Garuda - Garba Rujukan Digital

CRYPTOCURRENCY TREND IN INDONESIA: A REGULATORY APPROACH TO SOLVE NUMEROUS ECONOMIC PROBLEMS Gunardi Gunardi; Lewiandy Lewiandy
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Cryptocurrensy is a new technology and poses a new challenge to the regulators in making regulatory framework of the digital currency. In this paper, we analyze the potential economics problems that might persists with the increase trend of cryptocurrency and we, then, later analyze the suitable regulation to deal with the problems. The problems identified in this paper are the transaction cost problem of ‘double spending’. The rise of shadow economy, externality problem related to the environmental pollution and the herding behavior of the investors. We use De Geest’s ‘N Problems Requires N Solutions’ approach to provide the regulatory prescription, where each economic problem needs different solution. The arguments established to deal with each problems varies depending on the problem. The transaction cost problem of ‘double-spending’ will be self-regulatory through competition, therefore requires no regulatory approach. The problem of shadow economy will require administrative regulation. The present positive environmental law in Indonesia, or its extention of scope, would suffice to deal with the externality problem of environmental pollution. Lastly, the problem of herding behaviour of the investors would require information disclosure regulation. Cryptocurrency merupakan sebuah teknologi baru dan merupakan sebuah tantangan baru bagi para regulator dalam membuat aturan terkait perkembangan cryptocurrency. Dalam tulisan ini kami menganalisis potensi permasalahan ekonomi yang muncul dengan meningkatnya tren cryptocurrency dan menganalisis aplikasi regulasi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Permasalahan yang kami identifikasi antara lain masalah biaya transaksi dengan adanya ‘biaya ganda’, kebangkitan ekonomi ilegal, permasalahan eksternalitas terkait polusi lingkungan dan masalah perilaku kawanan. Pendekatan yang kami lakukan dalam melihat permasalahan multidimensi ini adalah dengan pendekatan “n permasalahan membutuhkan n solusi” dari De Geest, di mana setiap masalah memerlukan solusi yang berbeda. Argumentasi yang dibangun untuk solusi tiap permasalahan di atas bervariasi. Permasalahan biaya transaksi akan diselesaikan dengan kompetisi dan tidak memerlukan regulasi. Permasalahan ekonomi ilegal dapat diatasi dengan regulasi administratif. Permasalahan eksternalitas terkait lingkungan hidup dapat diatasi dengan hukum lingkungan positif saat ini atau perluasannya, jika diperlukan. Terakhir, permasalahan perilaku kawanan para investor dapat diatasi dengan regulasi keterbukaan informasi.

KEJAHATAN SIBER SEBAGAI PENGHAMBAT E-COMMERCE DALAM PERKEMBANGAN INDUSTRI 4.0 BERDASARKAN NILAI BUDAYA INDONESIA Sheryn Lawrencya; Margamu Desy Putri Dewi
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Information Technology evolves and transforms with sophistication that provides convenience for society, especially in the economic field, namely trade. The industrial revolution 4.0 was a huge leap forward for the industrial sector. Information and communication technology gave birth to a digital-based business model that is e-commerce. Indonesia is the largest market for e-commerce in Southeast Asia whose value is predicted to be 20 billion dollars in 2022 with e-commerce growth of 78%. The rapid growth of e-commerce and the development of increasingly sophisticated technology are not spared from the existence of individuals who seek profit in cyberspace, namely cyber crime where this becomes a challenge and a problem for online business people. The case of personal data leakage through well-known e-commerce in Indonesia occurred on Tokopedia and fraud cases by unregistered e-commerce namely Grab Toko in 2021 also harmed Grab Indonesia because the public considers the two companies are the same. The rise of cyber crime has the potential to lose public confidence in online shopping that has an impact on the Indonesian economy. In this case, solutions are needed to overcome cyber crime against the development of e-commerce in the industrial era 4.0 for the advancement of the industrial sector in Indonesia by utilizing digital technology. The research method used is normative with literature study data collection techniques and is processed qualitatively. From the results of research obtained data related to regulations in Indonesia, the PDP RUU is a plan in creating a legal unification against the security of personal data and is preventive against personal data breaches. The PDP RUU has been drafted since 2012 and is a national legislative program since 2016, but has not been passed until now so it is necessary to be passed immediately so that there is a legal umbrella and make changes to the ITE Law by replacing rubber articles in order to be able to group criminals in cyberspace as part of the economy and business. Teknologi Informasi berevolusi dan bertransformasi dengan kecanggihan yang memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi, yakni perdagangan. Revolusi industri 4.0 menjadi lompatan besar bagi sektor industri. Teknologi informasi dan komunikasi melahirkan model bisnis berbasis digital yakni e-commerce. Indonesia merupakan pasar terbesar untuk e-commerce di Asia Tenggara yang nilainya diprediksi akan menjadi 20 miliar dollar di tahun 2022 dengan pertumbuhan e-commerce sebesar 78%. Pertumbuhan e-commerce yang begitu pesat dan perkembangan teknologi yang semakin canggih tidak luput dari adanya oknum-oknum yang mencari keuntungan dalam dunia maya yakni kejahatan siber dimana hal ini menjadi tantangan dan masalah bagi pebisnis online. Kasus kebocoran data pribadi melalui e-commerce terkenal/besar di Indonesia terjadi pada Tokopedia serta kasus penipuan oleh e-commerce tidak terdaftar yaitu Grab Toko pada tahun 2021 juga merugikan pihak Grab Indonesia karena masyarakat menganggap kedua perusahaan tersebut adalah sama. Maraknya kejahatan siber berpotensi pada hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap belanja online yang berdampak pada perekonomian Indonesia. Dalam hal ini, diperlukan solusi untuk mengatasi kejahatan siber terhadap perkembangan e-commerce di era industri 4.0 demi kemajuan sektor industri di Indonesia dengan memanfaatkan teknologi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh data berkaitan dengan regulasi di Indonesia, RUU PDP merupakan rencana dalam menciptakan suatu penyatuan hukum terhadap pengamanan data pribadi dan bersifat preventif terhadap pelanggaran data pribadi. RUU PDP telah disusun sejak tahun 2012 dan merupakan program legislatif nasional sejak tahun 2016, tetapi belum disahkan hingga sekarang sehingga perlu untuk segera disahkan agar terdapat payung hukum dan melakukan perubahan terhadap UU ITE dengan mengganti pasal karet agar mampu mengelompokkan kriminal dalam dunia maya sebagai bagian dalam bidang ekonomi dan bisnis.

PERANAN PAJAK DAERAH BAGI KEBERLANGSUNGAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMEKARAN Ariawan Ariawan; Indah Siti Aprilia
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Pajak merupakan pungutan dari negara dan eksistensinya dapat terlihat dari konsitusi negara kita dalam PasalX. Pajak menjadi iuran bagi setiap warga negara yang telah menjadi subjek pajak dalam rangka pemasukan untuk perkembangan perekonomian di negara Indonesia. Pun demikian jenis pajak ada yang berupa pajak pusat dan pajak daerah. Adapun penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normative. Hasil penelitian menunjukan bahwa pajak daerah adalah pajak yang didapatkan dari pendapat asli daerah yang paling dominan dibandingkan dengan penerimaan lainnya. Dan pajak daerah ini tentunya membawa pengaruh yang signifikan bagi pembangunan wilayah daerah otonom.

ANALISIS STATIC STRESS PADA ROLLER MESIN ROLL KEMASAN MINUMAN Herland Pallay Tutang; Adam Bertrand; Jonathan Matthaeus Nduru; Sobron Lubis
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Can is the one of the containers which widely used by food and beverage industries. Recycle process of the wasted cans is done by crushing low carbon steel coated with aluminium cans in a smaller size to make it more efficient so that the defrosting process become easier to form a new aluminium. This Rolling Can Machine has undergone a simulation test considering of roller’s static stress on the roll can machine. Based on the calculations and simulation tests on the main components of this machine has been obtained the result that roller is able to press the cans, and the materials which is used are able to take some workloads.Kemasan minuman merupakan salah satu wadah yang banyak dipergunakan oleh industri makanan dan minuman. Umumnya proses daur ulang limbah kemasan dilakukan dengan cara penghancuran kemasan baja karbon rendah yang dilapisi aluminium dalam ukuran yang lebih kecil agar lebih efisien sehingga proses pencairan menjadi lebih mudah untuk membentuk aluminium yang baru. Penelitian ini merancang mesin roll kemasan minuman yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi proses daur ulang limbah dari mesin press. Mesin ini telah melalui uji simulasi dengan menggunakan software untuk melakukan analisis static stress roller pada mesin roll kemasan minuman tersebut. Static stress maksimum roller terdapat pada ujung roller, untuk roller kecil sebesar 346,8 MPa dan roller besar sebesar 3413 MPa. Berdasarkan perhitungan dan uji simulasi pada komponen utama mesin tersebut diperoleh hasil bahwa roller mampu untuk menekan kemasan minuman, serta material yang digunakan mampu menerima beban kerja.

MODIFIKASI POMPA AIR MINUM GALON ELEKTRIK MENJADI OTOMATIS DENGAN SENSOR INFRA MERAH Suraidi Suraidi
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

This study discusses an electric drinking water gallon pump which is modified to be automatic. This automatic understanding is replacing the manual button with a sensor, so that it operates without pressing the button again, just bringing the glass closer, the pump will automatically turn on and issue drinking water. This system can be applied to 19 liter, 6 liter or 5 liter gallon drinking water bottles, it can also be used for other purposes. The system consists of an electric pump module, a sensor module, and a relay module. The sensor uses infrared proximity type. Use of a relay module to activate the pump motor. The system is built for real applications. All modules and systems are tested to determine the characteristics of each, so as to determine the type of module that is suitable for needs. The test results show that the system works well according to the original design.Penelitian ini membahas tentang sebuah pompa galon air minum elektrik yang dimodifikasi menjadi otomatis. Pengertian otomatis ini yaitu menggantikan tombol manual dengan sensor, sehingga pengoperasiannya tanpa menekan tombol lagi, hanya mendekatkan gelas maka secara otomatis pompa akan menyala dan mengeluarkan air minum. Sistem ini dapat diterapkan untuk botol galon air minum ukuran 19 liter, 6 liter atau 5 liter, dapat pula untuk keperluan lainnya. Sistem terdiri dari modul pompa elektrik, modul sensor, dan modul relay. Sensor menggunakan infra merah jenis proximity. Penggunaan modul relay untuk mengaktifkan motor pompa. Sistem dibuat untuk aplikasi nyata. Semua modul dan sistem diuji untuk mengetahui karakteristik masing-masing, sehingga mengetahui jenis modul yang cocok untuk kebutuhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem bekerja dengan baik sesuai dengan rancangan semula.

SENGKETA HAK MEREK DAGANG GEPREK BENSU MELAWAN I AM GEPREK BENSU Catherine Angelica; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

This study examines the dispute over the trademark rights of "Geprek Bensu" owned by Ruben Onsu with "I Am Geprek Bensu" owned by PT. Benny Sujono's Geprek Chicken. Knowing Indonesia's legal protection for trademarks and dispute resolution on trademark rights "Geprek Bensu" with "I Am Geprek Bensu" in the Commercial Court. The party entitled to a trademark is the party who first registered the mark. The research method used in this case approach is the normative juridical method. The source of data from normative juridical research is researching library materials or secondary materials. The research results show that Indonesian legal protection for trademarks applies a first to file system. One of the trademark rights disputes that has occurred in Indonesia is the seizure of the brand name "Bensu" by Geprek Bensu and I Am Geprek Bensu. Based on the decision of the Commercial Court, the application for the Geprek Bensu trademark belonging to Ruben Onsu which was registered on 7 June 2018 was canceled in its entirety. This happened because the name “Bensu” was first registered on May 3, 2017 by I Am Geprek Bensu owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu who has registered his trademark first and obtained legal protection for his trademark rights. Ruben Onsu has also been a promotional ambassador for I Am Geprek Bensu before opening Geprek Bensu. The court's decision considered that Ruben Onsu as the trademark copyright registrar had bad faith because Geprek Bensu had similarities ranging from the product sold, the color of the logo, and the image of the chicken in the logo with the brand I am Geprek Bensu.Penelitian ini mengkaji mengenai sengketa hak merek dagang “Geprek Bensu” miliki Ruben Onsu dengan “I Am Geprek Bensu” miliki PT. Ayam Geprek Benny Sujono. Mengetahui perlindungan hukum Indonesia terhadap merek dan penyelesaian sengketa terhadap hak merek dagang “Geprek Bensu” dengan “I Am Geprek Bensu” di Pengadilan Niaga. Pihak yang berhak atas suatu merek adalah pihak yang terlebih dahulu mendaftarkan mereknya. Salah satu sengketa hak merek dagang yang pernah terjadi di Indonesia adalah perebutan nama merek “Bensu” oleh Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu. Metode penilitian yang digunakan dalam pendekatan kasus ini adalah metode yuridis normatif. Sumber data dari penelitian yuridis normatif adalah meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Didapatkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum Indonesia terhadap merek menerapkan sistem first to file. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, permohonan merek Geprek Bensu milik Ruben Onsu yang didaftarkan pada 7 Juni 2018 dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena nama “Bensu” pertama kali telah di daftarkan pada 3 Mei 2017 oleh I Am Geprek Bensu miliki PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Bensu yang telah mendaftarkan mereknya terlebih dahulu dan memperoleh perlindungan hukum atas hak mereknya. Ruben Onsu juga pernah menjadi duta promosi I Am Geprek Bensu sebelum membuka Geprek Bensu. Putusan pengadilan menganggap bahwa Ruben Onsu sebagai pendaftar hak cipta merek dagangnya memiliki itikad yang kurang baik karena Geprek Bensu memiliki kesamaan mulai dari produk sajian yang dijual, warna logo, dan gambar ayam di logo dengan merek I am Geprek Bensu.

PERAN PERBANKAN DALAM MENYELESAIKAN KASUS PENCUCIAN UANG OBAT ILEGAL BERDASARKAN UU NOMOR 8 TAHUN 2010 Very Yovelin; Gunardi Lie; Moody Rizqy Syailendra
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Money laundering is an evil act in business that aims to hide the origin of the money assets obtained by the perpetrators of wealth and turn them into assets that come from legal or lawful activities. Through this case, the core problem formulation that wants to be studied is what is the role of banking institutions in preventing and resolving non-criminal money laundering cases. The process used is the statutory and comparative or comparative approach. This approach method is carried out by analyzing the laws and regulations. There are several articles in Law Number 8 of 2010 that can be applied in preventing and handling cases of money laundering. Through this case, the results of the study show that banking institutions are negligent in applying the principle of prudence and the principle of knowing customers. It can also be seen that banking institutions and PPATK (Financial Transaction and Analysis Reporting Center) can break through bank secrecy through Law No. 8 of 2010. Therefore, banking institutions must be more optimal in carrying out their roles to be able to prevent and resolve these cases. .Pencucian uang adalah suatu perilaku jahat dalam bisnis yang bermaksud untuk memayungi asal usul dana yang didapatkan oleh pelaku kekayaan dan mengubahnya menjadi harta yang berasal dari kegiatan yang sah atau halal. Melalui kasus ini, inti rumusan masalah yang ingin dikaji adalah apa kedudukan lembaga perbankan dalam mencegah dan menyelesaikan kasus tidak pidana pencucian uang. Metode yang digunakan adalah metode Undang-Undang dan perbandingan atau komparatif. Metode pendekatan ini dilakukan dengan melakukan analisa terhadap peraturan perundang-undangan. ada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 untuk diterapkan dalam membendung serta menangani kasus tindak pidana pencucian uang. Melaui kasus ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga perbankan lalai dalam menerapkan asas kehati-hatian dan asas mengenal nasabah. Dapat diketahui juga bahwa, lembaga perbankan dan PPATK (Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan) dapat menerobos kerahasiaan bank melalui Undang-Undang No 8 Tahun 2010. Maka dari itu, lembaga perbankan harus selebih-lebihnya dalam menjalankan perannya untuk dapat mencegah dan menyelesaikan kasus ini.

ANALISA VIDEO YOUTUBE “BUAH MANIS JAGA KEJAYAAN LELUHUR SUKU BADUY” SEBAGAI RESPON PEMBANGUNAN BUDAYA BERKELANJUTAN Edy Chandra; Ariani Kusumo Wardhani; Lidya Novita; Vanesa Verensian
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The Indonesian nation is a nation known for its natural wealth and cultural and ethnic diversity. One of them is the Baduy Tribe who has been known and talked about by the community. With loyalty to customs and the universe. In the end, a stigma emerged in the community, that the Baduy Tribe is a tribe that sells honey. This stigma has emerged as a controversy after President Jokowi wore traditional Baduy clothing at the state event of the Indonesian MPR Session in 2021, which was raised by several netizens on Twitter social media.The controversy over this statement has aroused the response of netizens in mainstream media, so that it becomes an interesting topic to try to glance at virtual anthropological content on YouTube social media which has been produced by various sources of users of YouTube social media accounts. In this study using a virtual ethnographic research method on a YouTube social media channel called ASUMSI with the category " Distrik:Buah Manis Jaga Kejayaan Leluhur Suku Baduy ".Through the virtual ethnographic research method, it will be explored in more depth how netizens respond to the controversy regarding the stigmatization of the Baduy Tribe as an ethnic honey seller. And ends with a conclusion that virtual ethnography through YouTube social media has great potential to build a positive image of the life of the Baduy Tribe, as one of the ethnic diversity in Indonesia, which is part of the response to sustainable cultural development in the industrial era. 4.0.Bangsa Indonesia merupakan sebuah bangsa yang dikenal dengan kekayaan alam dan keanekaragaman budaya dan suku. Salah satunya adalah Suku Baduy yang telah dikenal dan dibicarakan oleh masyarakat. Dengan kesetiaan pada adat istiadat dan alam semesta. Pada akhirnya muncul stigma dimasyarakat, bahwa Suku Baduy merupakan suku penjual madu. Stigma ini mencuat menjadi kontroversi perbincangan pasca Presiden Jokowi mengenakan pakaian adat Suku Baduy pada acara kenegaraan Sidang MPR RI tahun 2021, yang dilontarkan oleh beberapa netizen di media sosial Twitter. Kontroversi pernyataan tersebut telah memabangkitkan respon para netizen di media mainstream, sehingga menjadi sebuah topik menarik untuk mencoba melirik konten antropologi virtual pada media sosial YouTube yang telah banyak diproduksi oleh berbagai sumber pengguna akun media sosial YouTube. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian etnografi virtual pada channel media sosial YouTube yang bernama ASUMSI dengan kategori “Distrik:Buah Manis Jaga Kejayaan Leluhur Suku Baduy”.Melalui metode penelitian etnografi virtual akan ditelusuri lebiih mendalam bagaimana netizen merespon terhadap kontroversi pernyataan stigma Suku Baduy sebagai etnis penjual madu. Dan berakhir kepada sebuah kesimpulan bahwa etnografi virtual melalui media sosial YouTube memiliki potensi besar membangun citra positif kehidupan Suku Baduy, sebagai salah satu keanekaragaman suku di Indonesia, yang menjadi bagian dari respon pembangunan budaya berkelanjutan di era industri. 4.0

KAJIAN HUKUM PERIKANAN SEBAGAI PENDORONG POTENSI BUDIDAYA PERIKANAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL Stefany Ismantara; Raden Ajeng Diah Puspa Sari; Cecilia Elvira
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

Aquaculture based on local wisdom is utilization accompanied by the breeding of aquatic organisms that is based on application of the obtained knowledge from the local communities and its surroundings regarding the concerned matter. Laws related to this topic are Law No.31 of 2004 on Fisheries and Law No.45 of 2009 concerning amendment to Law No.31 of 2004 on Fisheries. The purpose of this study is to find the problems and obstacles in law enforcement on fisheries and the strategies needed to push the potential of aquaculture that is based on local wisdom in Indonesia. The methodology used in this research is normative legal research which focused on library research. The law enforcement regarding fisheries to push the potential in aquaculture in Indonesia is still hindered by some obstacles. Those obstacles include unsupportive legal substance, inadequate human resources, lack of facilities and infrastructure, and lack of public awareness. Strategies in the non-legal aspect that should be carried are community education, community empowerment and provision of seed supply, and conservation area development. Meanwhile, strategies in the legal aspect that could be done are in the form of preventive actions that include the formulation of laws and improvements to the suveillance system, repressive measures in the form of applying firmly established regulations, as well as curative actions in the form of counseling for the criminals.Budidaya perikanan berbasis kearifan lokal berarti usaha pemanfaatan yang disertai dengan pengembangbiakan organisme perairan yang didasarkan pada penerapan pengetahuan yang telah diperoleh masyarakat lokal dan sekitarnya mengenai hal yang bersangkutan. Salah satu hukum yang berkaitan dengan topik persoalan ini adalah UU No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan UU No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU 31/2004 mengenai Perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan dan hambatan dalam penegakan hukum perikanan dan strategi yang harus diupayakan guna mendorong potensi budidaya ikan berbasis kearifan lokal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum normatif yang berfokus pada studi literatur. Penegakan hukum perikanan untuk mendorong budidaya perikanan di Indonesia masih dibatasi oleh hambatan-hambatan. Hambatan dalam penegakan hukum perikanan tersebut antara lain substansi hukum yang kurang mendukung, SDM yang kurang memadai, kurangnya sarana dan prasarana, dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Adapun strategi dalam aspek non-hukum yang harus dilakukan antara lain penyuluhan masyarakat, partisipasi masyarakat dan penyediaan benih, serta pengembangan kawasan konservasi. Sementara strategi dalam aspek hukum yang dapat dilakukan yaitu berupa tindakan preventif yang mencakup perumusan UU dan penyempurnaan sistem pengawasan, tindakan represif berupa pengaplikasian peraturan yang ditetapkan secara tegas, serta tindakan kuratif berupa pembinaan kepada pelaku tindak pidana.

POTENSI UPACARA ADAT SEBAGAI PENGGERAK EKONOMI YANG BERKELANJUTAN DI TANAH TORAJA Priyendiswara Agustina Bela
PROSIDING SERINA Vol. 1 No. 1 (2021): PROSIDING SERINA III 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara

The traditional ceremony in Tanah Toraja is one of the traditional activities that are widely known in the world. This traditional ceremony is more often conducted by the Torajanese today than a few decades ago. The problem that becomes the focus of this observation is the animals used in the traditional ceremony, because they are traded on a very large area and specifically sell animals that will be used for traditional ceremonies. This animal trading activity became very interesting to discuss because it turned out that the animals were imported from various places. So that this activity can be considered as an economic driver, it is necessary to find out its sustainability, how much is the demand for these animals and what is their economic value? This research was conducted by conducting interviews, literature review and field surveys. The results of this study are to determine the types of animals used in traditional ceremonies and their economic value and the impact of traditional ceremonies in Tanah Toraja on improving the economy of the Tanah Toraja people and people in Indonesia related to this activity and also the impact of traditional ceremonies on the tourism in Tanah Toraja. The conclusion is that traditional ceremonies in Tanah Toraja can be an economic driver for the Torajanese and the people of the area around Tanah Toraja and even in Indonesia at large. Likewise, it is recommended to use information technology to support the implementation of the traditional ceremony.Upacara Adat di Tanah Toraja merupakan salah satu kegiatan adat yang sudah dikenal cukup luas di dunia ini. Upacara adat ini semakin sering dilakukan oleh suku Toraja saat ini dibandingkan beberapa puluh tahun yang lampau. Masalah yang menjadi fokus pengamatan adalah hewan-hewan yang digunakan dalam upacara adat tersebut, karena diperjual belikan dilahan yang sangat luas dan khusus menjual hewan yang akan digunakan untuk upacara adat. Kegiatan jual beli hewan ini menjadi sangat menarik untuk dibahas karena ternyata hewan-hewan tersebut didatangkan dari berbagai tempat. Sehingga kegiatan ini dapat dianggap sebagai penggerak ekonomi yang perlu dicari tahu keberlanjutannya, berapa besar permintaan terhadap hewan tersebut dan berapa nilai ekonominya? Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara, tinjauan Pustaka dan survei lapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu mengetahui jenis-jenis hewan yang digunakan pada upacara adat dan nilai ekonominya dan dampak dari upacara adat di Tanah Toraja terhadap peningkatan ekonomi masyarakat Tanah Toraja dan masyarakat di Indonesia yang terkait dengan kegiatan ini, selain itu juga dampak dari upacara adat terhadap pariwisata di Tanah Toraja. Kesimpulannya adalah upacara adat di Tanah Toraja dapat menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat Toraja dan wilayah disekitar Tanah Toraja dan bahkan di Indonesia secara luas. Demikian juga direkomendasikan pemanfaatan informasi teknologi untuk mendukung penyelenggaraan upacara adat tersebut.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Carla Olyvia Doaly

Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id

Phone
+6282187771382

Journal Mail Official
serina@untar.ac.id

Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Carla Olyvia Doaly

Contact Email carlaol@ft.untar.ac.id

Phone +6282187771382

Journal Mail Official serina@untar.ac.id

Editorial Address Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location Kota adm. jakarta barat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Carla Olyvia Doaly

Contact Email
carlaol@ft.untar.ac.id

Phone
+6282187771382

Journal Mail Official
serina@untar.ac.id

Editorial Address
Jln. Letjen S Parman No 1 Universitas Tarumanagara Kampus 1, Gedung M Lt 5

Location
Kota adm. jakarta barat,

Dki jakarta

INDONESIA