Garuda - Garba Rujukan Digital

Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 11/PID.SUS-ANAK/2017/PN.KSP Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Yang Dilakukan Oleh Anak Desty Amanda; Tarmizi Tarmizi
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 1: April 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Putusan Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp Terdakwa I Nursyafarilla dan Terdakwa II Elvina Tari terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penulisan studi kasus ini untuk menganalisis tindakan Hakim yang tidak mempertimbangkan persepsi/pandangan hukum yang terbukti melanggar Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini berdasarkan tujuannya termasuk dalam penelitian normatif. Berdasakan fakta-fakta di persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp menjelaskan tidak ditemukan upaya Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Pasal 88 Jo. Pasal 76I Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga menyebabkan penjatuhan pidana percobaan selama 3 (tiga) bulan dan terdakwa tidak ditahan. Berdasarkan analisis putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor : 11/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Ksp dinilai tidak memberikan efek jera dan menyadarkan para anak akan kesalahannya. Disarankan kepada Majelis Hakim untuk lebih teliti dalam memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan yang dapat membuktikan kesalahan terdakwa.

Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Pengingkaran Akta Jual Beli Tanah Bersertipikat Oleh Pihak Yang Dirugikan Muyassar Muyassar; Dahlan Ali; Suhaimi Suhaimi
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 1: April 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris: “Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik.” Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT berwenang membuat akta otentik hak atas tanah. Kekuatan pembuktian Akta Notaris/PPAT sempurna, namun kenyataannya dapat digugat keotentikannya dan pihak dirugikan dapat mengajukan Notaris/PPAT ke pengadilan. Tujuan penelitian menjelaskan akibat hukum pengingkaran Akta jual beli tanah bersertipikat bagi Notaris/PPAT, konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Notaris/PPAT, dan upaya hukum pihak dirugikan. Tipologi yuridis normatif. Pendekatan perundang-undangan, analisis, dan kasus hukum. Sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis data kualitatif, diinterpretasikan, kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian: pengingkaran pihak dirugikan terhadap akta tersebut tidak langsung berakibat hukum bagi Notaris/PPAT karena keotentikannya tidak serta-merta terdegradasi menjadi akta di bawah tangan, disebabkan materi pengingkaran harus terbukti. Konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Notaris/PPAT merugikan pihak tertentu namun melindungi notaris secara etika dan administrasi. Upaya hukum pihak dirugikan berupa non-litigasi (di luar pengadilan) dan litigasi (melalui pengadilan). Saran: terdapat aturan dan sanksi bagi notaris terbukti mengeluarkan akta merugikan pihak tertentu, Kementerian Hukum dan HAM memaksimalkan kinerja pengawas notaris/PPAT, dan Mahkamah Agung mengatur pemeriksaan minuta akta dan catatan keadaan khusus pada akhir akta oleh hakim. Article 1 Law Number 2 of 2014 concerning Notarial Position:“Notary is Public Official who authorized to make authentic deeds.”Government Regulation Number 24 of 2016 concerning Regulation of Land-Title-Registrar (PPAT) Position, PPAT has authority to make authentic deeds of right-to-land.Notarial/PPAT’s deed has perfect evidentiary power,but in reality its authenticity could be sued and injured party could submit Notary/PPAT to court.Study aims to explain judicial consequences of Notary/PPAT for denying sale-and-purchase-deed of certified land,juridical consequences for using Notary/PPAT refusal-rights,and legal remedies by injured party.The typology is normative-juridical.Laws,analytical,and legal case approach.The sources of legal materials were primary,secondary,and tertiary.Data was analyzed qualitatively, interpreted, then described. Study results: denial of the injured party to the deed does not have direct judicial consequences for the Notary/PPAT because its authenticity,and not directly degraded into deed-signed-under-hand,due to denial material should be proven. The juridical consequences of using Notary/PPAT refusal-rights were harm certain parties but could protect the notary ethically and administratively. Legal remedies by the injured party were non-litigation (out-of-court settlement) and litigation (through Court). Recommendations: should be rules and sanctions for notary who has proven issued deed that harm certain parties, Ministry of Law and Human Rights should maximize the Notary/PPAT supervisors performance,Supreme Court should regulate minutes of deed examination and special circumstances record at the end of deed by judge.

Penukaran Harta Wakaf Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Idia Isti Iqlima; Syahrizal Syahrizal; Ilyas Ilyas
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 1: April 2017 (Print Version)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Penukaran harta wakaf adalah penukaran harta wakaf dari bentuk semula ke bentuk yang lainnya hukum islam pada dasarnya perubahan status wakaf tidak diperbolehkan melakukan penukaran sebagaimana mazhab Maliki dan Syafi’i sangat menekankan pada keabadian harta benda wakaf walaupun sudah rusak atau tidak menghasilkan sesuatu. Pada Pasal 40 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang ditukar. Tujuan penelitian untuk mengetahui status hukum penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan mengetahui mekanisme penukaran harta wakaf menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan mengunakan data primer, data sekunder dan tersier. Hasil penelitian bahwa ada berbeda pendapat ulama dan madzhab tentang penukaran harta wakaf menurut hukum islam ada yang berpendapat melarang ibdal (penukaran) tanah wakaf sekalipun tanah tersebut tidak mendatangkan hasil sama sekali sebagian ulama lainnya memperbolehkan menukar tanah wakaf yang tidak atau kurang bermanfaat dengan tanah lain yang lebih baik namun dengan syarat-syarat tertentu. Dalam perundang-undangan tentang wakaf secara mutlak membolehkan penukaran karena yang menjadi sorotan bukan bentuk akan tetapi yang terpenting dari wakaf adalah fungsi dan tujuannya. Mekanisme penukaran menurut hukum islam harus melalui hakim yang shaleh yang mempunyai ilmu dan amal. Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam pasal 51 menyebutkan bahwa mekanisme penukaran dilakukan oleh nadzir dengan mengajukan permohonan tukar ganti kepada menteri melalui kantor urusan agama dengan menjelaskan alasan perubahan status dan hasilnya harus dilaporkan oleh nadzir ke kantor pertanahan dana atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.The exchange of wakaf property is the exchange of wakaf property from its original form to another form of Islamic law basically the change of waqf status is not allowed to exchange as Maliki and Shafi'i school emphasize on the immortality of waqf property even if it is damaged or does not produce something. In Article 40 of Law Number 41 Year 2004 regarding Waqf, the wakaf property that has been proclaimed is prohibited to be exchanged. The purpose of this research is to know the legal status of the exchange of wakaf property according to Islamic law and Law Number 41 Year 2004 about Wakaf and know the mechanism of exchange of wakaf property according to Islamic law and Law Number 41 Year 2004 about Waqf. The research method used is the type of normative legal research (normative juridical) by using primary data, secondary and tertiary data. The result of the research that there are different opinions of ulama and madhhab about the exchange of wakaf property according to Islamic law there are those who argue forbidding ibdal (exchange) of wakaf land even though the land does not produce the result at all some other scholars allow swap land donation which is not or less useful with other land better but with certain conditions. In the legislation on waqf it is absolutely permissible to exchange because the spotlight is not the form but the most important of the waqf is its function and purpose. The mechanism of exchange according to Islamic law must be through a pious judge who has knowledge and charity. Law No. 41 of 2004 on Waqf in article 51 states that the exchange mechanism is done by nadzir by applying for exchange to the minister through the religious affairs office by explaining the reason for the change of status and the result must be reported by nadzir to the land office of the fund or the relevant institution for registration Furthermore.

