cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haekal Al Asyari
Contact Email
haekal.al.asyari@ugm.ac.id
Phone
+62274-512781
Journal Mail Official
hk-mimbar@ugm.ac.id
Editorial Address
Unit Riset dan Publikasi FH UGM, Gedung IV Lantai 2 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Yustisia Nomor 1 Bulaksumur, Yogyakarta 5528.
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Mimbar Hukum
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 0852100X     EISSN : 24430994     DOI : 10.22146/jmh
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mimbar Hukum is an academic journal for Legal Studies published by Journal and Publication Unit of the Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada. Mimbar Hukum contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, Mimbar Hukum also covers multiple studies on law in a broader sense. We are interested in topics which relate generally to Law issues in Indonesia and around the world. Articles submitted might cover topical issues in, Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Adat Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 117 Documents
 5   6   7   8   9 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KESEJAHTERAAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA Muhamad Sadi Is; Rr Rina Antasari; Qodariah Barkah
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.5950

Abstract

Abstract Legal protection for the welfare rights of women victims of sexual violence in Indonesia is still very weak, whereas women’s welfare rights and sexual violence is a human rights issue that inherent arise from the moment humans are born. Without them, humans cannot live as human beings naturally and have civil and political rights, social, economic, and cultural rights as well as the right to develop. Therefore, the government passed Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence, however, in its enforcement, there are still social obstacles. The problem is how legal protection for the welfare rights of women victims of criminal sexual violence in Indonesia guarantees humanitarian values. The research method used in this study is normative research which examines legal principles and Law Number 12 of 2022 concerning the Elimination of Sexual Violence. The conclusion reached is that the legal protection for the welfare rights of women victims of criminal acts of violence should apply dual delict, complaint delict and ordinary delict. In that case, the role of Komnas Perempuan is to design a solution that guarantees the welfare rights of women victims of sexual violence by coordinating with the LPSK and the minister for women and children to apply complaint offenses and ordinary offenses in their settlement. Abstrak Perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban kekerasan seksual di Indonesia dapat dikatakan masih sangat lemah, padahal hak kesejahteraan perempuan terhadap kekerasan seksual merupakan hak asasi manusia yang melekat secara alamiah sejak manusia dilahirkan. Tanpa hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup secara wajar dan memiliki hak sipil dan politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya dan hak untuk berkembang. Ini merupakan alasan pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Akan tetapi, di dalam penegakannya masih terdapat kendala sosial. Permasalahan yang sering terjadi ialah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menjamin nilai-nilai kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini ialah penelitian normatif yang meneliti mengenai asas-asas hukum dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Kesimpulan yang didapatkan menjelaskan bahwa perlindungan hukum hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5-6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual seharusnya berlaku delik aduan dan delik biasa (dual delic), bukan hanya delik aduan. Oleh karena itu, peran Komnas Perempuan adalah mendesain penyelesaian permasalahan di atas yang menjamin hak kesejahteraan perempuan korban tindak pidana kekerasan seksual dengan berkoordinasi dengan LPSK dan menteri perempuan dan anak untuk memberlakukan delik aduan dan delik biasa di dalam penyelesaiannya.
HUMAN RIGHTS VS FUNDAMENTAL RIGHTS : THEORETICAL DIALECTICS OVER THE DEBATE BETWEEN UNIVERSALIST AND PARTICULARIST VIEWS Rachminawati
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.6920

Abstract

Abstract The term “human rights” represents a universalist notion and doctrine of rights brought by the 1948 United Nations Universal Declaration of Human Rights, thus often appears to be in friction with particularistic notions of rights. Despite the Vienna Declaration 1993 purportedly settling the debate, problems appear to persist and often only escalates day after day. Here, I comparatively examine the doctrinal foundations of the “human rights” notion and compare it with the “fundamental rights” notion in how they affect the dilemma of universality versus particularism, and their impact on the enforcement and institutionalization of rights. This paper concludes by finding that the use of the term ‘fundamental rights’ instead of ‘universal human rights’ better accommodates states’ uniqueness ultimately achieving the ideals of human rights and is more acceptable to then afford more protectionAbstrak Istilah “hak asasi manusia” mewakili gagasan universal dan doktrin hak-hak yang ada dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa 1948, dan sering kali terlihat berseberangan dengan gagasan-gagasan hak yang bersifat partikularistik. Meskipun Deklarasi Wina 1993 seolah menyelesaikan perdebatan tersebut, ternyata hari demi hari tampak masalah-masalah itu masih ada dan sering kali semakin meruncing. Tulisan ini secara komparatif menelaah landasan doktrinal dari gagasan “hak asasi manusia” dan membandingkannya dengan gagasan “hak-hak fundamental” dalam hal bagaimana gagasan tersebut memengaruhi dilema universalitas versus partikularisme, serta dampaknya pada penegakan dan institusionalisasi hak-hak. Makalah ini menyimpulkan bahwa penggunaan istilah ‘hak-hak fundamental’ daripada ‘hak asasi manusia universal’ adalah lebih baik karena dapat menyesuaikan dengan keunikan setiap negara yang pada akhirnya mencapai cita-cita hak asasi manusia, selain lebih diterima oleh negara-negara sehingga diharapkan memberikan perlindungan yang lebih besar.
BEYOND DICHOTOMIES: SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO’S VISION FOR A MODERATED LEGAL PARADIGM Nalle, Victor Imanuel W.
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.6984

Abstract

Abstract This article employs a legal biography approach to review the thoughts of Indonesian legal philosopher Soetandyo Wignjosoebroto regarding the complexity and distinctiveness of this field of study, as well as the importance of moderating it. Soetandyo portrays law as a system that must maintain its complexity as it reflects the intricate nature of reality. In an increasingly pluralistic and intricate societal context, identifying applicable laws becomes a challenging task. Consequently, Soetandyo underscores the significance of interconnecting legal science with other disciplines. In terms of decolonization of law, Soetandyo’s perspective, which avoids dichotomizing Western law from indigenous legal systems, assumes paramount importance. He alerts us to the peril of falling into the myth of the Western vs. Eastern dichotomy within the realm of legal science. Such a line of thought could impede our legal system’s ability to adapt to universal values. Taken as a whole, Soetandyo’s thoughts illustrate the necessity of tempering the study of law by perceiving it as an open system unbound by rigid methodologies. He also highlights the need for a robust epistemological foundation and a moderate approach when addressing complex issues such as the decolonization of law and the integration of legal studies with the social sciences. Abstrak Artikel ini menggunakan pendekatan biografi hukum untuk mengulas pemikiran filosof hukum Indonesia, Soetandyo Wignjosoebroto, tentang ilmu hukum yang menekankan kompleksitas dan kekhasan ilmu ini serta pentingnya memoderasinya. Pemikiran Soetandyo menunjukkan hukum sebagai sistem yang harus mempertahankan kompleksitasnya karena merefleksikan realitas yang kompleks. Dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks, identifikasi hukum yang berlaku menjadi tugas yang rumit. Oleh karena itu, Soetandyo menekankan pentingnya menghubungkan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain. Dalam konteks dekolonisasi hukum, pandangan Soetandyo yang menghindari pemisahan antara hukum Barat dan hukum lokal menjadi signifikan. Dia mengingatkan tentang bahaya jatuh ke dalam mitos dikotomi Barat dan Timur dalam ilmu hukum. Pemikiran semacam itu bisa membuat sistem hukum kita gagal beradaptasi dengan nilai-nilai universal. Secara keseluruhan, pemikiran Soetandyo mengilustrasikan kebutuhan untuk memoderasi ilmu hukum denganmelihatnya sebagai sistem terbuka yang tidak terikat pada satu metode tertentu. Ia juga menyoroti pentingnya landasan epistemologi yang kuat dan pendekatan moderat dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti dekolonisasi hukum dan integrasi dengan ilmu sosial.
MENGGAGAS STANDAR TERTENTU OTONOMI DAERAH MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI La Ode Muhaimin; La Ode Ali Mustafa; Nasrin
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.7045

Abstract

Abstract In Indonesia, the implementation of regional autonomy has been inconsistent with the concept of sovereignty where the president is the head of government and an open legal policy. These arguments have been employed by each governing system to justify centralized programs. This causes regional autonomy to be immobilized and eliminated the aspirations of Indonesia’s founders who mandated effective regional autonomy implementation. As a result, the Constitutional Court must reach an agreement on a level of regional autonomy to prevent further centralization. This research is normative legal research with a statutory, historical, and conceptual approach. The concept of regional autonomy originates from the principles of residual power and Westphalian sovereignty. The Constitutional Court created some regional autonomy criteria to execute its function as a positive legislator with the main goal of supporting the President and the DPR in fulfilling their responsibilities as lawmakers who made a mistake devised and approved.Abstrak Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia acapkali tidak konsisten mulai era orde lama sampai era reformasi karena disokong oleh tiga faktor konsep kedaulatan dalam negara kesatuan, presiden sebagai kepala pemerintahan, dan open legal policy. Tiga faktor ini menjadi dalil setiap rezim pemerintahan dalam melegitimasi kebijakannya yang sentralisitik. Akhirnya otonomi daerah menjadi lumpuh dan menenggelamkan cita-cita para pendiri bangsa Indonesia. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi perlu menggagas standar tertentu otonomi daerah sebagai konsensus untuk mencegah sentralisasi kekuasaan terulang kembali. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Gagasan standar tertentu otonomi daerah mengalir dari prinsip residual power dan prinsip kedaulatan Whestphalian yang menjadi asal kedaulatan dalam negara kesatuan. Standar tertentu otonomi daerah yang digagas oleh Mahkamah Konstitusi adalah dalam rangka memainkan perannya sebagai “positive legislator” dengan peruntukan utama membantu menyempurnakan tugas Presiden dan DPR sebagai pembentuk UU yang khilaf yang sengaja dibentuk dan ditetapkan.
MEMBUMIKAN BUDAYA HUKUM PANCASILA MELALUI REVOLUSI MENTAL UNTUK PENGUATAN INTEGRITAS APARATUR PERADILAN Dewantoro
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.7146

Abstract

As a legal state founded on the Pancasila ideology, Indonesia undertakes various activities to develop its legal system. This includes enhancing the internal legal culture among law enforcement officials, particularly within judicial institutions. Pancasila provides values and guidelines for national and state conduct, emphasizing that all actions, both within and outside official judicial roles, should reflect these noble values. Indonesian judges are expected to demonstrate high integrity, aligning their conduct with Pancasila. However, recent allegations of corruption within judicial institutions indicate that the judicial apparatus has not fully embraced Pancasila values. This gap in the legal culture suggests a lack of adherence to these principles. Doctrinal juridical research has concluded that the National Movement of Mental Revolution is crucial for revitalizing and embedding Pancasila values within judges and the judicial apparatus. This revitalization aims to restore public trust and encourage the general public to emulate the attitudes and behavior of the judiciary, thereby implementing Pancasila values in daily activities and reinforcing the concept of a Pancasila-based legal state.
REFORMASI PENOLOGI: URGENSI PENEMPATAN DAN PEMBINAAN BAGI NARAPIDANA TRANSGENDER DI INDONESIA Niken Subekti Budi Utami
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.7162

Abstract

Abstract The emergence of the phenomenon of transgender people in Indonesia as a criminal subject raises the question of how to treat the law enforcement process until a transgender person becomes an inmate. This research aims to determine the placement and the coaching system of transgender inmates based on the current Correctional System (ius operatum) and formulate an Ius Contituendum for transgender inmates. This research is a normative legal study that is supported by the interview of the source. Data and documents obtained from literature research are analyzed descriptively qualitatively. The results show that the current placement and the inmate development system of transgender inmates refer to the prevailing correctional system, so they are not placed in special cells nor treated with a specific transgender inmate development system. The correctional system essentially has a soft law that accommodates the guaranteed legal protection and fulfillment of the rights of transgender inmates. Furthermore, the direction of legal development in the correctional system and criminal law has adhered to the principle of criminal individualization that focuses on the process of inmate development and mentoring according to the individual characteristics of each inmate. Therefore, ius constituendum for transgender inmates is the establishment of a specific cell that separates transgender inmates from male and female inmates, as well as a specific inmate development pattern given according to transgender inmates’ needs for them to be rehabilitated. Abstrak Munculnya fenomena transgender di Indonesia sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan suatu pertanyaan bagaimana perlakuan dalam proses penegakan hukum hingga seorang transgender menjadi narapidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penempatan dan pembinaan narapidana transgender berdasarkan Sistem Pemasyarakatan saat ini (ius operatum) dan merumuskan Ius Constituendum bagi narapidana transgender. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang diperkuat dengan wawancara narasumber. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa saat ini penempatan dan pembinaan narapidana transgender mengacu pada sistem pemasyarakatan yang berlaku, sehingga tidak ada penempatan pada sel khusus maupun pembinaan khusus bagi narapidana transgender. Sistem pemasyarakatan pada hakikatnya telah memiliki softlaw yang mengakomodasi jaminan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak narapidana transgender secara khusus. Selain itu, arah pembangunan hukum dalam sistem pemasyarakatan dan hukum pidana mengacu pada konsep individualisasi pidana yang menitikberatkan pada proses pembinaan dan pembimbingan sesuai karakteristik individu narapidana. Oleh karena itu, ius constituendum bagi narapidana transgender ialah dibentuknya sel khusus yang memisahkan narapidana transgender dari narapidana laki-laki dan perempuan, serta pola pembinaan khusus yang diberikan sesuai kebutuhan narapidana transgender sehingga mereka dapat direhabilitasi.
A COMPARATIVE ANALYSIS OF SMEAR TEST AS WOMEN’S SEXUAL HEALTH RIGHTS IN INDONESIA AND THE UNITED KINGDOM Ratih Andani Setyo Budhi
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.7411

Abstract

Abstract Smear Test is a test that functions as a preventive measure against cervical cancer. It is important to know in advance that the process of this test will be through the cervix, so this gives rise to differences of opinion, there are several opinions that state the importance of carrying out this test because it is the initial process in detecting cervical cancer. However, there are also several countries that believe that matters related to sex and sexuality are taboo. This will further complicate efforts to protect sexual health. This article aims to examine further the views on the Smear Test which are linked to the issue of women’s sexual health rights while also examining its benefits. In the research and research process, the author will use qualitative methods and library research to obtain the necessary data. Comparative studies will also be used in comparative analysis of women’s rights to Smear Tests in the Indonesian jurisdiction compared to the UK jurisdiction and several other countries as an additional reference. Based on previous research, the author believes that Indonesia must reflect on developed countries in terms of state efforts to increase protection of the sexual health rights of its people. Overall, there are two different views from the pro and con groups regarding the implementation of the Smear Test. However, in the end the Smear Test must still be recognized by the Government as an effort to prevent its people from problems related to sexual health.Abstrak Smear Test adalah sebuah tes yang berfungsi sebagai tindakan prefentif terhadap penyakit kanker serviks. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa tes tersebut prosesnya akan melalui leher rahim (serviks) sehingga hal tersebut menimbulkan perbedaan pendapat, ada beberapa pendapat yang menyatakan pentingnya tes tersebut untuk dilakukan karena merupakan proses awal dalam mendeteksi penyakit kanker serviks. Meski demikian, terdapat pula beberapa negara yang percaya bahwa hal-hal yang berhubungan dengan seks maupun seksualitas merupakan suatu hal yang tabu. Hal ini akan semakin mempersulit upaya untuk melindungi kesehatan seksual. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pandangan terhadap Smear Test yang dikaitkan dengan isu hak kesehatan seksual perempuan sekaligus juga mengkaji manfaatnya. Dalam proses riset dan penelitian, Penulis akan menggunakan metode kualitatif serta penelitian kepustakaan untuk memperoleh data yang diperlukan. Studi komparatif juga akan digunakan dalam menganalisis perbandingan atas hak perempuan terhadap Smear Test dalam yurisdiksi Indonesia dibandingkan dengan yurisdiksi Inggris serta beberapa negara lainnya sebagai referensi tambahan. Berdasarkan penelitian yang ada sebelumnya, Penulis berpendapat bahwa Indonesia wajib berkaca pada negara-negara maju dalam hal upaya negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak kesehatan seksual masyarakatnya. Secara keseluruhan, terdapat dua pandangan yang berbeda dari kelompok pro maupun kontra mengenai implementasi Smear Test ini. Namun, pada akhirnya Smear Test tetap harus diakui oleh Pemerintah sebagai upaya untuk menghindari masyarakatnya dari permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan seksual.
ENVIRONMENTAL PERSONHOOD REIMAGINED: A CONCISE PHILOSOPHICAL REVIEW Muhammad Pasha Nur Fauzan; Indra Perwira; Imamulhadi
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.7553

Abstract

Abstract This paper is built upon one question: can the natural world be recognised as a ‘member’ of a legal community? By exploring the nature of legal personhood, this paper revisits the concept of environmental personhood. This paper uses the naturalistic approach to ground legal philosophical analysis in empirical realities and gain a deeper understanding of the natural world. This paper argues that legal personhood is an institutional fact influenced by moral ideas configured based on how humans organise organize value. The concept of ‘environmental personhood’ is built upon the idea that the natural world possesses inherent rights that must be protected similarly to human rights. This paper finds that, although the ecocentric approach to environmental personhood must be rejected, it can be salvaged. By reformulating environmental personhood based on artificial personhood, this paper opens up opportunities for the concept to be maintained. It aims to ground a theoretical foundation for further constitutional law research, specifically regarding how the constitution should frame the natural world’s ideal position within the state. Abstrak Penelitian ini didasarkan pada satu pertanyaan: dapatkah lingkungan dimasukkan sebagai anggota komunitas hukum? Dengan menelusuri konsep subjek hukum, penelitian ini meninjau kembali konsep lingkungan sebagai subjek hukum. Artikel ini menggunakan pendataan filsafat hukum naturalistik guna mendasarkan analisis filsafat hukum pada realitas empiris dan mampu menangkap pemahaman lebih dalam mengenai realitas alam. Artikel ini menemukan bahwa subjek hukum merupakan fakta institusional yang dibentuk oleh gagasan moral, yang dikonfigurasikan berdasarkan cara manusia mengorganisasikan nilai. Konsep lingkungan sebagai subjek hukum didasarkan pada gagasan bahwa alam memiliki hak inheren yang harus dilindungi. Artikel ini juga menemukan bahwa, meski pendekatan ekosentris dalam konstruksi lingkungan sebagai subjek hukum inkoheren dan mesti ditolak, konsep tersebut mungkin masih dapat diselamatkan. Penelitian ini diharapkan dapat menyediakan fondasi teoritis untuk penelitian Hukum Tata Negara lanjutan, utamanya mengenai bagaimana konstitusi harus mengonstruksikan posisi realitas alam dalam negara.
MENINJAU KEMBALI GAGASAN PLURALISME KONSTITUSI DI TENGAH KRISIS KONSTITUSIONALISME MODERN: PROSPEK PENERAPANNYA BAGI INDONESIA Mario Angkawidjaja
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.7557

Abstract

Abstract Modern constitutionalism that is trapped in methodological nationalism and overly focused on limiting political power has hindered the development of constitutionalism in responding to contemporary constitutional issues. Modern society, which is becoming increasingly functionally differentiated, has successfully formed various autonomous social subsystems. However, uncontrolled autonomy of social subsystems can give rise to catastrophes that threaten the existence of other subsystems, such as the monetization of media institutions and the politicization of scientific institutions. Using a socio-historical approach and the assistance of systems theory, this paper attempts to re-examine the idea of constitutional pluralism that has the potential to address the crisis of modern constitutionalism. This paper claims that the constitution should not be narrowly understood as an instrument that constitutes and limits political power exercised by the state. Instead, it should be broadly understood as an instrument that can also constitutes and limits the dynamics of other communication media outside of political power. Each autonomous social subsystem can self-regulation and self- limitation without relying on state law. The state should not ignore the condition of functional differentiation or intervene in the autonomy of various subsystems in society. Abstrak Konstitusionalisme modern yang terjebak pada nasionalisme metodologis dan terlalu fokus pada pembatasan kekuasaan politik telah menghalangi perkembangan konstitusionalisme untuk merespons isu konstitusional kontemporer. Masyarakat modern yang semakin terdiferensiasi secara fungsional telah berhasil membentuk bermacam sub-sistem sosial yang otonom. Akan tetapi, otonomi sub-sistem sosial yang tidak terkontrol dapat melahirkan katastrofe yang mengancam eksistensi sub-sistem yang lain, seperti monetisasi institusi media dan politisasi institusi sains. Dengan menggunakan pendekatan sosio-historis dan bantuan dari teori sistem, tulisan ini berupaya untuk meninjau ulang ide pluralisme konstitusi yang memiliki prospek untuk menjawab krisis konstitusionalisme modern. Tulisan ini mengklaim bahwa konstitusi tidak semestinya dimaknai secara sempit sebagai instrumen yang membentuk dan melimitasi kekuasaan politik yang dijalankan oleh negara. Melainkan, perlu dimaknai secara luas sebagai instrumen yang juga dapat membentuk dan melimitasi dinamika medium komunikasi lainnya di luar kekuasaan politik. Setiap sub-sistem sosial yang otonom mempunyai kemampuan untuk meregulasi dan membatasi diri tanpa perlu bergantung pada hukum negara. Negara tidak semestinya mengabaikan kondisi diferensiasi fungsional maupun mengintervensi otonomi berbagai sub-sistem di masyarakat.
KONTRAK SOSIAL SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MENCAPAI KETERTIBAN UMUM DALAM MASYARAKAT ANARKIS Alissa Angelia; Kemal Fikri Royadi
Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v35i2.8134

Abstract

Abstract Anarchism has always been understood as a condition of society in the absence of government or a supreme institution whose main objective is to manifest the core value of human freedom and equality in their society. The absence of supreme institution alone could be challenging, especially on determining whether the public order can be achieved within its society or not. The purpose of this essay is to further research about Rousseau’s social contract theory, its applicability in anarchistic societies, and how it might be utilized to establish public order in the absence of a legislative body. In this article, the literature review method is employed as the data collection technique, together with philosophical and conceptual approach methods. Through this research, it is accepted that the anarchistic society’s usage of the concept of law is somewhat related to JeanJacques Rousseau’s social contract, which is predicated on the collective will of the populace. The practice of international law, a law without an institution of law enforcement, demonstrates the nature of the general will be utilized as a tool to establish public order. Hence, Rousseau social contract can be seen as a base for the anarchistic society to achieve public order. Intisari Anarkisme dipahami sebagai suatu kondisi masyarakat yang tidak mengenal adanya pemerintah atau kekuasaan yang diciptakan dengan tujuan untuk memanifestasikan nilai kebebasan dan kesederajatan dalam kehidupan masyarakat. Ketiadaan penguasa itu sendiri dapat menjadi suatu permasalahan, khususnya dalam menentukan apakah ketertiban umum dapat dicapai oleh masyarakat yang ada di dalamnya atau tidak. Tulisan ini bertujuan untuk memahami teori kontrak sosial dan relevansinya dengan masyarakat anarkisme dan bagaimana teori tersebut dapat digunakan sebagai suatu instrumen untuk mencapai ketertiban umum dalam hal ketiadaan suatu institusi pembentuk hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode pendekatan filsafat dan pendekatan konseptual dengan menggunakan metode studi pustaka dalam mengumpulkan data. Melalui tulisan ini didapatkan bahwa konsep anarkisme yang diadopsi merupakan anarkisme kontraktarian yang dilandaskan oleh general will sebagaimana teori kontrak sosial yang digagas oleh Jean-Jacques Rousseau. Bahwa general will tersebut menjadi landasan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan sosialnya. Implementasi dari anarkisme kontraktarian dapat dilihat dalam penerapan hukum internasional sebab dalam sistem hukum internasional tidak dikenal adanya lembaga yang dapat memaksakan dipatuhinya hukum tersebut oleh negara.

Page 7 of 12 | Total Record : 117

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 37 No 2 (2025): Mimbar Hukum Vol 37 No 1 (2025): Mimbar Hukum Vol 36 No 2 (2024): Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum Vol 35 No 2 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 No 1 (2023): Mimbar Hukum Vol 35 (2023): Jurnal Mimbar Hukum Special Issue Vol 34 No 2 (2022): Mimbar Hukum Vol 34 No 1 (2022): Mimbar Hukum Vol 33 No 2 (2021): Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum More Issue