Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
321 Documents
<![CDATA[Perkembangan Hukum Menanggapi Ancaman Perkembangan Teknologi Pada Pembuatan dan Peredaran Rupiah Palsu di Indonesia ]]>
<![CDATA[Vitto Andhika Putra]]>;
<![CDATA[Faisal Alif Bima Saputra]]>;
<![CDATA[Willy Wendy Fernando]]>;
<![CDATA[Shafira Marsa]]>;
<![CDATA[Rizky Karo Karo]]>;
<![CDATA[M. Naufal Shidqi Dhiyaulhaq]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i3.297
<![CDATA[Tindakan pemalsuan pada mata uang menimbulkan permasalahan perekonomian sebuah negara. Kasus pembuatan dan peredaran rupiah palsu mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan bulan Juli 2021 yaitu sebanyak 14,484 (empat belas ribu empat ratus delapan puluh empat) lembar atau peningkatan sebesar 10,729%. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui perkembangan hukum dalam menanggapi ancaman perkembangan teknologi pada pembuatan dan peredaran rupiah palsu di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah deskriptif preskriptif dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan perkembangan teknologi percetakan dan grafika memudahkan para pelaku tindak pidana melakukan aktivitas pemalsuan rupiah. Hal ini menuntut pemerintah untuk mengerahkan banyak upaya bagi mengatasi ancaman ini seperti upaya pembanterasan komplotan pemalsuan rupiah dan upaya penanggulangan rupiah palsu yang sudah beredar dalam kalangan masyarakat. Kesimpulan dari studi ini adalah pemerintah perlu melakukan revisi undang-undang sesuai perkembangan zaman dan meningkatkan lagi sistem pengawasan dan penanggulangan terkait isu ini.]]>
<![CDATA[Analisis Praktik Outsourcing Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja ]]>
<![CDATA[Dean Fadhurohman Hafizh]]>;
<![CDATA[Genta Maghribi]]>;
<![CDATA[Rita Mulyani]]>;
<![CDATA[Sastia Roria Afradyta]]>;
<![CDATA[Sharen Fernanda]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 3 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v10i3.298
<![CDATA[Kebijakan Outsourcing merupakan salah satu langkah yang dilakukan pemerintah dalam merekrut tenaga kerja baik di sektor publik maupun swasta di Indonesia Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data deskriptif tentang praktik outsourcing di bawah undang-undang Cipta Kerja dan dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yaitu Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kegiatan Outsourcing dinilai merugikan karyawan, karena berbagai aspek seperti aspek Kerjasama, kemanan, upah, dan hak-hak yang sangat jauh dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu, penulis menggunakan pendetakan etika umum dan hukum yang didasari pada Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai landasan berpikir terkait praktik Outsourcing di Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat: Pertama, bagaimana perlindungan hukum pekerja outsoucing ditinjau dari prinsip kepastian hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja? Kedua, apa perbedaan pengaturan tentang pekerja outsourcing antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja? Metode yang digunakan yakni metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Penulis menggunakan data sekunder, analisis kualitatif, untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 memberikan ketentuan yang fleksibel bagi pemberlakuan Sistem Outsourcing, terbukti dengan dicabutnya Pasal 64 dan 65 serta amandemen Pasal 66 UU Nomor 13 Tahun 2003. Bagian ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/pekerja outsourcing. Selain itu, setelah diberlakukannya undang-undang nomor 11 tahun 2020 dan konsesi dalam penerapan sistem outsourcing, diharapkan sistem outsourcing akan berkembang. Dan oleh karena itu, akan menciptakan sebuah ekosistem kerja yang sangat menarik yang nantinya menyebabkan peningkatan investasi seperti tujuan awal lahirnya UU Cipta Kerja.]]>
<![CDATA[Pemantapan Ekonomi Digital Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Suharyono Soemarwoto]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i1.299
<![CDATA[Perubahan model bisnis dari offline ke online berimplikasi pada pola ekonomi dan perilaku masyarakat suatu negara yang seakan borderless dengan negara-negara lain di dunia. Bagi Indonesia, perlu percepatan dalam transformasi teknologi informasi agar masyarakat secara cepat mengadopsi sistem ekonomi digital diarahkan menuju kemandirian ekonomi yang mempertangguh ketahanan nasional sehingga memperkuat keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dalam rangka mengembangkan ekonomi digital, pemerintah harus melakukan pemantapan dalam pengembangan infrastruktur e-bisnis, proses e-bisnis, dan e-commerce secara integral untuk kepentingan nasional. Ekonomi Digital yang kuat mendayagunakan sumber daya domestik yang tidak tergantung kepada asing memberikan kontribusi pada kemandirian ekonomi bangsa sehingga ketahanan ekonomi nasional meningkat dan semakin tangguh yang memungkinkan berlangsungnya pembangunan nasional meraih cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Oleh karena itu, Ekonomi digital yang sedang tumbuh perlu dimantapkan melalui keberpihakan negara untuk menyiapkan regulasi yang pro-kepentingan nasional, pengembangan MSS (Mobile Satelite System) untuk memperluas jaringan koneksivitas, mengembangkan platform nusantara.]]>
<![CDATA[Pengembangan Ekonomi Kabupaten Berau Berbasis Nilai-Nilai Kebangsaan Untuk Kesejahteraan Rakyat ]]>
<![CDATA[Syarifatul Sya'diah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i1.300
<![CDATA[Dalam Pencapaian pembangunan dan pengembangan ekonomi, keberagaman harus dimaknai dengan semangat dan nilai kebangsaan. Oleh karena itu, nilai-nilai kebangsaan perlu selalu dipahami dan dijiwai oleh setiap insan pribadi bangsa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kini yang menjadi persoalan, bagaimana nilai-nilai kebangsaan tersebut dapat menjiwai pengembangan ekonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah Kabupaten Berau? Salah satunya terkait isu batas wilayah, yang hingga kini belum sepenuhnya dapat diselesaikan oleh pemerintah setempat, baik yang merupakan perbatasan antar kabupaten hingga perbatasan antardesa. Selain persoalan mengenai perbatasan, Kab. Berau juga dihadapkan dengan sejumlah persoalan agraria. Pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintah tidak akan menyentuh dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas jika dilakukan dengan mengeliminasi semangat dan nilainilai kebangsaan. Oleh sebab itu sangatlah penting untuk menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dalam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.]]>
<![CDATA[Fenomena Kesadaran Bela Negara Di Era Digital Dalam Perspektif Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Dwi Hartono]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i1.301
<![CDATA[Di tengah kondisi negara yang sedang mengalami berbagai permasalahan kebangsaan, akhir-akhir ini ditenggarai bahwa semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara, khususnya kalangan generasi muda di era digital menunjukkan kecenderungan menurun atau memudar. Beberapa indikasi antara lain adalah munculnya semangat kedaerahan yang berlebihan, merebaknya fanatisme dan intoleransi terhadap agama yang berujung pada kebencian antar umat beragama, ketidakpedulian terhadap bendera dan lagu kebangsaan, kurangnya apresiasi terhadap kebudayaan dan kesenian daerah, konflik antar etnis yang mengakibatkan pertumpahan darah. Memudarnya semangat nasionalisme, patriotisme dan bela negara tersebut antara lain disebabkan oleh masih rendahnya kesadaran bela negara, belum optimalnya kurikulum pendidikan dan pembinaan bela negara dan belum sinergisnya Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam pemilihan metode dan materi pembinaan kesadaran bela negara di era digital. Kenyataan yang terjadi saat ini, kesadaran warga negara khususnya generasi muda di era digital dalam hal bela negara masih perlu ditingkatkan.]]>
<![CDATA[Aksi Agresivitas Cina Pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Laut Natuna Utara: Perspektif Tugas Pokok TNI ]]>
<![CDATA[Totok Imam Santoso]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i1.302
<![CDATA[Konflik Laut Cina Selatan (LCS) yang hingga saat ini belum terselesaikan antara Cina, dan negara anggota ASEAN, telah berdampak terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut Natuna Utara. Cina sebagai salah satu claimant state merupakan great power yang sering melakukan aksi agresif di LCS. Pemerintah Indonesia mengirimkan nota protes diplomatik, namun Cina sebaliknya menegaskan klaim kedaulatannya atas wilayah ZEEI tersebut. Panglima TNI mengeluarkan perintah langsung untuk melaksanakan operasi siaga tempur laut. Permasalahannya adalah strategi apa yang terbaik dan efektif bagi TNI untukmengatasi aksi agresif Cina di ZEEI tersebut, sehingga tidak memicu eskalasi konflik dengan militer Cina menjadi konflik bersenjata secara terbuka dan permasalahan bisa diselesaikan dengan cara damai serta berkelanjutan. Berdasarkan permasalahan tersebut, yang menjadi pokok bahasan dalam tulisan ini antara lain adalah (1) perkembangan isu LCS dan aksi agresif Cina; (2) posisi Indonesia pada ZEEI di Laut Natuna Utara; dan (3) strategi TNI dalam menjaminyurisdiksi nasional di ZEEI. Tulisan ini merekomendasikan peningkatkan interoperabilitas antar Satgas TNI yang bertugas dan antara Satgas TNI dengan unit-unit lapangan dari K/L terkait langsung di Laut Natuna Utara, terutama dalam bentuk ROE integratif/kontinjensi agar tindakan-tindakan yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terpadu dalam koridor aturan hukum.]]>
<![CDATA[Mind-Mapping Nilai Penting dan Pengaruh Stakeholders Dalam Pengelolaan Degradasi Pembangunan Daerah Perbatasan Jayapura Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Ririt Yuniar]]>;
<![CDATA[Glorius Parulian Yuwono Setra]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i1.303
<![CDATA[Salah satu daerah perbatasan yang berada di Jayapura Indonesia perlu diperhatikan pengelolaan degradasi pembangunannya tepatnya di daerah Skouw-Wutung. Meskipun Jayapura terletak jauh dari ibukota Indonesia, bukan berarti dianggap sebagai daerah termarginalkan. Eksistensi sebuah kondisi dinamis suatu bangsa agar dapat meningkatkan ketahanan nasional perlu dioptimalkan implementasinya oleh seluruh stakeholders yang bertugas. Hal ini dikarenakan stakeholders merupakan wujud yang mempengaruhi dan dipengaruhi dalam pembangunan ketahanan nasional di daerah perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis nilai penting dan pengaruh stakeholders dalam pengelolaan degradasi pembangunan daerah perbatasan Skouw-Wutung di Jayapura guna meningkatkan ketahanan nasional dalam bentuk mind-mapping. Tindakan mind-mapping akan mempermudah peneliti untuk melihat penggolongan empat jenis stakeholders. Stakeholders yang berperan dalam permasalahan ini dipilih dengan teknik purposive sampling hingga menghasilkan informan kunci berjumlah 23 orang untuk diwawancarai secara mendalam. Setelah diteliti, nilai penting dan tingkat pengaruhnya memberikan hasil bahwa stakeholders yang tergolong key players merupakan aktor utama yang melekat dalam mengelola masyarakat dan juga bagian dari masyarakat itu sendiri (para kepala distrik di Jayapura), serta dibantu oleh beberapa instiusi pemerintah dalam mendukung peningkatan ketahanan nasional.]]>
<![CDATA[Mencari Format Kebijakan Terbaik Dalam Merespon Kepulangan WNI Eks-ISIS ]]>
<![CDATA[Suci Amaliyah]]>;
<![CDATA[Boy Anugerah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i1.304
<![CDATA[Pemerintah Republik Indonesia dihadapkan pada sebuah persoalan dilematis ketika Warga Negara Indonesia (WNI) eks-ISIS yang bermukim di Irak dan Suriah menyatakan keinginannya untuk pulang ke Indonesia. Di satu sisi, pemerintah mengemban tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 Alinea ke-4. Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada ancaman merebaknya aksi-aksi terorisme dan penyebaran paham ISIS di tanah air jika memulangkan para WNI tersebut. Tulisan ini mencoba mengurai permasalahan yang ada dengan menelisik lebih jauh akar permasalahan kepulangan WNI eks-ISIS tersebut, dampak positif dan negatifnya, serta solusi yang tepat dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional.]]>
<![CDATA[Mengembalikan Kemanunggalan TNI dan Rakyat: Analisis Kritis Terhadap Tradisi Pembinaan Calon Perwira TNI ]]>
<![CDATA[Juang Pawana]]>;
<![CDATA[Kukuh Setyo Pambudi]]>;
<![CDATA[Muhaemin]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i2.305
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah analisis kritis terkait dengan tradisi pembinaan calon perwira Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pendidikan merupakan awal mula dari tertanamnya doktrin dan karakter, terutama bagi para perwira TNI. Dalam proses pembinaan calon perwira TNI, ditemukan unsur tradisi dan pembinaan yang masih kurang sesuai. Menurut penulis, terdapat beberapa tradisi yang perlu ditelaah lebih jauh, seperti penanaman mental yang justru dapat menjauhkan diri dari rakyat. Tulisan ini akan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Berbagai sumber data penelitian dikumpulkan dengan cara studi literatur yang diperkuat dengan beberapa wawancara untuk memberikan klarifikasi dan klasifikasi atas data yang telah dikumpulkan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa tradisi yang kontraproduktif terhadap visi dalam mewujudkan kemanunggalan TNI dan Rakyat. Beberapa tradisi tersebut diantaranya tradisi jaga “pos monyet†dan pembentukan mental elitis yang jauh dari kesan “merakyatâ€. Tulisan ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi institusi TNI untuk melakukan evaluasi terhadap beberapa tradisi di dalam pendidikan calon perwiranya. Selainitu, penulis juga berharap hasil dari kajian ini dapat bermanfaat bagi institusi TNI serta dapat mengembalikan kemanunggalan antara TNI dan Rakyat.]]>
<![CDATA[Peran E-Commerce Dalam Mendukung Ketahanan Pangan Wilayah Jakarta Saat Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Laili Rahmawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i2.306
<![CDATA[Adanya pembatasan dan karantina saat pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pasar, perdagangan, serta akses sumber pangan, terutama di wilayah Jakarta. Jakarta memiliki defisit pangan dan jumlah kasus Covid-19 terbanyak se-Indonesia. Layanan e-commerce pun menjadi tren dalam pencarian kebutuhan pangan warga Jakarta saat pandemi Covid-19. Penelitian ini membahas ketahanan pangan wilayah Jakarta saat pandemi Covid-19 dan menganalisis peran e-commerce dalam ketahanan pangan wilayah Jakarta saat pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif deskriptif dengan dua sumber data, yaitu data primer yang diperoleh dari angket yang diisi oleh 35 responden dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Jakarta saat pandemi Covid-19 diperkirakan mencukupi dan stabil, setidaknya hingga Agustus 2020. Namun adanya pemberlakuan PSBB, sempat menyebabkan gangguan pada rantai pasok yang berdampak pada stabilitas pasokan dan harga pangan. Adanya guncangan ekonomi pun berdampak pada perubahan pola konsumsi pangan masyarakat. Dampak pandemi Covid-19, penjualan pangan melalui e-commerce mengalami peningkatan. E-commerce berperan dalam memudahkan akses masyarakat dalam menjangkau kebutuhan pangannya dengan adaptif terhadap protokol kesehatan (jaga jarak fisik); serta berperan dalam membuat distribusi pangan lebih efisien, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menekan stabilitas harga pangan.]]>
