cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muammar
Contact Email
jurnal_alkharaj@iain-bone.ac.id
Phone
+6285299936391
Journal Mail Official
alkharaj21@gmail.com
Editorial Address
Jl. HOS Cokroaminoto Watampone Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan INDONESIA
Location
Kab. bone,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi
Published by Institut Agama Islam Negeri Bone
ISSN : 27970787     EISSN : 2798009X     DOI : https://doi.org/10.30863/alkharaj
Core Subject : Religion,
Religion
Al-Kharaj contains several studies and reviews on Sharia Economic Law which includes Economic Law, Fiqh Muamalah, and Sharia Economics also includes many studies on law in a broader sense.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2023)" : 5 Documents clear
TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM Arief, Fitriani; Marlina, Rina
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.4626

Abstract

AbstrackThis study aims to examine fintech lending from an Islamic economic perspective. This type of research is library research with a qualitative and descriptive approach. The study's findings indicate that fintech lending made possible by financial technology is acceptable so long as it adheres to shariah standards, specifically avoiding riba,  gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. In Fatwa National Sharia Board-Indonesian Council of Ulama (DSN MUI) No. 117/DSN-MUI/IX/2018 and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), it has been explained that someone who gives debt may not take advantage of what is owed. Providers of fintech landings are required to submit registration and licensing to the Financial Services Authority (OJK). Providers who do not have a permit from the Financial Services Authority (OJK) are categorized as illegal providers or illegal online lenders.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji transaksi pinjaman online dalam perspektif ekonomi syariah. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pinjaman online melalui aplikasi financial technology diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yaitu terhindar  dari  riba,  gharar, maisir, tadlis, dharar, zhulm, dan haram. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah dijelaskan bahwa seseorang yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas yang dihutangi. Penyelenggara pada pinjaman online wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dengan demikian penyelenggara yang tidak mengantongi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dikategorikan sebagai penyelenggara yang ilegal atau pinjaman online illegal.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG JUAL BELI DENGAN HADIAH Sari, Muspita; Jasmin, Suriah Pebriyani; Yusuf, Hardianti
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.6043

Abstract

AbstractIslam is a perfect religion that balances and regulates (muamalah) its adherents in reconciling relationships with each other. One form of this relationship is buying and selling. Buying and selling is always inseparable from the activities of community life.  Today's buying and selling activities evolve with society, place and time. Merchants are scrambling to implement sales strategies to attract consumer buying interest, such as giving gifts after purchase. There are several views of scholars who say that buying and selling with a gift system, some say it is forbidden, some say it is valid depending on how the initial agreement is made. This research is included in the category of library research, and researchers use a qualitative descriptive method that is carried out by decreasing and interpreting existing data and describing in general the subject under investigation by examining and analysing general data, then processed to obtain specific conclusions. The result of this research is that the sale and purchase of an object accompanied by a gift with the aim that consumers are interested in buying the marketed product is valid and halal provided that the gift given is halal, the gift does not contain elements of gambling, and the quality of the goods traded must be in accordance with the standard and the price is not higher than the market price.AbstrakIslam adalah agama yang sempurna yang menyeimbangkan dan mengatur (muamalah) pemeluknya dalam mendamaikan hubungan satu sama lain. Salah satu bentuk hubungan ini adalah jual beli. Jual beli tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kehidupan masyarakat.  Aktivitas jual beli saat ini berkembang mengikuti masyarakat, tempat dan waktu. Merchant berebut menerapkan strategi penjualan untuk menarik minat beli konsumen, seperti pemberian hadiah setelah pembelian. Ada beberapa pandangan ulama yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem hadiah ada yang mengatakan haram ada pula yang mengatakan sah-sah saja tergantung bagaimana bentuk jenis akad kesepakatan awal. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian pustaka, dan peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan dengan penurunan dan penafsiran data yang ada serta menggambarkan secara umum subjek yang diselidiki dengan cara menelaah dan menganalisis suatu data yang bersifat umum, kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli suatu benda yang disertai dengan hadiah dengan tujuan agar para konsumen tertarik untuk membeli produk yang dipasarkan adalah sah dan halal dengan syarat hadiah yang diberikan halal, hadiah tidak mengandung unsur judi, dan kualitas barang yang diperjualbelikan harus sesuai dengan standar dan harganya tidak lebih tinggi dari harga pasaran.
UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN MELALUI PENDISTRIBUSIAN DANA PKH DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS KEL. PUNGGOLAKA KEC PUWATU KOTA KENDARI) Nola, Indra; Amalia, Sitti Nur Annisa
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.5461

Abstract

AbstractThe aim of this study is to determine the influence of the distribution of funds of the Family Hope Program (PKH) in the reduction of poverty in Punggolaka, Puwatu district, Kendari City, on poverty reduction from the perspective of Maqashid al-Sharia'ah. Qualitative research is a methodology used by using data collection techniques through observation, interview and documentation methods. The results of the study show that the aid funds of the Hope Family Program (PKH) in Kelurahan Punggolaka, which began in 2018-2023, have been distributed fairly and evenly in accordance with the provisions of the Ministry of Social Affairs. The aid funds are distributed continuously through cooperation with the post office and the BRI Bank. Based on Makashid Shariah, the concept of PKH has been able to fulfill the concepts of makashid shariah such as guarding religion, soul, reason, descendants, and property. Thus, the PKH concept has been in accordance with the Islamic Sharia. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh pendistribusian dana Program Keluarga Harapan (PKH) dalam pengentasan kemiskinan di kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari, terhadap pengentasan kemiskinan dari sudut pandang Maqashid al- Syari'ah. Penelitian kualitatif adalah metodologi yang digunakan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Punggolaka, yang dimulai pada tahun 2018–2023, telah didistribusikan secara adil dan merata sesuai dengan peratruran kementrian sosial. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program PKH berjalan dengan baik di Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puwatu Kota Kendari, baik diberikan kepada keluarga miskin atau rumah tangga yang kurang mampu. Dana bantuan didistribusikan secara nontunai melalui kerja sama dengan kantor pos dan Bank BRI. Berdasarkan maqashid syariah, konsep PKH sudah dapat memenuhi konsep-konsep maqashid syariah seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dengan demikian, konsep PKH sudah sesuai dengan syariat islam.
PENERAPAN HAK KHIYAR DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HP BEKAS DI BANDA ACEH Mursalmina, Mursalmina; Fuad, Zaki; Usdita, Cut Delvi Nisma
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.5502

Abstract

AbstractGiven their low cost and affordability, a large number of consumers in Banda Aceh choose secondhand phones over new ones. Nevertheless, the majority of consumers discover multiple flaws or that the product does not live up to their expectations after purchasing secondhand telephones. The goal of this study is to examine how Khiyar's rights are being applied to the purchase and sale of secondhand telephones in Banda Aceh. This study employs a descriptive qualitative methodology and gathers data from observations, literature reviews, and interview The study's findings demonstrate that a large number of used cellphone vendors in Banda Aceh fail to grant their clients the right to khiyar, which causes losses for purchasers.AbstrakBanyaknya para customer Di kota Banda Aceh yang lebih memilih handphone bekas dari pada Handphone baru dengan pertimbangan harga yang terjangkau dan murah. Namun setelah para customer membeli handphone bekas tersebut kebanyakan di antara mereka menemukan beberapa kecacatan atau tidak sesuainya barang dengan espektasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi hak Khiyar terhadap jual beli handphone bekas di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data dari studi pustaka, observasi serta hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak para penjual handphone bekas di kota Banda Aceh yang belum memberikan hak khiyar bagi customer sehingga berdampak terhadap kerugian bagi pembeli, Namun ada beberapa yang memberikan servis kepada customer dengan hak Khiyar Syarat.
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENGHASILAN SELEB APLIKASI TIKTOK DI KOTA PALOPO Yanti, Dwiyanti
Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, dan Hukum Ekonomi Vol. 3 No. 2 (2023)
Publisher : IAIN BONE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/alkharaj.v3i2.6226

Abstract

AbstractThis thesis discusses the perspective of sharia economic law on the income of TikTok application celebrities in the city of Palopo. This research aims to find out and understand the perspective, as well as the ijarah agreement system on the income of TikTok application celebrities. This type of research is empirical research with a statute approach. This research is field research, the researcher obtains or obtains primary data by conducting direct interviews with informants, data collection techniques are carried out by means of observation, interviews and documentation in order to place data related to the problem being studied, after obtaining the data in the field the researcher also carries out data analysis with other data sources such as books and journals, after all the data has been collected, the researcher then compiles the existing data so that conclusions can be drawn to answer this research problem. The research results show that the contract used by producers with TikTok application celebrities is the ijarah contract. The collaboration process carried out by producers and TikTok application celebrities is a form of collaboration in hiring the services of TikTok application celebrities to promote their products. The aim is to make products from each manufacturer more widely known and attract more consumer interest in buying them. In order to achieve the requirements for a valid contract, it is necessary to fulfill the pillars and conditions of the ijarah agreement. So that the collaboration between producers and TikTok celebrities to earn income is in accordance with the terms and conditions of the ijarah agreement. One of the factors in the implementation of endorsements is that agreement is not written in black and white because both parties are still not aware of the importance of an agreement that must be written formally, apart from that, duo to time contraints, distance and places that cannot be reached, the agreement is not written informally. According to the Civil Code Article 1320, this is considered valid, so that when a can still be resolved according to existing law.AbstrakSkripsi ini membahas tentang perspektif hukum ekonomi syariah terhadap penghasilan seleb aplikasi TikTok di kota Palopo, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perspektif, serta sistem akad ijarah pada penghasilan seleb aplikasi TikTok. Jenis penelitian merupakan penelitian empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, peneliti memperoleh atau mendapatkan data primer dengan melakukan wawancara langsung dengan informan, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi guna menempatkan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, setelah memperoleh data dilapangan peneliti juga melakukan analisis data dengan sumber data lain seperti buku dan jurnal, setelah semua data terkumpul selanjutnya peneliti menyusun data yang ada sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa akad yang digunakan oleh produsen dengan seleb aplikasi TikTok yaitu akad ijarah. Proses kerjasama yang dilakukan oleh produsen dan seleb aplikasi TikTok merupakan bentuk kerjasama menyewa jasa seleb aplikasi TikTok dalam mempromosikan produknya. Tujuannya agar produk dari masing-masing produsen lebih banyak dikenal orang dan mengundang banyak ketertarikan konsumen untuk membelinya. Dalam tahapan untuk mencapai syarat sah berakad, diharuskan terpenuhinya rukun dan syarat akad ijarah. Sehingga kerjasama yang dilakukan antara produsen dan Seleb TikTok untuk memperoleh penghasilan telah sesuai dengan rukun dan syarat akad ijarahnya. Pelaksanaan endorsement yang dilakukan perjanjiannya tidak tertulis hitam diatas putih salah satu faktornya karena kedua pihak yang masih kurang sadar terhadap pentingnya perjanjian yang harus ditulis secara formal. Selain itu juga karena keterbatasan waktu, jarak dan tempat yang belum bisa dijangkau. Perjanjian tidak tertulis secara tidak formal ini menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dianggap sah, sehingga ketika dihadapkan suatu permasalahan maka perjanjian ini tetap bisa diselesaikan sesuai hukum yang ada.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Desember 2025 Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol 3, No 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol 2, No 2 (2022) Vol 2, No 1 (2022) Vol 1, No 2 (2021) Vol 1, No 1 (2021) More Issue