cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Caturida Meiwanto Doktoralina
Contact Email
journallemhannasri@gmail.com
Phone
+6287808067428
Journal Mail Official
jurnal@lemhannas.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Lemhannas RI
Published by Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ISSN : 22528555     EISSN : 28305728     DOI : https://doi.org/10.55960/jlri
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 321 Documents
 13   14   15   16   17 
Strategi Ketahanan Pangan Nasional guna Meningkatkan Kemandirian dan Daya Saing Ekonomi dalam Rangka Ketahanan Nasional Miyasto Miyasto
Jurnal Lemhannas RI Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia sebenarnya mempunyai endowment factor yang memadai untuk ketahanan pangan. Letak geografi yang menguntungkan, lahan pertanian yang cukup luas dan subur, daya dukung alam yang masih relatif kondusif, serta budaya masyarakat yang masih cenderung agraris adalah kekuatan utama bagi Indonesia untuk mengimplementasikan strategi ketahanan pangan. Namun implementasi strategi tersebut tidak lepas dari beberapa kendala, terutama yang berkaitan dengan diversifikasi pangan, kemandirian, kedaulatan dan daya saing pangan serta akses penduduk pada pangan. Kendala tersebut terutama disebabkan oleh: sistem logistik pangan yang belum memadai, masih rendahnya nilai tukar petani, semakin menurunnya luas lahan pertanian dan daya dukung alam, belum terpadunya kebijakan ketahanan pangan serta semakin buruknya diversifikasi pangan.
Revitalisasi Kearifan Lokal guna Memperkuat Karakter Bangsa dalam Rangka Ketahanan Nasional Kacung Marijan
Jurnal Lemhannas RI Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kearifan lokal merupakan salah satu produk kebudayaan. Sebagai produk kebudayaan, kearifan lokal lahir karena kebutuhan akan nilai, norma dan aturan yang menjadi model untuk melakukan suatu tindakan. Kearifan lokal merupakan salah satu sumber pengetahuan (kebudayaan) masyarakat, ada dalam tradisi dan sejarah, dalam pendidikan formal dan informal, seni, agama dan interpretasi kreatif lainnya. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu sintesa budaya yang diciptakan oleh aktoraktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.
Pembangunan Manusia yang Berkarakter Pancasila Melalui Pendidikan Dasar dan Menengah guna Terwujudnya Masyarakat Indonesia Seutuhnya dalam Rangka Ketahanan Nasional Herry Haryanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) pasal 31 ayat (1) mengamanatkan, bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sedangkan pada ayat (3) menegaskan, bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Dijelaskan pada pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Penanganan Illegal Migrant dalam Rangka Menjaga Ketahanan Nasional Hikmahanto Juwono
Jurnal Lemhannas RI Vol 2 No 1 (2014)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Illegal Migrant merupakan salah satu masalah yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan dari tahun ke tahun jumlah illegal migrant yang masuk ke Indonesia semakin meningkat. Sementara itu, kemampuan pemerintah beserta lembaga lain yang menangani illegal migrant terbatas dan belum mampu menyelesaikannya secara tuntas. Akibatnya, persoalan illegal migrant di Indonesia semakin membesar dan sulit diselesaikan. Salah satu alasan yang menjadikan Indonesia tidak kuasa menahan masuknya illegal migrant ke Indonesia diantaranya adalah alasan kemanusiaan karena Indonesia menghormati HAM dan meratifikasi Konvensi HAM Tahun 1948. Penghormatan kemanusiaan tersebut, ternyata telah mengakibatkan begitu banyaknya illegal migrant yang masuk ke Indonesia dan tentunya hal ini semakin menambah beban bangsa Indonesia, baik dari sisi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan.
Evaluasi Industri Pertahanan Dalam Rangka Kemandirian Alutsista Dengan Bercermin Pada Industri Pertahanan Negara Maju Herma Yudhi Irwanto; Lilis Mariani; Aris Sarjito
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.266

Abstract

Kemandirian alutsista nasional dalam memproduksi alat pertahanan dan keamanan dalam suatu negara akan dapat memberikan efek deterrent dalam pergaulan antar negara secara regional maupun internasional. Perbedaan cara dalam mengelola industri pertahanan oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang dapat dijadikan acuan untuk meningkatkan performa industri pertahanan negara dengan menerapkan beberapa hal yang dapat dilakukan dengan penyesuaian kondisi lingkungan berjalan. Disamping itu, mengacu pada sejarah pendirian dan proses berkembangnya industri pertahanan di Indonesia, diperlukan konsistensi pemerintah melalui KKIP dengan pengimplementasikan undang-undang tentang industri pertahanan yang telah dibuat serta evaluasi secara terus menerus terhadap hasil juga akan dapat meningkatkan siklus hidup industri pertahanan itu sendiri. Sehingga hasil pembelajaran pengelolaan industri pertahanan oleh negara-negara maju digabungkan dengan implementasi undang-undang dalam industri pertahanan dalam negeri akan dapat dengan cepat meningkatkan performa industri pertahanan menuju kemandirian alutsista nasional
Respon Indonesia Menghadapi Ancaman Cina Di Laut Natuna Utara di Masa Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Nuans Asa Septari B.; Gistyger Hasudungan Manullang; Aura Fatimah Azzahra S.; Bernadine Grace Alvania M.; Gracella Martauli Lumbantoruan
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.267

Abstract

Laut Natuna Utara merupakan isu yang hangat bagi keamanan di Indonesia dalam beberapa tahun ke belakang dikarenakan adanya klaim sepihak Cina lewat konsep Nine Dash Line pada sebagian besar perairan Laut Natuna Utara yang mencakup wilayah beberapa negara Asia Tenggara salah satunya Indonesia yang menjadi ancaman dan menimbulkan perseteruan sehingga hal ini Indonesia perlu mengambil tindakan dalam mempertahankan kedaulatannya atas Laut Natuna Utara. Penelitian ini difokuskan kepada respon yang diberikan Indonesia dalam menghadapi ancaman dari Cina di Laut Natuna Utara pada era kepresidenan Joko Widodo. Adapun, metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan datanya memakai teknik library research yaitu sumber bacaanya diperoleh dari internet berupa jurnal, artikel, buku, dan website yang berkaitan dengan studi kasus yang dipilih oleh peneliti. Terdapat tiga respon Indonesia dalam menanggapi ancaman Cina terhadap Laut Natuna Utara yakni, melakukan diplomasi pertahanan dengan Australia, Jepang dan Amerika Serikat. Selanjutnya, melakukan peningkatan kekuatan dengan memperkuat postur dari TNI AL dan TNI AU serta mendirikan Pangkalan Militer di Kepulauan Natuna. Respon terakhir dari Indonesia adalah menggunakan arbitrase internasional. Respon yang diberikan oleh Indonesia telah menunjukkan bahwa Indonesia dengan tegas siap untuk melawan Cina terkait isu Laut Natuna Utara.
Analisis Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Ketersediaan Lahan Lahan Permukiman Perumahan Di Kota Surabaya Firsa Asha Sabitha
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.268

Abstract

Urbanisasi yaitu perpindahan atau mobilisasi penduduk dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan. Terdapat faktor yang menyebabkan tingginya tingkat urbanisasi di suatu perkotaan, salah satunya yaitu faktor ekonomi. Pada faktor ekonomi, masyarakat desa melakukan urbanisasi dengan tujuan untuk mendapatkan kerja di kota dan memiliki penghasilan yang lebih besar. Adanya perbedaan penghasilan wilayah pedesaan dengan wilayah perkotaan menyebabkan semakin tingginya tingkat urbanisasi. Selain itu, banyaknya kesempatan kerja yang tersedia di kota juga menyebabkan banyaknya masyarakat dari desa yang melakukan urbanisasi, karena ingin mendapatkan pekerjaan yang layak dan upah yang banyak di kota. Metode yang akan diterapkan dalam pengamatan ini adalah metode analisis kualitatif. Kualitatif itu sendiri merupakan pengamatan yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena yang telah diperoleh dari berbagai sumber yang di dapat peneliti dalam kondisi alamiah dengan memanfaatkan beberapa metode ilmiahUrbanisasi juga memiliki dampak bagi wilayah perkotaan, salah satunya yaitu semakin banyaknya masyarakat pedesaan yang pindah ke wilayah kota, maka semakin sempit pula lahan tanah permukiman di perkotaan. Kepadatan bangunan di wilayah perkotaan adalah proses pertambahan jumlah kepadatan bangunan setiap tahunnya. Perkembangan kepadatan bangunan di kota Surabaya terjadi karena disebabkan adanya kepadatan jumlah penduduk. Banyaknya jumlah penduduk di kota Surabaya menyebabkan terjadinya kepadatan bangunan permukiman di kota Surabaya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya tingkat urbanisasi di wilayah perkotaan menyebabkan semakin banyaknya peralihan fungsi lahan tanah kosong atau lahan tanah baru yang diubah menjadi bangunan-bangunan infrastruktur umum dan bangunan permukiman perumahan yang layak huni untuk masyarakat.
Kajian Evaluatif Kelembagaan Pemilu di Indonesia Muh. Iqbal Latief
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.269

Abstract

Proses dan hasil Pemilihan Umum tahun 2019, telah selesai. Semua anggota legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), telah dilantik, termasuk Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Namun permasalahan mengenai Pemilu serentak 2019, masih menjadi keprihatinan publik. Salah satunya adalah kinerja penyelenggara ad-hoc, terkait dengan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu 2019. Tulisan ini, mencoba mengkaji masalah penyelenggara adhoc dalam pelaksanaan Pemilu 2019 yang menggabungkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) secara serentak. Metode yang digunakan adalah kualitatif desktiptif, dan data yang diolah yaitu data sekunder dan data primer. Penelitian ini berawal identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan dan analisis data meliputi klasifikasi dan reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil studi menggambarkan, Pemilu serentak 2019 justru menjadi masalah serius bagi penyelenggara adhoc. Masalahnya, antara lain; (1) disain kelembagaan adhoc pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017, menimbulkan ketidakpastian; (2) Penyiapan sumber daya penyelenggara adhoc yang tidak maksimal; (3) beban kerja dan tanggung jawab yang makin besar, dan; (4) Polakerja dan penghargaan yang tidak seimbang. Perlu direvisi kebijakan Pemilu, agar lebih berpihak pada penyelenggara adhoc dan perlu dibentuk badan khusus yang berfungsi meningkatkan kompetensi penyelenggara adhoc secara berkala.
Layers of Victim: Diskursus tentang Kompensasi Korban Terorisme di Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional Leebarty Taskarina; Nuri Widiastuti Veronika; Adrianus E. Meliala
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.270

Abstract

Terorisme pada dasarnya bertujuan memproduksi viktimisasi berskala besar. Kebijakan negara terbaru dalam konteks kompensasi korban terorisme nyatanya masih menyisakan masalah. Artikel riset ini bertujuan untuk mengkritisi dan mendalami kebijakan terbaru terkait kompensasi korban terorisme dari perspektif ketahanan nasional. Argumentasi yang dikembangkan adalah mengklasifikasikan korban terorisme dengan menggandeng eskalasi ancaman dan serangan terorisme. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur serta wawancara informal. Literatur yang digunakan merupakan buku, jurnal, laporan dan dokumen terbatas dari BNPT dan LPSK. Wawancara informal dilakukan kepada empat orang pejabat dan analis kebijakan di level teknis di kedua lembaga untuk menggali kebenaran data dan informasi yang diperoleh dari literatur. Analisis tulisan ini menemukan adanya hidden victims akibat terorisme masa lalu yang belum terakomodasi. Layers of victim yang diusulkan dalam penelitian ini merupakan cara pandang baru melihat realitas korban terorisme, wacana ini setidaknya mampu mengidentifikasi, mengkaji dan mengindeks kerugian korban terorisme tidak hanya berdasarkan dampak dan kerugian, tetapi juga tingkat risiko sesuai eskalasi serangan sehingga penanganan korban menjadi lebih proporsional dan sesuai dengan asas keadilan. Kolaborasi wacana ini dapat memperkaya studi ketahanan nasional dan mendorong penetapan eskalasi ancaman terorisme sebagai indikator utama strategi kontraterorisme yang komprehensif.
Peran Ketua Masyarakat Hukum Adat Mewujudkan Pemilihan Umum Serentak yang Bermartabat pada Tahun 2024 Rizky Karo Karo; Debora Pasaribu; Dwi Putra Nugraha; Graceyana Jennifer
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 1 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i1.271

Abstract

Pemilihan Umum Serentak lanjutan pada tahun 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang akan dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Salah satu pemilih adalah masyarakat hukum adat, dan diharapkan partisipasi memilihnya meningkat serta berintegritas. Selama ini partisipasi masyarakat adat tidak terlalu besar, hal ini menurut peneliti disebabkan karena ketidak tahuan masyarakat desa akan pentingnya pemilu bagi peningkatan kehidupan mereka. Bagaimana peran Ketua Masyarakat Hukum Adat mewujudkan pemilihan umum serentak yang bermartabat pada tahun 2024. Kedua, Bagaimana korelasi Ketua Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat hukum adat untuk menghindari penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilu? Data penelitian adalah data sekunder (penelitiankepustakaan), dan dianalisis secara kualitatif. Hasi penelitian pertama, Ketua Masyarakat Hukum Adat (MHA) memiliki peranan penting, Ketua MHA menjadi panutan Masyarakat Hukum Adat (MHA). Ketua MHA wajib untuk memberitahukan untuk memilih sesuai integritas, memperingatkan MHA bahwa MHA dapat dikenakan pemidanaan apabila menyebarkan berita bohong ataupun ujaran kebencian. Kedua, Ketua MHA dapat berpartisipasi untuk mengingatkan agar MHA menjadi pemilih dalam Pemilu Serentak pada tahun 2024. Kesimpulannya adalah masyarakat hukum adat seyogyanya memilih calon yang berintegritas pada pemilihan umum.

Page 15 of 33 | Total Record : 321

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2014) More Issue