Corporate Governance In Palm Oil Companies In Aceh Province Safrina Safrina; Khairani Khairani
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Nowadays, companies are not only required to provide information on financial accountability but also about corporate performance related to social and environmental aspects in order to promote shareholder values and sustainable practices, which eventually lead to the concept of corporate governance. This study aims to discuss the implementation of corporate governance, in palm oil companies in Aceh Province. A qualitative research method is applied with an empirical juridical approach. Data were collected by interviewing respondents and analyzing corporate reports. The result found that the implementation of corporate governence by the companies through the availability of code of good corporate governance (GCG) and code of conduct. Although it does not necessarily guarantee the implementation applied properly, but it can show company commitment to run a good business. Some companies also implement corporate social and environmental responsibility in a different approach. However, some of the activities are actually not in accordance with existing regulations, but is only limited to activities that have no direct impact on community.

Perluasan Pertanggungjawaban Terhadap Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Chairul Bariah; Mohd Din; Mujibussalim Mujibussalim
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 3: Desember 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan tidak pidana. Sebagaimana dalamUndang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.Padadasarnya konsep pertanggungjawaban dari sebuah perbuatan pidana adalah ditanggung oleh pelakunya tanpa membebani pihak lain yang turut bertanggungjawab, namun dalam hal penyelesaian tindak pidana harus melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga terdapat perluasan konsep pertanggungjawaban pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mengkaji sejauh mana orang tua dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan konsep pertanggungjawaban pidana terhadap orang tua dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan apakah ada hubungan antara diversi dengan pertanggungjawaban terhadap orang tua. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan penelitian hukum kepustakaan.The Act Number 11, 2012 on the Juvenile Justice System state that a child who is in conflictwith the law hereinafter called as a child who ages 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eightteen) year of age alleged to have committed a crime. Therefore, it is seen from the age of the child it should be treated specifically for youth offenders, it can be seen from the obligation for the judge to conduct a diversion for the child’s case. As mention in the The Act on Juvenile Justice System that the judge is obliged to conduct a diversion for a maximum of 7 (seven) days after being stipulated by the head of the district court sitting as a judge. Basically, the concept of criminal liability from the criminal act is borne by its perpetrator without burdening the other party responsible, but in the case of the settlement of the crime must involve the perpetrator, the victim, the family of the perpetrator or victim, and other related parties, and hence there is an extension of the concept of criminal liability. This research aims to explain and explore to which extent parents could be held liable for crimes committed by juvenile and the concept of criminal liability of parents towards crimes committed by their childrenand whether there is a relationship between diversion with responsibility to parents.This is doctrinal legal research or library research.

Peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara Dalam Pengelolaan Sampah Zulfikar Zulfikar; Yanis Rinaldi
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 3: Desember 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Sampah adalah benda atau zat sisa yang sudah tidak terpakai. Namun karena kurangnya pengertian masyarakat dan pemerintah, juga kurangnya biaya dan pendapatan sebagian besar masyarakat, maka masalah sampah ini menjadi terabaikan. Tujuan penelitian ialah peranan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara belum melaksanakan pengelolaan sampah sesuai dengan fungsinya, kendala yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam menyelesaikan Qanun tentang Pengelolaan Sampah, dan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara agar pengelolaan sampah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Utara. Metode Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Diakibatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap pengelolaan sampah masih buruk dengan kondisi tidak baiknya kinerja dinas kebersihan dan proses pengelolaan sampah oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara belum mampu memberikan pelayanan kebersihan yang baik di Aceh Utara serta kurangnya armada kendaraan truk pengangkut sampah yang menyebabkan masyarakat menumpuk sampah di TPS. Kedua, Upaya sosialisasi juga harus dilakukan oleh Pemerintah terhadap Qanun yang telah dibuat agar masyarakat tahu bagaimana proses jalannya qanun tersebut dan dilakukan studi banding dengan daerah lainnya agar proses pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Ketiga, Upaya pemerintah terhadap bidang pengelolaan sampah wajib memprioritaskan kepastian hukum mengenai kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, peran masyarakat dan peran dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Disarankan agar hendaknya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara harus lebih serius, dalam melakukan penambahan Anggaran terhadap Lingkungan Hidup dan pengelolaan sampah di Kabupaten Aceh Utara sehingga armada, biaya operasional, dan fasilitas dapat terpenuhi dengan baik.Garbage is objects or substances the remaining unused. However due to lack of understanding of society and Government, as well as the lack of cost and income of the majority of society, then the waste problem is being neglected. The purpose of the research is the role of the Government of North Aceh have yet to implement the waste management in accordance with its functions, constraints faced by the Government in resolving the North Aceh Regency Qanun about waste management, and the efforts done by the County Government North Aceh so that waste management can support sustainable development in North Aceh Regency. Research methods used are empirical laws. The results of this study showed that the Government's performance, firstly, the North Aceh District Government's performance on waste management is still poor with the poor condition of the performance of the cleaning service and the waste management process by the North Aceh Regency government has not been able to provide good cleaning services in North Aceh and the lack of a fleet of transport trucks garbage that causes the community to pile up garbage at the TPS. Second, the Government must also conduct socialization efforts on the Qanun that have been made so that the public knows how the qanun is going and a comparative study is carried out with other regions so that the management process can run well. Third, the Government's efforts in the field of waste management must prioritize legal certainty regarding the clarity of the responsibilities and authority of the central government, regional governments, the role of the community and the role of the business world so that waste management can run proportionally, effectively and efficiently. It is recommended that the North Aceh Regency Government should be more serious, in making additional Budget to the Environment and waste management in North Aceh Regency so that the fleet, operational costs, and facilities can be met properly.

Penggunaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Oleh Hakim Sayid Andi Maulana; Dahlan Ali; Muhammad Saleh
Syiah Kuala Law Journal Vol 2, No 2: Agustus 2018
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 60 ayat (3) “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”, ayat (4) “Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”. Namun hingga saat ini masih ditemukan putusan pengadilan yang sama sekali tidak mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan. Permasalahan yang perlu dikaji apakah sebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan, dan bagaimanakah konsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan.Tujuanpenulisanini untukmengetahuisebab Hakim tidakmempertimbangkanLaporanPenelitianKemasyarakatan dan untuk mengetahuikonsekuensihukumjikatidakdilaksanakannyaLaporanPenelitianKemasyarakatan. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwadalammemutuskanperkaraanak yang berhadapandenganhukum,Hakim memilikialasanterhadaptidakmenguraikanlaporanpenelitiankemasyarakatanpadaputusan karena Hakim padaprinsipnyasudahmempertimbangkanlaporanpenelitiankemasyarakatan. Konsekuensihukumjika Hakim tidakmempertimbangkanLitmas yaitu anak masih tetap bisa ditahanuntuk proses peradilan yaitu perbaikan Putusan. Disarankan agar Hakim dapat mengulasisi materi dari Litmas dalam putusannya, termasukrekomendasi yang diberikanolehBapas.DisarankankepadaKementerianHukumdan HAM supayamemperhatikanketersediaantenagafungsionalBapassertapeningkatankompetensi agar menghasilkanLitmas yang semakinbaik sehingga jauh dari persepsi “copy paste”Law Number 11 Year 2012 on the Criminal Justice System of the Child, in Article 60 paragraph (3) "The judge is obliged to consider the reports of the research community from the community Supervisor before dropping the lawsuit verdict "paragraph (4) In terms of Community research reports as referred to in paragraph (3) are not considered in the judge's verdict, the verdict is annulled by law ". However up to now still found the Court ruling that simply does not consider research report. Problems that need to be examined whether because the judge did not consider Viable research report, and how do the legal consequences if it does not tackle in the research report. The purpose of this writing is to know because the judge did not consider the report of the Research Community and to know the legal consequences if it does not tackle in the research report. The research method used i.e. empirical juridical. Based on the results of the research it is known that in deciding a child dealing with matters of law, The judge has a reason against civic research report outlines not at ruling because Judges in principle had already been considering a research report. The legal consequences if the judge does not consider Litmas i.e. children still could be detained for judicial process, namely the improvement award. It is recommended that Judges can mengulasisi material from Litmas in an award, including the recommendations given by Bapas. It is recommended to the Ministry of Justice and human rights in order that notice of the availability of functional competency enhancement as well as Bapas in order to produce better Litmas so far from the perception of "copy paste".

Keabsahan Pembuktian Perkara Pidana Dalam Sidang Yang Dilaksanakan Via Daring (Video Conference) Dalam Masa Pandemi Covid-19 Anggi Astari Amelia Putri; Dahlan Ali
Syiah Kuala Law Journal Vol 4, No 3: Desember 2020
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan keabsahan persidangan pidana yang dilaksanakan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh selama pandemi COVID-19, menjelaskan faktor-faktor penghambat dalam proses persidangan, serta strategi dalam membenahi pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pengadilan Negeri Meulaboh telah memiliki landasan hukum untuk memberlakukan persidangan pidana secara daring , lalu faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan persidangan pidana secara daring pada Pengadilan Negeri Meulaboh adalah kualitas signal internet yang kurang memadai, kurangnya fasilitas, jadwal persidangan, sikap terdakwa, dan faktor masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk membenahi yakni melakukan evaluasi, peningkatan mutu dan kualitas jaringan internet, dan juga upaya untuk menyiarkan persidangan dengan cara menyiarkan pada televisi di luar ruangan secara live streaming. Disarankan Pengadilan Negeri Meulaboh dapat mengevaluasi kembali jalannya persidangan teleconference untuk meningkatkan kualitas jaringan internet sehingga kualitas video dan suara yang dihasilkan menjadi jernih, dan juga agar persidangan daring dapat disiarkan di televisi pengadilan agar masyarakat dapat berperan aktif untuk ikut serta mengawal jalannya proses persidangan secara daring di Pengadilan Negeri Meulaboh.

Kajian Yuridis Pernikahan Melalui Qadhi Liar (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Ratna Juita; Rusjdi Ali Muhammad; Imam Jauhari
Syiah Kuala Law Journal Vol 1, No 2: Agustus 2017
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pernikahan harus dicatatkan dan menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam pernikahan harus memenuhi syarat dan rukun nikah baru dikatakan sah. Praktiknya, di Kabupaten Aceh Besar pernikahan ada melalui jasa qadhi liar. Permasalahan pokok penelitian ini yaitu: sejauh mana terjadinya pernikahan melalui qadhi liar dan bagaimana akibat hukumnya dan yang menjadi faktor penyebab terjadinya pernikahan melalui qadhi liar. Hasil penelitian sejauh ini di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar terjadi pasangan menikah melalui qadhi liar, dan telah ke Mahkamah Syar’iyah untuk melakukan istbat dan ditolak. Akibat hukum pernikahan melalui qadhi liar tidak sah. Faktor penyebab pernikahan melalui qadhi liar di wilayah hokum Kabupaten Aceh Besar yaitu: faktor ekonomi, faktor hamil diluar nikah, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pencatatan pernikahan, berselingkuh yang berkepanjangan, tidak mendapatkan izin untuk melakukan poligami, tidak memiliki wali, menghindari prosedur administrasi, untuk menghindari perzinahan, dan konflik Aceh. Kepada lembaga terkait untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan menindak tegas oknum-oknum yang memberikan jasa qadhi liar dan jangan memberikan celah hukum pelaku qadhi dan pasangan yang melakukan pernikahan menggunakan jasa qadhi liar. Pursuant to the Act Number 1, 1974 regarding Marriage, marriage must be recorded and conducted through its own religion. In Islamic law the marriage must fulfill requirements and conditions of marriage in order to be said valid. . In practice, in Aceh Besar District there are marriages conducted through the auspices of illegal marital authority. The problems of this research are to which extent the marriage through the illegal holder in Aceh Besar District region and how the legal consequence and what are the factors causing the marriage that is held by illegal holder. The research shows that nowadays in Aceh Besar District territories has been found the marriages conducted by illegal marriage register who are getting married through non-appointed officials, and there are cases which has been tried by MahkamahSyar’iyah (Special Court for Muslim in Aceh Province) to hold the remarriage as the previous one is not based on administrative procedures and it is rejected. The legal consequence from the marriage is not valid. Factors causing the marriage by illegal holders are in Aceh Besar are economy, pre marital pregnancy, lack of understanding and people awareness regarding marriage registration, long lasting infidelity, then has no license for polygamous marriage, has no guardian, avoid administrative procedures, avoid coverture and armed conflict area of Aceh. It is recommended that the related institutions to increase publications on the legal consequence of marriage conducted under the auspices of illegal holders and enforce law for them and no loop hole for them and for couples seeking the service as the aim of the marriage is mistaken by the law.

Kedudukan Perjanjian Perkawinan Terhadap Pemisahan Harta Bersama Setelah Dilaksanakan Perkawinan Kaitannya Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Tentang Waktu Pembuatan Perjanjian Perkawinan Sarizal Sarizal; Darmawan Darmawan; Mahfud Mahfud
Syiah Kuala Law Journal Vol 3, No 2: Agustus 2019
Publisher : Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Menurut ketentuan Pasal 29 UU No 1 tahun 1974 Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama, yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan Salah satu bentuk perjanjian perkawinan yaitu perjanjian mengenai kedudukan harta dalam perkawinan mengenai pemisahan harta pencaharian masing-masing. Namun, Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 terkait dengan ekstensifikasi waktu pembuatan perjanjian perkawinan, telah memberikan implikasi terhadap pelaku perkawinan yang pada awal pernikahan belum memiliki perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dibuat kapan saja meskipun telah berlangsungnya perkawinan. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut dapat mempengaruhi status yang sebelumnya sebagai harta bersama beralih menjadi harta masing-masing suami istri. Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama setelah dilaksanakan perkawinan pasca Putusan MK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penilitian menunjukkan bahwa Kedudukan perjanjian perkawinan terhadap pemisahan harta bersama yang dibuat setelah dilaksanakan perkawinan pasca putusan MK memiliki kekuatan hukum mengikat sejak perkawinan dilangsungkan atau sejak dibuatnya perjanjian perkawinan dalam masa perkawinan. Perjanjian perkawinan tersebut mengikat baik bagi harta bersama yang telah diperoleh dalam masa perkawinan maupun terhadap harta bersama yang akan diperoleh dikemudian hari. Disarankan adanya jaminan dan perlindungan hukum terhadap harta bersama yang telah dipisahkan menjadi harta pribadi masing-masing suami istri agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dengan pihak lainnya.According to the provisions of Article 29 of Act Number 1 of 1974 The Marriage Agreement is a written agreement between the two parties on a joint agreement made at the time or before the marriage was held and approved by the marriage registrar. One form of marriage agreement is an agreement regarding the position of property in marriage regarding the separation of their respective livelihoods. However, after the Constitutional Court Decision Number 69 / PUU-XIII / 2015 related to the extensification of the marriage agreement, it has implications for the marriages who did not have a marriage agreement at the beginning of the marriage. Marriage agreements can be made at any time despite a marriage. Therefore, the Constitutional Court's decision can affect the status previously as a joint asset to become the property of each husband and wife. This study aims to determine the position of the marriage agreement on the separation of joint assets after the marriage was held after the Constitutional Court Decision. This study uses normative research methods. The results of the research show that the marriage agreement position on the separation of joint assets made after the marriage is carried out after the Constitutional Court's decision has binding legal force since the marriage took place or since the marriage agreement was made in marriage. The marriage agreement is binding both on joint assets that have been obtained during the marriage period and against the joint property that will be obtained in the future. It is suggested that there are guarantees and legal protection for joint assets that have been separated into the personal property of each husband and wife so that there will be no problems in the future with other parties.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rizanizarli

Contact Email rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone +62651-7410147

Journal Mail Official sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location Kab. aceh besar, Aceh INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rizanizarli

Contact Email
rizanizarli@unsyiah.ac.id

Phone
+62651-7410147

Journal Mail Official
sklj@unsyiah.ac.id

Editorial Address
Jln. Putroe Phang Street No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111

Location
Kab. aceh besar,

Aceh

INDONESIA