Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Articles
2,020 Documents
<![CDATA[Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah didasarkan oleh Bukti Eigendom Verponding di Tinjau dari Perspektif Hukum Pertanahan di Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhammad Agung Purnama]]>;
<![CDATA[Nia Kurniati]]>;
<![CDATA[Betty Rubiati]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4127
<![CDATA[Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap masyarakat yang kepemilikan hak atas tanahnya dibatalkan oleh dasar bukti eigendom verponding, dengan mengambil contoh pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 3/G/2021/PTUN yang membatalkan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penelitian ini menganalisis aspek hukum yang terkait dengan sistem pendaftaran tanah di Indonesia, khususnya mengenai perlindungan hukum bagi pemegang sertifikat yang sah dan masyarakat yang membeli tanah dengan itikad baik. Menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa bukti eigendom verponding tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat, karena tanah tersebut sudah berstatus tanah negara setelah konversi hak Barat. Selain itu, menurut Pasal 32 Ayat 2 PP Pendaftaran Tanah, jika sertifikat tanah telah diterbitkan selama 5 tahun tanpa gugatan atau keberatan, maka sertifikat tersebut tidak dapat dibatalkan. Penelitian ini juga menggarisbawahi pentingnya perlindungan hukum bagi pembeli yang beritikad baik, yang berhak untuk mempertahankan hak atas tanah mereka meskipun terjadi pembatalan sertifikat. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh pembatalan sertifikat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum untuk membuktikan kepemilikan hak atas tanah tersebut.]]>
<![CDATA[Perkawinan Endogami di Desa Tenganan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ]]>
<![CDATA[Anita Rosdiana]]>;
<![CDATA[Atthyya Radhitya]]>;
<![CDATA[Yuniarsih Yuniarsih]]>;
<![CDATA[Aryo Subroto]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4128
<![CDATA[Praktik perkawinan endogami di Desa Tenganan Pegringsingan dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perkawinan endogamy yang mengharuskan individu untuk menikah dalam kelompok etnis atau suku yang sama, sering kali dianggap melanggar hak individu untuk memilih pasangan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Meskipun praktik ini berfungsi untuk melestarikan identitas budaya dan kohesi sosial dalam komunitas, ia juga menciptakan tekanan sosial yang dapat membatasi kebebasan individu. Dengan mengeksplorasi dilema antara hak-hak kolektif masyarakat adat untuk mempertahankan tradisi dan hak-hak individu untuk memilih pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang interaksi antara tradisi dan hak individu, serta pentingnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam konteks budaya yang beragam. Metode penelitian mengunakan pendekatan doctrinal pada aturan-aturan (norma), semua argumen yang dibangun berdasarkan aturan hukum yang ada, seperti undang-undang, nilai-nilai hukum, dan prinsip-prinsip dasar hukum yang seimbang. Melalui analisis yang mendalam, ditemukan bahwa praktik perkawinan endogami tidak sepenuhnya bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, namun juga tidak sepenuhnya sejalan.]]>
<![CDATA[Kajian Validitas Alat Ukur Sex Role Orientation Dalam Budaya Indonesia ]]>
<![CDATA[Annisah Nurul Azizah]]>;
<![CDATA[Ananta Yudiarso]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4131
<![CDATA[Penelitian mengenai Sex Role Orientation (SRO) di Indonesia memiliki signifikansi yang besar karena tema ini masih terbatas dalam pembahasan, terutama dalam analisis konstruk menggunakan model analisis baru, yaitu Rasch Model. SRO, yang dikembangkan oleh Brogan dan rekan-rekannya pada tahun 1976, menjadi fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk melakukan validasi alat ukur SRO yang telah diadaptasi ke dalam bahasa Indonesia. 361 yang terdiri dari 119 orang laki-laki dan 242 perempuan. Hasil reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha menunjukkan nilai sebesar 0,90, mengindikasikan tingkat reliabilitas yang baik pada alat ukur tersebut.Wright Map menunjukkan persebaran tingkat kesulitan item yang merata. Namun, ditemukan bahwasannya secara khusus, item nomor 34 merupakan item tersulit. Serta berdasarkan nilai mean square (MNSQ) in-fit dan outfit terdapat beberapa item yang mengalami underfit maupun overfit. berikutnya berdasarkan hasil analisa differential item functioning dengan data demografis jenis kelamin dan latar belakang pendidikan adanya beberapa item yang mengalami bias jawaban]]>
<![CDATA[Perintisan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Pemanfaatan Kontrak Sewa Lahan Tanah Kas Desa di Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro ]]>
<![CDATA[Chafidz Choirul Huda]]>;
<![CDATA[Mahendra Wijaya]]>;
<![CDATA[Drajat Tri Kartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4134
<![CDATA[Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, terutama dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini mengkaji perintisan UMKM melalui pemanfaatan tanah kas desa (TKD) di Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro, dengan menggunakan teori strukturasi Anthony Giddens untuk menganalisis interaksi antara agen dan struktur. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data baik dari sumber primer maupun sekunder. Data primer diperoleh melalui interaksi langsung dengan informan penelitian, sementara data sekunder diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alih fungsi lahan dari pertanian ke sektor kuliner tidak hanya meningkatkan keterampilan dan pendapatan pelaku usaha, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan perekonomian desa secara keseluruhan. Pelatihan yang diselenggarakan pemerintah desa telah berhasil meningkatkan kemampuan promosi dan manajemen usaha. Pendapatan dari penyewaan tempat usaha menjadi sumber kas desa yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Interaksi antara tindakan individu dan struktur sosial di Desa Campurejo menghasilkan perubahan positif, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan pekerjaan.]]>
<![CDATA[Praktik Wacana Ketidaksetaraan Gender dalam Tradisi Nyesek bagi Perempuan Sasak di Desa Sade ]]>
<![CDATA[Febriyanti Nazdain Eka Diana Putri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4135
<![CDATA[Idealisasi tubuh khususnya penampilan fisik yang dilakukan masyarakat umum sama halnya dengan tuntutan sosial yang ada dalam tradisi suku Sasak, di mana perempuan diharuskan bisa membuat kain penutup tubuh (nyesek) guna menunjukkan kedewasaan dan menjadi tolok ukur istri idaman. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan gender di mana standar tubuh ideal dan peran sosial perempuan Sasak sangat ditentukan oleh tradisi ini. Artikel ini mengkaji sentralitas tubuh guna menelaah pemanfaatan wacana nyesek sebagai standar ideal tubuh perempuan Sasak yang merepresentasikan ketidakadilan gender tersebut. Penelitian berupaya mengidentifikasi wacana-wacana tradisional pada suku Sasak dan bagaimana wacana tersebut berperan mendisiplinkan dan mengawasi perempuan. Adapun pandangan perempuan Sasak dari generasi tua dan muda mengenai nyesek turut dikaji guna memahami bagaimana ketidaksetaraan gender dipahami dan direproduksi. Metode deskriptif kualitatif diterapkan dengan mewawancarai sejumlah perempuan Sasak berusia 18-80 tahun, yang sebagian besar adalah penenun kain sesek berbahasa Sasak, sehingga diperlukan penerjemahan oleh perempuan Sasak berusia muda. Penelitian bertujuan menunjukkan bahwa keterampilan nyesek tidak sekadar melestarikan tradisi, namun mendorong peran ekonomi perempuan dalam keluarga petani. Meski demikian, kontribusinya masih terbatas. Kajian penting dilakukan mengingat banyak perempuan Sasak yang belum menyadari praktik pengawasan pada tubuh melalui wacana dalam tradisi nyesek yang merepresentasikan ketidaksetaraan gender]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum atas Kepemilikan Rumah Panggung di Sempadan Sungai Desa Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir ]]>
<![CDATA[Dea Justicia Ardha]]>;
<![CDATA[Muhammad Adi Saputra]]>;
<![CDATA[Firdaus Akbar]]>;
<![CDATA[Helena Zhafira]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4139
<![CDATA[Rumah panggung yang menjadi ciri khas masyarakat setempat sering kali berdiri di kawasan sepadan sungai yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk didirikan bangunan. Namun, hal ini dimungkinkan melalui regulasi daerah yang memberikan pengakuan terhadap keberadaan bangunan tersebut. Penelitian ini berfokus pada tiga aspek utama: pertama, memahami hak kepemilikan rumah panggung di atas air sesuai peraturan yang berlaku; kedua, mengidentifikasi kewajiban hukum yang timbul bagi pemilik rumah terkait regulasi pusat dan daerah; dan ketiga, menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik rumah serta mekanisme peralihan hak atas bangunan tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan rumah panggung di atas air memerlukan perlindungan hukum yang jelas untuk memberikan kepastian bagi pemiliknya. Pemerintah perlu menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, serta memberikan solusi atas status quo yang sering kali merugikan masyarakat setempat. Rekonstruksi perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan hak-hak pemilik rumah panggung terlindungi secara adil. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih berpihak pada masyarakat lokal tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan lingkungan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, rumah panggung, kepemilikan, sepadan sungai, Ogan Ilir.]]>
<![CDATA[Wanprestasi dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sawah Kosong (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr) ]]>
<![CDATA[Harnia Agustin]]>;
<![CDATA[Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4160
<![CDATA[Wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan. Tujuan daripada penulisan ini adalah untuk mengetahui jenis wanprestasi dalam kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr dan akibat hukum bagi para pihak yang melakukan wanprestasi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 711/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal (penelitian doktrinal) dengan spesifikasinya yang bersifat deskriptif analisis. Hasil dari penelitian ini menunjukan Kesimpulan bahwa : Bentuk wanprestasi dalam kasus ini adalah para tergugat telah mengadakan perjanjian sesuai dengan ketetentuan yang berlaku, akan tetapi tidak memenuhinya perjanjian tersebut, akibat bagi pihak yang telah wanprestasi adalah melakukan pemenuhan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah dan dicabut sebagian dengan PP No. 18 Tahun 2021 jo. Pasal 95 ayat (1) PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan PMNA/KPBN No. 7 Tahun 2019, sebagaimana terakhir telah diubah dengan PMNA/KBPN No. 16 Tahun 2021 yaitu melepaskan hak-hak pada Obyek Sengketa kepada pihak Penggugat seluruhnya dan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp.8.094.200,00 (delapan juta Sembilan puluh empat ribu dua ratus rupiah).]]>
<![CDATA[Pentingnya Penerapan Kode Etik Notaris dalam Meningkatkan Kedudukan Notaris di Indonesia ]]>
<![CDATA[Namira Audita]]>;
<![CDATA[Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4166
<![CDATA[Notaris wajib melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Peraturan Kode Etik Notaris. Ketaatan terhadap kedua aturan tersebut menjadi pedoman utama dalam menjalankan profesi ini. Penelitian ini bertujuan mengkaji hubungan antara Notaris dengan Kode Etik Notaris serta pentingnya penerapan kode etik untuk meningkatkan kedudukan Notaris di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Notaris dan Kode Etik Notaris sangat erat, di mana kode etik memberikan aturan tentang kewajiban dan pelanggaran yang harus dihindari dalam melaksanakan tugas. Penerapan Kode Etik Notaris berperan penting dalam memastikan integritas dan akurasi dalam profesi ini, serta membantu menghindarkan Notaris dari berbagai permasalahan, sehingga mampu menjaga dan memperkuat kedudukan Notaris di masyarakat]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Kredit Mikro Macet dengan Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan (Pt Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto) ]]>
<![CDATA[Irma Nur Fani]]>;
<![CDATA[Yuliani Catur Rini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4170
<![CDATA[Sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang penjaminan ketentuan Pub L. L. No. 23 dalam upaya mengatasi kredit macet, bank dapat melakukan beberapa hal yaitu, reconditioning, restructuring, dan rescheduling. Namun, kendala yang cukup signifikan terjadi pada saat penyelesaian kredit macet, apabila cara-cara tersebut tidak berhasil dan masih terjadi kredit macet terhadap debitur, oleh karena itu cara terakhir yang dapat dilakukan oleh bank adalah dengan melakukan eksekusi jaminan. Pengaturan mengenai jaminan kebendaan dan jaminan perorangan pada kredit mikro diatur dalam: (1) Jaminan Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. (2) Jaminan Fidusia, diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (3) Jaminan perorangan, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab XVI Pasal 1820-1850. Prosedur penyelesaian sengketa kredit mikro macet dengan jaminan kebendaan dan jaminan perorangan di PT Bank Rakyat Indonesia Unit Banyumas Kantor Cabang Purwokerto (Persero) Tbk. Ada dua cara yaitu, melalui jalur non litigasi dan litigasi.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Peran Badan Kehormatan DPRD Tingkat Provinsi dalam Mengimplementasikan Kode Etik pada Tata Kelola Pemerintahan Daerah ]]>
<![CDATA[Bagus Prasetyo Kurniawan]]>;
<![CDATA[Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Dinasti Review Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.38035/jihhp.v5i4.4174
<![CDATA[Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (BK-DPRD) adalah lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik di DPRD. Di tengah maraknya pelanggaran kode etik oleh anggota DPRD, BK-DPRD Provinsi berupaya meningkatkan fungsi dan perannya dalam penegakan kode etik, meski kinerjanya masih mendapat keluhan dari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan hukum tentang tugas dan fungsi BK-DPRD Provinsi serta menganalisis fungsionalisasinya dalam penegakan kode etik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Validitas data menggunakan triangulasi data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BK-DPRD Provinsi berperan sebagai pengawas internal yang menjaga integritas dan martabat lembaga DPRD. Tugasnya mencakup pengawasan perilaku anggota, menjaga etika politik, dan menangani pengaduan pelanggaran. Penelitian merekomendasikan penguatan peran BK-DPRD Provinsi melalui peningkatan kerja sama dengan pihak terkait seperti KPK dan aparat penegak hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran.]]>
