cover
Contact Name
Caturida Meiwanto Doktoralina
Contact Email
journallemhannasri@gmail.com
Phone
+6287808067428
Journal Mail Official
jurnal@lemhannas.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Lemhannas RI
ISSN : 22528555     EISSN : 28305728     DOI : https://doi.org/10.55960/jlri
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles 321 Documents
Ketahanan Nasional Sektor Ekonomi Perdagangan: Pendekatan Gravity Model Approach M. Fikri Himmawan; Ahmad Rizki Sridadi; Rossanto Dwi Handoyo
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.378

Abstract

Problematika yang dihadapi negara Indonesia adalah dimana tren pertumbuhan impor Indonesia lebih besar daripada ekspor Indonesia. Hal ini terbukti bahwa hingga tahun 2018, jumlah nilai ekpor mencakup Migas-NonMigas mencapai $180.012,7 sedangkan nilai Impor Migas-NonMigas lebih tinggi sebesar $188.711,2 terdapat selisih sebesar $8.699 dalam satuan Juta US$, dalam kondisi tersebut, dikhawatirkan akan terjadi defisit neraca perdagangan. studi ini mencoba menganalisis ketahanan dari sektor ekonomi perdagangan secara internasional dengan model gravitasi. Metode penelitian pada studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan regresi panel menggunakan teknik pengambilan sample purposive sampling dengan kriteria khusus pada negara mitra dagang Indonesia yang tergabung dalam ASEAN+3 yaitu negara Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore, dan Philippines selama tahun 2010 - 2018. Dengan variabel dependennya adalah total impor alat transportasi ringan dan besar, kemudian variabel independennya adalah gross domestic product harga konstan negara Indonesia, gross domestic product harga konstan negara mitra dagang, jarak, dan investasi asing langsung. Hasil dari penelitian ini variabel independen berdampak signifikan secara simultan dengan variabel dependen, dan secara parsial variabel jarak tidak berdampak secara signifikan. Salah satu alternatif ketahanan nasional sektor ekonomi perdagangan adalah dengan menciptakan ekosistem arus penanaman modal asing yang ramah secara kebijakan sehingga dapat mengurangi ketergantungan impor di negara Indonesia dengan negara mitra dagang.
Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Ideologi Politik Bangsa Aristo Evandy A.Barlian; Annisa D. Permata Herista
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.379

Abstract

Indonesia adalah masyarakat majemuk atau pluralistik yang meliputi ragam kesadaran baik pribadi maupun kelompok. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia yang menjadi bagian penting adalah dari budaya dan kesadaran masyarakat sangat berpengaruh dalam pembangunan. Persamaan yang ada harus digunakan untuk merumuskan suatu kesatuan hukum, meskipun banyak budaya yang berbeda di Indonesia tetapi setiap kebijakan harus berdasarkan kostitusi dan ideologi negara Indonesia. Tujuan penelitian ini akan memperjelas bahwa kebijakan yang berlaku saat ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan terkesan liberalisme. Metodologi Kajian ini akan menjelaskan nilai-nilai Pancasila dan budaya dalam perkembangan peraturan perundang-undangan yang mempengaruhi perkembangan lainnya, yang dapat diulas secara komprehensif dalam tulisan ini. Hasil penelitian ini akan menjelaskan perlunya pengembangan sistem hukum yang sistemik dan berkesinambungan dengan karakter bangsa Indonesia yaitu pembangunan perundang-undangan berdasarkan Pancasila. Kesimpulan penulisan ini bahwa Pancasila merupakan landasan filosofis bagi pembentukan negara kesatuan Indonesia, oleh karena itu untuk perwujudan persatuan bangsa dalam menegakkan hukum nasional di Indonesia harus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi.
Memberantas Prostitusi Online pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Sosialisasi Hukum Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Ellora Sukardi; Debora Pasaribu; Graceyana Jennifer; Vanessa Xavieree Kaliye
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.380

Abstract

Covid-19 tidak mengurangi penyakit masyarakat, yaitu prostitusi. Pelaku (Pekerja Seks Komersial, Muncikari, Pengguna) memanfaatkan teknologi internet, media online untuk bertransaksi dan bertemu nantinya. Pasalnya, Prositusi Online adalah cara pelaku bertahan hidup di masa Covid-19, sekalipun prostitusi telah melanggar protokol kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis relevansi antara prostitusi online dan pemberantasan Covid-19, serta menghasilkan suatu rekomendasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan hukum normatif, dimana Peneliti juga menggunakan data sekunder dan pendekatan peraturan perundang-undangan untuk mengambil suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitiannya ialah prostitusi online memang hanya menggunakan media online, whatsapp, facebook, instagram untuk perantara bertransaksi, namun tetap berujung pada suatu pertemuan dan kegiatan prostitusi secara langsung. Pada masa Covid-19 kegiatan amoral tersebut rentan dengan penularan penyakit kelamin dan penularan Covid-19 secara signifikan. Cara memberantasnya tidak cukup dengan memberikan pelatihan keterampilan, atau bimbingan moral, namun juga perlu sosialisasi hukum dan akibat hukum, baik dari denda dengan nominal yang besar maupun penjara dalam rentang waktu tertentu. Oleh sebab itu, sejatinya sosialisasi hukum adalah cara memanusiakan manusia (nge wong ke wong) sebagai tujuan dari teori hukum keadilan bermartabat, sebab dengan sosialisasi hukum maka pelaku akan memiliki budaya hukum yang lebih baik dan enggan untuk melakukan prostitusi.
Konstruksi Pertahanan dan Keamanan Negara terhadap Perlindungan Data dalam Cyberspace untuk Menghadapi Pola Kebiasaan Baru Muhammad Irfan Hilmy; Rama Halim Nur Azmi
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.381

Abstract

Pandemi COVID-19 saat ini telah meningkatkan interaksi di dunia maya (cyberspace) terutama dalam arus data dikarenakan adanya pola kebiasaan baru yakni pekerjaan dan pembelajaran dilaksanakan secara daring. Tingginya intensitas interaksi di cybperspace berkorelasi lurus dengan tingginya angka serangan siber. Menurut data dari BSSN dalam rentang Januari hingga April 2020, serangan siber di Indonesia mencapai angka 80 juta. Tanpa adanya perlindungan yang jelas maka serangan tersebut dapat mengancam keamanan dan pertahanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika pertahanan dan keamanan cyberspace Indonesia dan mengkonstruksikan konsep pertahanan dan keamanan negara dalam cyberspace. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kesimpulan dari tulisan ini adalah dengan adanya peningkatan aktivitas dalam dunia mayantara yang berkenaan dengan perlindungan data sehingga perlindungan khusus terkait data dan tentunya mengancam kedaulatan negara oleh karenanya dalam rangka mengupayakan usaha pertahanan dan keamanan negara di cyberspace selain diperlukan undang-undang yang secara khusus mengatur terkait hal tersebut juga diperlukan adanya perjanjian timbal balik antara Indonesia dengan Negara lain untuk mengatasi serangan-serangan siber yang pelakunya berada di negara lain. Instrumen tersebut diperlukan untuk menciptakan langkah persuasif dan diplomatis untuk memperkuat hubungan kedua negara sehingga membuka ruang kedamaian bagi kawasan maupun global.
Strategi Ketahanan Informasi Melawan “Infodemik” di-Covid-Kan Rumah Sakit Saat Pandemi Covid-19 Imama Lavi Insani
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.382

Abstract

Ancaman nyata yang dirasakan masyarakat luas saat terjadi pandemi covid-19 adalah adanya infodemik yang sebagian besar isinya tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan informasi yang kredibel terkait dengan pandemi mengalami kebingungan. Kebingungan ini dapat berdampak pada cara berperilaku orang menyikapi pandemi. Derasnya arus informasi melalui internet mendukung penyebaran infodemik secara masif. Ketahanan informasi yang tangguh melalui budaya literasi digital dan cara berpikir kritis dapat menjadi salah satu solusi. Tujuan utama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi strategi ketahanan informasi yang tangguh dalam melawan ancaman infodemik yang beredar luas di masyarakat yaitu dicovidkan pihak rumah sakit. Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan dengan metode studi kasus di sosial media twitter. Hasil dari penelitian ini adalah strategi melawan infodemik dapat dimulai dari level terendah yaitu individu dengan melatih berpikir kritis dengan lima pertanyaan sederhana yang disusun oleh Hobbs juga melalui pendekatan manajemen infodemik WHO. Dua hal ini dinilai dapat menjadi alat yang bertujuan untuk meningkatkan ketangguhan bangsa Indonesia dalam menyikapi infodemik agar tidak membahayakan integritas, identitas, serta kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Upaya Pencegahan Perceraian di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Vincensia Esti P. S; Serlly Waileruny; Rizky P. P. Karo Karo
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.383

Abstract

Pandemi yang melanda seluruh dunia membawa banyak perubahan, kebiasaan bekerja di luar rumah, belajar di sekolah, kampus, berubah menjadi bekerja dan belajar dari rumah, serta pembatasan sosial berskala besar dan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat yang berlangsung terus menerus, menimbulkan permasalahan baru, salah satunya adalah peningkatan jumlah perceraian. Tujuan utama dari perkawinan dimana untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing menjadi terabaikan. Perceraian bukanlah akhir penyelesaian dari permasalahan dalam perkawinan, karena dengan terjadinya perceraian masih menyisakan masalah misalnya tekanan psikologis bagi suami, istri, terutama anak- anak. Adapun yang menjadi tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab perceraian, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah meningkatnya perceraian di Indonesia berdasarkan perspektif teori keadilan bermartabat. Penulis sendiri menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian kemudian dijelaskan secara deskriptif, dimana pencegahan perceraian bukan merupakan tanggung jawab suami istri belaka, melainkan juga dibutuhkan peran serta pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat. Menjemput Indonesia maju dimulai dari ketahanan keluarga yang kuat sehingga menghasilkan ketahanan nasional yang kuat.
Kebiasaan Baru Hubungan Internasional: Potensi Kebijakan Luar Negeri Joe Biden terhadap Ketahanan Nasional Bangsa Indonesia Fadhil Haidar Sulaeman; Nathania Sekar Tiara
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.384

Abstract

Amerika Serikat patut dimasukkan pada kalkulasi kebijakan luar negeri bangsa Indonesia, sehingga kepentingan nasional bangsa tidak terancam dan kelangsungan tata bernegara tidak terganggu. Karya tulis ilmiah ini bertujuan untuk mengkaji potensi dampak yang ditimbulkan oleh pergantian kepemimpinan Presiden Amerika Serikat, dari Donald Trump menuju Joe Biden, terhadap Republik Indonesia melalui analisis kebijakan luar negeri. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni kualitatif dengan epistemologis positivisme, dengan pelaksanaan penelitian berupa kajian literatur, seperti, namun tidak terbatas pada, jurnal ilmiah, laporan lembaga kajian, dan rekam jejak kandidat beserta anggota kabinet baru. Hasil penelitian menemukan bahwa Amerika Serikat, dibawah Presiden Joe Biden, akan menerapkan kebijakan luar negeri yang bersifat liberal internasionalisme, dengan penekanan terhadap isu demokrasi, multilateralisme, hak asasi manusia, serta perubahan iklim. Negara yang menggunakan sistem demokrasi, Indonesia dapat menjadi mitra kunci dalam kerjasama multilateral dengan negara-negara demokrasi. Namun, penurunan kualitas demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia, ditambah dengan isu lingkungan, dapat menjadi poin merah Indonesia dalam kacamata Washington, yang dapat berdampak kepada tekanan external untuk pemerintah Indonesia agar membenahi situasi domestik yang sesuai dengan nilai-nilai liberal internasionalisme. Simpulan riset ini merekomendasikan agar pemerintah membenahi situasi penegakan demokrasi, hak asasi manusia, serta perlindungan lingkungan agar dapat menjadi mitra strategis Amerika Serikat. Kata kunci: Joe Biden, Amerika Serikat, Hegemoni, Kebijakan Luar Negeri, Indonesia
Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor Umkm dan Pariwisata Edy Sutrisno
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.385

Abstract

Wabah Covid-19 yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua dimensi, baik itu sosial, politik maupun ekonomi. Dampaknya sangat dirasakan khususnya UMKM dan pariwisata, karena kedua sektor tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu ada strategi khusus dalam pemulihan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi dunia akibat pandemi, strategi pemulihan ekonomi di sektor UMKM dan pariwisata. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan teknik analisis isi dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa negara yang memberikan subsidi gaji kepada tenaga kerja, mendorong perkembangan inovasi, relaksasi pinjaman dan digitalisasi baik di UMKM maupun pariwisata. Sementara itu, strategi pemulihan ekonomi Indonesia di sektor UMKM adalah: memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, pemberian insentif perpajakan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, perluasan pembiayaan modal kerja, product support, dan pelatihan e-learning. Kemudian strategi pemulihan ekonomi di bidang pariwisata, pengembangan produk pariwisata, pengembangan destinasi wisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, pengembangan kelembagaan pariwisata, dan pengelolaan infrastruktur pariwisata.
Analisis Geodatabase untuk Persiapan Pembelajaran Tatap Muka Tingkat SD di Kecamatansukasari Kota Bandung Azhari Al Kautsar; Restu Ayu Fauziah; Tessa
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i1.386

Abstract

Saat ini Dunia masih dilanda pandemi Covid-19 yang mulai merebak sejak awal 2020. Banyak sekali hal yang terdampak oleh Covid-19, salah satunya adalah sektor pendidikan. Akibat Covid-19, kegiatan belajar mengajar di Indonesia mengalami perubahan dari yang semula berbentuk tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Pendidikan merupakan bagian penting dari kehidupan manusia maupun pencapaian pembangunan suatu bangsa. Sanitasi sekolah yang memadai akan memberikan dampak yang luar biasa pada beberapa indikator utama dalam pembangunan pada sektor, khususnya pendidikan. Geodatabase merupakan sebuah konsep manajemen data relasional yang berisikan dataspasial dan non spasial. Dengan adanya geodatabase akan memudahkan pihak sekolah, siswa dan pemerintah dalam proses pemantauan persiapan kebiasaan baru, dilihat dari fasilitas serta pemantauan protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan sekolah dasar untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka terutama pada sekolah dasar di wilayah Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan tipologi dasar basis data spasial dengan pendekatan studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah peta dan olahan atribut geodatabase dan kesimpulan dari penelitian ini adalah kelayakan dalam persiapan pembelajaran tatap muka tingkat SD di Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.
Implementasi Nilai Ketaatan Hukum pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat dalam Rangka Menurunkan Penyebaran Corona Virus Desease-2019 (Covid-19) Nanang Ruhyana
Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v9i2.387

Abstract

Untuk menurunkan laju penularan Covid-19, pemerintah memberlakukan PPKM Darurat untuk Wilayah Jawa dan Bali, hal ini bisa dilihat dari penyekatan jalan-jalan arteri dan penutupan sektor non essensial. Jumlah kasus Covid-19 sampai dengan 4 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi 2.284.084, kasus aktif 295.228, sembuh 1.928.274, dan meninggal 60.582. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat implementasi ketaatan hukum dan dampaknya terhadap pandemi Covid-19. Kajian ini menggunakan pendekatan socio-legal dan teori penegakan hukum sebagai pisau analisis deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagai bentuk kewajiban dalam masa PPKM Darurat, pemerintah menggelontorkan dana untuk bantuan sosial kemasyakatan, pendidikan, dan tenaga kerja, dengan syarat seluruh masyarakat tetap mentaati protokol kesehatan sehingga kebijakan ini akan terus dilonggarkan, dan nilai ketaatan hukum dapat menurunkan kasus Covid-19 pada masa PPKM Darurat, terbukti dengan menurunya kasus konfirmai baru, kasus aktif, pemakaian jumlah tempat tidur, dan meningkatnya angka kesembuhan.