cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 113   114   115   116   117 
Kewenangan Kejaksaan dalam Penghentian Perkara Tindak Pidana Narkotika dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Berdasarkan Asas Oportunitas Fahim Attamimi; Tanudjaja Tanudjaja
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2040

Abstract

Tujuannya untuk memperoleh rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, korban penyalahgunaan narkotika, dan pecandu narkotika dengan fokus restorative justice. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (legal research, rechtsonderzoek), dengan penekanan pada penerapan hukum dan pendekatan konseptual khususnya mengenai penerapan restorative justice dan rehabilitasi dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memverifikasi hipotesis. Istilah data dan hipotesis tidak diakui oleh penelitian hukum. Istilah 'bahan hukum' digunakan dalam penelitian hukum. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat berbagai teori yang dapat dijadikan dasar penerapan restorative justice dan rehabilitation dalam tindak pidana narkotika.
Akad Nikah Online dalam Perspektif Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI Se-Indonesia VII Tahun 2021 dan Peraturan menteri agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Nur Sultan Al Khuluqi Sirait; Akmaluddin Syahputra
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2043

Abstract

This article is a literature study carried out by collecting all the literature that discusses online marriage contracts in Islam. Analyze and identify marriage registration, and formulate recommendations for creating new, more optimal arrangements. The results of this study show that there needs to be consideration in making regulations regarding the registration of marriages whose contracts are carried out online by reviewing the Ijtima' Ulama Decree of the Indonesian MUI Fatwa Commission VII of 2021 and Regulation Of Menteri Agama No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration. Then there is a need for further research regarding the marriage registration process to increase public trust in online marriage contracts. It is hoped that this research can help the government in making regulations regarding online marriage registration in Indonesia. Apart from that, it is also hoped that this study will become a reference for future researchers who discuss the issue of online marriage contracts in more depth
Perspektif Perilaku Doxing Sebagai Bentuk Cancel Culture pada Pengguna Media Sosial X Mudita Ayunda Permata; Lucky Nurhadiyanto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2044

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena doxing dan cancel culture di media sosial X, dan bagaimana hal tersebut memengaruhi pandangan pengguna terhadap cancel culture. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan netnografi. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, wawancara, dan observasi selama 6 bulan. Doxing dan cancel culture merupakan dua fenomena di era digital yang menghadirkan dilema. Di satu sisi, keduanya dapat menjadi alat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Di sisi lain, keduanya berpotensi menimbulkan konsekuensi negatif seperti pelanggaran privasi, cyberbullying, dan bahaya fisik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa doxing dan cancel culture di media sosial X dapat memengaruhi pandangan pengguna terhadap cancel culture. Doxing yang diekspos di media sosial dapat memperkuat persepsi pengguna tentang cancel culture sebagai bentuk hukuman sosial yang efektif. Namun, doxing juga dapat menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan cancel culture. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kesadaran dan respons terhadap tindakan doxing dan cancel culture. Masyarakat perlu kritis terhadap informasi, melindungi informasi pribadi, dan menggunakan media sosial dengan aman dan bertanggung jawab. Perlindungan informasi pribadi menjadi kunci utama dalam era digital untuk membangun ruang online yang aman dan menghormati privasi.
Tinjuan Yuridis Mengenai Hak Royalti Yang Menjadi Harta Bersama Inara Rusli dan Virgoun Yonani Hasyim; Serlika Aprita
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2048

Abstract

Salah satu putusan perceraian yang menarik perhatian publik di tahun 2023 adalah terkait pesohor Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli (Inara). Dalam putusannya, majelis hakim memberikan hak royalti kepada Inara sebagai bagian dari harta gono gini. Putusan ini menjadi preseden baru bagi dunia hukum di Indonesia di masa depan. Putusan ini jelas menjadi preseden bagi dunia hukum di Indonesia karena pertama kali terjadi. Dikutip dari dokumen resmi putusan cerai Inara, majelis hakim PA Jakarta Barat mempertimbangkan status hukum royalti yang digugat oleh Inara. Apakah royalti benar masuk sebagai harta bersama atau tidak. Dalam hal ini, Undang-Undang Hak Cipta menjadi salah satu pertimbangan untuk mendudukkan status hukum royalti sebagai harta bersama. Penulisan Artikel Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang mana penulis meneliti dengan menganalisis data sekunder. Adapun bunyi pertimbangannya adalah sebagai berikut. Dalam hal ini karena royalti itu bagian dari hak ekonomi yang bersumber dari hak cipta, sedangkan hak cipta itu sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No.28 Tahun 2014, dinyatakan sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dalam hal ini berpendapat bahwa royalti itu merupakan objek harta bersama perkawinan.Jika obyek harta gono gini adalah royalti, maka tidak bisa dilepaskan dari kepemilikan hak cipta. Royalti merupakan hak ekonomi yang bisa dinikmati oleh pencipta, hak cipta ini bisa dialihkan ke pihak lain oleh pencipta, sementara hak moral melekat seumur hidup kepada si pencipta. Jika ternyata kepemilikan hak cipta masih menjadi sengketa, seharusnya Pengadilan Agama Jakarta Barat tidak berwenang untuk memutus gugatan royalti sebagai bagian dari harta gono gini. Apalagi dalam konteks ini, Virgoun merasa keberatan atas pembagian royalti tersebut dan sudah mengajukan banding. Dia menyebut bahwa hak cipta tidak bisa otomatis menjadi harta bersama. Kedudukan kepemilikan perlu diputuskan terlebih dahulu oleh Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU Hak Cipta. Putusan Pengadilan Niaga tersebutlah nantinya yang bisa dibawa ke PA Jakarta Barat untuk ditetapkan sebagai harta bersama. Akan berbeda statusnya jika si pencipta mengakui bahwa lagu tersebut merupakan hak bersama, sehingga bisa langsung ditetapkan oleh PA tanpa putusan Pengadilan Niaga.“Seharusnya kepemilikan hak cipta tersebut diselesaikan dulu, yaitu melalui Pengadilan Niaga sesuai ketentuan UU Hak Cipta, apakah benar dalam penciptaan lagu itu ada kontribusi pihak istri. Karena ada perselisihan mengenai kepemilikan hak cipta. Kalau sudah clear mengenai kepemilikan, apakah bersama atau kalau memang sudah clear jadi milik bersama, baru ditetapkan di PA sebagai harta Bersama.
Evaluasi Praktik Hukum Dalam Sistem Administrasi Negara Modern Endang Setianingsih Susilorini; Reni Sulistyawati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2049

Abstract

This study discusses the evaluation of legal practice in the context of modern state administrative systems. This study aims to analyze the effectiveness and relevance of applied legal practices in carrying out administrative tasks in the modern era. Research methods used include analysis of legal documents, case studies, and reviews of related literature. The findings of this study provide in-depth insight into how law plays a role in regulating and supervising state administrative activities, as well as the implications of such evaluations on the improvement of the overall state administrative system. The results of the analysis also identify the main challenges and innovations needed in dealing with complex dynamics in the modern state administrative environment. In conclusion, the evaluation of legal practice in the modern state administration system is an important step to ensure effective, transparent, and compliant governance with the principles of law and justice in serving the public interest.
Sugesti Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Gian Maulana Araddu; Rajin Sitepu
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2055

Abstract

Sugesti adalah suatu proses pengaruh mental yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap diri sendiri atau orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah sugesti negatif memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, tatkala sugesti tersebut mendorong orang melakukan suatu tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang berkaitan dengan sugesti dan perbuatan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sugesti negatif dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana karena memenuhi unsur-unsur berikut: (1) ada niat jahat atau kesalahan; (2) ada perbuatan atau tidak berbuat; (3) ada akibat; (4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak berbuat dengan akibat; dan (5) ada ketentuan hukum yang mengancam dengan pidana. Unsur-unsur ini berlaku baik dalam hukum pidana positif maupun hukum pidana Islam. Pentingnya temuan ini ialah untuk menentukan apakah sugesti dapat dipandang sebagai sebab suatu tindak pidana sehingga sugestor turut bertanggung jawab atas suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut lah yang mendorong dilakukannya penelitian ini
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Kenaikan Harga Yang Dilakukan Oleh Pelaku Usaha Toko 2R Pasca Badai Siklon Tropis Seroja Di Kuanino Kota Kupang Nusa Tenggara Timur Rivaldo Sapulette; Ana Silviana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2057

Abstract

Dalam hubungan antara konsumen dan pelaku usaha, menjadi hal penting untuk menjamin hak konsumen salah satunya adalah hak untuk tidak mendapat penyataan yang menyesatkan tentang suatu harga barang terlebih khusus dalam situasi Bencana alam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab kenaikan harga dan perlindungan konsumen akibat kenaikan harga yang dilakukan oleh pelaku usaha pasca badai siklon seroja di Kuanino, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang berupaya melihat hukum dalam artian nyata bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat dengan pendekatan kuantitatif. Sumber dan bahan hukum yang digunakan berupa data Primer, Sekunder dan Tersier. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kenaikan harga terjadi karena 2 alasan yaitu keterlambatan kapal dan Permintaan barang yang meningkat. Perlindungan konsumen atas hal tersebut diatur dalam UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsueman dan Penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui pengadilan maupun diluar pengadilan. Disarankan pemerintah dapat lebih meningkatkan penegakan UU Perlindungan konsumen. Sedangkan bagi pelaku usaha seharusnya tidak melakukan perbuatan menaikan harga secara tiba-tiba saat bencana alam. Selain itu bagi konsumen harus memiliki kesadaran dan wawasan terkait hak dan perlindungan yang dimilikinya.
Analisis Tantangan Bangsa Indonesia Menuju Bonum Communae Perspektif Etika Eudaimonia Aristoteles Yosef Redemptus Bria; Oktovianus Kosat; Mario Venerial Umbu Zerri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2059

Abstract

The value of justice is one of the virtues of Indonesian life contained in the fifth principle of Pancasila. As the main value that sustains the common life, the value of justice receives serious attention from the government. As an institution and forum that has the authority to ensure justice, the government has the responsibility to pursue justice. However, there are always challenges and obstacles that can dwarf the flourishing of justice in this country. The purpose of this research is to review and analyze these obstacles. The object of research is the practice of bonum communae in Indonesia. The main theory used to facilitate the research and as the main reference is Aristotle's concept of eudaimonia ethics. The method used is literature. In this research, it is found that the challenges that always hinder efforts to prioritize bonum communae in Indonesia are the inequality between the poor and the rich, the lack of effective governance in government, the ecosystem crisis that can affect many aspects of life together. The results of this research will be very helpful in understanding the existing obstacles, so that the government and all Indonesian people have a definite reference in an effort to prioritize the common good in state life.
Hak Milik Intelektual dalam Era Globalisasi: Tantangan Hukum dan Kebijakan di Indonesia Maria Yeti Andrias; Najamuddin Gani; Abdul Rahman Upara; Mukti Stofel
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2063

Abstract

Era globalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan hak milik intelektual (HMI). Di Indonesia, perkembangan ini menghadirkan tantangan hukum dan kebijakan yang kompleks. Tulisan ini meneliti tantangan-tantangan yang dihadapi Indonesia dalam melindungi HMI di tengah arus globalisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis tantangan hukum dan kebijakan yang dihadapi Indonesia dalam melindungi HMI serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi masalah tersebut. Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan kajian literatur, analisis dokumen hukum, dan wawancara dengan pakar hukum dan kebijakan. Penelitian menemukan bahwa Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidakcukupan infrastruktur hukum, kurangnya kesadaran publik, dan tekanan internasional. Diperlukan reformasi hukum yang komprehensif dan peningkatan kerjasama internasional untuk mengatasi tantangan tersebut, serta edukasi publik yang lebih baik tentang pentingnya HMI.
Cyber Pimping: Peran Teknologi dalam Meningkatnya Prostitusi Anak Sebagai Korban Sekaligus Pelaku Vario Virginia Putri; Muhammad Zaky
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2064

Abstract

Kenakalan anak dan prostitusi online merupakan fenomena atau masalah sosial yang mengkhawatirkan pada era masyarakat modern, selain itu prostitusi online yang melibatkan anak dapat merugikan bagi anak itu sendiri dan juga hingga masa depan bangsa, dikarenakan anak merupakan generasi yang akan meneruskan perkembangan bangsa. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teori netralisasi. Penelitian mendapatkan sumber data dari studi pustaka, observasi, dan juga wawancara. Penelitian ini dilakukan kurang lebih dalam kurun waktu 4 bulan di daerah Bogor, Jawa barat dan Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Subjek yang dipilih oleh peneliti adalah seorang anak yang masih menjalankan aktivitas dalam ranah prostitusi online, seorang mantan mucikari pada masa SMA di tahun 2018, dan seorang pengguna jasa prostitusi online. Latar belakang meningkatnya prostitusi online anak di Indonesia disebabkan dengan pesatnya perkembangan teknologi yang menyediakan kebebasan berkomunikasi dan bertransaksi secara leluasa antara penyedia jasa dengan pelanggannya. Serta kemudahan akses dan anonimitas pada sosial media yang sering kali disalahgunakan oleh para oknum pelaku prostitusi online. Selain itu juga terdapat berbagai faktor lainnya yang menyebabkan peningkatan prostitusi online anak di Indonesia meningkat, dan juga terdapat beberapa sosial media lainnya selain Mi Chat dan X  yang memungkinkan disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab dan menggunakan celah tersebut untuk melancarkan aktivitas prostitusi online anak di Indonesia.

Page 115 of 204 | Total Record : 2037

 113   114   115   116   117 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue