cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haekal Al Asyari
Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id
Phone
+62274-512781
Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id
Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 0852100X     EISSN : 24430994     DOI : 10.22146/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Hukum is an academic journal for Legal Studies published by Journal and Publication Unit of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Mimbar Hukum contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Mimbar Hukum also covers multiple studies on law in a broader sense. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 4   5   6   7   8 
DUALISME PENGATURAN BENEFICIAL OWNERSHIP DI INDONESIA Nivia
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.5155

Abstract

Abstract Indonesia has dualism approach regarding regulation on beneficial ownership (BO). Law on Capital Investment and Law on Limited Liability Company use the repressive approach which state nominee agreements are null and void and assert the absolute ownership of shareholding, whereas Presidential Regulation Number 13 of 2018 use accommodative approach which recognize BO existence and oblige corporation to register their BO. As a result, there are contradiction and inconsistency law policy between presidential regulation with those acts which affect the effectivity of presidential regulation a quo. Based on that problems, this research analyze and compare two approach to evaluate the law policy that has been conducted by regulator. Through normative research and qualitative analysis, this research shows that accommodative approach which contextual and consistent with international development is the appropriate approach to handle BO problem in Indonesia. Besides, this research propose several improvements to upgrade Presidential Regulation on BO into Law on Corporate Transparency and complete the substance of BO regulation in comprehensive manner. Abstrak Indonesia menganut dualisme dalam pengaturan beneficial ownership (BO). Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas menggunakan pendekatan represif dengan menyatakan perjanjian nominee batal demi hukum dan menegaskan kepemilikan mutlak atas saham, sedangkan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 menggunakan pendekatan akomodatif dengan mengakui eksistensi BO dan memberikan korporasi kewajiban untuk melakukan registrasi BO. Akibatnya, terjadi kontradiksi dan inkonsistensi pengaturan di antara peraturan presiden dengan kedua undang-undang tersebut yang berpengaruh pada efektivitas pemberlakuan peraturan presiden a quo. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menganalisis dan melakukan komparasi terhadap dua pendekatan untuk mengevaluasi pilihan kebijakan yang diambil oleh regulator. Melalui metode penelitian normatif dan analisis kualitatif, hasil penelitian menunjukkan pendekatan akomodatif yang bersifat kontekstual dan selaras dengan perkembangan dunia internasional merupakan pendekatan yang tepat dalam menangani permasalahan BO di Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengajukan berbagai perbaikan melalui peningkatan status hukum Perpres BO menjadi Undang-Undang Transparansi Korporasi dan melengkapi substansi pengaturan BO secara komperehensif.
INTERPRETASI FRASA ADIL DAN LAYAK DALAM HUBUNGAN KERJA DALAM PASAL 28D AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Panji Mulkillah Ahmad; Andy Omara
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.5158

Abstract

Abstract Everyone wants treatment that “just and favourable in working relations”, as a right that is guaranteed by Article 28D paragraph (2) of the UUD 1945. However, the unclear meaning of this phrase raises problems of labor protection and uncertainty over the wage system. This article examines the meaning of the phrase “just and favourable in working relations” in the minutes of the Second Amendment to the UUD 1945 and the decisions of the Constitutional Court, as well as the implications of the unclear meaning of the phrase. This research is normative legal research with historical, casuistic, and conceptual approaches. The conclusions of this study: 1) The formulation of Article 28D paragraph (2) in the second amendment session of the 1945 Constitution originates from the MPR Decree Number XVII/MPR/1998 concerning Human Rights, which refers to the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. 2) The phrase “just and favourable in working relations” was interpreted differently by the Constitutional Court in several decisions. 3) There is no clear meaning in the decisions of the Constitutional Court for the phrase “just and favourable in working relations”. The Constitutional Court also did not interpret this phrase further with ILO recommendations and conventions which have clear criteria for a just and favourable work relationship. 4) This ambiguity has implications for workers not being protected in informal working relationships and changes in wage arrangements that do not refer to just and favourable work criteria. Abstrak Setiap orang mendambakan perlakuan “adil dan layak dalam hubungan kerja”, sebagai hak yang dijamin Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Namun ketidakjelasan makna atas frasa tersebut menimbulkan problem perlindungan tenaga kerja dan ketidakpastian sistem pengupahan. Artikel ini mengkaji makna atas frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” dalam risalah sidang Perubahan Kedua UUD 1945 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, serta implikasi ketidakjelasan makna atas frasa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan historis, kasuistis dan konseptual. Kesimpulan penelitian ini: 1) Perumusan Pasal 28D ayat (2) dalam sidang perubahan kedua UUD 1945 bersumber dari Tap MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang merujuk ke Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. 2) Frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja” diinterpretasikan MK secara berbeda dalam beberapa putusan. 3) Tidak terdapat makna yang jelas dalam putusan-putusan MK atas frasa “adil dan layak dalam hubungan kerja”. MK juga tidak menginterpretasi frasa tersebut lebih lanjut dengan rekomendasi dan konvensi ILO yang memiliki kriteria jelas hubungan kerja adil dan layak. 4) Ketidakjelasan tersebut berimplikasi pada tidak terlindunginya tenaga kerja dalam hubungan kerja informal dan perubahan-perubahan pengaturan pengupahan yang tidak mengacu pada kriteria kerja adil dan layak.
KERANCUAN PARADIGMA DALAM PENELITIAN HUKUM EMPIRIS (ANALISIS MATRIKS DISIPLINER MENURUT AULIS AARNIO) Jabbar Sabil
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.5284

Abstract

Abstract Legal scientists state that there is a paradigm shift in legal research. Anomalies arise when researchers apply reflective thinking to middle-order theories of legal scholarship. In this case, the legal paradigm could be fallen by a paradigm that comes from outside the legal sciences. The lack of understanding of the concepts that still apply in legal science is the cause of the chaos of the legal research paradigm. This problem is studied using philosophy as an approach and a method. This paper concludes that legal research can develop a paradigm if it focuses on hermeneutical interpretation. As for the social research method, it is limited as a tool to reveal facts only. Abstrak Ahli hukum menyatakan adanya pergulatan paradigma dalam penelitian hukum. Anomali muncul manakala peneliti menerapkan pemikiran reflektif terhadap teori orde tengah keilmuan hukum. Dalam hal ini, paradigma hukum bisa diruntuhkan oleh paradigma dari luar keilmuan hukum. Ketidakpahaman terhadap konsep-konsep yang berlaku tetap dalam keilmuan hukum menjadi sebab kekacauan paradigma penelitian hukum. Masalah ini dikaji dengan menggunakan filsafat sebagai pendekatan dan juga metode. Tulisan ini sampai pada simpulan bahwa penelitian hukum dapat mengembangkan paradigma jika fokus pada interpretasi hermeneutika. Adapun metode penelitian sosial, dibatasi sebagai alat untuk mengungkap fakta semata.
PROBLEMATIKA KETIDAKADILAN LINGKUNGAN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DI INDONESIA Muhamad Agil Aufa Afinnas
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.6005

Abstract

Abstract Environmental injustice often occurs in coastal area utilization activities due to the neglect of social and environmental interests for economic interests. In this research, the problem of environmental injustice in coastal area management will be analyzed using the Taxonomy of Environmental Justice framework. Furthermore, reflection will be carried out using the Job Creation Perpu concerning environmental injustice in coastal areas. This research uses doctrinal legal research method. This research will indicate environmental injustice in the form of distributive, corrective, procedural, and social injustice. Distributive injustice is related to the unequal distribution of risks and benefits of coastal area management activities. Corrective injustice occurs because environmental law enforcement is still weak and the legal norms are also nonideal for justice awakening. Procedural injustice is related to the obstacles in accessing the right to information, the right to participation, and the right to justice. There are also social injustice related to the welfare problems of coastal communities. However, The Job Creation Perpu is considered unable to overcome the problem of environmental injustice that occurs in coastal area management so far. Abstrak Permasalahan ketidakadilan lingkungan masih sering terjadi di tengah aktivitas pemanfaatan wilayah pesisir. Ketidakadilan lingkungan dapat muncul akibat diabaikannya kepentingan sosial dan lingkungan hidup demi kepentingan ekonomi. Dalam penelitian ini, problematika ketidakadilan lingkungan dalam konteks pengelolaan wilayah pesisir akan dikaji menggunakan kerangka Taksonomi Keadilan Lingkungan. Selanjutnya, akan dilakukan refleksi terhadap Perpu Cipta Kerja dalam kaitannya dengan ketidakadilan lingkungan di wilayah pesisir. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan lingkungan, yang berupa ketidakadilan distributif, prosedural, korektif, dan sosial masih terjadi. Ketidakadilan distributif masih terjadi berkaitan dengan distribusi risiko atau dampak dan manfaat dari aktivitas pengelolaan wilayah pesisir yang timpang. Ketidakadilan prosedural yang terjadi berkaitan dengan adanya hambatan pemenuhan hak atas informasi hak akses partisipasi, dan akses keadilan. Ketidakadilan korektif terjadi akibat masih lemahnya penegakan hukum lingkungan dan norma yang ada juga belum ideal untuk mewujudkan keadilan. Yang terakhir, ketidakadilan sosial terjadi berkaitan dengan permasalahan kesejahteraan masyarakat pesisir. Akan tetapi, Perpu Cipta Kerja dinilai belum dapat mengatasi ketidakadilan lingkungan dalam pengelolaan wilayah pesisir.
ACTIVISM AND PRAGMATISM: CHALLENGES FACING THE HUMAN RIGHTS COMMITTEE IN ENSURING INDONESIA’S FULFILLMENT OF ITS ICCPR OBLIGATIONS Muhammad Raihan Sjahputra
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.6318

Abstract

Abstract As a state party to the ICCPR, Indonesia is subject to the compliance monitoring procedures enacted by the Covenant, which include, inter alia, the submission of State reports to the Human Rights Committee (HRC) as its treaty body and the obligation to comply with the recommendations made by the Committee as the output of the review process of said State report. Such procedures are enacted in the hopes of ensuring the States parties’ compliance with the treaty obligations. However, based on the judgement of the HRC themselves, as reflected in their Concluding Observation on Indonesia’s Initial State Report, it can be inferred that there are certain issues which demonstrate Indonesia’s failure to fulfill their ICCPR obligations, which to this day still persists. This article intends to delve on discussions regarding the factors that may be the cause of said failures, and finds that there are at least two such factors, which are the unwarranted expansion of treaty obligations towards its States parties by the HRC themselves, and an inhibition of a more pragmatic nature in the form of political reluctance by Indonesia as the State party in question themselves to follow the HRC’s recommendations due to the lack of internal will and external pressure. Abstrak Sebagai salah satu negara anggota ICCPR, Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi prosedur-prosedur pengawasan kepatuhan yang diatur dalam ICCPR itu sendiri, yang meliputi, di antaranya, pengumpulan State report mereka kepada Human Rights Committee (HRC) sebagai treaty body dari ICCPR, dan untuk mematuhi rekomendasi yang dibuat oleh HRC kepada negara yang bersangkutan sebagai produk akhir dari proses eksaminasi State report yang bersangkutan. Kewajiban yang demikian diatur dengan harapan agar kepatuhan negara-negara anggota terhadap kewajiban-kewajiban perjanjian bisa dipastikan. Namun demikian, berdasarkan penilaian dari HRC sendiri, sebagaimana terefleksikan dalam concluding observation mereka terhadap State report pertama Indonesia, terdapat beberapa isu yang menunjukkan kegagalan Indonesia dalam memenuhi kewajiban ICCPR mereka yang, hingga saat penulisan artikel ini, masih bertahan. Artikel ini bertujuan untuk membahas mengenai faktor-faktor yang mungkin merupakan penyebab dari kegagalan-kegagalan tersebut, dan menemukan bahwa terdapat setidaknya dua faktor, yakni perluasan kewajiban perjanjian yang tidak sah oleh HRC itu sendiri, dan halangan yang lebih bersifat pragmatis dalam bentuk keengganan politis dari Indonesia untuk mengikuti rekomendasi oleh HRC karena kurangnya keinginan internal serta tekanan eksternal.
PENGATURAN HAK ASASI MANUSIA DAN PELINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT DI SEKTOR USAHA PERTAMBANGAN Sutan Sorik; Anang Dwiatmoko
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.6461

Abstract

Abstract This study aims to examine the human rights issues of indigenous peoples in mining areas. The research method used is qualitative with a normative juridical form. From the research conducted, it was found that the practice of utilizing natural resources in the last five decades still found many violations of human rights, especially those related to the rights of indigenous peoples. There are various conflicts over the rights to control and use of natural resources between indigenous peoples and the government or mining permit holders. These problems occur because the laws and regulations related to natural resources are still characterized by being centralized with reference to state-based resource management. The regulations made prioritize a sectoral approach, oriented to exploitation by ignoring the interests of conservation and sustainability of natural resources in order to achieve economic growth targets, prioritizing the interests of large-scale investors. So that there is a need for changes to the laws and regulations of the natural resource sector, especially in the mining sector, as well as encouraging the government to immediately ratify the draft law on indigenous peoples, as an effort to protect the rights of indigenous peoples in mining areas. Abstrak Penelitian ini mengkaji problematika pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat di daerah pertambangan. Metode penelitian yang dilakukan adalah kualitatif dengan bentuk yuridis normatif. Dari penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa praktek pemanfaatan sumber daya alam pada tiga dekade terakhir masih banyak ditemukan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Terdapat pelbagai konflik hak penguasaan dan pemanfaatan sumberdaya alam antara masyarakat adat dengan pemerintah atau pemegang izin pertambangan. Problematika tersebut terjadi karena peraturan perundang-undangan terkait sumber daya alam yang masih berciri sentralistik dengan mengacu pada manajemen yang berpusat pada pemerintah (state-based resource management). Peraturan yang dibuat mengedepankan pendekatan sektoral, berorientasi pada eksploitasi dengan mengabaikan kepentingan konservasi dan keberlanjutan sumber daya alam demi pencapaian target pertumbuhan ekonomi, mengutamakan kepentingan para investor berskala besar. Sehingga perlu adanya perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sektor sumber daya alam khususnya bidang pertambangan, serta mendorong pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang-undangan masyarakat hukum adat, sebagai upaya melindungi hak-hak masyarakat adat di daerah pertambangan.
DELIK PIDANA DALAM REGULASI PERLINDUNGAN HUTAN SAGU DI KABUPATEN JAYAPURA Elias Hence Thesia
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.4345

Abstract

Abstract This research aims to analyze criminal offenses in the regulations for the protection of sago forests in Jayapura district as regulated in Jayapura District Regulation No. 3 of 2000. Even though it is regulated in this regulation, the fact is that the population of sago plants in Jayapura Regency is decreasing, this problem will be discussed using normative juridical research methods based on the analysis of the applicable laws and regulations. The research data used is secondary legal data consisting of primary legal materials, namely laws and regulations related to the research problem. The legal data was obtained through literature study which was then analyzed descriptively analytically. “Based on the research results, it was concluded that regulations regarding the protection of sago forests in Jayapura Regency have not been effective. This is proven by the data obtained that the sago forest population in Jayapura Regency continues to decline. The impact of this problem is environmental damage in Jayapura Regency. There needs to be cooperation between the community and the Jayapura Regency Government so that regulations regarding the protection of Sago Forests can be implemented effectively in Jayapura Regency. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Penegakan Hukum dan Perlindungan Hutan Sagu Berdasarkan Peraturan kabupaten Jayapura No 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu. “Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Undang - Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, dan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis.” untuk menjawab permasalahan penelitian, Namun dalam Pelaksanaan Penebangan terhadap Hutan sagu terus terjadi dan terus mengalami Peningkatan yang berdampak penuruan populasi sagu dan kerusakan pada lingkungan. Hal ini di sebabkan karena masing-masing pihak baik itu masyarakat dan pemerintah memiliki keutuhan masing. Maka berdasarkan hal tersebut Penegakan Hukum dalam Peraturan Kabupaten Jayapura No. 3 Tahun 2000 Tentang Pelestarian Hutan Sagu Belum Berjalan Baik.
FUNGSI HUKUM DAN LEGAL PLURALISM DI BIDANG AGRARIA Muh. Afif Mahfud
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.4160

Abstract

Abstract The aims of this article are to analyze the function of agrarian law at the midst of legal pluralism between state law and indigenous law which prevail in indigenous community as well as the function of agrarian law in responding global legal pluralism. Based on analysis it is found that that in legal pluralism between state law and indigenous law, indigenous law can take role as a tool of social control which is reflection of such a community legal culture. In term of global legal pluralism in agrarian law, globalization must be filtered and adjusted to Pancasila value as margin of appreciation. If that law is according to justice and can bring development and prosperity to society, this law can be used as a tool of social engineering. Intisari Tulisan ini bertujuan untuk membahas fungsi hukum dalam pluralisme hukum agraria antara hukum negara dan hukum adat maupun fungsi hukum dalam menghadapi hukum transnasional yang menimbulkan global legal pluralism. Berdasarkan analisis dapat disimpulkan bahwa hukum adat sebagai dasar hukum agraria nasional dapat difungsikan sebagai a tool of social control pada masyarakat hukum adat karena sesuai dengan budaya hukum masyarakat tersebut dan berorientasi pada pencapaian keadilan substantif. Adapun hukum transnasional yang menimbulkan global legal pluralism apabila hendak diberlakukan di bidang agraria harus dinilai kesesuaiannya dengan Pancasila sebagai margin of appreciation serta tujuan hukum agraria nasional yakni sebesar-besarnya kehidupan rakyat. Apabila hukum transnasional sesuai dengan dua indikator tersebut maka hukum ini dapat difungsikan sebagai a tool of social engineering. Pemfungsian hukum sebagai a tool of social engineering hanyalah berada dalam tataran metodologi pengelolaan hukum agraria nasional dan tidak boleh mengubah ontology atau hakikat hukum agraria nasional yakni komunalistik religious.
PELINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT YANG TIDAK MENDAPAT LAYANAN VAKSIN COVID-19 DAN MENGALAMI EFEK SAMPING VAKSIN COVID-19 Nancy Patricia Tasman; Trijaka
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.5179

Abstract

Abstract The Covid-19 vaccine program is a government program that shows how pandemic prevention must be regulated by law. There are many obstacles in the Covid-19 vaccine program, including distribution and post-vaccination risks. This research is needed regarding the principles of vaccine safety and legal protection. The author uses juridical normative study method with conceptual approach. The Indonesian Food and Drug Authority approve that all Covid-19 vaccine brands in Indonesia have met the principles of safety, the clinical trial stage to determine the formation of antibodies, infection rate, and effectiveness. Preventive legal protection, the Covid-19 vaccine is intended for healthy people. As for repressive legal protection to resolve disputes between institutions, medical personnel, and recipients of the Covid-19 vaccine. To eliminate post-vaccination risks, it is necessary to improve Standard Operating Procedure for patients who have comorbidities. Law Number 17 of 2023, has answered legal harmonization between Law Number 4 of 1984, Law Number 24 of 2007, and Law Number 6 of 2018 relating to risk mitigation, prevention of regional quarantine, and coordination between the Government Center and Regions in determining disaster status.Abstrak Program vaksin Covid-19 merupakan program Pemerintah untuk pengendalian pandemi yang harus diatur oleh hukum. Program vaksinasi Covid-19 banyak menghadapi kendala antara lain hambatan distribusi vaksin dan risiko pasca vaksinasi. Perlu dilakukan penelitian terkait prinsip keamanan vaksin dan pelindungan hukum. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia telah memberi persetujuan bahwa semua merek vaksin Covid-19 di Indonesia telah memenuhi prinsip keamanan, tahap uji klinis untuk mengetahui pembentukan antibodi, tingkat infeksi, dan efektivitas. Pelindungan hukum preventif yaitu vaksin Covid-19 hanya diperuntukkan bagi orang yang sehat secara medis. Adapun pelindungan hukum represif untuk menyelesaikan sengketa antara institusi, tenaga medis, dengan penerima vaksin Covid-19. Untuk mengeliminir risiko pasca vaksinasi, perlu perbaikan Standar Operasional Prosedur bagi pasien yang memiliki penyakit penyerta. Dalam rangka pelindungan masyarakat, terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, telah menjawab harmonisasi hukum antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 berkaitan dengan mitigasi risiko, pencegahan karantina wilayah, dan koordinasi antara Pemerintah Pusat dengan Daerah dalam hal penetapan status bencana.
RECALL ELECTION MELALUI PERADILAN SEBAGAI MEKANISME DEMOKRATISASI PASCA PEMILU Bima Rico Pambudi; Moch. Marsa Taufiqurrohman; Mohammad Ircham Maulana
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.5256

Abstract

Abstract The people’s lack of role and participation in directly monitoring the running of the government after the general election needs to be reviewed. The general election process continues beyond the pre-election and during the election process. The general election process also includes post-election processes. Even though in a democracy, the people occupy the highest position in the constitutional system, their role in government has only been considered limited before and during general elections. This article aims to provide the people with an effective and efficient way to get involved in government as a form of post-election democratic process. This article provides insight for a method of popular participation after the general election. By combining normative juridical research methods and reform- oriented research, this article aims to examine the probability of implementing the Recall Elections method as a form of effort to increase the role of the people after the general election. An example of a form of effort through Recall Elections is direct supervision by the people of their representatives elected in the general election process. Ultimately, this article considers several options for developing normative and political strategies for implementing Recall Elections as a form of post-election widespread democratization in Indonesia. Abstrak Minimnya peran dan partisipasi rakyat dalam memantau langsung jalannya pemerintahan pasca pemilihan umum (Pemilu) perlu dikaji ulang. Proses Pemilu tidak hanya terhenti pada proses pra dan pada saat pemilihan. Proses Pemilu juga mencakup proses pasca Pemilu. Meskipun dalam negara demokrasi rakyat menduduki kedudukan tertinggi dalam sistem ketatanegaraan, peran rakyat dalam pemerintahan hanya dianggap terbatas sebelum dan pada saat pemilihan umum. Artikel ini bertujuan untuk memberikan rakyat cara yang efektif dan efisien untuk terlibat dalam pemerintahan sebagai bentuk proses demokrasi pasca Pemilu. Artikel ini mencoba memberikan wawasan tentang kebutuhan sebuah metode partisipasi rakyat pasca pemilihan umum. Dengan menggunakan metode penelitian normatif-doktrinal, artikel ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan penerapan metode Recall Elections sebagai bentuk upaya peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu. Salah satu bentuk peningkatan peran masyarakat pasca Pemilu melalui Recall Elections adalah pengawasan langsung oleh rakyat terhadap wakil-wakilnya yang telah dipilih dalam proses Pemilu. Puncaknya, artikel ini mempertimbangkan beberapa opsi untuk mengembangkan strategi normatif dan politik dalam melaksanakan Recall Elections sebagai bentuk demokratisasi yang meluas pasca Pemilu di Indonesia.

Page 6 of 12 | Total Record : 117

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 37 No 2 (2025): Mimbar Hukum Vol 37 No 1 (2025): Mimbar Hukum Vol 36 No 2 (2024): Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum More Issue