cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 16   17   18   19   20 
Strategi Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administratif Subsidi Bbm Terhadap Nelayan Dengan Pendekatan Citizent Charter (Studi Kasus di Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan) Muhammad Rosul Wahidi; Agus Prianto
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2087

Abstract

Kualitas pelayanan merupakan suatu upaya pemenuhan pelayanan yang melebihi harapan pelanggan. Kualitas pelayanan administrasi subsidi BBM nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan di ukur dengan menggunakan 5 dimensi menurut Fitzsimmons dalam Sedamaryanti (2009) yang dikutip oleh Meirinawati dan Indah Prabawati dalam jurnalnya (Meirinawati & Prabawati, 2015) menyebutkan beberapa dimensi kualitas pelayanan, yakni antara lain reliability, responsevenese, emphaty, assurance, tangible. Kemudian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan tersebut peneliti menggunakan strategi pendekatan Citizent Charter menurut Maani dalam (Maani, 2010) menyebutkan bahwa terdapat 3 unsur pokok didalam Citizent Charter, yakni antara lain visi misi pelayanan, standart pelayanan dan survey pelanggan.Penelitian ini mengkaji tentang sejauh mana kualitas pelayanan administrasi subsidi BBM nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan aministrasi subsidi BBM nelayan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan Milles dan Huberman dalam buku(Ridder et al., 2014) yang  mengemukakan 4 tahapan dalam teknik analisis data yakni meliputi, data collection, datareduction, data display, conclussion/verification. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan administrasi subsidi BBM nelayan di Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan dengan diukur menggunakan dimensi pelayanan yakni reliability, responsiveness, assurance, emphaty, tangible bahwa masih kurang optimal. Sedangkan strategi dalam meningkatkan kualitas pelayanan menggunakan pendekatan Citizent Charter dengan beberapa unsur pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Pasuruan yakni visi dan misi pelayanan, standar pelayanan dan survey pelanggan.
Telaah Terhadap Penagihan Pajak Badan Kepada Penanggung Pajak Perseroan Terbatas Berdasarkan Juridical Realistic Theory dan Organ Theory Anjas, Rifai Riwandana; Prananingrum, Dyah Hapsari
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2096

Abstract

Penagihan pajak badan kepada pengurus sebagai penanggung pajak Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa disandingkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Pandangan pengurus Perseroan Terbatas sebagai penanggung pajak Perseroan Terbatas turut bertanggung jawab atas hutang pajak dan biaya penagihan pajak dan pandangan mengenai siapa saja yang dimaksudkan sebagai pengurus Perseroan Terbatas menjadi titik tolak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian  penagihan pajak badan kepada penanggung pajak Perseroan Terbatas dengan teori kenyataan yuridis dan teori organ. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan penedekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan penagihan pajak badan kepada penanggung pajak pajak Perseroan Terbatas tidak sesuai dengan teori kenyataan yuridis dan teori organ
Status dan Hak Mewaris Anak dari Perkawinan Campuran atas Tanah di Indonesia Abeng Salangketo, Andi Tenri; Laksmi Anindita, Sri
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2101

Abstract

Seorang anak yang lahir dalam suatu perkawinan yang sah memiliki hak mewaris atas harta peninggalan kedua orang tuanya, termasuk anak yang lahir dari perkawinan campuran. Hak mewaris atas sebidang tanah dalam hukum Indonesia sangat memperhatikan status kewarganegaraan pemiliknya, hal ini juga berlaku untuk anak sah yang lahir dalam perkawinan campuran yang telah dinyatakan sah oleh hukum. Maka dari itu, penelitian ini akan dilakukan untuk menganalisis status kewarganegaraan dari anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran diIndonesia dan untuk menganalisis kedudukan hukum anak dari perkawinan campuran dalam hak mewaris atas tanah di Indonesia. Penyusunan penelitian ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif yang diterapkan dengan kajian kepustakaan. Hasil penelitian yaitu status anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah sah, namun apabila perkawinan tersebut tidak sah maka anak hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya. Anak yang sah dan Warga Negara Indonesia dapat mewarisi seluruh kekayaan orang tua nya, termasuk tanah. Namun apabila anak tersebut bukan Warga Negata Indonesia, tidak dapat mewarisi tanah di Indonesia
Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika pada Kalangan Marginal: Studi Kasus Tukang Sampah di Daerah X Jakarta Selatan Audrey Fellycianio; Arsenius Wisnu Aji Patria Perkasa
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2104

Abstract

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih menjadi fenomena yang meresahkan masyarakat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki peredaran dan penyalahgunaan narkotika oleh oknum tukang sampah di Daerah X, Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Informan dalam penelitian ini adalah tukang sampah yang terlibat langsung dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tukang sampah sehingga terlibat dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menyoroti perlunya perhatian khusus terhadap masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika di kalangan tukang sampah.
Pertimbangan Hukum Judex Faxti Terhadap Putusan Lepas membuat atau memakai dokumen Palsu untuk mejadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 199/PID.SUS/2023/PT/BJM) Rahmiati, Rahmiati; Ridhanie, Azhar
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2106

Abstract

This research aims to identify and describe the appropriateness of the judge's legal considerations in rendering a verdict of acquittal from all charges according to the applicable legal provisions, namely Law No. 7 of 2017 and Perbawaslu findings and Perbawaslu Sentra Gakkumdu reports. This study is normative legal research, also known as doctrinal legal research, which is conducted by studying and examining primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Regarding primary legal materials, the author analyzes the legislation related to electoral criminal violations. Secondary legal materials used include journal articles, books, and research findings relevant to the research object. Additionally, tertiary legal materials used are legal dictionaries and language dictionaries. The analysis results show that in deciding a case, a judge must be based on the law and their conviction. The study indicates a discrepancy between the first court's decision, which convicted the defendant, and the appellate court's decision, which acquitted the defendant because the case was deemed time-barred. This decision does not align with the applicable formal law and the facts of the trial, demonstrating the inaccuracy of the panel of judges. The panel's consideration regarding the 1x24 hour time limit should follow electoral regulations, which stipulate the reporting and investigation process within a specific timeframe in accordance with Law No. 7 of 2017.
Analisis Putusan Tentang Pembagian Royalti yang Dijadikan Harta Bersama (Gono-Gini) Studi Kasus Putusan Nomor 1622/PDT.G/2023/PA.JB Puspadewi, Nayla Berlianti
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2107

Abstract

Salah satu permasalahan yang kerap terjadi setelah perceraian adalah permasalahan terkait harta bersama (gono-gini). Royalti atas Karya Cipta lagu/musik sebagai harta bersama dalam sebuah pekara perceraian belum begitu umum diketahui. Hal ini menyebabkan pertanyaan timbul mengenai apakah royalti dapat ditetapkan sebagai harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan terkait pengaturan pembagian royalti atas ciptaan berupa lagu/musik dan mekanisme pembagian royalti sebagai harta bersama yang didasari pada Putusan Nomor 1622/Pdt.G.2023/PA.JB. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan studi pustaka bahan-baham hukum dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan, tidak ada aturan dan perhitungan baku terkait penetapan besaran royalti yang akan diterima oleh Pencipta dan kedudukan royalti dalam kasus ini adalah royalti sebagai barang dan harta bersama yang dapat dibagi. Adanya harta bersama dalam kasus ini timbul karena perceraian yang disebabkan oleh tidak adanya pemisahan harta dalam bentuk perjanjian pra nikah. Maka, segala sesuatu yang diperoleh selama perkawinan, seperti halnya royalti atas Karya Cipta lagu/musik dikategorikan sebagai harta bersama
Akibat Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Dengan Adanya Tipu Muslihat dan Daya Paksa (Studi Kasus Putusan Nomor 241/PDT/2020/PT.BDG) Wijayanti, Nurul Wahyu; Badriyah, Siti Malikhatun
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2108

Abstract

Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) adalah perjanjian pendahuluan sebagai dasar untuk calon penjual sebelum dilaksanakan kesepakatan jual beli dalam bentuk akta di bawah tangan maupun akta notariil. Pada umumnya, Akta PPJB dibuat karena Akta Jual Beli (AJB) belum dapat ditandatangani saat itu juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap para pihak. Namun yang terjadi pada kasus ini adalah Akta PPJB dibuat sebagai pelunasan utang piutang. Sesungguhnya utang tersebut tidak diperuntukkan sebagai pembelian objek jual beli tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian secara normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan data sekunder, primer, serta tersier. Hasil penelitian ini adalah pertama terkait dengan keabsahan dari Akta PPJB dengan hubungan utang piutang adalah apabila dalam perjanjian utang piutang antara debitur dan kreditur adalah Jaminan Tanah maka tidak menggunakan Akta PPJB melainkan menggunakan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atau Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Selain itu apabila sebuah Akta PPJB dibuat tidak berdasarkan dengan fakta materiil ataupun akta dianggap sebagai proforma saja maka mengandung penyalahgunaan formalitas. Penyalahgunaan tersebut tidak berdasarkan dengan itikad baik dan memberian keterangan yang tidak benar serta absurd (tidak rasional atau tidak natural) diterima begitu saja oleh pembuat akta, maka akta yang demikian itu mengandung kebohongan. Sehingga akta tersebut tidak mengandung kebenaran materill dan dianggap tidak mempunyai kekuatan pembuktian sebagai Akta Autentik. Kedua, seorang Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban apabila Akta yang dibuatnya menimbulkan kerugian bagi para pihak yakni pihak debitur maupun pihak kreditur. Akta PPJB yang dibuat berdasarkan perjanjian utang piutang pun juga dapat dibatalkan atau batal demi hukum
Perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Atas Merek dalam Sengketa Merek Kurniawan, Albert; Rahaditya, R.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2110

