Garuda - Garba Rujukan Digital

KONVENSI PUTUSAN PENGADILAN ASING DEN HAAG 2019: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL INDONESIA Dinda Rizqiyatul Himmah
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The issue of recognition and enforcement of foreign judgments is one of the scopes of Private International Law. On 2 July 2019, the Hague Conference on Private International Law (HCCH), as an inter-governmental organization facilitating cross-border cooperation in civil or commercial matters, has concluded the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (Judgments Convention). This Convention aims to facilitate cross-border recognition and enforcement of foreign judgments within member states. This research aiming to examine the perspective of Indonesian Private International Law towards the Convention as well as the possibility for Indonesia to ratify the Convention. The conducted research shows that there is yet urgency for Indonesia to ratify the Judgments Convention at the moment. Abstrak Isu hukum mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing merupakan salah satu ruang lingkup utama dalam Hukum Perdata Internasional. Pada 2 Juli 2019, the Hague Conference on Private International Law (HCCH), sebagai organisasi antar pemerintah yang mendukung kerja sama lintas batas negara dalam ranah perdata dan komersial, telah mencapai konklusi atas Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Judgments in Civil or Commercial Matters (Judgments Convention). Konvensi ini ditujukan untuk memfasilitasi pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing di antara para negara anggota dari Konvensi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji lebih dalam mengenai perspektif Hukum Perdata Internasional Indonesia terhadap Konvensi yang mengatur mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan asing, serta kemungkinan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa saat ini belum terdapat urgensi bagi Indonesia untuk meratifikasi Judgments Convention.

IMPLEMENTASI HILIRISASI MINERAL DAN BATU BARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI DAN DAYA SAING INDUSTRI NASIONAL Rio Fafen Ciptaswara; Sulistiowati
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract This research is aimed at identifying the obstacles of coal and mineral downstreaming implementation in Indonesia, as well as policy formulations that could be drawn up so that the implementation of downstreaming can realize energy sovereignty and increase the competitiveness of the national industry. The research method is sociological juridical research by analyzing the gap between the law (Das Sollen) and the implementation that being carried out in the field (Das Sein), and analyzed by using comparative descriptive with a qualitative approach, where the collected data comes from related regulations regarding mineral and coal resources management as well as the obligation to implement mineral and coal downstreaming in Indonesia, as well as regulations and policies for the management of mineral and coal resources in other countries that have characteristics related to Indonesia. The results of the study reveal that the obstacles of coal and mineral downstreaming implementation are resulted from the potential occurrence of resource curse; the existence political intervention; inconsistencies of policies to achieve energy sovereignty, and synergy challenge on national mining industry and manufacture industry. In order to formulate the downstreaming policy, it shall address and encourage the development of an Integrated Mineral and Coal Based Industry as well as the strengthening of the role of SOEs in the implementation of mineral and coal downstreaming. Abstrak Penelitian ini ditujukan untuk mengidenfikasi hambatan yang timbul dalam pelaksanaan hilirisasi atas mineral dan batu bara di Indonesia, serta formulasi kebijakan yang dapat disusun agar pelaksanaan hilirisasi dapat mewujudkan kedaulatan energi dan peningkatan daya saing industri nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis dengan melihat kesenjangan antara hukum yang dikehendaki (das sollen) dengan implementasi yang terlaksana di lapangan (das sein), serta dilakukan analisa secara deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif, dimana data yang dikumpulkan bersumber dari peraturan-peraturan terkait dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara serta kewajiban pelaksanaan hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia, serta peraturan dan kebijakan pengelolaan sumber daya mineral dan batu bara di negara lain yang memiliki karakteristik yang terkait dengan Indonesia. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hambatan pelaksanaan hilirisasi mineral dan batu bara di Indonesia diantaranya berasal dari adanya potensi timbulnya resource curse; adanya political intervention; serta inkonsistensi kebijakan dalam pencapaian kedaulatan energi dan tidak sinerginya industri pertambangan dengan industri manufaktur nasional. Dalam menyusun formulasi kebijakan yang disusun, haruslah mendorong adanya pembangunan Integrated Mineral and Coal Based Industry serta adanya penguatan peran BUMN dalam pelaksanaan hilirasi mineral dan batu bara.

MAKNA LARANGAN “MEMILIKI DAN/ATAU MENGUASAI” DALAM HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DENGAN USAHA BESAR BERDASARKAN PENAFSIRAN SISTEMATIS Veri Antoni
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract SMEs still facing various detention and obstacles especially in terms of financial and to overcome those problems is to have partnerships with big enterprises. Alongside with the partnerships, there is a prohibition regarding the big enterprises who have partnered with MSMEs to “owning and/or controlling” MSMEs as their partners as it is regulated in Article 35 of Law Number 20 of 2008 on Concerning Micro, Small, and Medium Enterprises. Nevertheless, this provision doesn’t explain the definition of “owning and/or controlling”. This research aims to obtain the definition of the prohibition of “owning and/or controlling” in such partnership relations between MSMEs and Big Enterprises. This research is a juridical normative research using a statutory and conceptual approach. This research was analyzed with qualitative and the research results is descriptive. The results of this research show that first, the phase of “owning and/or controlling” is referred to the prohibition against large or medium enterprises as shareholders or as controllers who have share ownership and/or voting rights of more than 50% and/or as a beneficial owner who has share ownership and voting rights of more than 25%, second, related to the phase “owing and/or controlling” is also referring to an act or action that is able to control in any way over the management and company policies. Abstrak UMKM masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala terutama dalam konteks finansial dan untuk mengatasi masalah tersebut adalah menjalin kemitraan dengan Usaha Besar. Dalam kemitraan tersebut, terdapat larangan bahwa Usaha Besar yang bermitra dengan UMKM untuk “memiliki dan atau menguasai” UMKM sebagaimana mitranya sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun, ketentuan tersebut tidak menjelaskan frasa “memiliki dan atau menguasai”. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kejelasan atas adanya larangan “memiliki dan atau menguasai” dalam hubungan kemitraan antara UMKM dengan Usaha Besar. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian dianalisis secara kualitatif dan hasil penelitian bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pertama, yaitu frasa “memiliki dan/atau menguasai” merujuk kepada larangan kepada Usaha Besar atau Usaha Menengah sebagai pemegang saham atau sebagai pengendali yang memiliki kepemilikan saham dan/atau hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dan/atau sebagai Pemilik Manfaat yang mempunyai kepemilikan saham dan hak suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dan yang kedua, terkait frasa “memiliki dan/atau menguasai” termasuk juga merujuk kepada suatu perbuatan atau tindakan yang mampu mengendalikan dengan cara apapun atas pengelolaan dan kebijakan suatu perusahaan.

PREFERENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH DALAM ASPEK KETAHANAN KELUARGA DI MASA PANDEMI: TINJAUAN PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH Ahmad Sadzali; Muhammad Saleh; Aulia Rachman Eka Putra
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract This research aims to identify and analyze the policy problems of the Central Government and Regional Governments in the aspect of family resilience during the pandemic and to identify and analyze the policy preferences of the Central Government and Regional Governments in the aspect of family resilience during the pandemic in the perspective of Maqasid Syariah. This research is a normative legal research with descriptive-qualitative analysis. The results are various regulations issued by the central and regional governments in handling the Covid-19 pandemic do not explicitly have coherence on family resilience; and the central government's policy preferences are focused on limiting activities, implementing health protocols and implementing vaccinations, meanwhile local government policy preferences tend to limit activities and do not include education aspects in various policies. If that is viewed from the perspective of Maqasid Syariah, can be concluded in three ways, namely: a) the benefit is not explicitly holistic; b) family resilience is not an explicit priority; and c) inconsistency in the principle of benefit.Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problem kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek ketahanan keluarga di masa pandemi dan untuk mengetahui serta menganalisis preferensi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam aspek ketahanan keluarga di masa pandemi dalam perspektif Maqasid Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan analisis deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah berbagai peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 secara eksplisit belum memiliki koherensi terhadap ketahanan keluarga. Adapun preferensi kebijakan pemerintah pusat terarah kepada pembatasan aktivitas, penerapan protokol kesehatan dan pelaksanaan vaksinasi. Sementara itu, preferensi kebijakan pemerintah daerah cenderung pada pembatasan aktivitas dan tidak memasukkan aspek pendidikan di dalam berbagai kebijakannya. Hal tersebut jika ditinjau dari perspektif Maqasid Syariah, dapat disimpulkan ke dalam tiga hal, yaitu: a) kemaslahatan yang secara eksplisit tidak holistik; b) ketahanan keluarga bukan prioritas yang eksplisit; dan c) inkonsistensi dalam prinsip kemaslahatan.

KONDOMINIUM UNTUK OPTIMALISASI SUMBER DAYA PERIKANAN KAWASAN LAUT CINA SELATAN Gede Khrisna Kharismawan; I Gede Pasek Wisanjaya
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The South Cina Sea area is of strategic value because it is a commercially important shipping lane and is rich in resources. Therefore, this marine area becomes an arena for contesting the influence of existing countries regarding common resources. Disputes and conflicts that occur also affect the condition of fishery and the regional environment’s ecosystem so a joint effort is needed that can bridge various aspects of interest. This article discusses the concept of condominiums for optimizing fishery resources in this marine area through normative legal research using legal instruments, conceptual, and case approaches. The results showed that condominiums can 1) fulfill food security and economic development, 2) manage fishery resources and protect the marine environment, and 3) mitigate conflicts and fishing disputes. Abstrak Kawasan Laut Cina Selatan bernilai strategis tidak hanya sebagai jalur pelayaran komersil, namun juga karena kandungan sumber daya yang ada. Oleh karena itu, pemanfaatan kawasan laut ini menjadi ajang kontestasi pengaruh negara-negara yang ada di sekitar kawasan. Perselisihan dan konflik seringkali terjadi sehingga mempengaruhi kondisi lingkungan kawasan dan sumber daya perikanan. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya bersama yang dapat menjembatani berbagai aspek dan kepentingan. Artikel ini membahas tentang konsep Kondominium bagi optimalisasi sumber daya perikanan di kawasan ini melalui penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan instrumen hukum, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kondominium dapat 1) memenuhi ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi, 2) menjadi sarana pengelolaan sumber daya perikanan dan melindungi lingkungan laut, dan 3) menjadi sarana mitigasi konflik dan perselisihan penangkapan ikan.

RETHINKING “ELECTRONIC AGENT” TERMINOLOGY IN THE LAW ON ELECTRONIC INFORMATION AND TRANSACTION FROM THE PERSPECTIVE OF INDONESIAN LASTGEVING LAW Angga Priancha; Ardia Khairunnisa; Tasya Caroline; Gilang Sephia
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The definition of “Electronic Agent” in Law of Electronic Information and Transaction (ITE Law) raised questions from the perspective of Agency Law (in Indonesia known as lastgeving). ITE Law construct that “Electronic Agent” is “a device of an electronic system that is made to do an action on a certain Electronic information automatically which is organized by person.” This construction of saying “Electronic Agent” as a device can be criticized through the perspective of agency law which agent usually refers to legal subject. The doctrine of agent in Indonesia is known as “as an act of giving a power of attorney” or “lastgeving.” Lastgeving is defined as a legal relationship between two legal subjects, where one subject gives his authority to another legal subject to do a certain action on behalf of the principal. This means, in concept, agent is a legal subject (legal entity) and not a legal object (object/device) which is constructed by ITE Law. This article will discuss how the adequacy of “Electronic Agent” terminology is used in the ITE Law from the perspective of Indonesia Lastgeving law. In discussing the issues stated above, this article uses the normative legal studies methodology. Abstrak Definisi “Agen Elektronik” dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Elektronik) menimbulkan pertanyaan dari sudut pandang Hukum Keagenan (di Indonesia dikenal sebagai Lastgeving). UU ITE mengkonstruksikan pemahaman “Agen Elektronik” sebagai sebuah “perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang.” Pengkonstruksian Agen Elektronik sebagai sebuah perangkat ini dapat dikritisi menyimpang dari konsep keagenan pada umumnya yang mengacu sebagai sebuah subjek hukum. Konsep agen atau di Indonesia secara doktrin dikenal sebagai “hukum pemberian kuasa” atau “lastgeving.” Lastgeving didefinisikan sebagai hubungan hukum antara dua orang, dimana sang agen diberikan kepercayaan untuk melakukan suatu hal atas nama sang principal. Yang berarti, agen adalah sebuah subjek hukum (orang) dan bukan objek hukum (barang/perangkat) seperti yang dikonstruksikan oleh UU ITE. Artikel ini akan membahas bagaimana ketepatan penggunaan terminologi “agen elektronik” didalam UU ITE melalui perspektif hukum pemberian kuasa atau lastgeving Indonesia. Dalam mambahas isu tersebut, artikel ini akan menggunakan metode yuridis normatif.

URGENSI PENERAPAN ONLINE HYBRID ARBITRATION PADA BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS INTERNASIONAL DI INDONESIA PADA MASA PANDEMI COVID-19 Kristianus Jimy Pratama
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The state of the Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pandemic has had a negative impact on the implementation of international business dispute forums in Indonesia. It is undeniable that international business disputes are increasing due to the increasing number of creditors who are unable to fulfill their achievements in the midst of implementing strict health protocols that do not allow optimal face-to-face processes. The increase in the number of creditors also encourages alternative business dispute resolution models to be more efficient in their implementation. This research is normative legal research that uses a statutory and conceptual approach. Based on the results of the study, the litigation route for resolving international business disputes in Indonesia is not sufficient to respond to a special pandemic situation. In addition, the path of dispute resolution outside the court is also not optimal by applying the hybrid arbitration model. This is because there is no legal instrument that specifically regulates this matter. The modification of the hybrid arbitration model into online hybrid arbitration can theoretically encourage the strengthening of efficient international business dispute resolution during the pandemic. Abstrak Keadaan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan dampak negatif terhadap penyelenggaraan forum sengketa bisnis internasional di Indonesia. Adapun tidak dapat dipungkiri bahwa sengketa bisnis internasional meningkat karena bertambahnya jumlah kreditur yang tidak mampu memenuhi prestasinya di tengah penerapan protokol kesehatan secara ketat yang tidak memungkinkan proses tatap muka secara optimal. Peningkatan jumlah kreditur tersebut juga turut mendorong model alternatif penyelesaian sengketa bisnis untuk lebih efisien dalam penerapannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil penelitian, jalur penyelesaian sengketa bisnis internasional di Indonesia secara litigasi belum memadai untuk merespons keadaan pandemi yang bersifat khusus. Selain itu, jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan juga belum optimal menerapkan model hybrid arbitration. Hal ini disebabkan karena belum terdapat perangkat hukum yang khusus mengatur hal tersebut. Adapun modifikasi model hybrid arbitration menjadi online hybrid arbitration secara teoretis dapat mendorong penguatan penyelesaian sengketa bisnis internasional secara efisien pada masa pandemi.

Analisis Yuridis Terkini Terhadap Tugas Common Law And Fidusia Direktur di Inggris, Amerika, Kanada Dan Indonesia Yafet Yosafet Wilben Rissy
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v34i2.2424

Abstract This article discusses the role of the Supreme Court in defending the principle of the supremacy of the constitution. This article argues that the Supreme Court has inherent judicial authority to defend the supremacy of the constitution over legislation even the Constitution itself does not confer the authority explicitly. The supremacy of the constitution is a fundamental constitutional principle that binds all public authorities of the State. As part of the public authorities, the Supreme Court has a duty to disregard unconstitutional legislation. To do this the Supreme Court has judicial discretion to set aside legislation whenever he assumes that the legislation in question is contrary to the Constitution before it can be applied in a concrete case. Unlike the Constitutional Court, the Supreme Court does not have authority to invalidate unconstitutional legislation. The Supreme Court may assess the constitutionality of legislation in the sense of weak-form judicial review. Whereas the Constitutional Court’s authority to review the constitutionality of legislation is a strong-form judicial review. The two models of judicial review should work together because Indonesia adopts the supremacy of the constitution principle, instead of the supremacy of the Constitutional Court. Intisari Artikel ini mendiskusikan peran Mahkamah Agung dalam mempertahankan asas supremasi konstitusi. Artikel ini berargumen bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan yudisial inheren dalam mempertahankan supremasi konstitusi terhadap undang-undang meskipun Konstitusi sendiri tidak memberikan kewenangan eksplisit. Supremasi konstitusi adalah asas konstitusional fundamental yang mengikat seluruh badan pemerintah. Sebagai bagian dari badan pemerintah, Mahkamah Agung memiliki diskresi yudisial untuk mengesampingkan undang-undang manakala dia beranggapan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi sebelum menerapkannya ke dalam kasus konkret. Tidak seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan undang-undang tidak memiliki kekuatan mengikat. Mahkamah Agung dapat menilai konstitusionalitas undang-undang dalam pengertian weak-form judicial review. Sementara kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitas undang-undang adalah strong-form judicial review. Kedua model pengujian yudisial tersebut seyogianya berjalan bersama karena Indonesia mengadopsi asas supremasi konstitusi, ketimbang supremasi Mahkamah Konstitusi.

BELEIDSREGEL SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DALAM UPAYA PELESTARIAN SATWA Kadek Cahya Susila Wibawa; Shania Prilla Davanti; F.C. Susila Adiyanta
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.2124

Abstract Consequences of the stipulation of Permenlhk No. 20 of 2018 is the shift in the classification of some animals that were not protected before to become protected. Beleidsregel is a logical consequence of the usage of discretion in the government administration in a welfare state. The realization of public welfare as the main goal of a welfare state can be accomplished by recognizing discretion. Beleidsregel is needed if there is any urgent problem that requires immediate solution, including the efforts of animals conservation that intersect the interest of citizens who exploit protected animals that are unprotected before. Beleidsregel issued by agencies within the Ministry of Environment and Forestry, namely the Circular Letter of the General Director of Natural Resources and Ecosystem Conservation and the Announcements of the Central Java Natural Resources Conservation Agency, has provided legal certainty regarding the transition required in the classification change of unprotected animals into protected animals. The Circular Letter has instructed the Natural Resources Conservation Agencies to collect data and tag the protected animals, while the Announcements has provided informations regarding provisions of protected animals data collection during the COVID-19 pandemic to reduce the transmission of COVID-19. Abstrak Konsekuensi penetapan Permenlhk No. 20/2018 adalah beralihnya penggolongan beberapa satwa yang semula tidak dilindungi menjadi dilindungi. Beleidsregel adalah konsekuensi logis penggunaan asas diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan di negara kesejahteraan. Perwujudan kesejahteraan umum yang menjadi tujuan utama negara kesejahteraan dapat terakomodir dengan adanya pengakuan asas diskresi. Beleidsregel dibutuhkan apabila terjadi persoalan yang mendesak di masyarakat dan membutuhkan penyelesaian yang segera, termasuk dalam upaya pelestarian satwa yang bersinggungan dengan kepentingan warga negara pemanfaat satwa yang semula tidak dilindungi menjadi dilindungi. Beleidsregel yang dikeluarkan oleh instansi yang berada di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu SE Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya serta Pengumuman Balai Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Tengah, telah memberikan kepastian hukum dengan perihal peralihan yang dibutuhkan dalam perubahan penggolongan satwa menjadi satwa yang dilindungi. SE telah menginstruksikan kepada Balai/Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam untuk melakukan pendataan dan penandaan satwa, sedangkan Pengumuman telah memberikan informasi perihal ketentuan pendataan satwa di masa pandemi COVID-19 untuk mengurangi penyebaran COVID-19.

KEGAGALAN PEMERINTAH DAN SIKAP PENGADILAN ATAS PENERAPAN ASAS PERLAKUAN YANG SAMA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Zakky Ustmani; Ahmad Habibie Rachman; Adhek Inarania Salsabila; Arbi Mahmuda Harahap; Rifqi Fahmil A'la
Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i1.4747

Abstract This paper aims to examine the failure of applying the principle of equal treatment in public procurement through a review of court decisions. Failure to apply the principle of equality of treatment will be followed by uncompetitive competition between providers resulting, resulting in poor results, and resulting inefficiency in the use of the state finances, the funds disbursed for public procurement should be able to contribute to the economy, development, government needs, and improving the quality of public services. Public officials as procurement committees have an important role in keeping competition competitive and preventing collusion between providers, so the failure to apply the principle of equal treatment indicates the need to strengthen supervision, structural reform, and regulatory reform, besides that the judiciary also has an important role at the public procurement by government with a special position in the divide of power, the court can contribute to improving the procurement through a decision to fill the legal space void from other branches of power. Abstrak Tulisan ini bertujuan mengkaji kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui kajian terhadap putusan lembaga yudikatif. Kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama akan diikuti dengan tidak kompetitifnya persaingan para peserta tender sehingga mengakibatkan pada hasil yang buruk dan berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran negara, dana yang digelontorkan untuk pengadaan barang/jasa seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi, pembangunan, kebutuhan pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pejabat publik sebagai panitia pengadaan memiliki peran penting untuk menjaga persaingan tetap kompetitif dan mencegah persekongkolan tender yang berakibat pada buruknya hasil pengadaan, sehingga kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, reformasi struktural, dan reformasi regulasi. Peran penting juga dimiliki lembaga yudikatif yang mana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi pembenahan pengadaan barang/jasa melalui putusan yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum dari cabang kekuasaan lainnya. yudikatif. Kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama akan diikuti dengan tidak kompetitifnya persaingan para peserta tender sehingga mengakibatkan pada hasil yang buruk dan berakibat pada inefisiensi penggunaan anggaran negara, dana yang digelontorkan untuk pengadaan barang/jasa seharusnya dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi, pembangunan, kebutuhan pemerintah, dan peningkatan kualitas layanan publik. Pejabat publik sebagai panitia pengadaan memiliki peran penting untuk menjaga persaingan tetap kompetitif dan mencegah persekongkolan tender yang berakibat pada buruknya hasil pengadaan, sehingga kegagalan penerapan asas perlakuan yang sama menunjukkan perlunya penguatan pengawasan, reformasi struktural, dan reformasi regulasi. Peran penting juga dimiliki lembaga yudikatif yang mana dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, lembaga yudikatif dapat memberikan kontribusi pembenahan pengadaan barang/ jasa melalui putusan yang ditetapkan untuk mengisi kekosongan hukum dari cabang kekuasaan lainnya.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Haekal Al Asyari

Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone
+62274-512781

Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Haekal Al Asyari

Contact Email haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone +62274-512781

Journal Mail Official hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Haekal Al Asyari

Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone
+62274-512781

Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA