Garuda - Garba Rujukan Digital

KRISIS DAN REFORMASI: PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL DI NEGARA DUNIA KETIGA Syahrul Fauzul Kabir
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The origin of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) is an attempt to eliminate political aspects (depoliticization) in resolving investment disputes. Previously, the settlement of investment disputes was carried out through State-State Dispute Settlement (SSDS) mechanism. The implementation of ISDS relatively marks the end of exhaustion of local remedies’s principle (ELR). As customary international law, the ELR principle requires foreign national whose rights are violated to take local remedies. This research used juridical-normative and comparative method. Based on the specifications, this research is descriptive-analytical. In response to ISDS’s problem, third world countries such as Indonesia, India, Brazil, and South Africa drafted new Bilateral Investment Treaty (BIT) model, specifically the ISDS clause. The ELR principle is adopted by India and South Africa. While Brazil and South Africa employ SSA mechanism, instead of ISA. Even India facilitates an appeal mechanism based on separate international agreement. Meanwhile, instead of reforming by applying the ELR principle, Indonesia has only strengthened alternative dispute resolution while also facilitating the ISA. Thus, Indonesia has not fully anticipated the ISDS legitimacy crisis and, therefore, has the potential to receive lawsuits from investors that could be detrimental, both to national regulations and state finance. Abstrak Latar belakang kemunculan ISDS adalah upaya penghilangan aspek politis (depolitisasi) dalam penyelesaian sengketa investasi. Sebelumnya, penyelesaian sengketa investasi ditempuh melalui mekanisme State-State Dispute Settlement (SSDS). Implementasi ISDS relatif menandai berakhinya prinsip exhaustion of local remedies/ELR. Sebagai hukum kebiasaan internasional, prinsip ELR mensyaratkan pihak asing yang hak-haknya dilanggar untuk menempuh peradilan lokal terlebih dahulu. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan komparatif. Berdasarkan spesifikasinya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Merespon krisis ISDS, negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, India, Brazil dan Afrika Selatan menyusun model Perjanjian Investasi Bilateral (BIT), khususnya klausul ISDS baru. Prinsip ELR kembali digunakan oleh India dan Afrika Selatan, sementara Brazil dan Afrika Selatan menerapkan mekanisme SSA, alih-alih ISA. India bahkan membuka peluang bagi diterapkannya upaya banding berdasarkan perjanjian internasional secara terpisah. Sementara, alih-alih reformis dengan menerapkan prinsip ELR, Indonesia hanya memperkuat alternatif penyelesaian sengketa seraya tetap memfasilitasi ISA. Dengan demikian, Indonesia belum sepenuhnya mengantisipasi krisis legitimasi ISDS dan, karenanya, berpotensi menerima gugatan dari investor yang dapat merugikan, baik terhadap regulasi nasional maupun secara finansial.

DEKONSTRUKSI PENANGANAN PELANGGARAN ADMINISTRASI YANG TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN MASIF DALAM PILKADA Aminuddin Kasim; Supriyadi; Andi Intan Purnamasari
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Deconstruction is a thought based on the method of reading texts that are based on philosophical values, since the 2015-2020 regional elections there have been several problems in handling structured, systematic, and massive administrative offences by Bawaslu. This research is a normative juridical research by analysing the laws and regulations related to the simultaneous local elections. This study concludes that the presence of a structured, systematic, and massive concept in the simultaneous Pilkada is based on the concept that was born in the examination of the dispute over the election results by the Constitutional Court which was then normalized into the Pilkada Law. The handling of administrative violations that are structured, systematic, and massive is categorized as difficult to prove because it uses a cumulative element. Deconstruction is carried out by changing the element of evidence in handling TSM administrative violations with an alternative – cumulative element, with the provision that alternative evidence is carried out against acts of promising or giving money or other materials proven massively. This study also suggests making changes in the construction of norms governing structured, systematic, and massive administrative violations in the Pilkada Law by using alternative – cumulative elements to achieve justice. Abstrak Dekonstruksi merupakan suatu pemikiran yang berbasis pada metode membaca teks yang bertumpu pada nilai filosofis. Sejak Pilkada Tahun 2015-2020 terdapat beberapa problematika dalam penanganan pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) oleh Bawaslu. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang–undangan yang terkait dengan Pilkada serentak. penelitian ini menyimpulkan bahwa hadirnya konsep terstruktur, sistematis dan masif pada Pilkada serentak didasarkan atas konsep yang lahir dalam pemeriksaan sengketa hasil Pilkada oleh Mahkamah Konstitusi yang kemudian dinormakan ke dalam UU Pilkada. Penanganan pelanggaran Administrasi terstruktur, sistematis dan masif terkategori sulit dibuktikan karena menggunakan unsur kumulatif. Dekonstruksi dilakukan dengan mengubah unsur pembuktian dalam penanganan pelanggaran administrasi TSM dengan unsur alternatif–kumulatif, dengan ketentuan pembuktian secara alternatif dilakukan terhadap perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya terbukti secara masif. Penelitian ini juga menyarankan agar melakukan perubahan dalam konstruksi norma yang mengatur pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif di dalam UU Pilkada dengan menggunakan unsur alternatif-kumulatif sehingga dapat mewujudkan keadilan.

PEMBERLAKUAN PERPRES NOMOR 13 TAHUN 2018 TERHADAP KEMANDIRIAN SUBJEK HUKUM PERSEROAN TERBATAS I Gusti Nyoman Yonatan Wiradi; Yolanda Simbolon
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Presidential Regulation Number 13 of 2018 regarding Application Of Principles Introduces Beneficial Ownership Of Corporation In the Framework Of Prevention And Eradication Of Criminal Act Money Laundering And Criminal Funding Terrorism (“Presidential Regulation Number 13 of 2018”) requires limited liability companies to collect information about their beneficial owners. This regulation will connect the company’s shareholders and/or the founder with the limited liability company, even though a legal entity should not be connected. As a legal entity, a limited liability company should act like a person by their organs, such as the General Meeting of Shareholders. Because of this obligation, limited liability companies depended on their shareholders or the actual owner as of the Beneficial Owners. This normative research was designed as descriptive qualitative research, which discusses and analyses the existence of Presidential Regulation Number 13 of 2018 on the independent concept of the limited liability company. The result showed that Presidential Regulation breaks the limited liability company’s concept that separate limited liability company from the shareholders and/or the founder Abstrak Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Perpres 13/2018) mewajibkan Perseroan Terbatas (PT) untuk melaporkan Pemilik Manfaat PT tersebut. Pelaporan tersebut seakan-akan ingin menghubungkan pemegang saham dan/atau pendiri PT dengan PT tersebut. PT seharusnya tidak dihubungkan dengan pemegang saham dan/atau pendirinya karena merupakan badan hukum. Suatu PT yang merupakan badan hukum seharusnya dapat menyatakan kehendaknya sendiri layaknya orang (persoon), yaitu melalui organorgan yang ada padanya di mana dalam hal ini adalah RUPS. Adanya kewajiban ini menyebabkan PT bergantung pada Pemilik Manfaatnya yang berupa pemegang saham dan/atau pemilik sebenarnya dari dana kepemilikan suatu PT. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang menggunakan analisis secara kualitatif. Penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji menyimpang atau tidaknya Perpres 13/2018 terhadap kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya. Hasil dari Penelitian ini menunjukkan bahwa Perpres 13/2018 telah menyimpangi prinsip kemandirian subjek hukum PT yang terlepas dari pemegang saham dan/atau pendirinya.

WABAH PENYAKIT DI INDONESIA: KONSEP HUKUM PIDANA TERHADAP CARRIER PENYAKIT MENULAR Yudi Yasmin Wijaya; Muhammad Helmi Maulidi
Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The infectious disease hinders person quality life, creating sickness, and carriers. The challenge of legal enforcement emerges when people did not follow the authority. Low public obedience towards control of disease may cause a disease outbreak or even pandemic. Person attitude that did not follow the public health instruction raises questions about legal basis from making another person sick. This normative research will dive into the concept, especially the role of criminal law on controlling the spread of infectious disease. Finally, the article may invent the appropriate practice of criminal law concept on public health emergencies in Indonesia. Abstrak Penyakit menular menyebabkan menurunnya kualitas kehidupan dan menyebabkan keadaan sakit, serta dapat menjadikan seseorang sebagai carrier. Ketidaktaatan masyarakat terhadap upaya kontrol penyakit menular dapat menimbulkan wabah ataupun pandemi. Mobilitas seorang carrier dapat membuat situasi semakin parah dan menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertanggungjawaban hukum ketika membuat orang lain sakit. Artikel ini akan membahas secara normatif dengan menelaah konsep hukum, khususnya hukum pidana yang ditujukan sebagai upaya kontrol persebaran penyakit menular, serta. Telaah ini pada akhirnya menemukan penerapan konsep pidana yang benar terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat di Indonesia.

THE LEGAL FRAMEWORK ISSUES OF PMSC: INDONESIAN PRACTICE Muhammad Ardiansyah Arifin
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract A form of private security contractor exists for maritime security called Private Maritime Security Company (PMSC). PMSCs are not abundant in maritime law scholarly discourse. This underappreciation happens despite the importance of PMSC in Malacca Strait that conducts its services in the jurisdiction of the three littoral states of Indonesia, Malaysia, and Singapore. Hence, this research article will find out the legal frameworks of the PMSC industry both in the international regime and Indonesian regime and the legality of PMSC business in Indonesia. The method used in this research is normative legal research method with statute approach, historical approach, conceptual approach, and comparative approach with sources from secondary sources which include but are not limited to primary legal sources and secondary legal sources. The result from this research highlights the existence of an international non-binding legal framework for PMSC and a legal framework for PMSC in Indonesia. However, there are legal problems concerning the status of passage and PMSC compliance with domestic laws. A recommendation for a legally binding multilateral treaty about PMSC would be a start to increase the legal certainty of PMSC business internationally. At the same time, a domestic regulation in Indonesia that has specific scope in PMSC would allow PMSC business to be better regulated and grown in Indonesia as a legitimate sector.AbstrakSebuah bentuk keamanan swasta untuk keamanan maritim disebut Private Maritime Security Company (PMSC). PMSC kurang dibahas dalam wacana ilmiah hukum maritim. Kurangnya apresiasi ini terjadi meskipun PMSC di Selat Malaka sangat penting dalam menjalankan tugasnya di wilayah hukum littoral states yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, artikel penelitian ini akan menganalisis kerangka hukum industri PMSC baik di hukum internasional maupun hukum Indonesia serta legalitas bisnis PMSC di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, pendekatan historis, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif dengan sumber-sumber dari sumber sekunder yang meliputi tetapi tidak terbatas pada sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Hasil dari penelitian ini menyoroti adanya kerangka hukum internasional yang tidak mengikat bagi PMSC dan kerangka hukum bagi PMSC di Indonesia. Namun, ada masalah hukum mengenai status bagian dan kepatuhan PMSC dengan hukum domestik. Rekomendasi perjanjian multilateral yang mengikat secara hukum tentang PMSC akan menjadi awal untuk meningkatkan kepastian hukum bisnis PMSC secara internasional. Pada saat yang sama, regulasi domestik di Indonesia yang memiliki ruang lingkup khusus dalam PMSC akan memungkinkan bisnis PMSC diatur dengan lebih baik dan tumbuh di Indonesia sebagai sektor yang sah.

THE RECENT CHALLENGED DEVELOPMENT TO IMPLEMENT UNCLOS 1982'S COMMON HERITAGE OF MANKIND Agustina Merdekawati; Marsudi Triatmodjo; Irkham Afnan Trisandi Hasibuan
Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The Common Heritage of Mankind (CHM) principle was adopted in UNCLOS 1982 to prevent monopoly of the Area utilization by developed countries. Applying the principle has been challenging and would only get even more challenging during the economic globalization era. There have been rapid changes within the structure of the international community, posing challenges to the implementation of the CHM principle in the area. This paper aims to elaborate on these challenges in the economic globalization era. The research identified that the economic globalization era posed some new and enhanced challenges in applying the principle in the area, questioning its relevance. These challenges are the shifting interests of some developing countries and the increased pressure to obtain more mineral resources to accelerate the conversion to green technologies. The research concluded that the international community is faced with two choices, either to maintain the application of the CHM principle without taking further compromising steps to maximize the goal of achieving the welfare of humanity or re-adjusting the operationalization of the CHM principle in UNCLOS 1982 to adapt to changes in the international community in the era of economic globalization. Abstrak Prinsip Common Heritage of Mankind (CHM) diadopsi dalam UNCLOS 1982 untuk mencegah monopoli pemanfaatan Kawasan Dasar Laut Internasional (Kawasan) oleh negara-negara maju. Penerapan prinsip CHM merupakan sebuah tantangan dan akan menjadi lebih menantang dalam era globalisasi ekonomi. Terdapat perubahan dalam struktur masyarakat internasional, yang akan menimbulkan tantangan bagi penerapan prinsip CHM. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan tantangan- tantangan tersebut di era globalisasi ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa era globalisasi ekonomi memunculkan beberapa tantangan yamg baru dan lebih menantang dalam penerapan prinsip CHM di Kawasan, mempertanyakan relevansinya. Tantangan tersebut adalah pergeseran kepentingan beberapa negara berkembang dan meningkatnya tekanan untuk memperoleh lebih banyak sumber daya mineral guna mempercepat konversi ke teknologi ramah lingkungan. Penelitian menyimpulkan bahwa komunitas internasional menghadapi dua pilihan, yakni antara tetap mempertahankan penerapan prinsip CHM tanpa mengambil kompromi lebih lanjut untuk memaksimalkan potensi manfaat bagi seluruh umat manusia, atau menyesuaikan penerapan prinsip CHM dalam UNCLOS 1982 sebagai respons terhadap perubahan yang terjadi di komunitas internasional dalam era globalisasi ekonomi.

LEGAL STANDING PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MEMPEROLEH DIVIDEN UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DI INDONESIA Satria Sukananda
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The legal standing of ones who can file for bankruptcy in Indonesia’s Bankruptcy Law is still unclear, thus it is important to conduct a research focusing on whether shareholders who do not get their share of dividend are eligible to file for bankruptcy. Dividend is shareholders’ right protected by law in exchange for their investment in the company, also to minimize the practice of abuse of power by the company. This research aims to analyze whether the shareholders who do not receive their share of dividend are still eligible to file for bankruptcy in Indonesia. This research uses normative research methods with statue and conceptual approach. The results show that shareholders who do not receive dividends can file for bankruptcy if dividend distribution has been mentioned in the General Meeting of Shareholders (GMS) followed by it being stated clearly on the summary of the annual General Meeting of Shareholders (GMS). Before filling for bankruptcy, the shareholders must abide the provisions stipulated in Article 2 paragraph (1) of Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debt. Abstrak Persoalan legal standing pemohon pailit dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan di Indonesia masih mengalami hambatan-hambatan dalam penafsirannya, penting halnya mengkaji apakah pemegang saham yang tidak mendapatkan dividen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit karena pada dasarnya dividen adalah hak yang dilindungi oleh hukum dari pemegang saham dari sebuah perseroan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang oleh perseroan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian para pemegang saham selaku pemodal atau investor dalam sebuah perseroan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai legal standing pemegang saham yang tidak memperoleh dividen untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian perundang-undangan (statue approach) dan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemegang saham yang tidak memperoleh dividen dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika pembagian dividen telah dijanjikan di dalam RUPS yang kemudian dilanjutkan di dalam risalah RUPS. Pengajuan permohonan pernyataan pailit juga harus memperhatikan ketentuan yang telah diatur di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

LARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DIANTARA STABILITAS PERDAGANGAN INTERNASIONAL Hanina Haddad; Helitha Novianty; Huala Adolf
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract The Indonesian government through the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 11 of 2019 regarding the Second Amendment to the Ministry of Energy and Mineral Resources Regulation No. 25 of 2018 regarding Mineral and Coal Mining has decided to accelerate the implementation of nickel ore exports starting from January 1, 2020. This regulation is considered to violate the General Elimination of Quantitative Restriction in Article XI of the General Agreement in Tariffs and Trade (GATT) and is being sued by the European Union to the WTO DSB. This article analyzes the scope of Article XI of the GATT and the conformity of the regulation on the ban on the export of nickel ore with justification in the GATT regulatory framework. This article uses a normative juridical approach, with the research done by examining library materials and secondary data. This research is a descriptive-analytical study that analyzes legal instruments related to the issues discussed, to deliver a comprehensive and systematic comprehension of the scope and application of the Quantitative Restriction Principle. This article also shows DSB WTO interpretation on Quantitative Restriction cases is still considered narrow and overrides the goals and rights of a country. Abstrak Pemerintah Indonesia melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan dan Mineral Batubara (Permen ESDM 11/2019) memutuskan untuk memberhentikan kegiatan ekspor bijih nikel mulai dari tanggal 1 Januari 2020. Peraturan ini dianggap melanggar Prinsip Restriksi Kuantitatif dalam Pasal XI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) dan dituntut oleh Uni Eropa kepada Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO). Artikel ini menganalisa mengenai ruang lingkup dari Pasal XI GATT dan kesesuaian regulasi larangan ekspor bijih nikel dengan justifikasi dalam kerangka peraturan GATT. Artikel ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka serta data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang menganalisa instrument-instrumen hukum terkait, untuk memberikan pemahaman secara menyeluruh dan sistematis terhadap ruang lingkup dan pemberlakuan Prinsip Restriksi Kuantitatif. Artikel ini juga menunjukan bahwa, interpretasi dari panel DSB WTO terhadap suatu kasus masih ternilai sempit dan mengesampingkan tujuan serta hak suatu negara.

PROTEKSI TERSELUBUNG UNI EROPA TERKAIT PENGENAAN BEA MASUK ANTI-DUMPING BIODIESEL INDONESIA Andi Rio Pane
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract International free markets often create conflicts between countries as a result of their competition. As occurred in 2013, Europe Union (EU) issued an Anti-Dumping Import Duty policy on biodiesel products from Indonesia. Indonesia took legal action against EU policy by filing a lawsuit against EU to the World Trade Organization (WTO) through its special agency, the Dispute Settlement Body (DSB). With this lawsuit, Indonesia won the dispute and forced EU to revoke the policy. This study finds that the failure of EU to show its accusations, stating that Indonesia is conducting dumping, is a piece of clear evidence that EU is carrying out covert protection of its domestic market. This research is normative legal research that examines in detail library materials such as books, scientific journals, laws, provisions in the 1947 GATT, and other information related to this research. This study argues that EU policy aims to isolate and exclude palm oil from the renewable energy sector for the benefit of other, less competitive vegetable oils produced in EU member countries. Abstrak Pasar bebas internasional tidak jarang menciptakan konflik antar negara sebagai akibat dari persaingan mereka. Seperti yang terjadi pada 2013 lalu saat Uni Eropa mengeluarkan kebijakan Bea Masuk Anti-Dumping atas produk biodiesel dari Indonesia. Terhadap tindakan Uni Eropa ini, Indonesia mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) melalui badan khusus yang bernama Dispute Settlement Body (DSB). Indonesia akhirnya berhasil memenangkan sengketa dan memaksa Uni Eropa untuk mencabut kebijakan tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa kegagalan Uni Eropa membuktikan tuduhannya yang menyatakan Indonesia melakukan dumping adalah bukti nyata bahwa mereka sedang melakukan proteksi terhadap pasar domestiknya secara terselubung. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang mengkaji secara detail bahan-bahan kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, ketentuan dalam GATT 1947 dan informasi lainnya yang dianggap berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini berpendapat bahwa kebijakan Uni Eropa tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk mengisolasi dan mengecualikan minyak sawit dari sektor energi terbarukan untuk kepentingan minyak nabati lain yang kurang kompetitif yang diproduksi di negara-negara anggota Uni Eropa.

PEMAHAMAN KEKERASAN BERBASIS GENDER TERHADAP MAHASISWA SEBAGAI UPAYA NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI LINGKUNGAN KAMPUS Adlia Nur Zhafarina; Ariesta Wibisono Anditya; Laili Nur Anisah
Mimbar Hukum Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Abstract Campus as an educational institution should be a comfortable place for students to study, but gender-based violence that occurs on campus makes campus not a safe place for students. Moreover, this violence is carried out by parties who are supposed to be protectors for students, such as lecturers. The unequal power relation between lecturers and students makes students have no power to fight the violence that occurs to themselves. Furthermore, this study aims to increase awareness of gender equality and anti of gender-based violence for students, as well as provide knowledge to students in attitudes to avoid gender-based violence through organizing special classes, such as weekend classes, which are as an effort to prevent gender-based violence in campus. This research is empirical-normative legal research. The results of this study state that: Firstly, in crime prevention, the efforts that can be made are not only using criminal law (penal efforts), but also using non-penal efforts, such as through education, both formal and non-formal education. Secondly, the implementation of special classes as a non-formal education has been able to increase students' awareness and knowledge regarding gender-based violence in campus. Abstrak Kampus sebagai institusi pendidikan seharusnya menjadi tempat nyaman bagi mahasiswa untuk menempuh studi, akan tetapi kekerasan berbasis gender yang terjadi di kampus menjadikan kampus bukanlah ruang aman bagi mahasiswa untuk belajar. Bahkan, kekerasan ini dilakukan oleh pihak yang seharusnya menjadi pengayom bagi mahasiswa, seperti dosen. Relasi kuasa yang timpang antara dosen dengan mahasiswa ini menjadikan mahasiswa tidak memiliki kuasa untuk melawan kekerasan yang terjadi pada dirinya. Lebih lanjut, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kesetaraan gender dan anti-kekerasan berbasis gender bagi mahasiswa, serta memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam bersikap agar terhindar dari kekerasan berbasis gender melalui penyelenggaraan kelas khusus, seperti weekend class, yang mana sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender di kampus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris-normatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dalam penanggulangan kejahatan, upaya-upaya yang dapat dilakukan tidak hanya menggunakan sarana hukum pidana (upaya penal) saja, namun juga dapat menggunakan sarana di luar hukum pidana (upaya non-penal), yang mana salah satunya melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Lebih lanjut, penyelenggaraan kelas khusus sebagai pendidikan non-formal telah dapat meningkatkan kesadaran serta pengetahuan bagi mahasiswa terkait kekerasan berbasis gender di lingkungan kampus.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Haekal Al Asyari

Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone
+62274-512781

Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Haekal Al Asyari

Contact Email haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone +62274-512781

Journal Mail Official hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Haekal Al Asyari

Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id

Phone
+62274-512781

Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id

Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA