cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rika Novitasari
Contact Email
rikanovitasari@wisnuwardhana.ac.id
Phone
+62341-713604
Journal Mail Official
admin@wisnuwardhana.ac.id
Editorial Address
Jl. Danau Sentani 99 Malang, Jawa Timur Indonesia - 65199
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang
Published by Universitas Wisnuwardhana Malang
ISSN : 14108763     EISSN : 2723570X     DOI : https://doi.org/10.37303/maksigama.v13i2.69
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
MAKSIGAMA : Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang merupakan jurnal di bidang Hukum yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang. MAKSIGAMA merupakan jurnal yang telah terbit secara cetak dengan nomor ISSN 1410-8763 dan secara online dengan Nomor E-ISSN 2723-570X. Jurnal MAKSIGAMA ini terbit sebanyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan Nopember. Maksigama sebagai jurnal ilmiah telah hadir dengan memuat sejumlah artikel pilihan, baik yang berupa artikel konseptual, maupun artikel laporan hasil penelitian. Jurnal ini terbuka bagi kalangan internal maupun eksternal Universitas Wisnuwardhana Malang. Jurnal ini diterbitkan sebagai wadah bagi para penulis dan ilmuwan di bidang hukum untuk mempublikasikan hasil penelitiannya maupun konseptualnya sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum di Indonesia. Redaksi menerima tulisan orisinil dan belum diterbitkan di media lain, dengan lingkup penulisan mengenai Ilmu Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 138 Documents
 7   8   9   10   11 
PENCEGAHAN DAN PENINDAKAN PEREDARAN CD BAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
MAKSIGAMA Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (372.933 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v16i1.113

Abstract

Penelitian ini bermaksud untuk mengkaji upaya kepolisian dalam mencegah dan menindak pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Upaya pemerintah untuk mencegah pembajakan saat ini tidak efektif karena kurangnya sosialisasi dan kurangnya keseriusan pemerintah dalam mencegah kejahatan ini. Namun, polisi secara aktif mensosialisasikan, mengendalikan, dan membina sejumlah perompak, serta melakukan upaya penindakan yang tepat. Sesuai dengan Pasal 120 tentang delik aduan, jelas bahwa kepolisian melakukan penyidikan berdasarkan pengaduan dari pihak yang dirugikan, yang dilakukan oleh pemerintah melalui penegak hukum yaitu kepolisian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian empiris dengan metode penelitian sosiologis dan yuridis, dilakukan melalui penelitian langsung dalam rangka pengumpulan data pencegahan dan penindakan kepolisian berdasarkan UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Wawancara dengan anggota Bareskrim Polri Polisi Pakistan digunakan untuk melakukan penelitian lapangan dan mengumpulkan data. Analisis data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu uraian yang ditulis dengan kata-kata yang teratur, runtut, logis, dan efektif. Kata Kunci: Bajakan, Pencegahan, Penindakan, Hak Cipta
PENGATURAN DWI KEWARGANEGARAAN BAGI DIASPORA INDONESIA
MAKSIGAMA Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.998 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v16i1.114

Abstract

Mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini diperlukan pengaturan tentang status dwi kewarganegaraan di Indonesia bagi diaspora, karena diaspora Indonesia dengan status kewarganegaraan tunggal merasa sangat sulit secara administratif, padahal dilain sisi mereka masih terus ingin untuk berbakti kepada negara asalnya. Namun peraturan di Indonesia tidak mengatur secara jelas tentang kedudukan dari diaspora itu sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil dari penelitian terhadap dwi kewarganegaraan bagi diaspora Indonesia terdapat pro dan kontra dari masyarakat, kemudian diperlukan kategorisasi diaspora Indonesia dan hak ambang batas yang diperlukan oleh komunitas diaspora secara jelas dalam undang-undang di Indonesia. Kata Kunci: Dwi kewarganegaraan, Diaspora
SANKSI HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
MAKSIGAMA Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (738.108 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v16i1.117

Abstract

Kekerasan bersifat umum, dimana siapa saja baik laki-laki, perempuan maupun anak dapat mengalami kekerasan. Kekerasan juga dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Akibat dari terjadinya kekerasan dapat berupa tersakiti secara fisik maupun psikis. Permasalahan kekerasan sebetulnya bukan merupakan hal yang baru lagi, tetapi masih banyak anggota masyarakat kita yang belum memahami bentuk-bentuk kekerasan tersebut, dan bagaimana korban dilindungi oleh hukum. Korban dari kekerasan di dalam rumah tangga seringkali adalah perempuan dan anak, hal ini karena budaya patriarkhi yang memposisikan perempuan lebih lemah dan berada di bawah laki-laki, serta posisi anak yang berada dalam posisi dibawah kekuasaan orang tua.Kekerasan dimanapun termasuk di dalam rumah tangga termasuk dalam bentuk pelanggaran tindak pidana, yang mana terhadap tindak pidana ini terdapat sanksi bagi pelakunya. Korban dari kekerasan tersebut mendapatkan perlindungan hukum, dan Negara menjamin hal itu. Kata Kunci :kekerasan, rumah tangga, sanksi.
PROSEDUR PENYELESAIAN PERKARA PERDATA MELALUI MEDIASI
MAKSIGAMA Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (449.388 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v16i1.118

Abstract

Perdamaian bagi seseorang yang berperkara di Pengadilan Negeri merupakan jalan yang terbaik untuk kedua belah pihak karena penyelesaiannya dilakukan dengan sukarela. Banyaknya perkara perdata yang ditinjau dan diajukan oleh para pihak yang diadili oleh hakim dapat menimbulkan penumpukan perkara, yang pada akhirnya berdampak pada lambatnya proses penyelesaian perkara. Sebagai lembaga peradilan, lembaga peradilan perlu bekerja sebaik-baiknya dan terus-menerus menemukan dorongan dan resep baru untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.Sebagai tanggapan, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan aturan terkait.mengatur tentang Mediasi, yaituiPeraturaniMahkamahiAgungiRepublikiIn donesiaiNo. i01iTahuni2008itentangiproseduriMediasiidiiPengadilan, iMenjadikanimediasiiseba gaiibagianiintegralidariiprosesipengadilan. iIni harusimenjadi cara untukipenyelesaianisengke taiyang lebih cepat dan lebih murah.Berdasarkan uraian tersebut di atas perlu adanya suatu perdamaian dalam suatu perkara supaya perkara tersebut tidak menimbulkan sengketa dan bisa terselesaikan dengan mudah, cepat dan efisien, sehingga permasalah yang akan dibahas adalah bagaimana prosedur penyelesaian perkara perdata melalui mediasi di Pengadilan Negeri.Untuk mempermudah pelaksanaan penulisan, maka metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat.Mediasi menghasilkan Putusan Akta Perdamaian diantara para pihak yang berperkara tersebut. Implikasi Akta Perdamaian mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) sehingga tidak dapat diajukkan upaya hukum baik banding maupun kasasi.Kata Kunci : perkara, perdata, mediasi, penyelesaian
OPTIMALISASI PERANAN PEMBINAAN TERITORIAL SATKOWIL YANG TANGGUH DAN MODERN UNTUK MEWUJUDKAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DAERAH DALAM TERCAPAINYA TUJUAN NASIONAL
MAKSIGAMA Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (669.193 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v16i1.123

Abstract

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, dimana TNI AD memiliki Hak dan kewajiban dalam melakukan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Tugas dari OMSP adalah TNI AD diperbantukan untuk pemerintahan daerah dan masyarakat sekitar. Namun, demikian undang-undang ini sudah berada dan dilaksanakan bertahun-tahun, tidak terdapat kajian akademis yang menganalisis tentang peran dan fungsi TNI AD dalam upaya diperbantukan kepada pemerintah daerah agar tercapainya tujuan nasional. Penelitian ini merupakan hasil kajian tentang pembinaan TNI AD dalam memberikan bantuan kepada pemerintah daerah yang mengambil penelitian di Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) yang tangguh dan modern untuk meningkatkan pembangunan daerah yang menyeluruh dalam mewujudkan tujuan nasional. Penelitian dilakukan pada Mei dan juni 2022, metode penelitian ini menggunakan deskriptif analisis melalui observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumentasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat sekitar yang ada di Satkowil seperti aparat komando kewilayahan, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, organisasi kepemudaan. Pelaksanaan tugas perbantuan TNI AD dalam melaksanakan peran dan fungsinya dalam memotivasi proses pembangunan di daerah secara merata yang berkolerasi dengan terpenuhinya kepentingan publik. Namun demikian, optimalisasi dilakukan untuk mewujudkan hasil yang tangguh dan modern dengan cara menjadika satu kesatuan kerja sama antarinstitusi, terutama antara Satkowil TNI AD dengan Pemerintah daerah serta masyarakat sekitar. Tujuan pembangunan tersebut dapat dicapai melalui pembangunan nasional yang direncanakan dengan terarah dan terukur serta dilaksanakan secara bertahap. Demi terciptanya pembangunan nasional yang mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, merata dan berkesinambungan antara materiil dan spirituil yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya ada wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kata Kunci : Optimalisasi, Teritorial yang tangguh dan modern
STRATEGI PENANGANAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI BAGIAN DARI POLITIK HUKUM INDONESIA
MAKSIGAMA Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (841.948 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v15i1.127

Abstract

Penyimpangan perilaku anak dewasa initelah melewati batas yang sewajarnya. Banyak anak mulai mengenal sex bebas, narkoba, kekerasan, premanisme, danbanyak lagi tindakan yang dapat dikategorikan melanggar hukum. Undang Undang mengamanatkan bahwa anak merupakan karunia TuhanYang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabatsebagai manusia seutuhnya, dan oleh sebab itu, maka mereka berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa jumlah anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) meningkat dari tahun ke tahun. Namun demikian, sesuai dengan amanat Unicef, pelibatan anak dalam peradilan pidana untuk orang dewasa dapat melukai anak, baik secara psikologis maupun sosial. Masalah yang ingin dikupas dalam makalah ini adalah “Bagaimanakah strategi penanganan ABH melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)?” Metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis, yang berupaya mereview penerapan UU SPPA dalam penanganan ABH. Hasil review menunjukkan ada beberapa faktor yang menyebabkan ABH yaitu faktor instrinsik dan ekstrinsik. Untuk melindungi hak anak, dapat digunakan strategi penanganan ABH sesuai dengan UU SPPA yaitu dengan menggunakan keadilan restoratif dan upaya diversi.Keadilan restoratif membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh aparat penegak hukum, LAPAS, penasehat hukum dan masyarakat. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Hambatan yang dihadapi dalam penerapan strategi penanganan ABH antara lain kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anak sehingga pemahaman aparat penegak hukum dalam pelaksanaan penanganan ABH masih bervariasi dan cenderung menggunakan persepsi yang berbeda. Sedangkan upaya yang dilakukan antara lain mengupayakan persamaan persepsi dalam SPPA dan penyelesaian administrasi perkara anak dilakukan secara online dan terpisah dari orang dewasa. Kata Kunci : Strategi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Diversi
KAJIAN HUKUM TENTANG PENETAPAN PANDUAN KEMOTERAPI PADA PASIEN KANKER DALAM SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL DI INDONESIA
MAKSIGAMA Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (590.809 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v15i1.128

Abstract

Latar belakang : Defisit BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan di Indonesia yang terjadi di Indonesia, membuat beberapa perubahan pada Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pada tahun 2016 tercatat sebesar Rp. 6,7 Triliun biaya defisit BPJS, sedangkan pada tahun 2017 sebesar Rp. 13,8 Triliun, pada tahun 2018 sebesar Rp. 19,4 Triliun dan pada tahun 2019 ini sebesar Rp. 28,3 Triliun. Angka defisit ini naik terus setiap tahunnya. Pembahasan : Pengkajian dari berbagai bidang ilmu pengetahuan akan membantu dalam menemukan hakekat maupun tujuan pembentukan kebijakan tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Asas utilitarianisme adalah suatu paham atau aliran yang menekankan pada aspek kegunaan atau kemanfaatan. Sedangkan aliran positivisme hukum yang memandang bahwa obyek yang dipelajari dalam studi hukum adalah “norma-norma positif” yang diimplementasikan menurut peraturan perundang-undangan. Dengan demikian menurut Positivisme Hukum, peraturan perundang-undangan merupakan hukum positif karena ditetapkan oleh pejabat negara yang berwenang. Kedua asas tersebut dapat digunakan untuk mengkaji kasus ini. Kesimpulan : Dengan berlakunya Panduan Kemoterapi yang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar IDI maka sebagai masyarakat Indonesia yang sadar hukum sebaiknya panduan tersebut dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh seluruh anggota profesi. Dan apabila akan dibuat suatu panduan tatalaksana khusus di fasilitas kesehatan maka sebaiknya panduan tersebut tidak bertentangan dengan panduan umum, melainkan melengkapi teknik-teknik yang belum disebutkan dalam panduan umum. Selain itu untuk memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebaiknya keputusan IDI tentang Panduan Kemoterapi ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Kajian Hukum, kemoterapi, jaminan, sosial
POLITIK HUKUM PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG SYARAT PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 TERHADAP NARA
MAKSIGAMA Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (679.701 KB) | DOI: 10.37303/maksigama.v15i1.129

Abstract

Kebijakan asimilasi narapidana di tengah pandemi COVID-19, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19 sangat menarik untuk dikupas lebih lanjut. Kebijakan banyak mendapat dukungan sekaligus kritikan dari banyak pihak. Banyak kalangan mengkhawatirkan pengulangan tindak kejahatan yang dilakukan oleh eks napi asimilasi. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah politik hukum Permenkumham RI Nomor 10 Tahun 2020 terhadap narapidana residivis di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang?” Metode yang digunakan dalam makalah ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis yang berusaha mendeskripsikan pelaksanaan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 dalam kehidupan masyarakat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara sedangkan data sekunder didapatkan dari studi pustaka dan dokumen yang terkait dengan masalah penelitian. Hasil review menjelaskan bahwa strategi penanganan narapidana yang melakukan tindak kejahatan lagi usai bebas lewat program asimilasi di rumah yang dilaksanakan di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang sudah sesuai dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19. Politik hukum yang diterapkan agar tingkat residivisme rendah adalah memberikan sanksi lebih berat bagi narapidana dan anak yang mengulangi kejahatannya. Di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang, terdapat 1 (satu) orang napi residivis yang bebas asimilasi COVID dan saat ini sedang dikurung dalam straft cell di LAPAS Perempuan Kelas IIA Malang. Kata Kunci : Politik Hukum, Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020, Residivis ok
RUMUSAN PASAL 252 RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA
MAKSIGAMA Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v16i2.130

Abstract

Dalam kasus penggunaan kekuatan gaib untuk mencelakakan orang (dikenal sebagai praktik santet), telah terjadi kekosongan hukum (gaps of law atau lacks of law). Ketiadaan hukum ini telah menjadi faktor kriminogen bagi timbulnya tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam banyak kasus santet yang terjadi. Demi menjaga agar tidak terjadi kekosongan hukum (gaps of law atau lacks of law) yang dapat menjadi faktor kriminogen, maka keberadaan Pasal 252 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut RKUHP) sebagaimana tercantum dalam draf final RKUHP (versi Juli 2022) sangat diperlukan sebagai hukum yang akan diberlakukan dimasa mendatang (ius constituendum). Kata Kunci: santet, gaib, ius constituendum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DALAM PEMBAYARAN KREDIT NON PERBANKAN BERDASARKAN POJK RI NOMOR 14/POJK.05/2020
MAKSIGAMA Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Wisnuwardhana Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37303/maksigama.v16i2.131

Abstract

Masyarakat mengalami penurunan pendapatan akibat kehilangan pekerjaan atau PHK, padahal masyarakat mempunyai kewajiban melakukan pembayaran kredit. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Countercyclical Dampak Wabah Virus Corona 2019 Terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank. Tujuan penelitian ini adalah, pertama, untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan Peraturan Lembaga Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.05/2020 Republik Indonesia, dan kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap debitur di non- pinjaman bank. adalah untuk Pembayaran sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode penelitian dokumen dan penelitian kepustakaan dengan menggunakan bahan kode hukum primer dan sekunder, dan analisisnya menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan temuan tersebut, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 14/POJK.05/2020 memuat ketentuan umum penetapan kualitas aset berupa pendanaan dan restrukturisasi pendanaan. Untuk alasan penegakan hukum dan kepastian hukum, bentuk perlindungan hukum bagi debitur saat melunasi pinjaman bukan bank berdasarkan Surat Perintah Nomor 14/POJK.05/2020 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/2020. Kata kunci : Debitur, Pembayaran Kredit Non Perbankan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Page 9 of 14 | Total Record : 138

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2015 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 19 No 2 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 19 No 1 (2025): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 2 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 18 No 1 (2024): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 2 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 17 No 1 (2023): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 2 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 16 No 1 (2022): Maksigama Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 2 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 15 No 1 (2021): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 2 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 14 No 1 (2020): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 2 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No 1 (2019): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 2 (2018) Vol 12 No 1 (2018): Maksigama : Jurnal Ilmiah Hukum Vol 11 No 2 (2017) Vol 11 No 1 (2017) Vol 10 No 2 (2016) Vol 10 No 1 (2016) Vol 9 No 1 (2015) More Issue