cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dinasti Publisher
Contact Email
dinasti.info@gmail.com
Phone
+62 811-7404-455
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,037 Documents
 118   119   120   121   122 
Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Mengacu pada Putusan Kasasi MA No 1609 K/Pid.Sus/2020 Citra Annisya Juwansari; Mery Ajeng Wijayanti; Karyn Firda Faridyan; Siti Nur Halimah Monica
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2196

Abstract

Industrial design is a creation about the shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors or a combination thereof in three-dimensional or two-dimensional forms that give an aesthetic impression. Diansari Puri Plastindo who has a Bath Tub Industrial Design certificate registered with the Directorate of Copyright and Industrial Design at the Indonesian Ministry of Law and Human Rights with Registration Number IDD00000035015. There is a problem formulation, namely Does the Judge's Consideration state that the article indicted by the Public Prosecutor based on Article 54 paragraph juncto Article 9 paragraph Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code is in accordance with the defendant's actions?, and What are the Judges' Considerations in imposing the Criminal Law in Decision Number 1609 K/Pid. Sus/2020 is in accordance with the Criminal System in Indonesia? Conclusions: First, the judge's consideration stated that the article indicted by the public prosecutor based on Article 54 paragraph Juncto Article 9 paragraph Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code is in accordance with the actions of the defendant. The two judges' considerations in imposing a sentence in Decision.
Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur Erwin Taroreh; Fadilah Husain; Zulfa Cika Ananda Wenur
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2197

Abstract

The result of implementing centralization so far is dissatisfaction from both the community and the conflicting parties (in this case the perpetrator and the victim). It is a real reality that national law cannot necessarily guarantee the justice desired by all parties, and cannot necessarily restore the condition of society damaged by the conflict. National law is only guided by how to protect society, without looking at whether the interests of society and the conflicting parties have been protected. For people in each region who still adhere to customary rules, conflict resolution using customary law is felt to guarantee justice and have more value than national law which tends to be less impartial. This is because customary law is a collective agreement of the local community which has taken into account the interests of the community, individuals and conflicting parties.
Kedudukan Covernote yang Dibuat oleh Notaris Riani Sembiring
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2199

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat alat bukti berupa akta autentik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dalam melakukan pelayanan masyarakat notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Pada prakteknya, sebagai rekanan bank notaris mempunyai kewenangan lainnya yaitu menerbitkan covernote sebagai pencairan kredit. Penelitian ini dalam bentuk yuridisi normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menentukan bahwa covernote yang dibuat oleh notaris merupakan kewenangan notaris khususnya dalam bidang perbankan yang berkaitan dengan akad kredit dan KPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019. Akan tetapi, covernote tidak dapat disamakan dengan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna. Covernote merupakan surat keterangan yang didalamnya berisikan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan notaris.
Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin Chandra Dewi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2201

Abstract

Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, serta dampak merusaknya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat memperburuk situasi KKN di Indonesia.Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menggambarkan dampak merusak KKN terhadap kehidupan masyarakat dan negara, serta menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara hukum administrasi dan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penegakan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil serta pemantauan eksternal oleh lembaga independen. Rekomendasi mencakup peningkatan gaji pegawai, transparansi dalam pembuatan keputusan, penerapan kode etik pegawai negeri, dan pemberian sanksi yang memadai kepada pelaku korupsi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Penerapan Filosofi Cinta Erich Fromm: Mengatasi Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur France Longginus Goo; Oktovianus Kosat; Dominikus Saku
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2202

Abstract

Dalam karyanya, Erich Fromm memandang cinta sebagai sebuah seni yang membutuhkan tindakan aktif dan produktif, berdasarkan entitas manusia sebagai subjek. Cinta melibatkan perhatian, penghargaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Konsep ini akan diterapkan pada analisis perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan dari tulisan ini ada dua: pertama, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai martabat manusia melalui cinta, dan kedua, untuk mengeksplorasi apakah filosofi cinta Erich Fromm dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi human trafficking di NTT. Tulisan ini mengangkat pertanyaan apakah idealisme cinta Fromm dapat diterapkan secara praktis untuk mencegah human trafficking di NTT. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan kajian literatur terhadap buku-buku dan jurnal yang secara khusus membahas tentang cinta menurut Erich Fromm dan human trafficking di NTT. Studi ini menemukan bahwa konsep cinta Fromm masih relevan untuk diterapkam dalam mengatasi human trafficking di NTT yang dinilai telah merendahkan kemanusiaan.
Penyelesaian Sengketa Lingkungan antara Warga dengan Pemilik Usaha Ternak Ayam Yusi Yantitama; Eko Wahyudi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2204

Abstract

Penyelesaian sengketa lingkungan antara warga dan pemilik usaha ternak ayam di Desa Karangjati Ngawi merupakan tantangan yang kompleks dalam konteks keberlanjutan lingkungan dan penegakan hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif untuk memahami proses penyelesaian sengketa yang terjadi. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, dan analisis dokumen terkait peraturan lingkungan dan kebijakan pemerintah setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, komunitas lokal, dan pemilik usaha. Proses penyelesaian sengketa ini dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kebijakan lingkungan, kepentingan ekonomi, aspek sosial dan budaya, serta persepsi masyarakat terhadap dampak lingkungan dari usaha ternak ayam. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan yang berkelanjutan dan inklusif. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan pihak terkait lainnya dalam memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dan meningkatkan partisipasi serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Jual Beli Rekening Bank: (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr) Lorita Tupaida Pane; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi; Syarifah Lisa Andriati
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2208

Abstract

The increase in diversity and complexity of crimes, including the practice of buying and selling bank accounts, is becoming more rampant through direct transactions and e-commerce platforms such as Tokopedia, Lazada, Shopee, and OLX. This illegal practice not only harms legitimate account holders but also negatively impacts society and the state. Bank accounts that are bought and sold are often used to hold funds from crimes such as fraud, drug trafficking, terrorism, online gambling, and other offenses. This study aims to examine the correlation between the practice of buying and selling bank accounts and money laundering crimes, assess the effectiveness of criminal law enforcement through various court decisions, and explore ways to optimize criminal law enforcement against this modus operandi. The research method employs a normative juridical approach supported by empirical data, as well as analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials through library and field research. The results show a strong correlation between the practice of buying and selling bank accounts and money laundering crimes as regulated in Law No. 8 of 2010. Law enforcement is still not optimal, as seen from the disparity in the decisions of the North Jakarta District Court Numbers 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR and 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR. Optimizing law enforcement can be achieved by enhancing the roles of investigators, public prosecutors, and judges, as well as strengthening regulations and sanctions against negligent banks. This study emphasizes the importance of a good legal system, cooperation between PPATK and law enforcement agencies, and the application of strict sanctions to prevent the misuse of bank accounts and protect the integrity of the financial system.
Aspek Pelindungan Hukum Atas Data Pribadi Nasabah pada Penyelenggaraan Layanan Mobile Banking pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Stabat Riza Diandra Tanjung; Nurhilmiyah Nurhilmiyah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2211

Abstract

The development of information technology, especially in the banking sector, customers can now easily access their financial services through mobile banking platforms. However, amidst such convenience, there are concerns about the security of customer data. The focus of this research is on written law or law on the books and customs, as the protection of personal data is crucial as the data stored in the banking system includes financial details, personal identity, and other sensitive data. This research uses normative legal research methods, which are also known by other terms such as positive legal research methods, doctrinal legal research methods, and pure legal research methods. The main regulations in Indonesia in this case are Law Number 19 of 2016  concerning Electronic Information and Transactions (UU ITE), as well as Bank Indonesia Regulations (PBI) regarding Information Security and Banking Transactions (PBI 18/40/PBI/2016). Protecting the personal data of BRI mobile banking customers requires a deep understanding of the various types of digital crime, including social engineering practices. With appropriate protection measures and high awareness from all relevant parties, it is expected to effectively reduce the risk of data leakage and maintain the security of clients' personal data.
Pertanggung Jawaban Yaman Terhadap Serangan Intensif Pasukan Houthi di Laut Merah Yaman Ayu Syaputri Lubis; Mirsa Astuti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2212

Abstract

Yaman, sebuah negara di Semenanjung Arab, telah menarik perhatian dunia dalam beberapa tahun terakhir karena konflik yang berkepanjangan di seluruh wilayahnya. Salah satu konflik terbesar adalah pertempuran antara pasukan pemerintah Yaman yang didukung oleh koalisi militer pimpinan Arab Saudi dan pasukan pemberontak Houthi yang didukung oleh Iran. Konflik di Yaman bermula dari pergolakan politik dan perubahan rezim yang dimulai pada tahun 2011, mirip dengan gelombang revolusi Arab di wilayah tersebut. Namun, situasi cepat berubah menjadi pertempuran antara pasukan pemerintah yang didukung oleh negara-negara Arab dan pasukan pemberontak Houthi yang menguasai wilayah utara Yaman, termasuk ibu kota Sana'a. Studi ini menggunakan metode penelitian normatif, yang juga dikenal sebagai metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, atau metode penelitian hukum murni. Metode penelitian normatif ini mempelajari hukum yang tertulis (hukum yang tertulis dalam buku) atau tradisi yang telah ada di masyarakat. Penelitian normatif ini menggunakan sebagian besar data sekunder, yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier.Yaman harus meningkatkan kekuatan militernya, memperkuat keamanan perbatasan, dan bekerja sama dengan negara-negara tetangganya. dalam hal ini Upaya mediasi regional yang dilakukan oleh negara-negara tetangga Yaman bertujuan untuk meningkatkan stabilitas regional dan mencapai solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.Serangan ini berdampak pada bidang keamanan, politik, ekonomi, dan kemanusiaan, dan ini berdampak pada perkembangan regional secara keseluruhan. Konflik di Yaman memiliki konsekuensi yang signifikan bagi wilayah itu dan dunia secara keseluruhan. Dengan meningkatkan ketegangan antara Yaman dan negara-negara tetangga seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, konflik ini mengancam keamanan dan stabilitas regional. Eskalasi konflik juga dapat mengancam keamanan lintas negara dan jalur perdagangan maritim strategis di sekitar Laut Merah. Dalam mengevaluasi tanggung jawab Yaman terhadap serangan intensif pasukan Houthi di Laut Merah, penting untuk mempertimbangkan relevansi hukum internasional, termasuk Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dan II, yang mengatur perlindungan terhadap warga sipil dan personel medis selama konflik bersenjata.
Fluktuasi Perdagangan Komoditi Kopi Indonesia-Jerman 2019-2021 Irsyad Maulana Hidayat
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2213

Abstract

This research examines fluctuations in coffee trade between Indonesia and Germany during the 2019-2021 period. Through a qualitative research approach with collection methods from interviews and document studies. The results show that Germany is an important market for Indonesian coffee commodities, and this weakening is influenced by changes in international trade dynamics, competition with other exporting countries, and the impact of the COVID-19 pandemic. The volume of Indonesian coffee exports decreased in 2020 due to the pandemic, but began to recover in 2021. Factors such as import tariffs, environmentally friendly policy regulations in Germany, and coffee quality are the main determinants in the dynamics of coffee trade between the two countries. It is hoped that this research will provide insight to strengthen Indonesia's economic diplomacy and coffee trade strategy with Germany in the future.

Page 120 of 204 | Total Record : 2037

 118   119   120   121   122 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2026): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue