Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Collaborative Governance Pada Pemanfaatan Infrastruktur Kepemudaan dan Olahraga Kota Bandung (di Kecamatan Antapani Tahun 2023) ]]>
<![CDATA[Naomi Glori Natalia]]>;
<![CDATA[Muradi Muradi]]>;
<![CDATA[Dede Sri Kartini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2129
<![CDATA[Bandung city has great potential in the field of youth and sports, which is marked by the first national level youth title given by the Indonesian Ministry of Youth and Sports as well as various achievements in national and international sports. To improve the quality of this sector, more attention from the government is needed, one of which is in terms of infrastructure. One of the sub-districts of Bandung City which has quite a large youth and sports infrastructure is Gasibu Mini, Antapani Sub-district. This research was motivated by collaboration carried out by the Antapani District government with various stakholders in utilizing the Gasibu Mini sports infrastructure and Antapani Youth Space. Researchers use collaborative governance assessment theory which consists of three dimensions. The method used is descriptive with a qualitative approach. The result is that in the stakeholders representation dimension, the Antapani District has made decisions that adequately represent the interests of stakeholders and regularly communicates. In the distribution of authority dimension, there is a formal and informal division of authority, but supervision carried out by the District is not optimal and there is no MoU for implementing collaboration. Dimensions of accountability mechanisms, accountability is carried out by actors but there are still limited resources. The conclusion shows that the implementation of collaborative governance in the use of youth and sports infrastructure in Antapani District has been implemented but is not optimal in several dimensions.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Zonasi Jarak Pasar Modern dan Pasar Rakyat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 20 Tahun 2016 (Studi Kasus Pasar di Kabupaten Karawang) ]]>
<![CDATA[Muhamad Abas]]>;
<![CDATA[Ade Yunas Setiawan]]>;
<![CDATA[Farhan Asyhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Di daerah pemukiman di Indonesia, pada dasarnya daerah tersebut telah memiliki pasar rakyat yang telah menyediakan bahan-bahan atau kebutuhan masyarakat setempat. Dengan masuknya pasar modern ke dalam kawasan pasar rakyat, hal ini menimbulkan konflik antara penjual di pasar rakyat dengan pengelola pasar modern. Saat ini hampir di setiap kecamatan di Kabupaten Karawang terdapat ritel yang berformat pasar modern, bahkan terkadang terdapat lebih dari satu ritel yang berformat pasar modern. Metode Yuridis sosiologis yang sesuai dengan desain penelitian survei lapangan, studi kepustakaan dan studi hukum. Jumlah minimarket di Kabupaten Karawang menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 525 buah, sedangkan jumlah pasar rakyat di Kabupaten Karawang dari 30 kecamatan terdiri dari 31 pasar. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berfungsinya hukum dalam masyarakat atau efektifitas hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: faktor hukumnya; faktor penegak hukum; faktor masyarakat dan kebudayaan. Dari 31 pasar rakyat yang tersebar di setiap kecamatan, terdapat 20 pasar rakyat yang lokasinya berdekatan dengan minimarket di daerah tersebut, lebih dari 50% pasar rakyat di Kabupaten Karawang tidak terlindungi oleh penegak hukum. Menurut analisis penulis ada 3, diantaranya faktor hukum yang saling bertentangan, dengan kata lain pembuatan peraturan presiden dan peraturan daerah sinkronisasi antara keduanya.]]>
<![CDATA[Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas ]]>
<![CDATA[Edmund Lo]]>;
<![CDATA[Christine S.T. Kansil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2139
<![CDATA[Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Secara umum, dalam kegiatan jual beli terdapat persetujuan dari kedua belah pihak. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak membuat kegiatan jual beli dapat dikatakan sah sesuai dengan hukum yang ada. Penelitian ini akan membahas adanya perjanjian jual beli atau persetujuan dari kegiatan transaksi jual-beli antara Budi Said yang merupakan pembeli dan PT Antam sebagai penyedia barang yang dalam penelitian ini adalah emas. Pada kasus ini, permasalahannya dimulai ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari Antam. Budi Said hanya menerima emas tersebut sebanyak 5,9 ton. Oleh karena itu, Budi Said merasa ditipu dan mengirim surat ke Antam Cabang Surabaya, tetapi tidak pernah dibalas. Akhirnya, Budi mengirim surat ke Antam Pusat Jakarta dan dinyatakan bahwa PT Antam tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Maka, kasus wanprestasi ini pun dibawa ke pengadilan. Budi Said menggugat PT. Antam dan Eksi Anggraeni untuk mengganti kerugiannya sebesar 1,1 ton emas.]]>
<![CDATA[Kedaulatan Pangan : Hak hukum Atas Pangan Bagi Baduta yang Terpapar Kejadian Stunting di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur ]]>
<![CDATA[Anna Henny Talahatu]]>;
<![CDATA[Brury R Takalapeta]]>;
<![CDATA[Rahmanuddin Tomalili]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2141
<![CDATA[Stunting merupakan masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga berdampak terhadap gangguan pertumbuhan pada anak terutama usia dibawah dua tahun (Baduta). Hasil Riskesdas tahun 2018 menunjukkan bahwaan menekankan bahwa stunting adalah ancaman terbesar bagi kualitas masyarakat Indonesia. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuat kajian terkait efektivitas penerapan hak anak atas hukum perlindungan bagi pemenuhan pangan dan dampak faktor ekonomi, fasilitas pelayanan kesehatan, dan infrastruktur dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak baduta stunting. Metode penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan didukung hasil penelitian empiris. Instrumen yang digunakan terdiri dari informasi hukum utama, yaitu hasil wawancara terstruktur. Data hukum tambahan mencakup sumber referensi berupa perundang-undangan, text book, dan publikasi hasil penelitian terkait hukum hak atas pangan. Data serta informasi hukum yang dikumpulkan, dikaji menggunakan analisis kualitatif mengacu pada hasil review artikelyang sesuai topik penelitian.]]>
<![CDATA[Praktik Konversi Utang Menjadi Saham Sebagai Penerapan Prinsip Business Going Concern dalam Kepailitan dan PKPU ]]>
<![CDATA[Jonathan Fide Mulya]]>;
<![CDATA[Lastuti Abubakar]]>;
<![CDATA[Anita Afriana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2142
<![CDATA[The research was conducted with the aim of knowing and explaining the implementation of business going concern through the conversion of debt into shares (debt to equity swap) in PKPU in order to achieve peace between debtors and creditors. The research was carried out by providing understanding to legal practitioners, entrepreneurs, the government and readers that debtors who experience problems paying debts to two or more creditors can submit a PKPU application to prevent the debtor from being threatened with bankruptcy. The research carried out uses a normative juridical approach which includes research on library materials or secondary materials which includes research on the application of legal principles and norms to produce arguments, theories and inventions for resolving legal problems in implementing business going concern principles through converting debt into shares. (debt to equity swap) in the PKPU process by reviewing the Bankruptcy and PKPU Law (UUKPKPU). The research results show that the conversion of debt into shares (debt to equity swap) is part of debt restructuring in order to provide justice for creditors and debtors by achieving peace at PKPU.]]>
<![CDATA[Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan ]]>
<![CDATA[Davina Chiesa]]>;
<![CDATA[Christine S.T. Kansil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2147
<![CDATA[The role of prudential banks in banking fund transfer transactions is a crucial aspect in maintaining financial system stability and public trust. Prudential banking entails a series of principles and actions designed to manage risks associated with fund transfers, including customer identification, monitoring suspicious transactions, and implementing anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) procedures. Through the use of advanced technology and robust security systems, banks can mitigate the risks of fraud, money laundering, and terrorism financing in fund transfer transactions. The implementation of prudential banking principles not only ensures compliance with applicable banking regulations but also strengthens public trust in financial institutions. By maintaining integrity and transparency in every transaction, banks can enhance trust among customers and other stakeholders. Furthermore, prudential banking also plays a role in safeguarding the interests of the bank itself by minimizing loss risks and preserving the company's reputation]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Debitur Sehubungan Dengan Almasyaqqah Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks) ]]>
<![CDATA[Syakira Almanisa]]>;
<![CDATA[Richard C. Adam]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2148
<![CDATA[In an agreement, it is crucial for both parties to comprehend the rights and responsibilities that will arise. The agreement also stresses the voluntary responsibility to fulfill obligations, with situations where parties fail to meet their obligations being termed Force Majeure or Masyaqqah events. In the context of Sharia Economic Law, Force Majeure/Masyaqqah refers to circumstances where a party is unable to fulfill their agreed-upon duties due to fatigue, difficulties, and hardships. This concept serves to protect parties experiencing such events. However, in the discussion of Decision Number 863/Pdt.G/2020/PA.Mks, it is explained that parties were unable to meet their obligations due to Force Majeure. This research will also explore the legal protections available to both parties under Sharia Economic Law and applicable Indonesian laws.]]>
<![CDATA[Peran Sertifikat Hak Cipta dan Lisensi Dalam Menjamin Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karyanya ]]>
<![CDATA[Brian Jeremy Modami]]>;
<![CDATA[R. Rahaditya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2149
<![CDATA[Creation produced by the creator deserve proper legal protection. The use of copyrighted works by others can not be arbitrarily used without the creator’s and the holder of the copyright consent. This is because the creator can control what will be done to his creation and prevent the creation is used for harmful things. Creators can obtain permission to use their creations and strengthen their creations. One of the permissions that can be given to other parties is a license. Strengthening copyright protection can be done by obtaining a copyright certificate.]]>
<![CDATA[Pertanggung Jawaban dan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Kulit Satwa Dilindungi Harimau Sumatera ]]>
<![CDATA[Ferdiansyah Achmad Dalimunthe]]>;
<![CDATA[Fajriawati Fajriawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2152
<![CDATA[Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya. Pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Yang memberatkan terdakwa ialah perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem sumber daya alam hayati, terdakwa merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dan terdakwa dalam proses persidangan berlangsung tidak terus terang. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undangundang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan maka dari itu undang-undang ini sangat ketinggalan zaman sebab undang-undang ini cuman mengenal sistem untuk pemidanaan saja tetapi dalam sanksi administratif, sanksi proses penyidikannya itu sangat genderal diatur belum sekuat undang-undang lainnya. Pelanggaran terhadap kasus ini pada perdagangan satwa liar khususnya pada perdagangan Kulit Harimau faktornya bukan hanya saja pada undang-undang ini sangat lemah akan tetapi faktor ekonomi juga 46 yang menjadi penyebab atas pemburuan yang terus menerus. Sebab jika menyatakan bahwasannya banyak pelanggaran terjadi di sebabkan tidak adanya sosialisasi itu tidak mungkin karena di daerah Bener Meriah ini wilayah konservasi maka adanya penanggunalan secara preventif. Upaya penegakan hukum menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yaitu terdapat pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana dalam pasal tersebut menjelaskan bahwasannya Undangundang tersebut memiliki wewenang yaitu penyidikan, pemeriksaaan atau kebenaran, pemeriksaaan terhadap orang, penggeledahan, penyitaan, meminta keterangan barang bukti, perampasan aset atau objek hukum pidana, membuat dan menandatangani berita acara serta pemberhentian penyidik.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Peristiwa Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 ]]>
<![CDATA[Michael Michael]]>;
<![CDATA[Rasji Rasji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2155
<![CDATA[Recently, the public was shocked by the news of a data breach involving 240 million entries from the permanent voter list. This data was leaked from the official website of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia by a hacker using the pseudonym “Jimbo”. The data was sold online on BreachForums for USD 74,000. This incident has raised serious concerns among the public due to its broad potential impact on the confidentiality of citizens' personal information and has prompted new questions regarding the accountability of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia as the election organizer. In this research, the researcher employs a normative juridical approach by reviewing secondary data collected through library research and using a case and regulatory approach. Based on the research findings, the protection of personal data by the General Elections Commission of the Republic of Indonesia is not yet optimal, as the regulations held by the General Elections Commission of the Republic of Indonesia are only internally applicable and do not have the legal strength equivalent to laws. These the General Elections Commission of the Republic of Indonesia regulations are only applicable to regional head elections and general elections. Furthermore, it is necessary to enhance literacy on the importance of data so that all members of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia understand the mechanisms of data processing, inputting, and processing. The General Elections Commission of the Republic of Indonesia members must determine the types of data that can be published and those that should not be exposed to the public, thus enabling the General Elections Commission of the Republic of Indonesia to fulfill its obligations to protect and be accountable for the data obtained from the public.]]>
