cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+62 878 9658 6407
Journal Mail Official
editor@dinastirev.org
Editorial Address
Case Amira Prive Jl. H. Risin No. 64D Pondok Jagung Timur, Serpong Utara, Tangerang Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)
Published by DINASTI REVIEW
ISSN : 27472000     EISSN : 27471993     DOI : https://doi.org/10.38035/jihhp
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tulisan-tulisan di JIHHP akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemikiran kritis dalam bidang ilmiah secara umum, khususnya di bidang Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Lingkup bidang yang terkandung dalam JIHHP mencakup bidang-bidang berikut: Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria Ilmu Politik Hubungan Internasional Ilmu Administrasi (Niaga, Negara, Publik, Pembangunan, Dll) Kriminologi Ilmu Hukum Ilmu Pemerintahan dan Manajemen Ilmu Sosial dan Politik Studi Pembangunan (Perencanaan Pembangunan, Wilayah, Kota) Ketahanan Nasional Ilmu Kepolisian Kebijakan Publik Bidang Ilmu Politik Lain Yang Belum Tercantum Ilmu Kesejahteraan Sosial Sosiologi Humaniora Kajian Wilayah (Eropa, Asia, Jepang, Timur Tengah Dll) Arkeologi Ilmu Sosiatri Kependudukan (Demografi, dan Ilmu Kependudukan Lain) Sejarah (Ilmu Sejarah) Kajian Budaya dan Pendidikan Komunikasi Penyiaran Islam Ilmu Komunikasi Antropologi
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 2,020 Documents
 19   20   21   22   23 
Menakar Pengaturan Tentang Ibu Kota Nusantara Melalui Pasal 18 UUD 1945 Rizka Marteen, Febbiola
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2167

Abstract

Law Number 3 of 2022 concerning the National Capital (hereinafter referred to as the “National Capital Law") is the beginning of problems related to the administration of the National Capital of the Republic of Indonesia. This research aims to assess the suitability of the National Capital Law arrangements with the provisions regarding local government in the 1945 Constitution and the factors that cause the form, structure, and arrangements regarding the organizers of the national capital. The mechanism for the formation of the National Capital Law through fast-track legislation is suspected to be the mastermind of the problem of the unconstitutionality of the National Capital Law which resulted in the rejection of the idea of relocating the national capital by the community. This research is conducted by means of a literature study in which the source of research data is obtained from the library. This study includes research on books and laws and regulations related to the national capital which will be discussed descriptively analytically. This research will look for an ideal reconstruction concept of the position of the national capital in the Indonesian constitutional constellation.
Penerapan Sanksi Hukum terhadap Pelanggaran Amdal Usaha yang menimbulkan Limbah di Kabupaten Bekasi ditinjau dari Siyasah Dusturiyah Rendi Pangestu; Beni Ahmad Saebani; Yana Sutiana
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2172

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan sanksi hukum terhadap badan usaha yang melanggar izin lingkungan di wiliayah Pemerintahan Daerah Kabupaten Bekasi di tinjau dari Siyasah Dusturiyah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dapat menjadi upaya untuk mencegah segala bentuk kerusakan lingkungan dengan melakukan upaya penegakkan hukum. Ada 4 tahapan, yang pertama adalah sanksi administrasi secara tertulis, surat paksaan pemerintah, pencabutan izin, hingga menghentikan kegiatan. Tinjauan siyasah dusturiyah  terhadap penerapan sanksi hukum kepada pelanggar izin lingkungan sudah sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yaitu prinsip wewenang dan tanggung jawab bertujuan atau berlandaskan pada asas kemaslahatan.
Implementasi Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 8 dan 9 Tahun 2006 Tentang Pendirian Rumah Ibadah Perspektif Fikih Siyasah : (Studi Kasus Pendirian Gereja di Desa Kampung Perlabian Kec. Kampung Rakyat, Kab. Labuhanbatu Selatan) Tua Utusan Hasibuan; Iwan, Iwan
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2174

Abstract

Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006 is a regulation that regulates the provisions of the establishment of houses of worship. In its implementation, this regulation has been debated because the provision to obtain a permit to establish a house of worship depends on the approval of others. This article aims to answer questions about the implementation of article 14 in the joint regulation of the minister of religion and the minister of home affairs No. 8 and 9 of 2006 concerning the establishment of houses of worship (Church) from the perspective of fikih siyasah. In this research using empirical juridical research approach that examines the provisions of the establishment of houses of worship (churches) found in Perlabian Village, Kampung Rakyat Subdistrict, Labuhanbatu Selatan Regency in the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 9 and No. 8 of 2006. Furthermore, the regulation is analyzed by using the approach of legislation - invitation, and using library research techniques or literature studies in collecting legal materials. Furthermore, the legal material is processed and analyzed using siy?sah dust?riyyah studies systematically so that it becomes concrete data. The result of this research is the provision of the establishment of houses of worship in Perlabian village, Kampung Rakyat sub-district, has not been fulfilled optimally in its administration such as Building Permit and local community support of at least 60 people authorized by the local village head as contained in article 14 paragraphs 1, 2 and 3 of the Joint Regulation of the Minister of Religion and the Minister of Home Affairs No. 8 and No. 9 of 2006. In line with the above conclusions, the application of the articles in the law should be done by the government that does not cause chaos in the midst of society by enforcing and providing education - education on understanding the applicable law and the government must also be proactive in seeing the situation and conditions in the midst of society in applying the law balanced with local regulations (PERDA) (Labuhan Batu Selatan) to avoid the content of substance that is chaotic in order to have binding legal force.
Rekonstruksi Regulasi Pemekaran Daerah untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Qurrota A’yuni; Hari Prasetiyo
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2180

