Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,037 Documents
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN. Niaga.Jkt.Pst) ]]>
<![CDATA[Adisty Padmavati Moha]]>;
<![CDATA[Gunardi Lie]]>;
<![CDATA[Moody Rizqy Syailendra]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2224
<![CDATA[Ketertarikan merek-merek baru di Indonesia telah menyebabkan persaingan yang tidak sehat, yang menyebabkan pelanggaran seringkali terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemilik merek terkenal Pierre Cardin dari Perancis dan penyelesaian kasus perselisihan Pusat Pengadilan Niaga Jakarta No.15/PDT.SUS/MEREK/2015 Jo Putusan Kasasi No.557K/PDT.SUS-HKI/2015 mengenai merek terkenal Pierre Cardin berdasarkan UU merek. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif digunakan untuk meneliti masalah dengan melihat hukum, kebijakan, norma, atau prinsip-prinsip yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 15/PDT.SUS/MEREK/2015, Jo Putusan Kasasi Nomor 557K/PDT.SUS-HKI/2015 dan Putusan Nomor 49PK/Pdt.Sus-HKI/2018 mengenai sengketa merek Pierre Cardin tidak sesuai dengan undang-undang, khususnya Pasal 68 dan 76 Ayat (1) UU Merek lama dan Pasal 76 dan 83 Ayat (1) UU Merek Dagang Baru. kesimpulan yang didapat adalah Dalam hal keputusan tersebut, hakim telah melanggar peraturan merek dan telah melanggar peraturan merek. Maka dari itu, penulis ingin menelaah menjadi suatu artikel hukum dengan judul Perlindungan Hukum Penggunaan Hak Atas Merek Pierre Cardin (Studi kasus Putusan No.15/Pdt.Sus.Merek/2015/PN.Niaga.Jkt. Pst).]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap ODGJ atas Kewajiban Persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Kabupaten Banjarnegara ]]>
<![CDATA[Nanik Musyarofah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2225
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum terhadap Orang Dalam Gangguan Jiwa atas kewajiban persyaratan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Orang dengan gangguan jiwa adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Seringkali ODGJ mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam masyarakat karen masalah Kesehatan jiwa yang dialami. Bahkan tidak jarang ODGJ diabaikan oleh pihak keluarga hingga ditelantarkan. ODGJ yang terlantar tersebut tidak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai warga negara karena terhalang tidak memeiliki NIK, sehingga pemerintah sebagai pelayan public memiliki peran penting dalam membantu ODGJ mendapatkan hak pelayanan public yang bermutu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normative, dengan pendeketan perundang-undangan dan pendekatakan konseptual. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan, dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap ODGJ atas kewajiban persyaratan NIK adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk membantu ODGJ melakukan kegiatan Administasi Kependudukan agar haknya sebagai warga negara dapat terpenuhi dan bebas dari segala bentuk diskriminasi.]]>
<![CDATA[Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai Syarat Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkotika Analisis Putusan Tinggi Mataram Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR ]]>
<![CDATA[Marsel Mulyadi]]>;
<![CDATA[Ade Adhari]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2237
<![CDATA[The Indonesian state is a legal state, and is not based on mere power, and every legal state definitely has a constitution and laws (laws) that regulate the running system for everything in the country. The first starts from the relationship between citizens and the second to the relationship between citizens and the State. Regulations from one of the legal studies or fields of law in Indonesia and every individual has the right to legal protection and legal certainty as stated in the law (1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph 1), and One of the laws in Indonesia is Criminal Law. In Indonesia, it is a law or regulation that regulates the conditions under which a person can be punished for an act he or she commits. Criminal law in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP). And specifically regarding legal certainty in providing medical rehabilitation to narcotics addicts. From the research results, several conclusions were obtained that according to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, that a person is a narcotics addict whose weight of evidence is below the provisions stipulated in the Circular Letter Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 is obliged to undergo medical rehabilitation and this is supplemented by Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on this theory, a narcotics addict is obliged and entitled to undergo medical rehabilitation.]]>
<![CDATA[Analisis Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Golongan I ]]>
<![CDATA[Matthew Sharif]]>;
<![CDATA[Edgard Naba Rivalio]]>;
<![CDATA[Mardian Putra Frans]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2242
<![CDATA[Penelitian ini menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor 679/Pid.Sus/2018/PN Mtr terkait penyalahguna narkotika golongan 1 jenis metamfetamin. Meskipun Jaksa Penuntut Umum menuntut hukuman penjara 14 tahun dan denda Rp. 1.000.000.000, Terdakwa diputus dengan putusan bebas karena unsur delik dalam pasal-pasal yang didakwakan tidak terpenuhi akibat ketiadaan barang bukti fisik narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk menganalisis kaidah hukum dengan menggunakan pendekatan yuridis Normatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana narkotika golongan 1. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dalam unsur Pasal 114 ayat (2) jo 132 ayat (1) dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Narkotika, terdapat frasa Narkotika yang selama ditafsir bahwa Narkotika harus dibuktikan secara fisik pada saat penangkapan, namun pada putusan aquo terdapat kesesuaian antara alat bukti yang bisa menunjukkan bahwa terdapat narkotika sebagai bagian dari unsur pidana, kesesuaian alat buktinya seperti hasil laboratorium seperti tes urine, Saksi a de charge yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa menggunakan narkotika. Penelitian ini menyarankan bahwa pembuktian tindak pidana narkotika seharusnya tidak hanya terpaku pada barang bukti fisik, tetapi juga mempertimbangkan kesesuaian alat bukti yang relevan untuk memastikan adanya unsur narkotika sebagaimana dalam rumusan pasal.]]>
<![CDATA[Pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ]]>
<![CDATA[Lidya Lidya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2246
<![CDATA[Negara dan Konstitusi ibarat dua sisi keping mata uang yang tak terpisahkan. Konstitusi berperan sebagai landasan hukum utama bagi negara. Karena pentingnya peran konstitusi, setiap negara wajib memiliki lembaga khusus yang menjaga dan mengawalnya. Di Indonesia, lembaga itu bernama Mahkamah Konstitusi (MK). Sebagai lembaga peradilan konstitusi, MK memiliki berbagai tanggung jawab yang diatur secara jelas dalam konstitusi, seperti menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) atau yang sering dikenal dengan istilah judicial review, memutuskan perselisihan hasil pemilihan umum dan sejenis lainnya. Putusan kontroversial MK pada 2023 mengenai pembatasan usia calon presiden dan calon wakil presiden menimbulkan perdebatan berkenaan dengan syarat usia minimal Capres/ Cawapres di bawah 40 tahun dan proses pengambilan putusan yang sarat akan kepentingan ketua MK kala itu karena memiliki hubungan keluarga dengan kandidat potensial atau pihak yang diduga kuat berkepentingan atas dikabulkannya permohonan tersebut. Penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penting: 1. Kapan Putusan MK mulai efektif diberlakukan? 2. Apakah pemberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan?. Pertanyaan ini dijawab dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan MK memiliki dampak yang signifikan terhadap pendaftaran Capres dan Cawapres dalam pemilu tahun 2024. Namun, proses penyesuaian PKPU terhadap putusan MK tersebut penuh dengan dugaan negatif karena dilakukan dengan cara yang “ugal-ugalan”.]]>
<![CDATA[Pewarisan Secara Lompat Tangan (Fidei Commissaire) Kepada Cucu ]]>
<![CDATA[Ardella Firdasari]]>;
<![CDATA[Liza Priandhini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i6.2254
<![CDATA[Akta wasiat termasuk dalam akta notaris yang perlu diperhatikan dalam pembuatannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan khususnya di dalam bidang waris. Pewarisan merupakan suatu perpindahan harta dan juga termasuk kewajiban dari pewaris kepada ahli warisnya yang mana pewarisan dapat terjadi berdasarkan Undang-Undang maupun terjadi karena adanya suatu testament atau wasiat. Wasiat dapat dibuat selama tidak menyalahi aturan yang diatur sebagaimana yang ada dalam KUHPerdata sebagai dasar dari aturan dan larangan mengenai pembuatan suatu wasiat. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat adalah bagaimana wasiat mengenai pewarisan lompat tangan yang ditujukan langsung kepada cucu dikaitkan dengan konsep fidei commis. Guna menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Fidei commis meskipun merupakan suatu hal yang dilarang, tetapi dalam hal fidei commis atau pewarisan lompat tangan kepada cucu adalah suatu pewarisan lompat tangan yang diperbolehkan. Namun pewarisan kepada cucu bisa dilaksanakan apabila tidak adanya anak atau ahli waris dari si pewaris yang bisa diangkat sebagai pihak ketiga sebagaimana pengecualian yang pertama yaitu fidei commis de residuo.]]>
<![CDATA[Analisis Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Penipuan ]]>
<![CDATA[Lusi Apriyanti Rukmana]]>;
<![CDATA[R. Rahaditya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2256
<![CDATA[This research aims to explain the condition that law is very important and is the main pillar in describing a country. In upholding just laws in an institution, people are needed who have integrity and have good commitment and can serve the country. Furthermore, this research aims to explain law enforcement regarding the problems of criminal acts of fraud that occur in society. This study employed a normative approach as its methodology. This normative research method examines several documents, including statutory regulations, judicial rulings, legal theory, and expert opinions. This study will use books, literature, journals, periodicals, and expert opinions as data collection methods. The findings of the analysis from this study demonstrate that crimes in the form of criminal acts of fraud can be prevented or at least lessened by law enforcement officials using various legal sanctions in accordance with their jurisdiction.]]>
<![CDATA[Nilai-Nilai Prinsip Perang dan Perlindungan dalam Perang ]]>
<![CDATA[Mohd Yusuf DM]]>;
<![CDATA[Johannes Pangihutan Sipayung]]>;
<![CDATA[Rubenjos Soros Sipayung]]>;
<![CDATA[Asmen Ridhol]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2260
<![CDATA[The impact of international armed conflicts on civilians can result in numerous casualties and property damage, as well as the destruction of infrastructure and facilities. This includes the wide geographic scope of international armed conflicts and the socioeconomic impacts on civilians. Therefore, legal protection efforts for civilians in international armed conflicts are crucial, as outlined in the Geneva Conventions of 1949, specifically the Fourth Convention: The Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. The method used in this study is normative legal research. Based on the research findings, it is evident that war, as one of the most destructive social phenomena, necessitates principles governing conduct during conflicts to minimize human suffering. These principles aim to protect those not directly involved in hostilities and to limit the means and methods of warfare used by conflicting parties. Key principles underpinning international humanitarian law include the Principle of Distinction, the Principle of Proportionality, the Principle of Humanity, and the Principle of Military Necessity. In the context of protection in war, legal instruments such as the Geneva Conventions and Additional Protocols provide a framework for safeguarding those who are not or are no longer participating in hostilities, including prisoners of war, civilians, and medical personnel.]]>
<![CDATA[Definisi Gangguan Terhadap Objek Sewa dalam Perjanjian Sewa Menyewa ]]>
<![CDATA[Syafa Nissa Amanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2264
<![CDATA[The law exists to accommodate the protection of the rights of every person, including but not limited to rights arising from rental agreements. A rental agreement is an effort that can be taken to maintain the rights between the lessor and the lessee. One of the problems that arise in a rental agreement is that the rental object is used as collateral by the lessor. Seeing this problem, the author will study it using doctrinal research methods by conducting studies based on statutory regulations. The aim of this research is to find out the legal steps that need to be taken in connection with the rental object being used as collateral.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Pasukan Asing yang Memberikan Bantuan Kemanusiaan di Wilayah Konflik Bersenjata Perspektif Hukum Internasional ]]>
<![CDATA[Raihan Satria]]>;
<![CDATA[Atikah Rahmi]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2265
<![CDATA[Salah satu konflik terpanjang dalam sejarah modern Timur Tengah adalah konflik Israel-Palestina, yang melibatkan dua kelompok etnis yang berjuang untuk mendapatkan kedaulatan atas wilayah yang sama. Kekerasan dan ketidakstabilan konflik ini telah menyebabkan banyak penderitaan bagi kedua belah pihak, mengakibatkan ribuan kematian dan jutaan korban langsung. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang juga dikenal dengan nama lain seperti metode penelitian hukum positif, metode penelitian hukum doktrinal, dan metode penelitian hukum murni. Sebagai ciri khas dari jenis penelitian hukum normatif, fokus penelitian ini adalah pada hukum tertulis atau hukum yang ditemukan dalam buku dan adat istiadat masyarakat. Untuk menjamin keselamatan dan keamanan pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik bersenjata, mereka berhak mendapatkan perlindungan hukum internasional. Perlindungan hukum internasional ini diatur oleh berbagai instrumen hukum internasional, seperti Protokol Tambahannya dan Konvensi Jenewa 1949, serta prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional, seperti prinsip pembedaan dan kemanusiaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada pasukan asing yang terlibat dalam operasi kemanusiaan di wilayah konflik Israel-Palestina. Organisasi kemanusiaan internasional seperti ICRC dan UNHCR sangat berkontribusi pada pelaksanaan hukum kemanusiaan internasional. Namun, tidak adanya penghormatan dan penegakan hukum kemanusiaan internasional oleh pihak-pihak yang bertikai menghalangi pelaksanaan ini.]]>
