Borobudur Journal on Legal Services
Borobudur Journal on Legal Services (BJLS) is a peer-reviewed journal published by Universitas Muhammadiyah Magelang’s Legal Aid Agency (LBH UNIMMA), Indonesia. This journal publishes articles in the fields of Legal Services, Community Engagement of Legal Sector, Legal Aid, and Advocacy. BJLS accepts the articles from Indonesian and abroad authors that have not been offered for publication elsewhere. BJLS published articles biannualy on June and December and no deadline for submission (year-around).
Articles
71 Documents
<![CDATA[Penyuluhan Hukum di Desa Umbulsari Kecamatan Windusari Tentang Tata Cara Pelaporan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ]]>
<![CDATA[Basri Basri]]>;
<![CDATA[Yulia Kurniaty]]>;
<![CDATA[Johny Krisnan]]>;
<![CDATA[Puji Sulistyaningsih]]>;
<![CDATA[Nurwati Nurwati]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (426.819 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7333
<![CDATA[Kehidupan bahagia adalah cita-cita semua orang. Dalam mewujudkan kebahagiaan maka setiap orang bekeluarga dalam rangka membentuk rumah tangga. Ternyata di dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tidak selalu berjalan secara tenteram dan damai. Sehingga bahagia yang didambakan tidak terwujud dalam kehidupan berumah tangga. Salah satu persoalan yang sering terjadi dalam kehidupan berumah tanggal adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Di Desa Umbulsari, Kecamatan Windusari tempat penyuluhan hukum dilakukan, berdasarkan observasi dan wawancara yang peneliti lakukan ditemukan sering terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat ketika terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah ketidaktahuan tentang tindakan apa yang mesti dilakukan apabila tindak kekerasan itu terjadi. Dari permasalahan ini peneliti berkesimpulan bahwa perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat Desa Umbulsari Kecamatan Windusari tentang “Tata Cara Pelaporan dan Pengaduan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)”.]]>
<![CDATA[Pelatihan Integritas Perangkat Desa Banguncipto di Masa Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Anom Wahyu Asmorojati]]>;
<![CDATA[Suyadi suyadi]]>;
<![CDATA[Suyitno Suyitno]]>;
<![CDATA[Egi Purnomo Aji]]>;
<![CDATA[Danang Rizky Fadilla]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (805.111 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7360
<![CDATA[Kalurahan Banguncipto merupakan salah satu desa binaan Universitas Ahmad Dahlan yang sedang mengalami kemerosotan integritas karena Lurah dan Bendahara desa ditahan Kejaksaan Negeri Kulon Progo karena kasus korupsi. Salah satu akibatnya adalah para Perangkat Desa Banguncipto mengalami distrust, kehilangan integritas di mata masyarakat. Bahkan, hingga saat ini mereka masih mengalami trauma integritas. Atas dasar inilah Tim Pengabdi melakukan pelatihan integritas bagi Perangkat Desa Banguncipto untuk memulihkan dan membangun integritas mereka kembali. Pelatihan ini diselenggarakan dalam beberapa tahapan, yakni sosialisasi, pelatihan, penyuluhan rencana aksi dan evaluai program. Hasil program pengabdian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan integritas meskipun belum signifikan. Hal ini disebabkan karena citra Kalurahan Banguncipto di mata publik telah viral sebagai desa paling korup. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang lebih intensif dan kontinu untuk membangun integritas Perangkat Desa Banguncipto.]]>
<![CDATA[Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung ]]>
<![CDATA[Osgar Sahim Matompo]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (287.46 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v2i1.7411
<![CDATA[Negara Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam segala bentuk, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwasanya seluruh warga negara Indonesia berhak mendapatkan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sekaligus mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum. Mendapatkan bantuan hukum bagi setiap orang adalah perwujudan acces of justice (akses terhadap keadilan).pengabdian ini menggunakan metode pendampingan hukum pendekatan empiris melalui data lapangan serta penelusuran studi dokumen dari peraturan perundang-undangan, Pemberian bantuan hukum bagi orang dan kelompok orang miskin di Daerah Kab. Paringi Moutong dimaksudkan untuk memfasilitasi pemberian, perlindungan dan pemenuhan hak asasi bagi orang atau kelompok orang miskin dalam menghadapi permasalahan hukum yang diberikan baik melalui nonlitigasi hingga masalah hukumnya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap yang diberikan melalui litigasi]]>
<![CDATA[Pendidikan Hukum dalam Aktualisasi Pengembangan Industri Kreatif Berbasis Kearifan Lokal bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Ngudi Waloyo ]]>
<![CDATA[Binov Handitya]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (562.657 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v2i1.7412
<![CDATA[Produk budaya selalu berasas pada pola kearifan lokal Kearifan lokal terbentuk sebagai proses interaksi antara manusia dengan lingkungannya dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya. Pemerintah menetapkan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penanda dimulainya era desentralisasi bertujuan mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik, penyedia pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah menuju masyarakat sejahtera. Pelaksanaan pengabdian ini menggunakan metode penyuluhan hukum bagi mahasiswa. Komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekraf sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, Lembaga non-kementerian ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekraf di Indonesia dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekraf. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengajak kalangan perguruan tinggi termasuk dosen dan mahasiswa Universitas Terbuka bersinergi untuk membantu memulihkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang terdampak pandemi COVID-19. Perguruan tinggi memiliki peran yang penting di masa pandemi COVID-19, di antaranya dalam hal riset dan memperoleh data, kolaborasi pentahelix, mendorong solusi-solusi lokal, serta memperkuat kapasitas masyarakat.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum: Tentang Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia bagi Mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Kudus ]]>
<![CDATA[Naili Azizah]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.312 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v2i1.7413
<![CDATA[Sistem pemidanaan dalam KUHP didasarkan pada asas legalitas yang mensyaratkan bahwa pidana dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat adanya perbuatan dan kesalahan, hal mana mengakibatkan pemidanaan dalam KUHP dirasakan sangat kaku dalam menyelesaikan problematika penegakan hukum, sementara dari asas legalitas ini telah bergeser menjadi asas atau teori dualistis yang memisahkan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. RKUHP secara eksplisit telah mengimplementasikan teori dualistis ini sebagai bagian sistem pemidanaan, sehingga hubungan antara kepastian hukum dan keadilan dapat diwujudkan secara seimbang dalam putusan hakim.]]>
<![CDATA[Pendidikan Hukum Islam : di Pondok Pesantren Kesepuhan Raden Rahmat Gedong Banyubiru untuk Meningkatkan Kesadaran Toleransi dalam Fiqh Ibadah ]]>
<![CDATA[Yahya Slamet]]>;
<![CDATA[Maryatin Maryatin]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (473.069 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7414
<![CDATA[Pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat adalah pondok pesantren dengan santri lansia yang konsntrasi pada pembinaan lansia menuju husnul khotimah. Perbedaan cara ibadah dalam kehidupan sehari-hari dikhawatirkan dapat menggangu kosentrasi tersebut. Implementasi fiqh toleransi menjadi alternatif dalam mempertahankan dan meningkatkan kesdaran tolerasni dalam fiqh ibadah. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini mengembangkan kombinasi model etnometodologi dan metode partisipatoris serta membahas bagaimana implementasi fiqh toleransi di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat Gedong Banyubiru dalam meningkatkan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah dan apa faktor pendukung dan penghambat implementasi fiqh toleransi di Pondok Pesantren Kasepuhan Raden Rahmat Gedong Banyubiru dalam meningkatkan kesadaran toleransi dalam fiqh ibadah. Fiqh toleransi diimplementasikan oleh pondok pesantren Kasepuhan Raden Rahmat dengan melakukan pembinaan dalam bentuk pembuatan regulasi atau peraturan yang mengatur kehidupan toleransi dalam fiqh ibadah. Peraturan-peraturan tersebut tertuang dalam upaya pembinaan terstruktur melalui pembelajaran fiqh ibadah, praktik ibadah sehari-hari dan pembinaan melalui tindakan represif (berbentuk sanksi) untuk meningkatkan kesadaran bertoleransi dalam fiqh ibadah. Sarana yang digunakan dalam pembinaan terstruktur tersebut adalah kajian, pembelajaran, forum silaturahim, diskusi, dan lainnya. Faktor-faktor yang mendukung terciptanya peningkatan kesadaran bertoleransi dalam fiqh ibadah adalah adanya komitmen bersama antar civitas akademika pondok pesantren baik secara tertulis maupun tidak, fokus mereka pada tujuan husnul khotimah, miliu yang mendukung dan indahnya ajaran Islam tentang toleransi. Adapun faktor penghambat implementasinya adalah kurang luasnya wawasan civitas akademika terutama santri dan keragaman latar belakangnya.]]>
<![CDATA[Pendampingan Hukum di Desa Selokang dalam mengoptimalisasikan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata ]]>
<![CDATA[Sheila Kusuma Wardani]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 2 No 1 (2021): Vol 2 No 1 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (276.012 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v2i1.7420
<![CDATA[Tujuan utama pelaksanaan kegiatan ini yaitu untuk memberikan pelatihan kepada masayrakat dalam mengoptimalisasi ekonomi kretaif di Desa Selokajang dengan memanfaatkan sektor Pariwisata. Program kerja dilakukan dalam rangka melakukan pemberdayaan UMKM di Desa Selokajang. Pada Masa pandemi Covid-19 diperlukan upaya lebih konkret agar produk UMKM tetap menunjukkan geliatnya. Pelaksanaan pengabdian ini dilakukan selama dua minggu dengan menggunakan media tatap muka secara langsung. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kali ini dilakukan diantaranya (1) Membantu memasarkan produk UMKM; (2) Membuat design produk; (3) Membantu rebranding dengan pemasaran online di marketplace; (4) Membantu pengolahan produk susu etawa; (5) Membantu marketisasi produk melalui poster. Berdasarkan analisis hasil kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa setelah kegiatan dilaksanakan terjadinya peningkatan omset, penyebarluasan akses produk UMKM serta kemampuan melakukan marketisasi produk UMKM menggunakan media sosial dan market place meningkat]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja ]]>
<![CDATA[Muridah Isnawati]]>;
<![CDATA[Fety Khosianah]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (720.415 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7428
<![CDATA[Kekerasan seksual merupakan tindakan yang menyakiti secara seksual, seperti memaksa hubungan seksual atau ekstrimnya perkosaan. Kekerasan terbagi dalam beberapa bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis kekerasan spiritual Faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya kekerasan karena adanya perbedaan peran gender, pengalaman mengalami kekerasan dalam keluarga, pengaruh teman sebaya dan pengaruh lingkungan sekitar. ancaman kekerasan fisik dan psikologis laki-laki terhadap perempuan telah dianalisis sebagai sumber utama ketidaksetaraan gender. Metode yang di guanakan dalam pengabdian ini adalah penyuluhan hukum bagi siswa sma dengan system ceramah, diskusi dan Tanya jawab. Sehingga peserta mampu memahami secara menyeluruh materi yang di berikan. Pengabdian ini menjelaskan empat Materi terdiri dari pertama penjelasan Kasus Kekerasan Seksual. kedua Alasan Korban tidak Melapor Ketakutan korban untuk melapor bukan tanpa alasan. Ketiga penjelasan Kekerasan Terhadap Perempuan dan keempat penjelasan aturan Tentang Tatacara Pemeriksaan Saksi &/ Korban Tindak Pidana.]]>
<![CDATA[Pendampingan Pembuatan Izin Legalitas Usaha (SP-PIRT) Produksi Cistik Sofia di Dusun Kalitengah, Magelang ]]>
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>;
<![CDATA[Chrisna Bagus Edhita Praja]]>;
<![CDATA[Suharso Suharso]]>;
<![CDATA[Diana Setiawati]]>;
<![CDATA[Putri Dwi Arianti]]>;
<![CDATA[Dian Novitasari]]>;
<![CDATA[Ahmad Agung Febrianto]]>;
<![CDATA[Rakhmat Dian Hidayat]]>;
<![CDATA[Panji Nagaro]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (780.526 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7721
<![CDATA[The community service program aims to assist in making the legality of business licenses with the Home Industry Food Production Certificate (SPP-IRT) for Cistik Sofia processed. For most of the people in Kalitengah Hamlet, Glagahombo Village, Tegalrejo District, Magelang Regency, currently many are starting to develop businesses in the field of processed snack products in the form of Cheesse Sticks. The processed food is used as an alternative business in improving the welfare of the residents. The program is carried out through assistance in the process of filing business legality stages. As for the implementation of this program, several stages of the SP-PIRT submission process have been carried out including filling out the application form, product laboratory testing, and sanitation testing.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum: Perkembangan Aturan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Islam Bagi Jamaah Masjid Faqih Usman ]]>
<![CDATA[Hardian Iskandar]]>
<![CDATA[ Borobudur Journal on Legal Services Vol 3 No 1 (2022): Vol 3 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Magelang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (377.981 KB)
|
DOI: 10.31603/bjls.v3i1.7777
<![CDATA[Korupsi merupakan perbuatan tercela yang merugikan banyak orang, selain tercela dalam Islam, korupsi adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah SWT, ada definisi yang mendekati pengertian korupsi menurut hukum Islam sebagai berikut: penggelapan, penyuapan, pengambilan hak secara paksa atau kekayaan orang lain, pencurian, perampokan, pemerasan, pencopetan, dan penjarahan. Korupsi jelas merupakan perbuatan yang dilarang dan dilarang dalam Islam, karena merupakan bentuk pelanggaran dalam kepemilikan suatu barang atau harta benda yang bukan haknya dan melanggar nilai-nilai Islam. Metode yang digunakan yaitu dengan cara penyuluhan serta tujuan dari penulisan ini agar kita sebagai manusia selalu mawas diri atas tindak tanduk perilaku kita apalagi terkait dengan amanah yang diberikan dan terhindar dari perbuatan korupsi yang kesimpulannya yaitu diperlukannya perlindungan diri yang terbaik dari korupsi adalah dengan menjadikan Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman hidup.]]>
