hasil penelitian menunjukan Pejabat Unit Layanan Pengadaan atau Pokja ULP seringkali menghadapai permasalahan diantaranya tugas dan tanggung jawab ditempat ASN berkerja dengan pekerjaannya sebagai Pokja ULP yang bersifat ad-hoc (sementara), kuatnya arus intervensi dari pihak-pihak tertuntu yang mengatasnamakan tempat porsenil Pokja selaku ASN bekerja, tidak mendapatkan penilaian kinerja dari ULP sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bahwa di dalam pasal 1 ayat (3) menyebutkan Prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan organisasi sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku kerja.According to Presidential Regulation Number . 54, 2010 and Governor Number 4, 2015 on the Establishment of Aceh Government Goods / Services Procurement Unit, in Article 17 it is mentioned to be a working group for Apparatus Civil Nation (ASN), while in Aceh Governor Regulation Number 4, 2015 The Aceh Government Goods / Service Procurement Unit is not regulated on the rights of the working groups This system is having a lot of weaknesses and it causes the group is at the governmental institutions either in regional or central. This research aims to know the implementation of structure and the position of working group at the unit of Aceh Procurements whether has been in according with the Presidential Regulation Number 54, 2010 together its changes, to know the juridical consequences if the imposition of the working group in the structure and the Aceh’s Service Procurement has not been in accordance with the Presidential Regulation Number 54, 2010 together its changes. This is juridical normative legal research. This research applies secondary, primary and tertiary data. The research shows that Official Procurement Unit or the Group of ULP is often facing problems that are their duties and responsibilities at civil servant units with the job on the ULP Group Unit that is temporary, the strengths of intervention from certain parties of the official as the servants do not have the working reviews from ULP as determined by the Indonesian governmental regulation Number 46, 2011 on the Review of Civil Servants Working as started in Article 1 (3) stating that Working Reward is a reward obtained by the civil servants at a organization with the aim of the servant and the working behave and dutie.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone +62651-7410147

Journal Mail Official sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA