cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 17   18   19   20   21 
Pertimbangan Etika dalam Penegakan Hukum Perdata: Studi Kasus di Bidang Kontrak Bisnis Yazid Pasaribu, Ahmad; Zainuddin, Zainuddin
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2117

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran penting etika dalam penegakan hukum perdata, dengan fokus pada studi kasus di bidang kontrak bisnis. Metodologi penelitian menggunakan pendekatan kajian pustaka untuk menganalisis konsep etika dalam konteks penegakan hukum perdata dan hubungannya dengan kontrak bisnis. Studi ini mencakup tinjauan mendalam terhadap prinsip-prinsip etika yang relevan dalam penegakan hukum, serta dilema etika yang mungkin muncul dalam penanganan kasus kontrak bisnis. Dalam mengeksplorasi konteks hukum kontrak bisnis, penelitian ini memaparkan dasar hukum kontrak bisnis dan mengidentifikasi tantangan umum dalam penegakan hukum di bidang tersebut. Melalui analisis studi kasus yang dipilih, penelitian ini menguraikan situasi praktis di lapangan dan menyoroti aspek-aspek etika yang muncul dalam penegakan hukum kontrak bisnis. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pemahaman tentang peran etika dalam konteks penegakan hukum perdata, khususnya dalam arena kontrak bisnis. Diskusi temuan penelitian ini memberikan pandangan mendalam mengenai implikasi etika terhadap praktik penegakan hukum dan menawarkan wawasan untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Penelitian ini menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut dan refleksi terhadap tantangan etika yang mungkin dihadapi dalam penegakan hukum perdata, khususnya dalam hubungannya dengan kontrak bisnis.
Aspek Perlindungan Konsumen Dalam Pemanfaatan E-Commerce Pada Pengembangan BUMDES Ulfa Riany Fajrin; Widyawati, Sri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2125

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek perlindungan konsumen dalam pemanfaatan e-commerce pada pengembangan Badan Usaha Milik Desa. BUMDes dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal dan bagaimana e-commerce dapat menjadi alat strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Namun, dalam meningkatkan perekonomian harus disertai dengan perlindungan konsumen untuk menjaga kepercayaan dan kredibilitas BUMDes di era digital. Melalui Penelitian ini, penulis menganalisis bagaimana BUMDes dapat memanfaatkan platform e-commerce untuk meningkatkan pendapatan dan memperluas pasar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah memperkuat aspek perlindungan konsumen dalam pemanfaatan e-commerce pada BUMDes, seperti keamanan transaksi online, ketidaksesuaian produk, pengembalian barang, dan perlindungan privasi data konsumen. E-commercememiliki potensi yang besar untuk meningkatkan penjualan barang dan layanan yang ditawarkan BUMDes. Penggunaan platform e-comerce memungkinkan BUMDes mencapai pasar yang lebih luas, termasuk pasar nasional dan internasional. Namun, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan akses internet di daerah pedesaan dan kurangnya pemahaman anggota BUMDes tentang teknologi e-commerce. Dalam penelitian ini penulis juga membahas solusi untuk masalah-masalah seperti pelatihan teknologi dan pembiayaan akses internet. Penelitian ini memberikan pandangan mengenai potensi perlindungan konsumen dalam pemanfaatan e-commerce untuk mengembangkan BUMDes dan menekankan betapa pentingnya mendukung pengembangan pemasaran dan pengembangan produk khususnya penguasaan dalam bidang marketplace/e-commerce.
Wanprestasi PT. ANTAM Terhadap Budi Said dalam Jual Beli Emas Lo, Edmund; Kansil, Christine S.T.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2139

Abstract

Kegiatan jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan oleh banyak orang. Secara umum, dalam kegiatan jual beli terdapat persetujuan dari kedua belah pihak. Adanya persetujuan dari kedua belah pihak membuat kegiatan jual beli dapat dikatakan sah sesuai dengan hukum yang ada. Penelitian ini akan membahas adanya perjanjian jual beli atau persetujuan dari kegiatan transaksi jual-beli antara Budi Said yang merupakan pembeli dan PT Antam sebagai penyedia barang yang dalam penelitian ini adalah emas. Pada kasus ini, permasalahannya dimulai ketika Budi Said membeli 7 ton emas dari Antam. Budi Said hanya menerima emas tersebut sebanyak 5,9 ton. Oleh karena itu, Budi Said merasa ditipu dan mengirim surat ke Antam Cabang Surabaya, tetapi tidak pernah dibalas. Akhirnya, Budi mengirim surat ke Antam Pusat Jakarta dan dinyatakan bahwa PT Antam tidak pernah menjual emas dengan harga diskon. Maka, kasus wanprestasi ini pun dibawa ke pengadilan. Budi Said menggugat PT. Antam dan Eksi Anggraeni untuk mengganti kerugiannya sebesar 1,1 ton emas.
Tinjauan Transaksi Transfer Dana Perbankan dalam Mengelola Risiko dan Mempertahankan Kepercayaan Chiesa, Davina; S.T. Kansil, Christine
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2147

Abstract

The role of prudential banks in banking fund transfer transactions is a crucial aspect in maintaining financial system stability and public trust. Prudential banking entails a series of principles and actions designed to manage risks associated with fund transfers, including customer identification, monitoring suspicious transactions, and implementing anti-money laundering (AML) and counter-terrorism financing (CFT) procedures. Through the use of advanced technology and robust security systems, banks can mitigate the risks of fraud, money laundering, and terrorism financing in fund transfer transactions. The implementation of prudential banking principles not only ensures compliance with applicable banking regulations but also strengthens public trust in financial institutions. By maintaining integrity and transparency in every transaction, banks can enhance trust among customers and other stakeholders. Furthermore, prudential banking also plays a role in safeguarding the interests of the bank itself by minimizing loss risks and preserving the company's reputation
Perlindungan Hukum Debitur Sehubungan Dengan Almasyaqqah Berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqisah (Studi Putusan Pengadilan Agama No. 863/Pdt.G/2020/PA.Mks) Almanisa, Syakira; C. Adam, Richard
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2148

Abstract

In an agreement, it is crucial for both parties to comprehend the rights and responsibilities that will arise. The agreement also stresses the voluntary responsibility to fulfill obligations, with situations where parties fail to meet their obligations being termed Force Majeure or Masyaqqah events. In the context of Sharia Economic Law, Force Majeure/Masyaqqah refers to circumstances where a party is unable to fulfill their agreed-upon duties due to fatigue, difficulties, and hardships. This concept serves to protect parties experiencing such events. However, in the discussion of Decision Number 863/Pdt.G/2020/PA.Mks, it is explained that parties were unable to meet their obligations due to Force Majeure. This research will also explore the legal protections available to both parties under Sharia Economic Law and applicable Indonesian laws.
Peran Sertifikat Hak Cipta dan Lisensi Dalam Menjamin Kepastian Hukum Pemegang Hak Cipta Atas Karyanya Jeremy Modami, Brian; Rahaditya, R.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2149

Abstract

Creation produced by the creator deserve proper legal protection. The use of copyrighted works by others can not be arbitrarily used without the creator’s and the holder of the copyright consent. This is because the creator can control what will be done to his creation and prevent the creation is used for harmful things. Creators can obtain permission to use their creations and strengthen their creations. One of the permissions that can be given to other parties is a license. Strengthening copyright protection can be done by obtaining a copyright certificate.
Analisis Yuridis Peristiwa Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 Michael, Michael; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2155

Abstract

Recently, the public was shocked by the news of a data breach involving 240 million entries from the permanent voter list. This data was leaked from the official website of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia by a hacker using the pseudonym “Jimbo”. The data was sold online on BreachForums for USD 74,000. This incident has raised serious concerns among the public due to its broad potential impact on the confidentiality of citizens' personal information and has prompted new questions regarding the accountability of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia as the election organizer. In this research, the researcher employs a normative juridical approach by reviewing secondary data collected through library research and using a case and regulatory approach. Based on the research findings, the protection of personal data by the General Elections Commission of the Republic of Indonesia is not yet optimal, as the regulations held by the General Elections Commission of the Republic of Indonesia are only internally applicable and do not have the legal strength equivalent to laws. These the General Elections Commission of the Republic of Indonesia regulations are only applicable to regional head elections and general elections. Furthermore, it is necessary to enhance literacy on the importance of data so that all members of the General Elections Commission of the Republic of Indonesia understand the mechanisms of data processing, inputting, and processing. The General Elections Commission of the Republic of Indonesia members must determine the types of data that can be published and those that should not be exposed to the public, thus enabling the General Elections Commission of the Republic of Indonesia to fulfill its obligations to protect and be accountable for the data obtained from the public.
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang Tidak Mendapatkan Upah Davin, Auliadi Achmad; Rasji, Rasji
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2159

Abstract

Issues related to employment seem to have become an issue that is always hotly discussed, especially related to the widespread phenomenon of unilateral termination of employment by employers who then invited the author to discuss the decision 76/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Jkt Pst, where PKWTT workers did not receive their wages at all from September 2016 to February 2021 and were terminated without official information. This issue is interesting to discuss, especially regarding the form of protection for PKWTT who experience Termination of Employment Relations and reflecting this with the judge's consideration of the a quo decision in terms of the Employment Law which in its development was revised with the Job Creation Law and gave birth to implementing regulations PP Number 35 of 2021 and PP Number 36 of 2021. In this research, the author uses normative juridical research methods using literature studies and a legal approach. The research results show that PKWTT who experience layoffs are entitled to severance pay, UPMK, and separation pay as well as other benefits required by the government such as THR. PKWTT who feel aggrieved also have the right to submit non-litigation legal remedies as a priority for settlement, then if this is not achieved, they can submit litigation legal remedies. In essence, the judge's considerations in handing down the a quo decision were appropriate in referring to the formulation of severance pay calculations in accordance with applicable regulations. The government needs to aggressively continue to carry out outreach regarding labor regulations and routinely open communication spaces with workers and employers to then adjust existing labor regulations.
Penerapan Berat Barang Bukti Sebagai Syarat Pemberian Rehabilitasi Medis Terhadap Pecandu Narkotika Analisis Putusan Tinggi Mataram Nomor:89/PID.SUS/2020/PT.MTR Marsel Mulyadi; Adhari, Ade
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2237

Abstract

The Indonesian state is a legal state, and is not based on mere power, and every legal state definitely has a constitution and laws (laws) that regulate the running system for everything in the country. The first starts from the relationship between citizens and the second to the relationship between citizens and the State. Regulations from one of the legal studies or fields of law in Indonesia and every individual has the right to legal protection and legal certainty as stated in the law (1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Article 28D paragraph 1), and One of the laws in Indonesia is Criminal Law. In Indonesia, it is a law or regulation that regulates the conditions under which a person can be punished for an act he or she commits. Criminal law in Indonesia is regulated in the Criminal Code (KUHP). And specifically regarding legal certainty in providing medical rehabilitation to narcotics addicts. From the research results, several conclusions were obtained that according to the Supreme Court Circular Letter Number 4 of 2010, that a person is a narcotics addict whose weight of evidence is below the provisions stipulated in the Circular Letter Supreme Court (SEMA) Number 4 of 2010 is obliged to undergo medical rehabilitation and this is supplemented by Article 54 of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on this theory, a narcotics addict is obliged and entitled to undergo medical rehabilitation.
Penegakan Restorative Justice Terhadap Anak Korban Kejahatan Tindak Pidana Penganiayaan di Kota Batam Natasha Fraiskam; Lu Sudirman; Rina Shahriyani Shahrullah
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.1984

Abstract

The crime of maltreatment often occurs and is spread through social media or direct observation, including in Indonesia, including in small cities such as Batam City. Maltreated children suffer from psychological and physical effects, such as physical, emotional, and sexual abuse, which frequently takes place in public settings such as households, schools, and other locations. Among the traits of restorative justice are its emphasis on future accountability, use of discussion and negotiation as the normative foundation, and healing-oriented approach. This study, which employs an empirical legal and social methodology, looks at how Batam City handles child abuse crimes and considers restorative justice. The primary and secondary data make up the research object. Interviewing connected parties in-depth yields primary data, such as the prosecutor's office, police, victims, women and children's offices, and judges. Meanwhile, secondary data involved primary legal materials, such as the 1945 Constitution, Criminal Code, Juvenile Justice System Law, Child Protection Law, in addition, additional legal materials in the form of books and scientific publications, as well as prosecution and police regulations for discontinuation of prosecution based on restorative justice and treatment of criminal cases based on the same principles. The findings and conclusions of this study indicate that the Batam City government and law enforcement organizations strongly believe in the application of restorative justice. Although it faces challenges and differences in views, the hope is to provide long-term benefits for the community, victims and perpetrators, so that restorative justice in Batam City becomes a progressive step in responding to violence against children.

Page 19 of 202 | Total Record : 2020

 17   18   19   20   21 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue