Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Articles
138 Documents
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENELITIAN KEMASYARAKATAN DIVERSI DALAM PROSES PERKARA PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 14 No 2 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (141.765 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v14i2.98
<![CDATA[Negara dengan wilayah, hukum dan rakyatnya merupakan satu kesatuan utuh.Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, Indonesia melindungi rakyatnya tanpa terkecuali termasuk juga bagi warga Negara yang sedang menjalani hukuman pidana. Perlindungan hukum yang diberikan juga untuk anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana tercantum dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dimana lebih mengutamakan penyelesaian dnegan cara diversi untuk keadilan restoratif. Penyelesaian cara ini bertujuan untuk menyelesaiakan dengan cara damai antar para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan metode penelitian berupa library research.Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu Statute Approach. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa Tugas pembimbing kemasyarakatan bukan saja melakukan pembimbingan klien anak, tetapi juga bertugas membuat laporan penelitian kemasyarakatan. Dimana peranan pembimbing kemasyarakatan dalam membuat dan menyusun penelitian kemasyarakatan pada proses perkara pidana anak sangat penting, karena semua tahapan peradilan wajib menjadikan penelitian kemasyarakatan sebagai pertimbangan untuk pengambilan putusan. Penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan diversi sama seperti tata cara penyusunan penelitian kemasyarakatan lainnya juga melalui beberapa tahap penyusunan yaitu diantaranya tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap penyusunan laporan kemasyarakatan. Kata kunci: pembimbing kemasyarakatan, penelitian kemasyarakatan, diversi, tugas, penyusunan]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN UJI PEMERIKSAAN KESEHATAN ANGGOTA TNI ANGKATAN LAUT DI RUMAH SAKIT Dr. RAMELAN SURABAYA ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (615.043 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v15i2.103
<![CDATA[Anggota TNI AL sebagai penyangga pertahanan negara di matra laut dalam melaksanakan tugas perlu mendapatkan dukungan dan pelayanan kesehatan yang optimal dan berkelanjutan dengan melakukan uji dan pemeriksaan kesehatan di rumah sakit yang telah ditentukan. Penelitian tentang Analisis Yuridis Terhadap Uji Pemeriksaan Kesehatan Anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya bertujuan untuk: pertama, mengetahui dan menganalisa tentang uji dan pemeriksaan kesehatan anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya, kedua untuk mengetahui dan menganalisa akibat hukum bagi anggota TNI AL yang tidak mengikuti pelaksanaan uji dan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana data dikumpulkan menggunakan teknik observasi, wawancara nonstrukturdengan Analisa secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: pertama, uji pemeriksaan kesehatan anggota TNI AL di Rumah Sakit Dr. Ramelan Surabaya berjalan baik, tenaga kesehatan terpenuhi, administrasi tertata rapi dan sarana prasarana sebagian kecil rusak, kedua, masih ditemukan ada anggota TNI AL yang tidak melaksanakan kewajiban uji pemeriksaan kesehatan disebabkan berbagai alasan. Terhadap anggota yang tidak melaksanakan uji pemeriksaan kesehatan akan dikenai sanksi sanksi administrasi. Kata Kunci : Pemeriksaan, Kesehatan, Anggota TNI AL]]>
<![CDATA[PENYEBAB ORANG MENJADI PIALANG DALAM PERDAGANGAN GINJAL DENGAN MODUS DONOR GINJAL BERBAYAR DI INDONESIA: Analisis Berdasarkan Teori Pilihan Rasional ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (920.512 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v15i2.105
<![CDATA[Komersialisasi perdagangan ginjal di Indonesia dilarang dalam Pasal 192 UU-Kesehatan, tetapi masih terjadi perdagangan ginjal menggunakan modus donor ginjal berbayar yang dimediasi oleh pialang pada tahun 2016-2019. Pemberantasan kejahatan tersebut harus diawali dengan pemahaman secara komprehensif terhadap penyebab orang menjadi pialang agar dapat menutup peluang orang tidak menjadi pialang melalui teori kriminologi mikro. Tujuan penelitian ini adalah memahami penyebab orang menjadi pialang dalam donor ginjal berbayar. Pendekatan fenomenologi digunakan dalam penelitian kualitatif ini agar menghasilkan pemahaman mendalam penyebab orang menjadi pialang. Berdasarkan teori pilihan rasional, orang menggunakan rasionalitasnya sendiri dalam menentukan pilihan menjadi pialang donor ginjal berbayar melalui proses penentuan preferensi untuk memanfaatkan peluang untuk memperoleh uang banyak dengan cara mudah dan cepat. Pialang memilih tindakan tersebut karena dapat memperoleh kesenangan dan menghindari kesusahan sebagaimana diajarkan aliran utilitaianisme sebagai dasar pemikiran pendukung teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional mampu digunakan alat yang memadai penyebab orang memilih berperan sebagai pialang dalam kejahatan perdagangan ginjal. Kata Kunci: Donor Ginjal berbayar, Pialang]]>
<![CDATA[IMPLIKASI RESESI EKONOMI DIMASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP TINGKAT PERCERAIAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (622.294 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v15i2.106
<![CDATA[Pandemi Corona Virus Diesease 2091 (Covid-19) menyebar ke berbagai belahan negara di Dunia. Aspek ekonomi merupakan dampak yang paling penting dan mendapat perhatian setelah kesehatan. iCovid-19 itelah mempengaruhii perekonomianinegara-negaraidi idunia. Bahkani saking ibesarnya dampaki yang diimbulkan oleh ipandemi ini ihingga imembuat ibanyak iNegara mengalamiiiresesi iekonomi. Sejumlahi Negarai yangi mengalamiiiresesi ekonomi antara lain iKorea iSelatan, iJerman, iSingapura, iPerancis, iItalia ihingga iAmerika Serikat, iIndonesia pun itermasuk idaftar iNegara iyang imengalami iresesi ekonomi. Resesi ekonomi iyang iterjadi ipada imasa ipandemi iCovid-19 iini telah membawa dampak pada sektor kependudukan, salah satunya adalah meningkatnya kasus perceraian. Kasus perceraian di Indonesia mengalami peningkatan sebesar 5 persen.iTujuan idari iPenelitian iini iadalah iuntuk menganalisisipengaruhi resesi ekonomi di masa pandemi terhadap tingkatperceraian di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau biasai disebuti sebagai penelitian perpustakaan dengan mengkaji bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder. Pendekatandalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangani (istatute approachi) dan Pendekatan Kasus (case approach). pendekatan iperundang-undangan (istatute approachi)yaitu mengkaji hukum berdasarkan norma yang berlaku. Sedangkan hasil dari penelitian ini adalah pemerintah diharapkan dapat memberikan jalan keluar atau solusi dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia yang kehilangan pekerjaan maupun yang perekonomianya menjadi rendah karena terdampak positif Covid-19. Program kartu prakerja maupun Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah ada diharapkan dapat dilaksanakan secara optimal sehingga perekonomian dapat kembali stabil dan akan berdampak pada menurunya tingkat perceraian di Indonesia. Kata Kunci : Resesi Ekonomi, Covid-19, Perceraian]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN SERTA KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (792.87 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v15i2.107
<![CDATA[Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai tindak lanjuti amanat pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, pada tanggal 27 desember 2002, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK dihadirkan sebagai jawaban atas keraguan masyarakat dengan status Lembaga independent yang tidak terikat dengan kekuasaan manapun. Jurnal ini berupaya mengkaji dan menganalisis mengenai kewenangan serta kedudukan KPK pasca revisi Undang-Undang No 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Kata Kunci: KPK, Kedudukan, Kewenangan, Revisi Undang-Undang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERAN PRAJURIT DALAM MENYIKAPI PERKEMBANGAN MEDIA SOSIAL BERDASARKAN SURAT TELEGRAM KEPALA STAF ANGKATAN DARAT MENGENAI PENEKANAN DAN KEWASPADAAN DALAM PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI PRAJURIT ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (268.025 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v15i2.108
<![CDATA[Penggunaan media sosial secara inter personal bagi prajurit TNI membutuhkan kemampuan khusus dan dukungan dari pimpinan. Penelitian ini untuk Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi peran prajurit TNI AD guna menyikapi perkembangan media Sosial terkait dengan STER KASAD mengenai penekanan dan kewaspadaan dalam penggunaan media sosial, mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat peran prajurit TNI AD guna menyikapi perkembangan media Sosial terkait dengan STER KASAD mengenai penekanan dan kewaspadaan dalam penggunaan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan prajurit satuan penerangan menyikapi kemajuan teknologi dalam bentuk media sosial terkait dengan STER KASAD mengenai peneknan dan kewaspadaan dalam penggunaan media sosial memerlukan kemampuan khusus untuk berperan memantau informasi, sebagai pembagi informasi, proses mengkaji situasi ancaman dan melakukan keputusan untuk mengambil tindakan terhadap ancaman yang timbul yang kadang terkendala dari kepemimpinan satuan, terbatasnya kegiatan prajurit dari pangkat dan jabatan serta intervensi organisasi tidak berlanjut hingga kesatuan bawah tidak akan berjalan efektif. Kata Kunci : TNI, Media sosial, teknologi, informasi]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH (KPR) BERDASARKAN SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN (SKMHT) ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (823.95 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v15i2.109
<![CDATA[Perbankan Indonesia yang fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembiayaan pembayaran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Salah satu hal yang yang sangat penting dalam pemberian kredit adalah pengikatan jaminan. Perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk dipergunakan membeli atau membayar sebuah bangunan untuk rumah tinggal berikut dengan tanahnya untuk dimiliki, dan dalam perjanjian tersebut pihak debitur memberikan jaminan berupa tanah dan rumahnya yang dibeli melalui fasilitas kredit bank Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), maka memiliki landasan yang kuat bagi berlakunya Hak Tanggungan yang mengatur tentang pengikatan yang bisa dilaksanakan oleh perbankan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam kegiatan perbankan, baik bagi kreditur maupun debitur. Pasal 15 ayat (3) dan (4) UUHT menjelaskan bahwa: Ayat (3) : Surat Kuasa Membeban kan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib dikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan . Ayat (4) : Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan. Mengenai batas waktu penggunaan SKMHT, diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 ten tang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu Upaya penyelesaian oleh kreditur terhadap debitur yang cidera janji (wanprestasi), dapat dilakukan melalui 2 (dua ) jalur, yaitu upaya penyelesaian diluar hukum (non litigasi) dan upaya penyelesaian hukum (litigasi) Kata Kunci : SKMHT, Perjanjian KPR, Upaya Penyelesaian.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA AKIBAT PEMBELAAN DARURAT ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (234.693 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v16i1.110
<![CDATA[Aturan hukum tentang Overmacht (keadaan memaksa) dan pembelaan darurat telah diatur dalam KUHP Pasal 48 dan 49 ayat (1) dan ayat (2). Aturan ini membuat setiap pelaku tindak pidana akibat dari sesuatu yang memaksanya untuk melakukan tindak kriminal tersebut dapat terbebas dari jeratan hukum pidana. Pada praktiknya di lapangan, pasal ini masih belum diterapkan dengan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini di mana pelaku tindak kriminal akibat pembelaan diri dijerat oleh pasal pidana. Di sisi lain, pasal ini bisa saja dipelintir oleh orang dengan niat tidak baik untuk melakukan tindak pidana dengan alasan pembelaan diri atau dalam keadaan terpaksa. Di sini dibutuhkan kerjasama antara aparat penegak hukum dengan masyarakat untuk dapat menjaga agar pasal ini dapat diberlakukan secara konsisten. Penelitian ini disusun dengan tujuan menganalisis penerapan pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia dan merumuskan suatu reformasi agar Pasal 49 KUHP tersebut dapat diimplemantasikan dengan konsisten di masyarakat Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif atau telaah teori dan kepustakaan untuk kemudian dianalisis demi mendapatkan suatu hasil penelitian yang dapat menjawab permasalahan yang timbul. Dari hasil dan pembahasan didapatkan kesimpulan yaitu: ditemukan inkonsistensi dalam penerapan pasal 49 KUHP di masyarakat Indonesia dan diusulkan suatu perubahan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia dengan membentuk suatu lembaga pengawas penyidikan. Kata kunci : pembelaan darurat, konsistensi pasal, perlindungan hukum]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KEMASAN PRODUK ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (741.688 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v16i1.111
<![CDATA[Konsumen pemakai kemasan produk dalam dunia usaha memerlukan perlindungan hukum sehingga kelahiran undang-undang Merek dan Indikasi Geografis serta undang-undang Desain Industri mempunyai peranan penting.Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui dan menganalisa pengaturan hukum undang-undang Merek dan Indikasi Geografis dan Desain Industri, kedua untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum terhadap kemasan produk. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan menggunakan Teknik studi dokumen dan telaah literatur sedangkan analisis menggunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan hukum Merek dan Indikasi Geografis memuat lingkup merek, pendaftaran merek, sedangkan hukum Desain Industri mengatur tentang lingkup desain industri, permohonan pendaftaran desain industri. Guna menegakkan dan memberikan kepastian hukum maka perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna kemasan produk dapat dilakukan secara preventif dan represif. Kata Kunci : Kemasan Produk, Merek dan Indikasi Geografis, Desain Industri]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2020 TERHADAP KASUS PEDOFILIA ]]>
<![CDATA[ MAKSIGAMA Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (801.805 KB)
|
DOI: 10.37303/maksigama.v15i1.112
<![CDATA[Kasus pedofilia di Imdonesia selama masa pandemi Covid-19 mengalami peningkatan, pemerintah telah sangat berupaya memerangi kasus ini dengan mengesahkan aturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi,dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak belum dimaksimalkan secara efektif oleh penegak hukum. Dalam penulisan jurnal ini diharapkan kepada penegak hukum lebih mempertimbangkan kembali Peraturan Pemerintah ini dalam memberi sanksi kepada pelaku karena dengan dimaksimalkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 diharapkan para pelaku dapat berpikir ulang kembali melakukan kejahatan pedofilia ini karena sanksi yang diberikan sangat berat dan akan memberikan beban psikis yang besar terhadap dirinya dan keluarganya. Kata Kunci: Anak korban Pedofilia, Perlindungan hukum, Kekerasan seksual]]>
