Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
321 Documents
<![CDATA[Tinjauan Kementerian Koordinator Sebagai Alternatif Dewan Keamanan Nasional Indonesia ]]>
<![CDATA[Muhaemin]]>;
<![CDATA[Juang Pawana]]>;
<![CDATA[Kukuh Setyo Pambudi]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i2.320
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk memberikan sebuah gagasan terkait Dewan Keamanan Nasional Indonesia. Mengingat konsep Keamanan Nasional telah lama menjadi pembahasan di kancah perpolitikan nasional. Sebagai salah satu produk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang cukup lama dibahas sejak digulirkan sejak tahun 2004. RUU Keamanan Nasional tidak kunjung mendapatkan kesepakatan di tingkat legislatif dikarenakan beberapa alasan, salah satunya adalah perdebatan atas wewenang dan definisi keamanan. RUU Keamanan nasional itu sendiri sangat dibutuhkan, karena Indonesia perlu memiliki road map dan sebuah dewan yang berkedudukan serta berkekuatan interagensi. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan bertujuan untuk memberikan analisis tentang kemungkinan menjadikan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenpolhukam) sebagai Dewan Keamanan Nasional. Hal ini didasari dari kebutuhan interagensi dan proses politik yang lebih terkoordinasi serta mudah dilakukan. Penjabaran tentang pertimbangan dan analisis terkait gagasan ini akan dibahas lebih dalam pada artikel lengkap.]]>
<![CDATA[Medan Geopolitik Baru 5.0 Pasca Covid-19 ]]>
<![CDATA[Jose Segitya Hutabarat]]>;
<![CDATA[Gerawati Krismonika]]>;
<![CDATA[Ester Lofa]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i2.321
<![CDATA[Dampak dari pandemi COVID-19 telah mengubah tatanan politik baru dunia dengan munculnya beberapa kebijakan pemerintahan seperti penutupan total negara (lockdown). Kebijakan untuk menutup batas-batas geografis sebuah negara, yang membuat perihal kerja sama internasional menyebabkan munculnya paradoks, sehingga negara-negara dipaksa untuk kembali ke konsep negara masing-masing. Karena pandemi ini terjadi dalam jangka panjang, hal tersebut akan berdampak pada ketahanan nasional sebuah negara. Pandemi memaksa banyak pihak mengkalibrasi hubungan internasional, termasuk di dalamnya mengidentifikasi bagian mana yang membutuhkan kolaborasi internasional. Juga bagian mana yang sudah semestinya dikembalikan jadi bagian ketahanan nasional. Namun, di saat yang bersamaan dengan semakin besarnya pengaruh teknologi pada daya saing serta lalu lintas modal yang relatif sebuah negara, ketiadaan interaksi fisik cenderung mendisrupsi cara hidup termasuk geopolitik suatu negara. Respons kepemimpinan yang solid dengan visi yang jelas sangatdiperlukan untuk mengambil peluang agar bisa melewati krisis setelah pandemi ini menyambut new normal dengan bergerak menuju revolusi 5.0. Bergulirnya revolusi 5.0, menuntut negara-negara di dunia untuk bergerak dengan lebih cepat, mampu beradaptasi dan mengintegrasikan diri secara utuh dengan transformasi digital. Selain itu, juga didorong untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik, optimistis dan mempertahankan eksistensi agar dapat menciptakan negara maju serta berkembang,]]>
<![CDATA[Strategi Kepemimpinan Krisis Dalam Menanggulangi Pandemi Covid-19 untuk Memastikan Ketahanan Nasional ]]>
<![CDATA[Doni Wino Fajar Utomo]]>;
<![CDATA[Margaretha Hanita]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i2.322
<![CDATA[Kepemimpinan di masa krisis menjadi ujian yang sangat menentukan dalam ketahanan nasional sebuah negara. Artikel ini bertujuan untuk menentukan model crisis leadership yang dibutuhkan Indonesia dalam menanggulangi kejadian krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 serta memberikan rekomendasi perbaikan dari penerapan yang sudah dilakukan. Metode yang dipergunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif secara naratif dengan menggunakan referensi kajian berbagai literatur, baik literatur terkait teori krisis dan manajemen krisis, teori leadership atau kepemimpinan, maupun kajian terhadap sosio kultural bangsa Indonesia. Kemudian hasil kajian model crisis leadership tersebut diperbandingkan melalui studi kasus terhadap karakteristik pemimpin krisisaktual di Indonesia dengan menggunakan data pendukung dari kajian media daring. Dari analisa yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa model kepemimpinan crisis leader yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam memimpin penanggulangan krisis, terutama pada kejadian krisis yang berlangsungsecara menyeluruh sehingga berpotensi mengganggu ketahanan nasional seperti pandemi Covid-19, adalah model kepemimpinan transaksional. Dengan demikian sangat disarankan kepada pemerintah pusat untuk menunjuk crisis leader dengan karakteristik transaksional yang dapat membantu Presiden dalam memimpin penanggulangan krisis, baik krisis kesehatan maupun krisis ekonomi, yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 sehingga bisa mempertahankan Ketahanan Nasional.]]>
<![CDATA[Digitalisasi Pertanian dan Peran Bank Negara Indonesia Dalam Ketahanan Pangan Paska Adaptasi Kebiasaan Baru ]]>
<![CDATA[Abiwodo]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.324
<![CDATA[Digitalisasi pertanian merupakan strategi yang tepat untuk diimplementasikan dalam situasi pandemi, dimana wabah penyakit merupakan salah satu bentuk ancaman nonkonvensional terhadap keamanan nasional. Ketahanan pangan Indonesia merupakan masalah domestik terutama dalam menghadapi Pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Bank Negara Indonesia (BNI) dalam implementasi digitalisasi pertanian sebagai Ketahanan Pangan paska Adaptasi Kebiasaan Baru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi pustaka, wawancara dan tinjau lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah usaha perbankan dalam upaya melakukan ekosistem digital antara petani dan stakeholder (Kementerian Pertanian, Pemerintah Daerah dan Pupuk Indonesia Holding Company) bekerjasama dengan BNI untuk memberikan penyaluran pupuk menggunakan Kartu Tani, pemberdayaan Kios Pupuk Lengkap (KPL) sebagai Agen46 Laku Pandai, penyediaan dashboard monitoring untuk seluruh stakeholder hingga layanan fasilitas pembiayaan kepada petani melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara digital dengan suku bunga rendah, syarat mudah, dan cara pembayaran melalui skema sederhana, sehingga diharapkan digitalisasi pertanian dapat memberikan manfaat bagi petani, terutama untuk meningkatkan produktivitas pertanianserta tepat sasaran dalam rangka mendukung program Pemerintah Republik Indonesia dalam Ketahanan Pangan menuju Ketahanan Nasional.]]>
<![CDATA[Diplomasi Ekonomi Melalui Petisi Online Di Industri Kelapa Sawit Indonesia ]]>
<![CDATA[Sindy Yulia Putri]]>;
<![CDATA[Yuliani Widianingsih]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.325
<![CDATA[Diplomasi ekonomi di ranah industri kelapa sawit sebenarnya sudah menjadi perhatian di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Diplomasi ini bisa dilakukan oleh aktor non-negara, seperti Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji upaya diplomasi yang dilakukanaktor SPKS dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit kecil dan menarik investasi untuk berbagai program peremajaan sawit. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Penelitian ini merupakan satu kasus implementasi diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara.Penelitian ini juga menggunakan analisis induktif, yaitu berbagai data kecil dan khusus mengenai strategi lobi yang dilakukan SPKS melalui petisi online di change.org akan ditelaah dan diinterpretasikan, untuk kemudian ditarik gambaran yang lebih umum mengenai upaya diplomasi ekonomi oleh aktor non-negara. Sementara konsep yang digunakan adalah konsep petisi online. Hasilnya, petisi online yang dilakukan SPKS telah mampu menarik perhatian publik, namun masih perlu dukungan dari pemerintah. Simpulan penelitian ini adalah perlu ada sinergisitas antarkementerian di Indonesia dan pengusaha untukmendukung petisi online yang dilakukan SPKS, seperti Kementerian Pertanian, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Seluruh pihak tersebut berkolaborasi untuk meningkatkankualitas sawit domestik, mengembangkan kompetensi, dan menyejahterakan petani sawit.]]>
<![CDATA[Ketahanan Nasional Dengan Ditumpukan Pada Pembangunan dan Pembaharuan Pendidikan Paska Adaptasi Kebiasaan Baru ]]>
<![CDATA[Endro Tri Susdarwono]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.329
<![CDATA[Bangsa Indonesia membutuhkan suatu ketangguhan atas ketahanan nasional berupa kondisi dinamis bangsa Indonesia. Indonesia didukung dengan keunggulan jumlah kualitas manusia yang tinggi, bonus demografi yang akan dinikmati 2020-2030. Tujuan penelitian ini membahas mengenai bagaimana ketahanan nasional dengan ditumpukan pada pembangunan dan pembaharuan pendidikan paska adaptasi kebiasaan baru. Pendekatan dalam penelitian inimenggunakan pendekatan deskriptif, metode yang digunakan adalah metode kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan tentang pendidikan sebagai pilar ketahanan nasional utama yang harus diberikan kebijakan yang tepat paska adaptasi kebiasaan baru, adapun metode kuantitatif yaitu uji statistik dengan pengujian hipotesis yang dilakukan guna memastikan ada atau tidaknya perubahan preferensi guru, orang tua dan siswa terhadap pembelajaran yang disarankan oleh pemerintah selama pendidikan masa pandemik covid 19. Metode ini dinamakan Mac Nemar change test. Berdasarkan hasil uji hipotesis terhadap perubahan preferensi terhadap pembelajaran terhadap reponden (terdiri dari guru, orang tua dan siswa), didapati terjadi perubahan yang signifikan bahwa baik guru, orang tua maupun siswa terhadap solusi pembelaran daring yang dianjurkan pemerintah. Penelitian inimenyimpulkan bahwa pendidikan sebagai pilar utama ketahanan nasional paska kebiasaan baru memerlukan perhatian utama. Pemerintah harus menjamin bahwa dalam pendidikan mampu membuat sekolah yang menyenangkan tanpa terganggu gonjang-ganjing iklim birokrasi dan politik pendidikan.]]>
<![CDATA[Pancasila Sebagai Ideologi untuk Pertahanan dan Keamanan Nasional Pada Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Zico Junius Fernando]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.330
<![CDATA[Penelitian ini perlu dilakukan karena pada masa Pandemi Covid-19 ini dimungkinkan terjadinya gangguan diberbagai macam sektor, seperti politik, ekonomi, kemasyarakatan hingga sektor pertahanan dan keamanan negara. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mengingatkan kembali Pancasila sebagai Ideologi Negara untuk memperkuat Pertahanan dan Keamanan Nasional pada saat Pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan hukum baik primer, sekunder dan atau tersier. Teknik pengumpulan bahan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Bahan-bahan yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dan untuk melakukan klasifikasi bahan-bahan hukum, penulis menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil dari penelitian ini agar masyarakat dengan Pemerintah selain memperhatikan cara penanggulangan Pandemi Covid-19, juga memperhatikan akibat yang timbul dan dapat muncul pada saat Pandemiterjadi, apalagi menyangkut Pertahanan dan Keamanan Nasional dengan mengamalkan nilai-nilai sila 1-5 pada Pancasila. Dengan menggunakan nilai-nilai sila 1-5 Pancasila sebagai ideologi dan mengamalkan maka disimpulkan dapat memperkuat pertahanan dan keamanan nasional pada saat pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Paradoks Ketahanan Nasional Di Masa Pandemi: Merekonstruksi Strategi Ketahanan Nasional Melawan Covid 19 ]]>
<![CDATA[Margaretha Hanita]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.331
<![CDATA[Fragile States Index (FSI) adalah alat untuk menilai tekanan normal yang dialami oleh negara dan mengidentifikasi ketika tekanan tersebut melebihi kapasitas. FSI 2019 menempatkan negara yang sekarang ini tangguh dalam ketahanan nasional namun beresiko terhadap pandemi COVID-19, sebaliknya negara-negaraberkembang yang notabene rapuh dalam ketahanan nasional namun memiliki resiko lebih rendah dari pada yang nilai ketahanan nasionalnya. Sejumlah faktor menjelaskan paradoks ini antara lain ketahanan penduduk di wilayah tropis, imunisasi BCG disuntikkan kepada jutaan anak di negara miskin dan berkembang, sistem sosial-politik liberal di mana kebebasan individu mempengaruhi kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Paradoks ini sangat signifikan untuk merumuskan kembali Strategi Ketahanan Nasional di negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus (membandingkan nilai ketahanan 10 negara tangguh dan 10 negara rapuh dalam menghadapi pandemi). Teori yang digunakan adalah teori ketahanan, kerentanan dan pendekatan manajemen ketahanan bencana dalam hal kapasitas dan manajemen adaptif. Riset menghasilkan analisis dan simpulan bahwa saat ini dibutuhkan konsep kerjasama antar negara baik negara maju maupun berkembang, dari hal yang paling sederhana guna memperkuat ketahanan dari Pandemi COVID-19. Di samping itu, diperlukan kolaborasi antar negara dalam menemukan konsep ketahanan yang mampu menangkal segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terutama menghadapi pandemi COVID-19.]]>
<![CDATA[Penerapan Asas Salus Populi Suprema Lex Pada Pelaksanaan Demokrasi Di Tengah Wabah Covid-19 ]]>
<![CDATA[Aziz Andriansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.332
<![CDATA[Demokrasi dan keadilan merupakan dua sisi mata uang disetiap negara demokrasi. Demokrasi selalu dikaitkan dengan hak-hak sipil yang dilindungi, sementara keadilan selalu dikaitkan dengan penegakan hukum. Apalagi di era pandemi Covid-19 yang telah memberikan dampak negatif pada aspek ekonomi, politik dankeamanan ini, Indonesia menghadapi agenda politik Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada selalu diawali kampanye yang pelaksanaannya menimbulkan jumlah massa banyak, namun pada sisi lain ternyata pandemi tidak mampu menghentikan gelombang-gelombang aksi unjuk rasa. Kegiatan berkerumun akan meningkatkan jumlah kasus Covid-19 yang membahayakan. Merujuk hal tersebut Polri mengeluarkan Maklumat Kapolri yang berasaskan “Salus Populis Suprema Lexâ€. Asas ini menjadi dasar tindakan Polri untuk menegakkan keselamatan rakyat yang menjadi hukum tertinggi. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran perjalanan penanggulangan Covid-19 di Indonesia, dan bagaimana kedudukan dua undang-undang terkait Pilkada dan Unjuk rasa atau demonstrasi dihadapkan pada tindakan berasaskan maklumat termaksud. Penelitian menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitan menunjukkan bahwa suatu asas hukum “Salus PopulisSuprema Lexâ€menjadi hirarki tertinggi dengan undang-undang atau peraturan lain. Dengan demikian dua kegiatan politik yang sudah diatur oleh undang-undang terkait, dapat dikesampingkan atau dibatasi pelaksanaannya dengan alasan keselamatan rakyat lebih tinggi nilainya.]]>
<![CDATA[Pengaruh Kinerja Elektronic Money (E-Money) Dalam Digital Ekonomi Sebagai Dinamika Geostratejik Di Indonesia Tahun 2013-2019 ]]>
<![CDATA[Elke Florence Getsy Meliala]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v8i3.333
<![CDATA[Revolusi Industri 4.0 telah tumbuh pesat dan menyentuh berbagai bidang kehidupan manusia. Salah satu sektor yang menunjukkan perubahan yang fundamental sebagai dampak dari adanya perkembangan ini adalah sektor jasa keuangan. Pola-pola transaksi yang sebelumnya masih menggunakan uang tunai dalam bertransaksi, telah mengalami pergeseran ke arah model transaksi keuangan non-tunai. Untuk itu, perlu diketahui apa saja variabel yang dapat meningkatkan transaksi elektronik di Indonesia. Teori yang digunakan adalah ruang publik (Habermas) dan teori geostrategi. Metode yang digunakan adalah kuantitatif, sedangkan hasil penelitian adalah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan dari variable infrastruktur transaksi, instrumen transaksi elektronik dan volume transaksi terhadap nilai transaksi elektronik di Indonesia selama periode 2013-2019. Simpulan yang diperoleh adalah bahwa variabel instrumen transaksi memiliki koefisien korelasi tertinggi dan paling menentukan nilai transaksi elektronik di Indonesia. Juga didukung oleh kemudahan yang disediakan oleh provider, keberadaan infrastruktur dan cashless society yang banyak terkonsentrasi di kota-kota besar menjadi faktor pendorong semakin tingginya penggunaan uang elektronik (emoney) sebagai media transaksi yang aman, nyaman dan efisien.]]>
