cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Caturida Meiwanto Doktoralina
Contact Email
journallemhannasri@gmail.com
Phone
+6287808067428
Journal Mail Official
jurnal@lemhannas.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Lemhannas RI
Published by Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ISSN : 22528555     EISSN : 28305728     DOI : https://doi.org/10.55960/jlri
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 321 Documents
 18   19   20   21   22 
Penguatan Pertumbuhan Inklusif Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Guna Meningkatkan Ketahanan Nasional (Studi Kasus Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah) Hettyca Astuningdyas; Haerudin; Budi Sugito
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.335

Abstract

Pandemi covid-19 menimbulkan dampak di berbagai aspek kehidupan manusia, tidak hanya kesehatan tetapi juga ekonomi. Di Provinsi Jawa Tengah, pandemi covid-19 semakin meningkatkan kompleksitas permasalahan kemiskinan. Masa adaptasi kebiasaan baru menjadi momentum tepat untuk memperbaiki perekonomian masyarakat. Penguatan pertumbuhan inklusif diharapkan dapat mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan strategi penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengatasi kompleksitas permasalahan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus dengan lokus penelitian di Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka yang difokuskan pada data tahun 2019,2020 dan prediksi tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penguatan pertumbuhan inklusif di masa adaptasi kebiasaan baru yang dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 3(tiga) strategi yaitu optimalisasi kesempatan kerja atau peluang ekonomi, keadilan akses kesempatan kerja dan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketiga strategi tersebut sudah tepat dalam menjawab akar permasalahan di Provinsi Jawa Tengah sehingga diharapkan Provinsi Jawa Tengah akan semakin tangguh dan mampu mewujudkan visi Provinsi Jawa Tengah “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” serta berkontribusi optimal terhadap peningkatan ketahanan nasional bangsa.
Peran Pengusaha Muda Dalam Mendorong Perekonomian Indonesia Guna Meningkatkan Pembangunan Nasional Jay Aryaputra Singgih
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.336

Abstract

Munculnya pengusaha muda dan pelibatan peran aktif pengusaha ialah alternatif penyelesaian masalah pengangguran. Pengusaha muda memiliki peran, fungsi, dan kedudukan strategis dalam akselerasi pembangunan nasional. Tujuan penulisan ini untuk memberikan gambaran, analisis, dan pembahasan mengenai peran pengusaha muda terhadap perekonomian dan pembangunan Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini dengan menggunakan perspektif Kepentingan Nasional dan metode yang digunakan dalam penulisan ini ialah metode analisis kualitatif. Dalam peran pengusaha muda paling tidak ada tiga hal utama yang menjadi pembahasan penting yaitu mengenai langkah pemerintah mendorong peran aktif pengusaha muda melalui upaya penciptaan pengusaha muda yang baru dan pemaksimalan peran pengusaha muda. Yang kedua, ialah upaya pengembangan dan pemberdayaan pengusaha muda termasuk di dalamnya kontribusi dan kemitraan dengan organisasi maupun pemerintah daerah. Dan ketiga ialah mengenai peran aktif pengusaha muda dalam peningkatan pembangunan ekonomi nasional. Pengusaha muda berperan sebagai inovator yang tugas dan aktivitasnya berperan dalam mencari dan melaksanakan tugas pembaharuan, melakukan perencanaan dalam merumuskan pedoman pengoperasian usaha dan berperan menghadapi resiko tantangan, sebagai pemimpin yang memiliki visi tujuan pembangunan, sebagai pengambil keputusan sistematis dan strategis dalam menghadapi tantangan perubahan, serta berperan sebagai penghubung yang menjalin relasi harmonis, kolaboratif, baik secara internal maupun eksternal dalam upaya berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Perempuan Di Tengah Konflik dan Upaya Membangun Perdamaian yang Berkelanjutan Di Masa Pandemi Covid-19 Jose Segitya Hutabarat; Gerawati Krismonika; Ester Lofa
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.337

Abstract

Pandemi COVID-19 masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak pada banyak sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor ekonomi. Ekonomi menjadi masalah pelik yang memberikan efek domino situasi lainnya, salah satunya adalah dalam rumah tangga. Keadaaan ekonomi yang semakin sulit di masa pandemi, menjadi salah satu alasan kuat terjadinya konflik yang terjadi dalam keluarga khususnya pada kaum perempuan maupun pada anak perempuan. Perempuan dan anak perempuan yang menghadapi konflik, berpengaruh pada meningkatnya risiko tinggi yaitu kehilangan pekerjaan dan pendapatan, menghadapi kekerasan, eksploitasi, pelecehan selama masa krisis dan karantina. Hal tersebut menjadi alarm yang mendesak bagi setiap pihak untuk segera berbenah diri dan mencari solusi bagi permasalahan ini. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini yaitu kuantitaif dengan format deskriptif, data dan sumber data sekunder dari informasi yang dibutuhkan. Adanya peran perempuan pada masa pandemi saat ini sangat diperlukan, mengingat perempuan berada di garis depan sebagai tenaga medis, ibu rumah tangga, pengasuh anak serta menjadi bagian dari komunitas di lingkungannya. Perlu ada peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan mendorong respons sensitif gender terhadap pandemi COVID-19. Semakin tinggi partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan, semakin tinggi kemungkinan mengesahkan dan menerapkan undang-undang untuk memajukan kesetaraan gender, termasuk hukum yang berkaitan dengan pengakhiran KDRT, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.
Sinergitas Elemen Forkopimda Kabupaten Kebumen Menghadapi Pembebasan Narapidana Asimilasi Covid-19 Dalam Mendukung Keamanan Publik Ambia Rio Suwanda; Fitri Apriyani; Siswo Hadi Sumantri
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.338

Abstract

Pandemi Covid-19 mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana penjara, khususnya di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Fenomena tersebut kemudian mendorong Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kebumen untuk merespon dengan menunjukkan kapasitas peranan masing-masing institusi dalam konteks sinergitas. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis dan menggambarkan peran dan fungsi lembaga di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen dalam menghadapi keberadaan narapidana asimilasi tersebut. Kajian ini menggunakan studi lapangan dengan wawancara mendalam dan studi litelatur. Wawancaramendalam dengan pakar dan informan di daerah Kebumen dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang didukung dengan Analisis Data Interaktif dari Milles dan Huberman. Hasil studi lapangan diperoleh bahwa ada peran yang dijalankan dari elemen FORKOPIMDA seperti Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kepolisian Resor Kebumen, Komando Distrik Militer 0709 Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen, Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang di artikel ini dielaborasi menggunakan konsep Sinergitas. Peran yang telah dijalankan didukung menggunakan konsep Keamanan Publik sebagai hal yang beriringan dengan Pemasyarakatan dan Kemasyarakatan. Simpulan dari kajian ini adalah fenomena pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 sebagai bahan kewaspadaan yang harus diperhatikan, apabila tidak ditangani secara komprehensif, maka dapat menambah kerawanan sosial selama pandemi.
Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Rizky P. P. Karo Karo; Vanesia Ciayadi Kwang; Abraham Ethan; Brandon Hartanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.339

Abstract

Diskriminasi adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, Indonesia dan negara lainnya masih dilanda pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terdapat banyak angka kesembuhan, banyak yang meninggal, banyak yang positif. Pekerja di perusahaan, dan di segala sektor kerja juga terinfeksi positif covid-19, namun banyak juga yang mengalami kesembuhan. Akan tetapi, walaupun mereka telah sembuh masih tedapat potensi mereka didiskriminasi, dikucilkan karena ada stereotip mereka berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya diskriminasi pekerja pasca perawatan covid-19 ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah ini yaitu diskriminasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan teori keadilan bermartabat, teori hukum yang bertujuan memanusiakan manusia dan merusakan ketahanan nasional. Pemberi kerja dilarang mendiskriminasi pekerja yang telah sembuh dari covid-19 karena dilarang oleh UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan Surat Edaran dari Menteri Tenaga Kerja. Diskriminasi dalam bentuk apapun, perlakuan kepada karyawan tersebut, membiarkan pekerja lainnya melakukan perundungan, memotong upah bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mencegah hal tersebut, perlunya sosialisasi/edukasi oleh Pemerintah kepada pemberi kerja dan pekerja mengenai hak-hak pekerja.
Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia Boy Anugerah
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.340

Abstract

Pada mulanya, terminologi pendengung digunakan untuk merujuk kepada individu yang bertugas melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk tertentu untuk tujuan komersil. Namun demikian, sejak 2014, fenomena pendengung mulai mengalami pembauran dengan dunia politik. Aktor-aktor politik yang hendak berkontestasi dalam Pemilu merekrut para pendengung untuk mendukung kampanye politik di media sosial. Eksistensi pendengung semakin meningkat tatkala strategi komunikasi politik pemerintah juga melibatkan para pendengung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan sebuah kebijakan publik kepada pemerintah dalam mengelola para pendengung dalam rangka mendukung stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui metode desk research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur eksistensi dan aktivitas pendengung di media sosial, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas politik di Indonesia.
Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia Nini Adelina Tanamal; Sapta Baralaska Utama Siagian
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.341

Abstract

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab timbulnya sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi terhadap sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia guna mengimplementasikan pancasila. Fungsi pemerintah dan masyarakat harus mampu menyelesaikan intoleransi antar umat beragama, dimana pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Maka tulisan ini memaparkan suatu studi kasus secara deskriftif kualitatif terhadap sikap intoleransi, melalui munculnya radikalisme dan terorisme yang secara nyata dan terjadi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukanpemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa tentang Pancasila guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan Nasional, karena pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) untuk kesatuan bangsa.
Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Gusnar Ismail
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.342

Abstract

Aspek geografi dan demografi Indonesia dapat menjadi sebab keterbatasan jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat menangani dan mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat. Negara dengan wilayah yang luas, ribuan pulau, dan beragam etnis membawa konsekuensi pelayanan publik menjadi sangat kompleks, hal tersebut menjadi sebab pemerintah menghadapi rumitnya hambatan fisik geografi Indonesia termasuk memenuhi variasi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang efektif dan efesien, merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan mengimplementasikan otonomi daerah melalui desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan instrument pemerintah terdekat dengan rakyat sebagai obyek pelayanan publik. Metode bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan gatra geografi dan demografi. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah dalam penanganan Covid-19 belum optimal karena pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal, pemerintah daerah “diposisikan” menunggu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah sehingga dapat disimpulkan publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 senantiasa lambat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah.
Penerapan Telemidisin Di Indonesia Berbasis Nilai Teori Keadilan Bermartabat: Pengaturan dan Peran Dokter Reisia Palmina Brahmana; Rizky Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.365

Abstract

Latar belakang penulisan ini ialah layanan telemedisin dalam pandemic COVID-19 memiliki peranan penting dan bermanfaat bagi masyarakat Indoneia untuk dapat berkonsultasi apabila takut datang ke fasilitaskesehatan. Tujuan penelitin ini adalah untuk menganalisis pengaturan telemedisin di Indonesia; tujuan kedua, untuk menganalisis peran dokter dalam memberikan layanan kesehatan telemedisin di Indonesia? Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative, penulisan ini menggunakan data sekunder dan analisis secara kualitatif. Penulis mengelaborasi data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian pertama adalah pengaturan telemedisin di Indonesia dengan dasar hukum yakni Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4829/2021 tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Melalui Telemedicine Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Hasil penelitian kedua adalah dokter memiliki peranan penting dalam memberikan layanan kesehatan secara elektronik. Dokter memberikan saran medis sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pasien/pengguna. Kesimpulan adalah berdasarkan nilai keadilan bermartabat bahwa layanan telemedisin memberikan manfaat bagi masyarakat untuk dapat layanan konsultasi kesehatan menggunakan gawai (smartphone).
Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman dari Five Power Defence Arrangement (FPDA) Gistyger Hasudungan Manullang; Muhammad Fauzi Abdul Rachman
Jurnal Lemhannas RI Vol 10 No 4 (2022)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v10i4.367

Abstract

Five Powers Defence Arrangement (FPDA) merupakan aliansi pertahanan yang dilakukan oleh lima negara (Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura, dan Malaysia). Pembentukan FPDA untuk membantu negara persemakmuran Inggris yaitu Malaysia dan Singapura karena kedua negara ini menganggap Indonesia sebagai ancaman. Sebaliknya, Indonesia juga menganggap FPDA sebagaisebuah ancaman karena negara tiga negara anggota FPDA berbatasan langsung dengan Indonesia dan FPDA memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu untuk menghadapi ancaman yang mungkin datang dari FPDA, salah satunya dengan melakukan diplomasi pertahanan. Penelitian ini akan membahas bagaimana Indonesia dapat menghadapi ancaman dari FPDA. Pada penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Selain itu, teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah internet based research. Data-data yang diperoleh akan dikelola sesuai dengan topik penelitian. Dalam hal ini, terdapat dua upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia untuk bisa mengimbangi kekuatan FPDA, yaitu meningkatkan diplomasi pertahanan dengan negara anggota FPDA dan membangun kemitraan strategis dengan negara great power (Amerika Serikat, Rusia, dan Cina).

Page 20 of 33 | Total Record : 321

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2014 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2014) More Issue