Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang Tidak Mendapatkan Upah ]]>
<![CDATA[Auliadi Achmad Davin]]>;
<![CDATA[Rasji Rasji]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2159
<![CDATA[Issues related to employment seem to have become an issue that is always hotly discussed, especially related to the widespread phenomenon of unilateral termination of employment by employers who then invited the author to discuss the decision 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, where PKWTT workers did not receive their wages at all from September 2016 to February 2021 and were terminated without official information. This issue is interesting to discuss, especially regarding the form of protection for PKWTT who experience Termination of Employment Relations and reflecting this with the judge's consideration of the a quo decision in terms of the Employment Law which in its development was revised with the Job Creation Law and gave birth to implementing regulations PP Number 35 of 2021 and PP Number 36 of 2021. In this research, the author uses normative juridical research methods using literature studies and a legal approach. The research results show that PKWTT who experience layoffs are entitled to severance pay, UPMK, and separation pay as well as other benefits required by the government such as THR. PKWTT who feel aggrieved also have the right to submit non-litigation legal remedies as a priority for settlement, then if this is not achieved, they can submit litigation legal remedies. In essence, the judge's considerations in handing down the a quo decision were appropriate in referring to the formulation of severance pay calculations in accordance with applicable regulations. The government needs to aggressively continue to carry out outreach regarding labor regulations and routinely open communication spaces with workers and employers to then adjust existing labor regulations.]]>
<![CDATA[Implikasi Kasus Kenneth Lay Terhadap Tata Kelola Perusahaan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Salsabila Putri]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>;
<![CDATA[Moody Rizqy]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2162
<![CDATA[Kasus Kenneth Lay, pendiri dan CEO Enron Corporation, mencatat titik penting dalam sejarah bisnis global sebagai salah satu skandal keuangan terbesar yang melibatkan manipulasi laporan keuangan dan pelanggaran etika korporat. Dampak dari kasus ini meluas ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, di mana implikasinya terhadap tata kelola perusahaan memunculkan perhatian serius. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki implikasi kasus Kenneth Lay terhadap praktik tata kelola perusahaan di Indonesia. Melalui pendekatan analisis deskriptif dan interpretatif, artikel ini mengeksplorasi bagaimana skandal Enron yang dipimpin oleh Lay menggambarkan kekurangan dalam sistem pengawasan dan penegakan hukum perusahaan. Dengan menggali pelajaran yang dapat dipetik dari kasus tersebut, tulisan ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perusahaan di Indonesia dalam menjaga integritas dan transparansi dalam tata kelola mereka. Selain itu, artikel ini menawarkan pandangan tentang bagaimana perusahaan dan regulator di Indonesia dapat memperkuat kerangka tata kelola perusahaan mereka untuk mencegah terulangnya skandal serupa dan meningkatkan kepercayaan investor. Melalui pemahaman yang mendalam tentang implikasi kasus Kenneth Lay, diharapkan bahwa tulisan ini dapat memberikan panduan bagi pemangku kepentingan bisnis dan regulator untuk memperkuat fondasi bisnis yang sehat dan berkelanjutan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Akta Jual Beli Tanah yang Cacat Hukum ]]>
<![CDATA[Hayyu Qomaryah Fitria Sari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2164
<![CDATA[Akta jual beli merupakan suatu hak kepemilikan bagi pemiliknya dalam bentu akta otentik yang telah dibuat oleh pejabat yang berwenang. Pejabat Pembuat Akta Tanah merupakan pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan akta otentik tersebut. Akta tersebut sebagai bukti pada pelaksanaan aktivitas hukum dalam transaksi yang dilakukan oleh satu pihak ke pihak lain. Namun apabila ada kesalahan maupun ketidaksesuaian pada proses dan hasil dari pembuatan akta hingga menimbulkan perbuatan melawan hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah harus bertanggung jawab secara hukum baik di sengaja maupun tidak di sengaja. Penelitian ini menilik pembahasan tersebut dengan metode penelitian yuridis normatif. menganalisis terkait akibat hukum dari kewajiban serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah tentang pertanggungjawaban atas pembuatan akta tanah jual beli yang cacat hukum terhadap kelalaian yang dilakukan dalam tugas dan jabatannya. Dalam penafsiran hukum ini, dilakukan analisis dalam bentuk deskriptif analitis terkait pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam perbuatan melawan hukum terhadap akta jual beli tanah yang cacat hukum.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hak Ekonomi Fan-Artist Atas Fan-Art dan Fan Merchandise Genshin Impact Sebagai Karya Derivatif dalam Hukum Hak Cipta ]]>
<![CDATA[Laudita Cahyanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2166
<![CDATA[These days, with the rapid development of technology, there are many games that are created in various media, one of which is on smartphones. Genshin Impact, is one of the most popular game titles in smartphone media, which counts 64 million active players who are still playing this mobile online game. The number of active players in Genshin Impact has led various players to create fan-art and fan-merchandise related to Genshin Impact. The problem is that it is not uncommon for fan-art and fan-merchandise works that have been created by fan-artists to be reprinted by irresponsible people and sold to reap the personal benefits of these people without fan-artist permission. In connection with this, there are questions about how the position of fan-artists as creators of fan-art and fan-merchandise from Genshin Impact in copyright law and how the protection of economic rights of creators of fan-art and fan-merchandise Genshin Impact in copyright law in Indonesia. This research is conducted by doctrinal research method, which is carried out by examining secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials and will only analyze legal products.]]>
<![CDATA[Menakar Pengaturan Tentang Ibu Kota Nusantara Melalui Pasal 18 UUD 1945 ]]>
<![CDATA[Febbiola Rizka Marteen]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2167
<![CDATA[Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (hereinafter referred to as the “National Capital Law") is the beginning of problems related to the administration of the National Capital of the Republic of Indonesia. This research aims to assess the suitability of the National Capital Law arrangements with the provisions regarding local government in the 1945 Constitution and the factors that cause the form, structure, and arrangements regarding the organizers of the national capital. The mechanism for the formation of the National Capital Law through fast-track legislation is suspected to be the mastermind of the problem of the unconstitutionality of the National Capital Law which resulted in the rejection of the idea of relocating the national capital by the community. This research is conducted by means of a literature study in which the source of research data is obtained from the library. This study includes research on books and laws and regulations related to the national capital which will be discussed descriptively analytically. This research will look for an ideal reconstruction concept of the position of the national capital in the Indonesian constitutional constellation.]]>
<![CDATA[Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari di Bawah Bayang Negara (Studi Kasus Pemerintahan Nagari Balah Aie) ]]>
<![CDATA[Rhevi Aliza]]>;
<![CDATA[Tengku Rika Valentina]]>;
<![CDATA[Roni Ekha Putera]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2168
<![CDATA[Village Law No. 4 2016 does not guarantee the granting of full authority to the nagari government. The administration of nagari government is dominated by the state. Where all forms of programs have been regulated by the government above them through the regulations and policies they issue. The emergence of a number of policies issued by the government through its ministries means that government administration cannot move and must implement them. For example, Presidential Regulation Number 104 of 2021 concerning details of the APBN for the 2022 fiscal year in article 5 paragraph (4) regulates the use of Village Funds for 2022, one of which is through a social protection program in the form of Direct Cash Assistance (BLT) for villages of at least 40% of total revenue. village funds and 20% for food security and improvement programs and 8% for preventing and handling Covid-19. As well as Regulation of the Minister of Village PDTT RI Number 7 of 2021 concerning Priority Use of Village Funds in 2022, and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 190/PMK.07/2021 concerning Management of Village Funds. Based on these regulations, it is clear that the administration of the Nagari government must follow this, including the administration of the Nagari Balah Aie government which is also inseparable from the policy commands that have been blinded by the government above.]]>
<![CDATA[Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Amdal Usaha yang menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi ditinjau dari Siyasah Dusturiyah ]]>
<![CDATA[Rendi Pangestu]]>;
<![CDATA[Beni Ahmad Saebani]]>;
<![CDATA[Yana Sutiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2172
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap badan usaha yang melanggar izin lingkungan di wiliayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi di tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat menjadi upaya untuk mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan dengan melakukan upaya penegakkan hukum. Ada 4 tahapan, yang pertama adalah sanksi administrasi secara tertulis, surat paksaan pemerintah, pencabutan izin, hingga menghentikan kegiatan. Tinjauan siyasah dusturiyah terhadap penerapan sanksi hukum kepada pelanggar izin lingkungan sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab bertujuan atau berlandaskan pada asas kemaslahatan.]]>
<![CDATA[Implementasi Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Perspektif Fikih Siyasah : (Studi Kasus Pendirian Gereja di Desa Kampung Perlabian Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan) ]]>
<![CDATA[Tua Utusan Hasibuan]]>;
<![CDATA[Iwan Iwan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2174
<![CDATA[Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006 is a regulation that regulates the provisions of the establishment of houses of worship. In its implementation, this regulation has been debated because the provision to obtain a permit to establish a house of worship depends on the approval of others. This article aims to answer questions about the implementation of article 14 in the joint regulation of the minister of religion and the minister of home affairs No. 8 and 9 of 2006 concerning the establishment of houses of worship (Church) from the perspective of fikih siyasah. In this research using empirical juridical research approach that examines the provisions of the establishment of houses of worship (churches) found in Perlabian Village, Kampung Rakyat Subdistrict, Labuhanbatu Selatan Regency in the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006. Furthermore, the regulation is analyzed by using the approach of legislation - invitation, and using library research techniques or literature studies in collecting legal materials. Furthermore, the legal material is processed and analyzed using siy?sah dust?riyyah studies systematically so that it becomes concrete data. The result of this research is the provision of the establishment of houses of worship in Perlabian village, Kampung Rakyat sub-district, has not been fulfilled optimally in its administration such as Building Permit and local community support of at least 60 people authorized by the local village head as contained in article 14 paragraphs 1, 2 and 3 of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 8 and No. 9 of 2006. In line with the above conclusions, the application of the articles in the law should be done by the government that does not cause chaos in the midst of society by enforcing and providing education - education on understanding the applicable law and the government must also be proactive in seeing the situation and conditions in the midst of society in applying the law balanced with local regulations (PERDA) (Labuhan Batu Selatan) to avoid the content of substance that is chaotic in order to have binding legal force.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ]]>
<![CDATA[Qurrota A’yuni]]>;
<![CDATA[Hari Prasetiyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2180
<![CDATA[Tulisan ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB), baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam praktiknya, usulan pemekaran daerah telah meningkat setiap tahunnya. Namun data Kementerian Dalam Negeri tahun 2009 menunjukkan bahwa 80% DOB gagal dan belum dapat memberikan kesejahteraan, diperkuat hasil survey data Indonesia Governance Index (IGI) mengenai indeks tata kelola pemerintahan tahun 2014 dari 34 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang merekomendasikan birokrasi daerah perlu diperkuat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan merujuk pada bahan hukum primer peraturan perundang-undangan nasional dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan adanya rekonstruksi regulasi pemekaran daerah melalui: Pertama, menambahkan materi muatan mengenai bab evaluasi pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Kedua, membuat tim khusus yang fokus dalam melakukan pendampingan terhadap daerah yang akan dilakukan pemekaran. Persiapan terhadap daerah yang akan dimekarkan juga perlu diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah. Ke depan diperlukan adanya evaluasi menyeluruh dan mendalam sebagai pertimbangan untuk melakukan penggabungan DOB jika diperlukan. Sebagai contoh beberapa negara seperti Jepang, Swedia, Belgia, Inggris dan Jerman telah melakukan penggabungan daerah-daerah kecil agar menjadi lebih besar tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya ]]>
<![CDATA[Nur Rais Madjid]]>;
<![CDATA[Adhitya Widya Kartika]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2188
<![CDATA[Perceraian adalah tindakan hukum, di mana akan melahirkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah dapat disebabkan adanya suami yang menalak maupun istri yang menggugat cerai sebagaimana dituangkan dalam Putusan Hakim. Mantan suami dimungkinkan memiliki kewajiban dalam rangka membiayai hidup mantan istrinya yang dinamakan Mut’ah, nafkah Iddah (apabila istrinya tersebut tak Nusyuz), dan nafkah terhadap anaknya. Penelitian disini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan segala hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk mengetahui, menjelaskan kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “Verstek”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “Verstek” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara Verstek, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak. ]]>
