Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

maksigama
Website

Published by Universitas Wisnuwardhana Malang

ISSN : 14108763 EISSN : 2723570X DOI : https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.69

Core Subject : Humanities, Education, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 138 Documents

4 5 6 7 8

KEWENANGAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS DALAM TUGASNYA MEMBINA NOTARIS SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) SEBELUM TERBENTUKNYA MAJELIS PEMBINA DAN PENGAWAS DAERAH PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)
MAKSIGAMA Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlibatan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku pembuat Akta Outentik yang terindikasi terlibat Kasus Pidana. Dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap Notaris selaku Pejabat Pembuat Akta (PPAT), apabila terjadi kasus tindak Pidana sebelum terbentuknya Majelis Pembina dan Pengawas Daerah (MPPD) dalam wilayah Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Kata Kunci : MPPD, Notaris, PPAT, tugas

PERLINDUNGAN PRAKTIK KEPERAWATAN DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN PASIEN
MAKSIGAMA Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Dalam undang-undang yang dimaksud Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, kelompok, atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Di Indonesia sekitar 60% tenaga kesehatan merupakan perawat. Banyaknya jumlah perawat di Indonesia ini turut mempengaruhi layanan kesehatan masyarakat, dan ini diperhatikan dalam undang-undang. Perawat sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan selain itu perawat perlu mempraktikan ilmunya secara otonom sehingga ada kejelasan atas kewenangan dan batas tangung jawab dalam melakukan pelayanan kesehatan, undang-undang keperawatan yang telah disahkan oleh pemerintah dapat memberi kepastian dan jaminan hukum bagi tenaga kesehatan khususnya perawat dalam melaksanakan pelayanan keperawatan, selain juga dapat menjadi kepastian dan jaminan hukum bagi pasien (masyarakat) yang akan memanfaatkan pelayanan keperawatan. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas, dan mutu pelayanan keperawatan, serta dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang merujuk kepada Standar Praktik Keperawatan. Pelaksanaan Standar Praktik Keperawatan yang dilaksanakan dan dipatuhi seperti yang diatur dalam Undang-undang Keperawatan memberikan kepastian hukum bagi perawat maupun pasien dalam mendapatkan pelayanan keperawatan yang prima sehingga dapat terjadi peningkatan derajat kesehatan. Kata Kunci : Keperawatan, Kepastian Hukum, Peningkatan derajat Kesehatan

KONTRAK INTERNASIONAL YANG BERDASARKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
MAKSIGAMA Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Orang sebagai subyek hukum dan Perjanjian merupakan sesuai yang tidak dapat dipisahkan, meskipun terkadang orang sendiri merasa tidak sedang melakukan suatu perjanjian. Kehidupan sehari-hari selama itu berkaitan dengan suatu janji atau prestasi, artinya bahwa orang tersebut telah membuat perjanjian dengan pihak lain. Perjanjian atau kontrak dapat dibuat secara lisan maupun tertulis yang kemudian mengikat kedua belah pihak. Dalam dunia bisnis, aktivitas bisnis tidak terlepas dari perjanjian antara para pelaku usaha yang umumnya diwujudkan dalam bentuk kontrak. Pembuatan kontrak sendiri juga menganut asas perjanjian pada umumnya yaitu salah satunya asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak ini berlaku secara umum baik untuk kontrak local maupun kontrak internasional. Kebebasan berkontrak berkaitan dengan kemungkinan dapat tidaknya orang membuat kontrak dengan pihak lain, kapanpun dimanapun dan tentang apapun. Namun kebebasan tersebut tidak dapat berlaku secara multak karena tetap terbatas dengan hal-hal yang telah diatur sebelumnya. Kata Kunci : Perjanjian, Kontrak, asas, kebebasan

TANGGUNG JAWAB HUKUM DOKTER DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN
MAKSIGAMA Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Hubungan Dokter dan Pasien saat ini mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bersifat paternalistik menjadi hubungan horizontal kontraktual Hubungan ini melahirkan aspek huukum yang bersifatâ€inspanningverbitennisâ€.6 yang merupakan hubungan hukum antara 2 (dua) subjek) hukum (pasien dan dokter) yang berkedudukan sederajat melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersangkutan. Dokter dan dokter gigi dengan perangkat keilmuannya mempunyai karakteristik yang khas. Kekhasnya terlihat dari pembearan yang diberikan oleh hukum yaitu diperkenankannya melakukan tindakan medis terhadap tubuh manusia dimana apabila tindakan tersebut dilakukan oleh yang bukan dokter dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Perangkat hukum yang mengatur penyelenggaraan praktik kedokteran dirasakan belum memadai sehingga suatu sengketa yang terjadi antara dokter dengan pasien masih menggunakan instrument hukum yang bersifat umum seperti KUHP dan KUHPer. Perbedaan mendasar tindak pidana medik dan tindak pidana umum yaitu apabila pada suatu tindak pidana umum yang terutama diperhatikan adalah akibatnya sedangkan pada tindak pidana medik menitik beratkan pada proses terjadinya suatu perbuatan. Berdasar Undang-undang 36 2009 tentang kesehatan bahwa suatu kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dalam hal ini dokter mendapatkn sanksi tindakan disiplin dari profesi melalui Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia. Berdasar Undang-undang 29 tahun 2004 tentag praktik kedokteran menerangkan bahwa seorang dokter dapat dikenakan ketentuan pidana apabila dengan sengaja mengabaikan atau tidak melakukan apa-apa yang menjadi kewajibannya sesuai pasal 51 undang-undang 29 tahun 2004.Kata Kunci : Tanggung jawab hukum dokter, Hubungan dokter pasien

PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) SERTA DAMPAKNYA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
MAKSIGAMA Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

The impact of Globalization has had the effect of increasing technological developments in Indonesia, increasing information circulating among the people. It cannot be denied that the information circulating is true or false. Hoax information is information created with the aim of spreading hatred tests. Commonly practiced by spreading slander and making news that is inversely proportional to the reality of people, products, organizations or companies that are targeted, even the political constellation of the homeland was not spared from its effects. The method used in this study is a normative juridical method. In addition, the data source used is the primary data source obtained from cases of hoax news dissemination that occurred in Indonesia, and secondary data obtained from the literature of books, journals, articles, and other literature that are used as references and complementary sources of research. The results showed Hoax according to the law is something that harms others in cyberspace and in the real world. Article 28 Paragraph 2 of Law No. 19 Year 2016 is anyone who intentionally and without the right to spread false news addressed to individuals, races, tribes, and between groups, to incite hatred and hostility will be subject to imprisonment no later than 6 (six) years and / or a maximum fine of one billion rupiah".Keywords: Hoax deployment, ITE Law

UPAYA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP TINDAK KEKERASAN (BULLYING) DALAM DUNIA PENDIDIKAN DITINJAU DARI ASPEK HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
MAKSIGAMA Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Anak merupakan generasi baru dan penerus yang harus terjadim perlindunganya. Jaminan atas anak yakni terpenuhinya hak atas perlindungan terhadap dirinya sebagai makhluk yang memiliki harkat, martabat sebagai seorang manusia. Anak sedniri juga harus terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan Anak selalu mengupayakan agar setiap hak yang dimilikinya tidak dirugikan dan diciderai. Tindak kekerasan terhadap anak bisa terjadi oleh setamn sebayanya, orang yang lebih dewasan, bahkan oleh orang tuanya sendiri. Melalui penelitian ini maka diharapkan kekerasan terhadap anak khususnya dalam dunia pendidikan yang sering kali terjadi dapat diminamilis bahkan dihentikan. Merujuk atas tujuan penelitian tersebut maka peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative law research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan pengumpulan bahan-bahan pustaka yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. Teknis analisis data dalam penelitian ini, menggunakan metode analisis normatif. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa; 1) Perlindungan terhadap anak telah di lindungi secara konstitusional dalam beberapa peraturan perundnag-undangan serta meratifikasi Konvenan Hak Anak, 2) Jaminan Hak-hak anak yang tertuang dalam konstitusi negara ini seyogyanya menjadi acuan kita untuk terus mengawal implementasi perlindungan anak akan terhindari dari kekerasan dan deskriminasi yang tentunya mengganggu pekembangan dan pertumbuhan anak. Sehingga kekerasan sesama anak di sekolah merupakan praktek perilaku agresi yang tidak semestinya terjadi. Kata Kunci: Perlindungan, Hak Anak, Tindak Kekerasan, Pendidikan.

EFEKTIVITAS HUKUM PEMBUATAN PERATURAN DESA YANG DEMOKRATIS DI DESA PLERET, KABUPATEN PASURUAN, INDONESIA
MAKSIGAMA Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang Undang tentang Desa, disebutkan â€œRancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa. Masyarakat Desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis apakah implementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBD) Desa Pleret tahun anggaran 2020, Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia dalam Rancangan Peraturan Desa, sebagaimana diatur dalam Dalam Pasal 69 Ayat (9 dan 10) Undang undang tentang Desa, apakah sudah efektiv dan dilaksanakan dengan baik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hokum non doctrinal , pengumpulan melalui studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Desa Pleret, Sekretaris Desa Pleret, Kepala Dusun, ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa Iimplementasi hukum pemberdayaan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap penyusunan dan pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun anggaran 2020 di Desa Pleret Kecamatan Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan, Indonesia, tidak efektiv, karena belum pernah dikonsultasikan dengan masyarakat sebelum dilakukan pembahasan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kata Kunci : Efektivitas Hukum , Rancangan Peraturan Desa, Desa Pleret.

IMPLEMENTASI SISTEM PEMBINAAN NARAPIDANA YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BERSYARAT
MAKSIGAMA Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Masyarakat yang hidup dalam suatu Negara tidak selalu damai dan tentram, karena kejahatan pasti ada diantara mereka.Untuk menanggulangi hal tersebut setiap Negara memiliki sistem yang diberlakukan salah satunya di Indonesia yang menggunakan hukuman berupa penjara bagi pelaku tindak pidana.Pemberian hukuman berupa penjara ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman saja, namun juga menjadi sarana untuk merubah pelaku kejahatan sehingga dapat menjadi manusia yang lebih baik.Salah satu hak dari narapidana yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat. Seperti diketahui jika di dalam lembaga pemasyarakatan segala tindakan dari narapidana dalam pengawasan ketat, namun hal yang berbeda ketika narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, karena mereka akan berada di luar lembaga pemasyarakatan dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Untuk itu dibutuhkan bentuk pembinaan dan pembimbingan khusus menyesuaikan kondisi dari narapidana tersebut serta kontroling dan pengawasan dari petugas. Untuk itu artikel ini akan membahas mengenai proses pemberian bebas bersyarat, bentuk-bentuk pembinaan yang diberikan untuk narapidana bebas bersyarat dan juga mengenai hambatan/kendala dalam pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan terhadap narapidana yang memperoleh pembebasan bersyarat. Secara singkat disimpulkan bahwa narapidana meskipun mendapatkan pembebasan bersyarat statusnya masih sebagai narapidana yang mempunyai kewajiban, diawasi dan harus menjaga agar selama masa pembebasan bersyarat tidak melakukan hal-hal yang dapat dicabutnya hak atas pembebasan ersyarat tersebut.Selain itu bentuk pembinaan yang dibutuhkan adalah berupa pembinaan mental dan juga dukungan dari pihak keluarga, dan juga masyarakat yang membantu narapidana dapat diterima kembali di lingkungannya.Karena hambatan dari berhasilnya pembinaan tersebut dapat berasal dari dalam Bapas atau dari luar Bapas, sehingga semua pihak terkait harus saling mendukung untuk dapat dicapainya tujuan dari dilakukannya pembebasan bersyarat tersebut. Kata kunci: narapidana, bebas, bersyarat, hambatan, pembinaan

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ATAS SISTEM PENDIDIKAN SWASTA DI SEKOLAH BERBASIS INTERNASIONAL
MAKSIGAMA Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Pendidikan era sekarang memiliki konsep atau sistem pendidikan yang baik bukan bangunannya yang bagus. Dalam hal ini terdapat salah satu SD di Manag yang menerapkan sistem berbasic internasional Pada Sekolah Dasar Indonesia Interactive Standart School atau SD IISS Kota Malang. Peneliti sangat tertarik untuk merumuskan penelitian ini 1) Bagaimana sistem yang ada dalam SD IISS ini? 2) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Sitem Pendidikan Internasional yang berupa Kurikulum tersebut?. Tujuannya untuk mengetahui danmenganalisis tentang konsep pendidikannya serta bentuk perlindungan hukumnya. Manfaat penelitian ini untuk memberikan hak paten atau hak cipta terhadap Kurikulum SD IISS. Kajian teori diambil dari Undang-undang Hak Paten dan konsepnya yang ditetapkan pada tanggal 26 agustus 2016 oleh Presiden Joko widodo serta bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik paten tersebut. Metode penelitian melalui pendekatan empiris ataupenelitian lapangan yang dilaksakan oleh peneliti di SD IISS di Jalan Sarangan No.32 Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Penjelasan sistem yang dianut oleh SD IISS adalah murni dari sebuah karya pemikran intelektual yang orisinil, dan berkekuatan hukum karena sistem pendidikan yang dianut oleh SD IISS sudah diakui oleh diknas pendidikan kota Malang dan mendapat perizinan untuk pengelolan dan pengembangan sebuah pendidikan dalam hal ini adalah SD IISS. Bentuk perlindungan hukum hak paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Pemilik karya intelektual disebut dengan istilah inventor. Inventor bisa dilakukan secara individu maupun kelompok yang dibuat oleh SD IISS Kota Malang. Kata Kunci : Hak Paten, Sistem Pendidikan

KORELASI REKOMENDASI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN KLIEN ANAK DI PENGADILAN NEGERI
MAKSIGAMA Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang melindungi kepentingan anak.Anak yang dilindungi oleh Negara dalam hal ini bukan saja untuk anak yang dalam keadaan kehidupan pada umumnya namun juga diberlakukan untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan salah satu wujud dari kepedulian Negara atas anak. Dalam Sistem Peradilan Pidanan Anak, kedudu kan pembimbing kemasyarakatan sama dengan aparat penegak hukum lainnya, dimana dalam melaksanakan tugasnya harus saling berkoordinasi dan bekerja sama demi untuk kepentingan anak. Tugas Pembimbing Kemasyarakatan memiliki peran yang sangat penting dalam penjatuhan putusan yang diambil oleh Hakim, karena penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh pembimbing kemasyarakatan wajib dipertimbangkan.Hal ini karena penelitian kemasyarakatan dianggap sebagai salah satu bukti tambahan yang berisi lengkap mengenai anak sampai dengan latar belakangnya termasuk juga alasan dan pendapat anak terhadap kasus yang sedang dihadapi termasuk juga saran atau rekomendasi dari pembimbing kemasyarakatan. Kata Kunci :Saran, Pembimbing Kemasyarakatan, Klien Anak, Pengadilan Negeri

Page 6 of 14 | Total Record : 138

4 5 6 7 8

Filter by Year

2015 2025

Filter By Issues

All Issue Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 1 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 2 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Rika Novitasari

Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id

Phone
+62341-713604

Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id

Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Rika Novitasari

Contact Email rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id

Phone +62341-713604

Journal Mail Official admin@wisnuwardhana.ac.id

Editorial Address Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199

Location Kota malang, Jawa timur INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Rika Novitasari

Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id

Phone
+62341-713604

Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id

Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199

Location
Kota malang,

Jawa timur

INDONESIA