Abstract

Tulisan ini bermaksud untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh pelaksanaan otonomi daerah dan pemekaran atau pembentukan daerah otonomi baru (DOB), baik di provinsi maupun kabupaten atau kota. Dalam praktiknya, usulan pemekaran daerah telah meningkat setiap tahunnya. Namun data Kementerian Dalam Negeri tahun 2009 menunjukkan bahwa 80% DOB gagal dan belum dapat memberikan kesejahteraan, diperkuat hasil survey data Indonesia Governance Index (IGI) mengenai indeks tata kelola pemerintahan tahun 2014 dari 34 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang merekomendasikan birokrasi daerah perlu diperkuat. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan merujuk pada bahan hukum primer peraturan perundang-undangan nasional dan bahan non-hukum lainnya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa diperlukan adanya rekonstruksi regulasi pemekaran daerah melalui: Pertama, menambahkan materi muatan mengenai bab evaluasi pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007. Kedua, membuat tim khusus yang fokus dalam melakukan pendampingan terhadap daerah yang akan dilakukan pemekaran. Persiapan terhadap daerah yang akan dimekarkan juga perlu diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah. Ke depan diperlukan adanya evaluasi menyeluruh dan mendalam sebagai pertimbangan untuk melakukan penggabungan DOB jika diperlukan. Sebagai contoh beberapa negara seperti Jepang, Swedia, Belgia, Inggris dan Jerman telah melakukan penggabungan daerah-daerah kecil agar menjadi lebih besar tanpa mengorbankan nilai-nilai demokrasi.
Pelaksanaan Pemenuhan Hak-Hak Istri pada Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Surabaya Nur Rais Madjid; Adhitya Widya Kartika
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2188

Abstract

Perceraian adalah tindakan hukum, di mana akan melahirkan beberapa akibat hukum. Sebagaimana Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa terjadinya perceraian ialah dapat disebabkan adanya suami yang menalak maupun istri yang menggugat cerai sebagaimana dituangkan dalam Putusan Hakim. Mantan suami dimungkinkan memiliki kewajiban dalam rangka membiayai hidup mantan istrinya yang dinamakan Mut’ah, nafkah Iddah (apabila istrinya tersebut tak Nusyuz), dan nafkah terhadap anaknya. Penelitian disini mengkaji tentang pelaksanaan pemenuhan segala hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya, berdasarkan Putusan No. 3617/Pdt.G/2022/PA.Sby serta untuk mengetahui, menjelaskan kendala-kendala dan upaya penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Surabaya. Hasil penelitian ditemui bahwa pertimbangan Hakim mengenai penentuan segala hak istri setelah cerai ialah memperhatikan sisi nilai patut sekaligus nilai adil sekaligus melihat kemampuan dari mantan suami. Kendala dalam perwujudan segala hak bekas istri ialah ketidakhadiran bekas istri pada muka persidangan sehingga Majelis Hakim memutus perkara secara putusan “Verstek”. Kemampuan ekonomi dari bekas suami merupakan kendala tersendiri bagi majelis hakim karena bekas suami adalah keluarga miskin. Upaya dalam mengatasi kendala-kendala bila sudah diputus secara “Verstek” ada perlawanan berupa “Verzet” sehingga Termohon bisa meminta hak-haknya selama bisa membuktikan dalil-dalinya walaupun sudah diputuskan secara Verstek, segala hak istri tetap diberikan sebagaimana Perma Nomor 3 Tahun 2017. Majelis Hakim melaksanakan hak Ex-Officio demi menciptakan keadilan kedua belah pihak.  
Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Pelanggaran Hak Desain Industri Mengacu pada Putusan Kasasi MA No 1609 K/Pid.Sus/2020 Annisya Juwansari, Citra; Ajeng Wijayanti, Mery; Karyn Firda Faridyan; Siti Nur Halimah Monica
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2196

Abstract

Industrial design is a creation about the shape, configuration, or composition of lines or colors, or lines and colors or a combination thereof in three-dimensional or two-dimensional forms that give an aesthetic impression. Diansari Puri Plastindo who has a Bath Tub Industrial Design certificate registered with the Directorate of Copyright and Industrial Design at the Indonesian Ministry of Law and Human Rights with Registration Number IDD00000035015. There is a problem formulation, namely Does the Judge's Consideration state that the article indicted by the Public Prosecutor based on Article 54 paragraph juncto Article 9 paragraph Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code is in accordance with the defendant's actions?, and What are the Judges' Considerations in imposing the Criminal Law in Decision Number 1609 K/Pid. Sus/2020 is in accordance with the Criminal System in Indonesia? Conclusions: First, the judge's consideration stated that the article indicted by the public prosecutor based on Article 54 paragraph Juncto Article 9 paragraph Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design in conjunction with Article 55 paragraph 1 of the Criminal Code is in accordance with the actions of the defendant. The two judges' considerations in imposing a sentence in Decision.
Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Persoalan Adat di Desa Didiri Kecamatan Pamona Timur Taroreh, Erwin; Fadilah Husain; Zulfa Cika Ananda Wenur
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2197

Abstract

The result of implementing centralization so far is dissatisfaction from both the community and the conflicting parties (in this case the perpetrator and the victim). It is a real reality that national law cannot necessarily guarantee the justice desired by all parties, and cannot necessarily restore the condition of society damaged by the conflict. National law is only guided by how to protect society, without looking at whether the interests of society and the conflicting parties have been protected. For people in each region who still adhere to customary rules, conflict resolution using customary law is felt to guarantee justice and have more value than national law which tends to be less impartial. This is because customary law is a collective agreement of the local community which has taken into account the interests of the community, individuals and conflicting parties.
Kedudukan Covernote yang Dibuat oleh Notaris Riani Sembiring
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2199

Abstract

Notaris merupakan pejabat umum berwenang membuat alat bukti berupa akta autentik dalam melaksanakan tugasnya untuk melayani masyarakat. Dalam melakukan pelayanan masyarakat notaris mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUJN. Pada prakteknya, sebagai rekanan bank notaris mempunyai kewenangan lainnya yaitu menerbitkan covernote sebagai pencairan kredit. Penelitian ini dalam bentuk yuridisi normatif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil dari penelitian ini menentukan bahwa covernote yang dibuat oleh notaris merupakan kewenangan notaris khususnya dalam bidang perbankan yang berkaitan dengan akad kredit dan KPR sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2019. Akan tetapi, covernote tidak dapat disamakan dengan akta autentik yang mempunyai pembuktian sempurna. Covernote merupakan surat keterangan yang didalamnya berisikan fakta yang terjadi atau dilakukan dihadapan notaris.
Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin Chandra Dewi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2201

Abstract

Tujuan dari penelitian ini  adalah untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, serta dampak merusaknya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat memperburuk situasi KKN di Indonesia.Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan untuk menggambarkan dampak merusak KKN terhadap kehidupan masyarakat dan negara, serta menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara hukum administrasi dan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penegakan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil serta pemantauan eksternal oleh lembaga independen. Rekomendasi mencakup peningkatan gaji pegawai, transparansi dalam pembuatan keputusan, penerapan kode etik pegawai negeri, dan pemberian sanksi yang memadai kepada pelaku korupsi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.
Penerapan Filosofi Cinta Erich Fromm: Mengatasi Human Trafficking di Nusa Tenggara Timur France Longginus Goo; Oktovianus Kosat; Dominikus Saku
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i5.2202

Abstract

Dalam karyanya, Erich Fromm memandang cinta sebagai sebuah seni yang membutuhkan tindakan aktif dan produktif, berdasarkan entitas manusia sebagai subjek. Cinta melibatkan perhatian, penghargaan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain. Konsep ini akan diterapkan pada analisis perdagangan manusia di Nusa Tenggara Timur (NTT). Tujuan dari tulisan ini ada dua: pertama, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai martabat manusia melalui cinta, dan kedua, untuk mengeksplorasi apakah filosofi cinta Erich Fromm dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatasi human trafficking di NTT. Tulisan ini mengangkat pertanyaan apakah idealisme cinta Fromm dapat diterapkan secara praktis untuk mencegah human trafficking di NTT. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan kajian literatur terhadap buku-buku dan jurnal yang secara khusus membahas tentang cinta menurut Erich Fromm dan human trafficking di NTT. Studi ini menemukan bahwa konsep cinta Fromm masih relevan untuk diterapkam dalam mengatasi human trafficking di NTT yang dinilai telah merendahkan kemanusiaan.

Page 21 of 202 | Total Record : 2020

 19   20   21   22   23 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 6 No. 1 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 6 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 5 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 4 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 2 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 6 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (September - Oktober 2024) Vol. 4 No. 5 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Juli - Agustus 2024) Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024) Vol. 4 No. 3 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Maret - April 2024) Vol. 4 No. 2 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Januari - Februari 2024) Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 1 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November - Desember 2023) Vol. 3 No. 4 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2023) Vol. 3 No. 3 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2023) Vol. 3 No. 2 (2023): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2023) Vol. 3 No. 1 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2022) Vol. 2 No. 4 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2022) Vol. 2 No. 3 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2022) Vol. 2 No. 2 (2022): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2022) Vol. 2 No. 1 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2021) Vol. 1 No. 4 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Agustus 2021) Vol. 1 No. 3 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei 2021) Vol. 1 No. 2 (2021): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Februari 2021) Vol. 1 No. 1 (2020): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (November 2020) More Issue