Abstract

Tujuan dari adanya penelitian ini adalah mencari wawasan terkait perlindungan hukum yang diperoleh pemilik hak atas merek dan upaya hukum yang dapat dilakukan dalam sengketa merek. Meningkatnya tren penjualan yang ada di Indonesia mengakibatkan kenaikan penggunaan merek oleh pelaku usaha untuk produk dan jasa yang dimilikinya. Menggunakan dan mendaftarkan merek dapat membuat pelaku usaha memperoleh banyak keuntungan. Namun di luar keuntungan yang ada, banyak kejadian pelanggaran terhadap pemilik yang sah atas merek sehingga menghadirkan kerugian bagi pelaku usaha. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis untuk mendalami pembuatan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dapat ditemukan bahwa pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik merek yang sah dengan syarat – syarat pendaftaran merek yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran terhadap merek. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan tetap terjadi pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu pemerintah menyediakan upaya hukum berupa upaya hukum perdata, pidana, maupun administratif yang bisa ditempuh oleh pelaku usaha maupun pihak yang dirugikan melalui sengketa dalam pengadilan
Tinjauan Tentang Peran Dewan Pengawas KPK Atas Tindak Pidana Pungli di Rutan KPK Jakarta Meagan Tan, Aurelia; Rahaditya, R.
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2111

Abstract

Dewan pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagai lembaga yang lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut “UU KPK”), mempunyai tugas dalam hal untuk mengawasi pelaksanaan tugas serta wewenang KPK dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai jika adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK. Namun, terdapat pasal dalam peraturan dewas tersebut yang bisa dibilang belum efektif dalam menanggulangi bentuk tindak pidana pungli yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa saja peran yang dimiliki dewas KPK dalam menindak lanjuti tindak pidana pungli di Indonesia khususnya yang dilakukan oleh penegak hukumnya. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan, serta peraturan terkait lainnya. Hasil analisis penelitian ini memberikan pemahaman mengenai apa saja kinerja serta tugas dan apakah ada urgensi atas peraturan dewas KPK tersebut. Urgensi yang berkaitan dengan sanksi kode etik yang dalam hal ini apakah sudah memberikan efek jera kepada para tersangka tindak pidana pungli atau belum. Dan juga kemudian hasil penelitian ini untuk dapat memberikan informasi lagi berkaitan dengan apa saja solusi yang dapat diberikan untuk meningkatkan kinerja dewas KPK dalam kaitannya dengan pungli di Indonesia.
Tanggung Jawab Pidana Terhadap Notaris yang Telah Memalsukan Keterangan dalam Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr) Khodijah Damayanti, Dinda
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2112

Abstract

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berpedoman dan taat pada peraturan perundang-undangan yang ada dan kode etik profesi yang berlaku. Namun demikian, pada praktiknya, banyak Notaris yang melakukan tindak pidana seperti membuat keterangan palsu dan kemudian keterangan palsu tersebut dituangkan didalam akta autentik yang merupakan produk dari seorang Notaris itu sendiri. Hal ini merupakan tindak pidana yang tergolong ke dalam tindak pidana pemalsuan surat terhadap akta autentik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Notaris yang terlibat dalam pembuatan akta berdasarkan keterangan palsu dalam akta autentik. Fokus penelitian ini adalah pada unsur-unsur yang merupakan tindak pidana pemalsuan akta otentik oleh Notaris, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1362/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr yang memutus kasus pemalsuan akta autentik yang dilakukan oleh Notaris. Berdasarkan putusan, Notaris tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana pemalsuan akta dan dikenakan Pasal 264 Ayat (1) KUHP. Notaris tersebut dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Selain hukuman pidana, Notaris tersebut juga dapat dikenakan sanksi lain, baik secara perdata maupun administratif.

Page 18 of 202 | Total Record : 2020

 16   17   18   19   20 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue