Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
321 Documents
<![CDATA[Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila ]]>
<![CDATA[Franciscus Xaverius Wartoyo]]>;
<![CDATA[Yuni Priskila Ginting]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i1.423
<![CDATA[Latar belakang penulisan ini adalah kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak bisa diabaikan begitu saja. Kejadian ini harus diantisipasi karena beberapa kali terjadi di masyarakat, apalagi terjadi di lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi seseorang untuk belajar dan menimba ilmu. Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dan pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris, dengan menggunakan informasi sekunder dari bidang hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa korban membutuhkan perlindungan hukum yang baik dan memadai serta pelaku kejahatan harus dihukum. Pentingnya penerapan Nilai-nilai Pancasila dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari agar ketika kekerasan seksual terjadi, seluruh warga perguruan tinggi memahami bahwa perbuatannya tidak benar dan mengabaikan sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara Dalam Rangka Pembiayaan Ibu Kota Negara Nusantara ]]>
<![CDATA[K.P. Suharyono S. Hadiningrat]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i1.424
<![CDATA[Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia dari Jakarta ke Nusantara sebagaimana ditegaskan dalam dalam Undang-Undang No.3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara bertujuan menjadi kota berkelanjutan di dunia yang mampu menggerakkan ekonomi Indonesia di masa depan dan menjadi simbol identitas nasional yang merepresentasikan keberagaman bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Untuk mewujudkannya diperlukan biaya besar yang bersumber dari APBN maupun non APBN, namun akibat terdampak oleh covid 19 dan krisis ekonomi global, kondisi perekonomian nasional sangat terbatas untuk membiayai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara . Oleh karena itu, diperlukan suatu cara terobosan diantaranya melakukan optimalisasi pemanfaatan barang milik negara (BMN). Disain penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan variabel optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dikaitkan dengan pembiayaan pembangunan IKN Nusantara. Analisis data bersifat naratif mengacu pada tujuan penelitian ini. BMN baik di Jakarta maupun di Nusantara perlu dimanfatkan secara optimal untuk pembiayaan pembangunan IKN Nusantara agar efektif dan efisien, sehingga tidak perlu hutang. Ada 5 (lima) cara yaitu :a) Pinjam Pakai untuk maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang paling lama sekali periode; b) Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna (BOT/BTO); c) Kerjasama Pemanfaatan untuk jangka waktu 30 sampai 50 tahun; d) Kerjasama Penyediaan Infrastruktur untuk jangka waktu maksimal 50 tahun; dan e) Sewa. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Barang Milik Negara perlu dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan pembangunan IKN Nusantara agar efektif dan efisien, sehingga tidak perlu hutang.]]>
<![CDATA[Analisis Ancaman dan Adaptasi Unit Intelijen DJBC Dalam Mendukung Ketahanan Nasional Di Bidang Ekonomi Dalam Perspektif Intelijen Strategis ]]>
<![CDATA[Arthur Josias Simon Runturambi]]>;
<![CDATA[Samuel Hartawijaya Kusdiarto]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i1.425
<![CDATA[Direktorat Jenderal Bea Cukai/ DJBC sangat krusial dalam hal pengawasan dan pelayanan arus barang eskpor dan impor pada perdagangan internasional. Di saat yang sama, konteks intelijen ekonomi saat ini juga semakin mempunyai peran penting dalam mengamankan pendapatan negara dari berbagai ancaman. Pemetaan ancaman yang sesuai dengan kondisi terkini lingkungan DJBC, dapat membantu merumuskan kebutuhan adaptasi bagi unit intelijen dalam menghadapi ancaman yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mixed methode), menggunakan dua sumber data yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif, penggunaan data ditujukan untuk menganalisis sampel opini dari 400 anggota DJBC tentang ancaman yang dihadapi saat ini, dan opini mereka terkait kebutuhan organisasi atas unit intelijen. Sedangkan secara kualitatif, peneliti menggali dan menganalisis langkah adaptasi yang dibutuhkan DJBC dalam meningkatkan fungsi intelijen strategis. Hasil penelitian menunjukan ancaman utama saat ini berupa penyelundupan, transnational organized crime, trade-based money laundering dan ancaman terkait perlawanan terhadap petugas DJBC. Sementara itu, dapat dikatakan unit atau divisi intelijen pada DJBC merupakan satu kesatuan tugas yang sangat vital dalam melakukan fungsi intelijen yaitu memberikan peringatan dini atas ancaman atau kemungkinan permasalahan yang terjadi dalam lingkup ekspor dan impor. Untuk meningkatkan fungsi intelijen yang ada, adaptasi yang diperlukan adalah restrukturisasi sebagai upaya memperluas fungsi unit intelijen dan merevitalisasi sumber daya intelijen baik manusia dan teknologi pendukung.]]>
<![CDATA[Analisis Ketergantungan Indonesia Pada Teknologi Asing Dalam Sektor Energi dan Dampaknya Pada Keamanan Nasional ]]>
<![CDATA[Tri Bagus Prabowo]]>;
<![CDATA[Rezya Agnesica Sihaloho]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i1.426
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketergantungan Indonesia pada teknologi asing dalam industri energi dan dampaknya pada keamanan nasional. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, dengan melakukan studi literatur dan analisis dokumen laporan pemerintah, lembaga penelitian, dan sumber lain yang kredibel dan akuntabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki ketergantungan tinggi pada teknologi asing dalam industri energi, terutama dalam hal eksplorasi, produksi, dan pengolahan minyak dan gas bumi. Ketergantungan ini membawa dampak pada keamanan nasional, terutama dalam hal ketahanan energi dan risiko keamanan siber. Ketergantungan Indonesia pada teknologi asing dalam industri energi menimbulkan beberapa risiko keamanan nasional, di antaranya adalah risiko gangguan pasokan energi akibat adanya konflik internasional atau kebijakan proteksionis oleh negara pemasok teknologi. Ketergantungan teknologi asing juga memunculkan risiko keamanan siber karena rentan terhadap serangan siber dari negara pemasok atau pelaku kejahatan siber. Penelitian ini merekomendasikan bahwa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada teknologi asing dengan mengembangkan kemampuan dalam hal riset dan pengembangan, serta meningkatkan investasi dalam industri teknologi nasional. Pun, perlu dilakukan peningkatan keamanan siber untuk melindungi infrastruktur energi dari ancaman siber yang mungkin terjadi.]]>
<![CDATA[Kajian Potensi Fungsi BAKAMLA RI Dalam Mewujudkan Ketahanan Nasional Di Laut Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 ]]>
<![CDATA[Pratondo Ario Seno Sudiro]]>;
<![CDATA[Elsa Aliya Rizqoh]]>;
<![CDATA[Jupriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i2.429
<![CDATA[Ketahanan Nasional merupakan kemampuan yang bersifat dinamis untuk mencapai/mewujudkan tujuan nasional. Dalam membangun Ketahanan Nasional, diperlukan Unsur-Unsur Ketahanan Nasional yang dikenal dengan Astagatra (Delapan Aspek). Ketahanan Nasional yang dimaksudkan pada penelitian ini adalah Ketahanan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan. Visi Poros Maritim Dunia merupakan Tujuan Nasional Indonesia sebagai Negara Kelautan yang untuk mencapainya diperlukan kondisi Ketahanan Nasional di Laut yang (berarti) terdiri dari Astagatra Kelautan. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 adalah undang-undang ‘payung’ bagi beberapa peraturan perundang[1]undangan sektoral yang berkaitan dengan laut. Pada bagian akhir undang-undang ini dijelaskan perihal Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) sebagai lembaga yang berwenang terhadap penegakan hukum di laut. Maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 32 tentang Kelautan, Bakamla RI memiliki fungsi yang meliputi seluruh Astagatra sehingga eksistensinya diperlukan untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut. Penelitian ini merupakan kombinasi antara Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah keterkaitan erat antara fungsi Bakamla RI menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Pasal 62 dengan Astagatra pada Ketahanan Nasional sehingga dapat disimpulkan bahwa Bakamla RI memiliki potensi untuk mewujudkan Ketahanan Nasional di Laut melalui fungsinya berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah ]]>
<![CDATA[RESTU HASANUDIN]]>;
<![CDATA[M. YUSUF SAMAD]]>;
<![CDATA[HENY BATARA MAYA]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i2.430
<![CDATA[Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2024 mendatang termasuk Pilkada di wilayah Sulawesi Tenggara. Namun, kerawanan pilkada berupa politik identitas berpotensi terjadi karena rekam jejak sebelumnya pada tahun 2018 pernah terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara khususnya di Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor pemicu politik identitas di Kota Kendari dan bagaimana mencegah adanya politik identitas tersebut agar tidak terjadi pada pilkada selanjutnya. Metode yang dilakukan adalah metode kualitatif dengan sumber primer berasal dari wawancara sejumlah narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemicu politik identitas tersebut adalah faktor kesukuan atau dapat juga disebut dengan politik identitas etnik. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan upaya kolaboratif dari para pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing (penguatan dan/atau pemberdayaan), baik itu pemangku kepentingan kunci, utama dan maupun penunjang.]]>
<![CDATA[Strategi Pertahanan Udara Indonesia: Kasus Sengketa Laut Natuna Utara ]]>
<![CDATA[Bernadine Grace Alvania Manek]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i2.431
<![CDATA[Sengketa Laut Cina Selatan telah membawa dampak bagi Indonesia. Akibat dari sengketa tersebut, ZEE Indonesia di Laut Natuna Utara terancam karena meningkatkan agresivitas Cina. Upaya perundingan yang semakin memperkeruh hubungan Cina dan Indonesia menjadikan Indonesia harus waspada terhadap ancaman Cina. Dengan demikian Indonesia perlu untuk mempertahankan Laut Natuna Utara dari ancaman Cina. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penulis mengkaji fenomena sengketa Laut Cina Selatan yang kemudian menggunakan teknik document-based research dan internet-based research dalam memaparkan mengenai strategi yang dapat diterapkan oleh Indonesia khususnya pada pertahanan udara dalam menangkal operasi strategis dari Cina di Laut Natuna Utara. Dalam artikel ini penulis membahas mengenai perbandingan dari kekuatan militer Cina dan Indonesia khususnya pada kemampuan Angkatan Udara. Berdasarkan data yang didapatkan, Cina memiliki kekuatan militer yang lebih unggul dibandingkan dengan Indonesia sehingga menjadikan Indonesia perlu untuk memiliki strategi dalam menangkal operasi strategis Cina. Indonesia dapat menggunakan strategi A2/AD dengan level strategis militer yang mana Indonesia perlu dalam melakukan perencanaan, pengaturan dan pengadaan sehingga mampu untuk menangkal operasi strategis Cina.]]>
<![CDATA[Dampak Generasi Roti Apit Terhadap Peluang Bonus Demografi Di Indonesia ]]>
<![CDATA[K. P. Suharyono S. Hadiningrat]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i2.432
<![CDATA[Beban ganda generasi roti apit (sandwich generation) yang menanggung tiga generasi, satu generasi diatasnya, diri sendiri dan satu digenerasi dibawahnya mempengaruhi produktivitas dan daya saingnya., terlebih di saat krisis ekonomi global akibat dari pandemic Covid 19 dan dampak perang. Bagi Indonesia, ini titik krusial dalam memanfaatkan peluang bonus demografi karena generasi roti apit mencapai 70,72 persen dari total penduduk sebanyak 271,35 juta jiwa sesuai dengan hasil Sensus Penduduk Tahun 2020. Istilah “sandwich generation” yang dikemukakan pertama kali oleh Prof. Dorothy A. Miller pada tahun 1981 juga terjadi di semua negara, terlebih di Indonesia dimana masyarakatnya menjunjung tinggi nilai-nilai riligius dan kekerabatan. Mereka rentan menjadi miskin, manakala terkena Pemutusan Hubungan Kerja yang berdampak kepada dirinya maupun dua generasi yang ditanggungnya. Mereka umunya memiliki latar belakang pendidikan dan pendapatan yang rendah, sehingga produktivitas yang diharapkan dari pemanfaatan bonus demografi dapat tertahan oleh munculnya berbagai persoalan multi dimensional dari generasi roti apit. Desain penelitian ini adalah penelitian deskriptif menggunakan metode kualitatif untuk menggambarkan variable generasi roti apit dan peluang pemanfaatan bonus demografi di Indonesia. Analisis data bersifat naratif mengacu pada rumusan permasalahan dan tujuan penelitian ini. Kondisi mereka yang fatik mengakibatkan produktivitas dan daya saingnya rendah. Oleh karena itu, pemerintah harus mencari solusi terbaik melalui pendidikan dan latihan maupun jaminan sosial baik bagi generasi roti apit maupun yang menjadi tanggungannya.]]>
<![CDATA[Dampak Perubahan Lahan Melalui Pemanfaatan Remote Sensing dan GIS Terhadap Kebijakan Publik ]]>
<![CDATA[Nety Nurda]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal Habibie]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i2.433
<![CDATA[Informasi tentang perubahan lahan sangat penting dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Peta perubahan lahan dapat membantu dalam menentukan di mana infrastruktur baru harus dibangun, atau di mana upaya konservasi harus difokuskan. Lahan, terutama hutan, berperan penting dalam siklus karbon global. Oleh karena itu, perubahan lahan memiliki dampak signifikan terhadap perubahan iklim. Memahami perubahan lahan sangat penting untuk upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan lahan, khususnya deforestasi dan pembukaan lahan, adalah ancaman utama terhadap biodiversitas. Memantau perubahan lahan bisa membantu dalam upaya konservasi dan perlindungan habitat. Remote sensing dan GIS memungkinkan deteksi perubahan lahan di skala yang sangat luas, dari tingkat lokal hingga global. Data dari remote sensing dan GIS dapat digunakan untuk menganalisis tren perubahan lahan sepanjang waktu dan memprediksi perubahan masa depan dengan menggunakan ArcMap dan ArcGIS. Metode pengambilan keputusan multi[1]kriteria Analytic Hierarchy Process (AHP) dapat digunakan untuk menentukan pentingnya berbagai faktor yang mempengaruhi potensi hutan yang digunakan dalam analisis GIS untuk memprediksi potensi hutan dan mendukung pembuatan kebijakan dan penegakan hukum.]]>
<![CDATA[Strategi Pemerintah Dalam Peningkatan Peran dan Kapabilitas Female Peacekeepers Guna Mewujudkan Gender Mainstreaming ]]>
<![CDATA[Sriyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 11 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v11i2.434
<![CDATA[Empati profesional menawarkan solusi untuk memahami kebutuhan dasar dalam sebuah konflik, dimana sebagian korbannya adalah perempuan dan anak-anak. Tulisan ini mengkaji strategi pemerintah Indonesia untuk memperkuat peran dan kapabilitas penjaga perdamaian perempuan untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Tulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana permasalahan yang ada digambarkan melalui pemahaman mendalam dan dikembangkan berdasarkan sudut pandang para informan yang merupakan para pejabat yang terkait langsung dengan pembangunan kapabilitas peacekeepers Indonesia, dari semua tataran kewenangan, dimana peneliti sebagai instrumen manusia. Dalam tulisan ini ditemukan bahwa peningkatan kapabilitas penjaga perdamaian perempuan saat ini masih sangat terbatas karena kurangnya perspektif gender di antara para pemangku kepentingan dan penjaga perdamaian itu sendiri. Indonesia belum memenuhi target untuk mempercepat peningkatan partisipasi penjaga perdamaian perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB yang ditetapkan dalam Strategi Paritas Gender Seragam PBB 2018-2028. Selain itu payung hukum, anggaran, material dan sumber daya manusia merupakan beberapa masalah utama yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tulisan ini menggunakan teori strategi Arthur F Lykke Jr, sebagai pisau analisis yang terdiri dari tiga aspek; yaitu ends, means dan ways untuk menemukan beberapa rekomendasi dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Makalah ini menyimpulkan bahwa kolaborasi diperlukan dalam semua aspek peningkatan kemampuan, termasuk standar kemampuan sumber daya manusia dan satuan, kepemimpinan, jaringan, material, serta sarana dan prasarana. Selain itu, aspek regulasi dan anggaran yang ditetapkan Pemerintah DPR sangat penting dalam upaya pengembangan kemampuan secara menyeluruh. Pemerintah juga perlu menerapkan dan mengembangkan UNPCRS sebagai sistem PBB saat ini untuk menyediakan unit[1]unit PBB yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan dan masyarakat dalam peningkatan kemampuan Pasukan Penjaga Perdamaian perempuan Indonesia.]]>
