Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
321 Documents
<![CDATA[Penerapan Acces to Justice Melalui Bantuan Hukum Non Litigasi Berbasis Kearifan Lokal ]]>
<![CDATA[Erwin Firmansyah]]>;
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.273
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah bantuan hukum baik litigasi dan non-litigasi belum dirasakan dan dialami oleh pelbagai masyarakat khususnya masyarakat miskin. Tulisan ini disusun saat Indonesia masih berada dimasa pandemi Covid-19 (Juni 2022). Pemerintah mewajibkan masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan namun tetap penyelenggarakan perekonomian dengan baik. Salah satu bentuk bantuan hukum non-litigasi adalah penyuluhan hukum. Tujuan utama penelitian adalah untuk meneliti dan menganalisis penerapan access to justice kepada masyarakat berbasis kearifan lokal pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan yakni metode normatif empiris dan berupa dari hasil pengbdian kepada masyarakat. Peneliti menggunakan data sekunder dan data primer berupa hasil wawancara. Hasil penelitian pertama access to justice diterapkan dengan Bantuan hukum litigasi dan/atau Bantuan hukum non litigasi sesuai dengan Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Banhum) dan pelbagai peraturan turunannya. Bantuan hukum tersebut dapat diberikan oleh advokat, dan Dosen di Fakultas Hukum di pelbagai Universitas di seluruh wilayah Indonesia. Hasil penelitian kedua, penyuluhan hukum yang berbasis kearifan lokal akan dapat lebih mudah dimengerti oleh masyarakat sekitar dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan hukum, ataupun untuk mengingatkan kepada masyarakat tentang fungsi menjalankan protokol kesehatan, dan sanksi apabila melanggarnya. Kesimpulan tulisan ini bahwa access to justice adalah Bantuan hukum non-litigasi dapat diberikan berupa penyuluhan hukum dan berbasis kearifan lokal untuk lebih mudah dimengerti oleh masyarakat.]]>
<![CDATA[Telaah Kebijakan Jalur Zonasi Masuk Sekolah Terhadap Hak Mendapatkan Pendidikan Formal ]]>
<![CDATA[Arnoldus Pawe]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.274
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah sistem zonasi sekolah pada penerimaan siswa baru di Sekolah Negeri (SD, SMP, SMA/SMK) memiliki keunggulan dan kelemahan. Salah satu keunggulan yakni pemerataan Pendidikan, namun salah satu kelemahan yakni daya tampung sekolah yang berbeda-beda. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memberi rekomendasi terhadap peningkatan pendidikan yang bermutu di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Penulis mengelaborasi data lapangan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian adalah anak Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan formal yang bermutu/berkualitas. Salah satu bentuk mendapatkan hak tersebut adalah anak dapat memilih sekolah khususnya sekolah negeri yang diminati. Sistem zonasi sebagai salah satu mekanisme penerimaan siswa baru memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangan sistem zonasi karena anak akan kesulitan memilih sekolah yang diminati karena permasalahan administrtatif. Kelebihannya adalah bahwa akan terjadi pemerataan penerimaan murid-murid yang berprestasi. Kesimpulan tulisan ini bahwa zonasi masuk sekolah harus dikaji kembali dan harus mendengarkan aspirasi dari orang tua murid yang tentunya masih akan membiayai biaya sekolah anak tersebut.]]>
<![CDATA[Tackling Lake Chad Basin Challenges With Climate Resilient Technologies ]]>
<![CDATA[Muritala Oke]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.275
<![CDATA[Lake Chad Basin is facing increasing drought, desertification and climate change induced terrorism which has resulted into killing, destruction of socio-economic facilities and movement of people from the basin in search of greener pasture for their livestock down south of the country. The movement has exacerbated farmers and herders' fight as the historical animal routes had been encroached upon by urbanization processes and farmland development. The study utilizes descriptive analysis and theory to draw inferences, recommendation for the Lake Chad basins conflict resolution. The study opines that member states had not adequately provided developmental projects for their people and the Lake Chad Basin Commission is relying heavily on international organization for funding as a result of unsatisfactory financial commitment of the member states. This paper posits while relying on the conflict resolutions theory that a rallying point or projects are needed for the conflict to end, that the Lake Chad Basin Commission members states need to capitalize on opportunities offered by climate resilient technologies such as Air to Water Technologies; technology for conversion of silt in the lake to fertilizer for agricultural development use and packaging of sun for electricity generation in the basin for member states and later for export purposes as been done in Arab desert can help to reduce the conflict in the basin area.]]>
<![CDATA[Kontribusi Penyediaan Perumahan Di Kecamatan Driyorejo Terhadap Perekonomian dalam Fenomena Urbanisasi ]]>
<![CDATA[Shofianisa Kusuma Kholidah Fauziah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.276
<![CDATA[Fenomena transisi perkotaan juga dapat ditemukan di Kabupaten Gresik yang berpusat di sekitar Surabaya. Adanya perluasan lahan yang dilakukan di berbagai kecamatan, seperti di Kecamatan Driyorejo menjadi buktinya. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai pergeseran spasial dalam hal perubahan penggunaan lahan dan persentase perubahan penggunaan lahan sesuai dengan kebijakan dokumen rencana tata ruang. Metode deskriptif kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini mengarah pada perumahan di Kecamatan Driyorejo. Kabupaten yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan kota dalam rangka memenuhi pertambahan penduduk kota yang pesat membutuhkan tempat tinggal karena lahan pemukiman semakin langka. Dampak positifnya adalah perekonomian wilayah Driyorejo akan membaik, sedangkan dampak negatifnya adalah pengembang tidak menyediakan semua fasilitas yang dibutuhkan penduduk di wilayah tersebut.]]>
<![CDATA[Bantuan Hukum Bagi Warga Binaan yang menjadi Korban di dalam Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.277
<![CDATA[Negara Indonesia mengakui persamaan kedudukan seluruh warga negara Indonesia di hadapan hukum. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum termasuk masyarakat yang menjadi warga binaan dari lembaga pemasyarakatan. Orang yang menjadi binaan lembaga pemasyarakatan rentan menjadi korban dari tindak kekerasan baik yang dilakukan oleh sesama warga binaan maupun oleh petugas dari lembaga pemasyarakatan. Tindak kekerasan baik secara fisik, psikis maupun seksual menjadi objek perlindungan dan bantuan yang perlu diberikan kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh dasar permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini berfokus tentang bagaimana pemberian bantuan hukum kepada warga binaan yang berada dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, dengan pendekatan kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer yaitu dengan pendekatan perundang-undangan. Bantuan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, diberikan kepada warga binaan dengan memperhatikan hak asasi manusia yang menjadi hak dasar dari warga binaan. Bantuan hukum kepada warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan diberikan oleh pemberi bantuan hukum yaitu advokat secara pro bono baik perorangan maupun melalui lembaga bantuan hukum (LBH). Bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan adalah bantuan hukum secara non litigasi (diluar pengadilan) dan litigasi (di dalam pengadilan). Bantuan hukum dilaksanakan secara merata kepada seluruh rakyat Indonesia; sebagai perwujudan terhadap peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pertumbuhan PDRB Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Surabaya ]]>
<![CDATA[Anugerah Christian Putra]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i2.278
<![CDATA[Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode penggunaan bahan dokumen. Pembahasannya sendiri adalah Dalam upaya untuk dapat mewujudkan keberhasilan dalam pembangunan nasional, dapat dicapai dengan adanya sebuah pemberdayaan didalamnya. Terdapat berbagai macam dalam melaksanakan pemberdayaan dalam suatu wilayah salah satunya dengan pemberdayaan UMKM. Kontribusi dalam PDB Indonesia tahun 2021 disumbang dari sektor UMKM sebagai penyumbang terbesar nasional. UMKM juga merupakan salah satu dari sektor usaha yang dapat bertahan dalam dalam berbagai krisis yang dialami Indonesia, yaitu pada krisis multidimensi tahun 1998, krisis global pada tahun 2008, dan krisis ekonomi saat pandemi COVID-19 di tahun 2020 sampai dengan saat ini. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia dan mutlak hukumnya dalam pemberdayaan sektor tersebut. Kota Surabaya sebagai salah satu kota dengan pusat perekonomiannya di Jawa Timur, memiliki potensi yang besar dalam upaya pemerintah untuk dapat memajukan UMKM di Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang diberdayakan di Kota Surabaya dapat berdampak pada kenaikan dalam perekonomian secara individu dan juga secara keseluruhan (PAD) Kota Surabaya. Sehingga untuk dapat mengetahui keterkaitan hubungan antara pemberdayaan UMKM dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Kota Surabaya, maka dilakukannya penelitian berdasarkan data-data terbaru dari sumber informasi yang terpercaya dengan variabel-variabel pemberdayaan UMKM yang meliputi Jumlah UMKM, Modal UMKM, Tenaga Kerja UMKM, dan Laba UMKM.]]>
<![CDATA[Media Sosial dan Pemilu: Studi Kasus Pemilihan Presiden Indonesia ]]>
<![CDATA[Sellita]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i3.293
<![CDATA[Meskipun telah banyak penelitian terkonsentrasi pada kampanye digital, namun masih belum jelas bagaimana para kandidat menggunakan platform media sosial sebagai bentuk kampanye digital selama pemilihan umum. Tulisan ini fokus pada pemilihan Presiden di Indonesia pada tahun 2014 dan 2019 serta strategi politik yang digunakan masing-masing kandidat. Penelitian ini mengobservasi perbedaan pemilihan presiden dari dua tahun yang berbeda dan kemudian fokus pada strategi kampanye digital pada tahun 2019 melalui dua platform media sosial, Facebook dan Twitter. Berdasarkan tanggapan terbuka dari wawancara semi struktur yang disampaikan oleh beberapa ahli di bidang ini, hasil wawancara kemudian diidentifikasi ke dalam pembahasan yang menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian untuk menjawab hipotesis utama. Kemudian, untuk memperkuat hipotesis utama, telah dilakukan analisis pada kumpulan data dari media sosial dengan platform Facebook dan Twitter melalui konten dan topik yang ditelaah dari akun masing-masing kandidat. Hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan antara Pilpres 2014 dan 2019 adalah penggunaan media mainstream dan media baru (new media). Ditemukan bahwa melalui media sosial, kedua kandidat memiliki taktik tertentu dalam melakukan kampanye digital untuk menarik perhatian pemilih.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Badan Pemerintah Daerah Terhadap UU No. 13 Tahun 2019 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Peraturan Daerah Perspektif Teori Keadilan Bermartabat ]]>
<![CDATA[Fransiscus Xaverius Wartoyo]]>;
<![CDATA[Teguh Prasetyo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i3.294
<![CDATA[Wewenang dan tugas DPD-RI yang baru itu diatur dalam Pasal 249 ayat (1) UU tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Kewenangan dan tugas DPD-RI dimaksud adalah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda), yang dilaksanakan dalam kerangka harmonisasi legislasi antara Pusat dan Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (legal research) merupakan studi dokumen yang menggunakan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Wewenang dan tugas baru DPD-RI sebagai rezim hukum lembaga perwakilan dalam Pasal 249 ayat (1) huruf (j) UU MD3 adalah tugas pengawasan atas Ranperda dan Perda, yang sudah urgen untuk segera direalisasikan. Seperti telah dipahami oleh Pimpinan DPD-RI, adanya kewenangan dan tugas yang baru dari DPD-RI tersebut adalah adanya tuntutan untuk memperbaiki mekanisme pemantauan dan evaluasi rancangan Perda dan Perda yang selama ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan dengan adanya keterlibatan DPD-RI. Sudah tepat, bahwa keterlibatan DPD-RI sebagai lembaga perwakilan daerah, termasuk dalam ruang lingkup lembaga perwakilan di Indonesia, dengan fokus pada integrasi dan ekspresi kepentingan masyarakat dan daerah. DPD -RI melalui wewenang dan tugas yang baru harus terus memposisikan konteks pemantauan dan evaluasi (melakukan pengawasan atas Ranperda dan Perda dalam kerangka representasi daerah).]]>
<![CDATA[Propaganda Penggunaan Bendera Bintang Kejora Terkait Isu Penolakan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Papua ]]>
<![CDATA[M. Yusuf Samad]]>;
<![CDATA[Poppy Setiawati Nurisnaeny]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i3.295
<![CDATA[Pemerintah Indonesia telah menetapkan pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) Papua dengan tiga tambahan provinsi, seperti Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Namun, kebijakan tersebut mendapat penolakan dari masyarakat Papua dengan cara melakukan propaganda penggunaan bendera Bintang Kejora. Bendera tersebut dikibarkan pada saat menyampaikan pernyataan sikap penolakan pemekaran Papua dan pada saat aksi unjuk rasa menolak pemekaran Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang aksi-aksi penolakan pemekaran Papua yang menggunakan bendera Bintang Kejora. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengacu pada teori propaganda dan pendekatan multitrack peace building. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode propaganda yang dilakukan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) dan massa aksi unjuk rasa Petisi Rakyat Papua (PRP) berupa metode pervasif dengan cara pengiriman pesan secara masif dan terus-menerus mengenai penggunaan Bintang Kejora sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerakan Papua. Makna Bintang Kejora tersebut mengalami pergeseran dari yang sebelumnya bermakna sebagai hasil dari pengalaman mitologi yang diyakini membawa kedamaian dan kesejahteraan, menjadi suatu bentuk perlawanan terhadap pemerintah, termasuk penolakan kebijakan pemekaran Papua. Simpulan penelitian ini adalah aksi yang dilakukan TPNPB dan PRP merupakan upaya propaganda menyampaikan kepada sasaran propaganda bahwa Bintang Kejora merupakan simbol perlawanan terhadap kebijakan pemerintah.]]>
<![CDATA[Analisis Peranan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI Dalam Pengadaan Kapal Patroli Melalui Model Triple Helix ]]>
<![CDATA[Pratondo Ario Seno Sudiro]]>;
<![CDATA[I Nengah Putra Apriyanto]]>;
<![CDATA[Jupriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i3.296
<![CDATA[Dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, Bakamla RI memerlukan Kapal Patroli sebagai fungsi penindakan. Namun saat ini Bakamla RI masih kekurangan kapal dalam menjaga wilayah perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan melakukan analisis mengenai peranan Direktorat Penelitian dan Pengembangan Bakamla RI dalam pengadaan Kapal Patroli melalui Model Triple Helix. Direktorat Penelitian dan Pengembangan Keamanan Laut (Dirlitbangkamla) mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan SWOT sebagai Perangkat Analisisnya. Metode Kualitatif adalah metode analisis yang menempatkan peneliti sebagai instrumen. Analisis SWOT merupakan metode perumusan strategi dengan mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis. Penelitian ini menghasilkan output berupa empat strategi yakni Strategi Kekuatan-Peluang (Strategi S-O), Strategi Kekuatan-Ancaman (Strategi S-T), Strategi Kelemahan-Peluang (Strategi W-O), dan Strategi Kelemahan-Ancaman (Strategi W-T). Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya Model Triple Helix menjadi perhatian utama Dirlitbangkamla dalam melaksanakan tugas dan fungsinya termasuk berkaitan dengan pengadaan Kapal Patroli Bakamla RI.]]>
